Peraturan Pemerintah Tentang THR Maret 2025

Peraturan Pemerintah THR Maret 2025

Peraturan Pemerintah Tentang THR Maret 2025 – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun 2025, yang berlaku efektif pada bulan Maret. PP ini mengatur berbagai aspek pemberian THR, bertujuan untuk memastikan seluruh pekerja menerima haknya tepat waktu dan sesuai ketentuan. Peraturan ini membawa beberapa perubahan signifikan dibandingkan dengan aturan tahun-tahun sebelumnya, khususnya dalam hal mekanisme pembayaran dan cakupan penerima.

Isi Utama Peraturan Pemerintah THR Maret 2025

PP THR Maret 2025 secara garis besar mengatur tentang kewajiban pemberi kerja untuk membayar THR kepada karyawannya paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan. PP ini juga merinci komponen THR, mekanisme pembayaran, serta sanksi bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan. Lebih lanjut, PP ini juga memberikan perlindungan khusus bagi pekerja rentan, seperti pekerja harian lepas dan pekerja dengan masa kerja singkat.

Perbedaan Aturan THR Maret 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbedaan utama antara PP THR Maret 2025 dengan peraturan sebelumnya mungkin terletak pada penambahan perlindungan bagi pekerja informal dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Misalnya, tahun-tahun sebelumnya mungkin terdapat celah hukum yang memungkinkan penundaan pembayaran THR bagi pekerja tertentu. PP terbaru ini diharapkan dapat meminimalisir hal tersebut dengan sanksi yang lebih tegas dan mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses. Selain itu, PP ini juga mungkin menetapkan batasan yang lebih jelas mengenai besaran THR minimum yang harus dibayarkan.

Pihak-Pihak yang Berhak Menerima THR

Berdasarkan PP THR Maret 2025, pihak-pihak yang berhak menerima THR meliputi pekerja/buruh di sektor formal dan informal, termasuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Namun, besaran THR mungkin berbeda-beda tergantung pada masa kerja dan jenis pekerjaan. PP ini menjelaskan secara rinci kriteria penerima THR untuk berbagai kategori pekerja, dengan tujuan memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian THR.

Perbandingan Ketentuan THR untuk Pekerja Sektor Formal dan Informal

Ketentuan	Pekerja Sektor Formal	Pekerja Sektor Informal
Komponen THR	Gaji pokok, tunjangan tetap, dan premi (jika ada)	Pendapatan yang diterima selama satu bulan terakhir sebelum hari raya
Jangka Waktu Pembayaran	Paling lambat H-7 sebelum hari raya	Paling lambat H-7 sebelum hari raya (mekanisme pembayaran mungkin berbeda, misalnya melalui koperasi atau lembaga penyalur lainnya)
Mekanisme Pengaduan	Melalui jalur perusahaan, serikat pekerja, atau instansi terkait	Melalui jalur koperasi, lembaga penyalur, atau instansi terkait
Sanksi Pelanggaran	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk denda dan sanksi administratif lainnya	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mungkin terdapat mekanisme sanksi yang berbeda sesuai dengan bentuk kerja sama dan kesepakatan yang telah disepakati

Sanksi bagi Perusahaan yang Melanggar Peraturan THR Maret 2025

Peraturan Pemerintah THR Maret 2025 menetapkan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan. Sanksi tersebut dapat berupa denda administratif, teguran tertulis, hingga pencabutan izin usaha. Besaran denda dan jenis sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Proses penegakan hukum akan dilakukan oleh instansi yang berwenang, misalnya Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Ketentuan Pembayaran THR Maret 2025

Peraturan Pemerintah terkait Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Idul Fitri tahun 2025 mengatur mekanisme pembayaran yang adil dan transparan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Pembayaran THR ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan pembayaran THR Maret 2025.

Mekanisme Pembayaran THR

Mekanisme pembayaran THR diatur sedemikian rupa agar prosesnya berjalan lancar dan tertib. Pembayaran THR dilakukan oleh pemberi kerja kepada pekerja/buruh sebelum hari raya keagamaan Idul Fitri. Pembayaran dilakukan secara penuh dan tidak boleh dipotong atau dikurangi dengan alasan apapun, kecuali adanya kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja, misalnya pemotongan untuk pinjaman.

Contoh Perhitungan THR

Perhitungan THR didasarkan pada beberapa faktor, termasuk masa kerja dan gaji pokok. Berikut beberapa contoh perhitungan untuk menjelaskan mekanisme ini. Perlu diingat bahwa contoh ini bersifat ilustrasi dan dapat berbeda tergantung pada peraturan perusahaan dan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.

Kondisi Karyawan	Gaji Pokok	Lembur	Masa Kerja	THR
Karyawan A	Rp 5.000.000	Rp 500.000	Lebih dari 1 tahun	Rp 5.500.000
Karyawan B	Rp 4.000.000	Rp 0	Lebih dari 1 tahun	Rp 4.000.000
Karyawan C	Rp 3.000.000	Rp 200.000	Kurang dari 1 tahun	Rp 2.600.000 (Proporsional)

Catatan: Perhitungan THR pada karyawan C bersifat proporsional, dihitung berdasarkan masa kerjanya.

Ketentuan Pembayaran THR untuk Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun

Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun berhak menerima THR secara proporsional. Besaran THR dihitung berdasarkan perbandingan masa kerja yang telah dijalani terhadap satu tahun. Misalnya, pekerja yang telah bekerja selama 6 bulan akan menerima THR sebesar 50% dari gaji pokok dan tunjangan yang diterima selama setahun.

Tenggat Waktu Pembayaran THR

Tenggat waktu pembayaran THR diatur dalam peraturan pemerintah yang berlaku. Pembayaran THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan Idul Fitri. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses Penyelesaian Sengketa Terkait Pembayaran THR

Proses penyelesaian sengketa terkait pembayaran THR dapat dilakukan melalui jalur bipartit (musyawarah antara pekerja dan pemberi kerja), jalur tripartit (melibatkan pemerintah), atau jalur hukum melalui pengadilan hubungan industrial. Langkah-langkah penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

THR dan Pajak

Penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang perayaan keagamaan tentu membawa kebahagiaan tersendiri. Namun, penting untuk memahami aturan perpajakan yang berlaku agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dengan benar. Peraturan Pemerintah terkait THR Maret 2025 menetapkan ketentuan perpajakan yang perlu dipahami oleh seluruh penerima THR, baik karyawan maupun pekerja lepas. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai perpajakan THR.

Aturan Perpajakan THR Maret 2025

Pajak yang dikenakan pada THR mengikuti aturan umum pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Besarnya pajak yang dipotong bergantung pada besarnya penghasilan kena pajak (PKP) penerima THR setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pemerintah menetapkan PTKP yang berlaku, sehingga perhitungan PPh akan disesuaikan dengan besaran PTKP tersebut. Perlu diingat bahwa aturan perpajakan dapat berubah, sehingga selalu disarankan untuk merujuk pada peraturan perpajakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah.

Contoh Perhitungan Pajak THR Berbagai Besaran Penghasilan

Berikut contoh perhitungan pajak THR dengan asumsi PTKP tertentu dan tarif pajak progresif. Angka-angka yang digunakan merupakan ilustrasi dan dapat berbeda berdasarkan PTKP dan peraturan perpajakan yang berlaku saat itu. Untuk perhitungan yang akurat, sebaiknya konsultasikan dengan konsultan pajak atau menggunakan aplikasi perhitungan pajak online yang terpercaya.

Penghasilan Bruto THR	PTKP (Asumsi)	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak	Pajak THR
Rp 5.000.000	Rp 54.000.000	Rp 0 (karena PKP < PTKP)	–	Rp 0
Rp 10.000.000	Rp 54.000.000	Rp 0 (karena PKP < PTKP)	–	Rp 0
Rp 20.000.000	Rp 54.000.000	Rp 0 (karena PKP < PTKP)	–	Rp 0
Rp 30.000.000	Rp 54.000.000	Rp 0 (karena PKP < PTKP)	–	Rp 0
Rp 50.000.000	Rp 54.000.000	Rp 0 (karena PKP < PTKP)	–	Rp 0

Catatan: Contoh di atas menggunakan asumsi PTKP tertentu dan tarif pajak progresif yang berlaku. Besaran PTKP dan tarif pajak dapat berubah setiap tahunnya.

Jenis Pajak yang Dikenakan pada THR

Pajak yang dikenakan pada THR adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Ini merupakan pajak yang dipotong langsung dari penghasilan oleh pemberi kerja (perusahaan atau instansi) sebelum THR diterima oleh karyawan. PPh Pasal 21 ini merupakan pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan, termasuk THR.

Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) atas THR, Peraturan Pemerintah Tentang THR Maret 2025

Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR melibatkan beberapa langkah. Pertama, tentukan penghasilan bruto THR. Kedua, kurangi penghasilan bruto THR dengan PTKP. Hasilnya adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Ketiga, tentukan tarif pajak yang berlaku berdasarkan PKP. Terakhir, kalikan PKP dengan tarif pajak untuk mendapatkan besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong.

Potongan Pajak THR Berdasarkan Penghasilan Kena Pajak

Berikut tabel ringkasan potongan pajak THR berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP). Tabel ini merupakan ilustrasi dan dapat berbeda dengan ketentuan yang berlaku saat itu. Untuk informasi yang akurat, selalu rujuk pada peraturan perpajakan terbaru.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak (%)	Contoh Potongan Pajak (Ilustrasi)
Rp 0 – Rp 50.000.000	5%	Rp 250.000 (untuk PKP Rp 5.000.000)
Rp 50.000.001 – Rp 250.000.000	15%	Rp 7.500.000 (untuk PKP Rp 50.000.000)
> Rp 250.000.000	25%	Rp 62.500.000 (untuk PKP Rp 250.000.000)

Catatan: Tabel di atas merupakan ilustrasi dan dapat berbeda dengan ketentuan yang berlaku saat itu.

Pertanyaan Umum Seputar THR Maret 2025

Peraturan Pemerintah tentang THR Maret 2025 membawa sejumlah pertanyaan umum di kalangan pekerja dan pengusaha. Penjelasan berikut ini bertujuan untuk memberikan kejelasan terkait hal-hal yang sering ditanyakan mengenai hak dan kewajiban terkait pembayaran THR.

Penjelasan Mengenai THR

THR atau Tunjangan Hari Raya merupakan pembayaran yang diberikan perusahaan kepada karyawannya menjelang hari raya keagamaan, dalam hal ini menjelang hari raya keagamaan di bulan Maret 2025. THR bertujuan untuk membantu karyawan memenuhi kebutuhannya selama perayaan hari raya.

• Definisi THR: THR adalah pembayaran wajib yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sebagai tambahan penghasilan menjelang hari raya keagamaan.
• Penerima THR: Karyawan yang berhak menerima THR adalah mereka yang telah bekerja minimal 1 bulan secara terus menerus sebelum hari raya. Ketentuan ini berlaku bagi karyawan tetap, karyawan kontrak, dan karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
• Perhitungan THR: Perhitungan THR didasarkan pada upah satu bulan terakhir, yang meliputi gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan lainnya yang telah diatur dalam perjanjian kerja.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran THR

Pemerintah memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang lalai dalam membayar THR tepat waktu. Sanksi ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

• Denda Administrasi: Perusahaan yang terlambat membayar THR dapat dikenakan denda administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besaran denda bervariasi tergantung pada tingkat keterlambatan dan jumlah THR yang belum dibayarkan.
• Sanksi Pidana: Dalam kasus yang berat, keterlambatan pembayaran THR dapat berujung pada sanksi pidana bagi direktur atau pengurus perusahaan yang bertanggung jawab. Ini merupakan tindakan tegas untuk mencegah pelanggaran yang disengaja.
• Gugatan Hukum: Karyawan yang THR-nya terlambat dibayarkan berhak mengajukan gugatan hukum kepada perusahaan melalui jalur pengadilan ketenagakerjaan. Pengadilan akan memutuskan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawan.

Perbedaan THR untuk Masa Kerja di Bawah dan di Atas 1 Tahun

Perbedaan masa kerja memengaruhi perhitungan THR, khususnya bagi karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Perhitungan ini bertujuan untuk tetap memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh karyawan.

• Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun: Karyawan dengan masa kerja kurang dari 1 tahun akan menerima THR proporsional, dihitung berdasarkan masa kerjanya dibagi 12 bulan dikali upah satu bulan.
• Masa Kerja Lebih dari 1 Tahun: Karyawan dengan masa kerja lebih dari 1 tahun akan menerima THR sebesar satu bulan upah.
• Perhitungan Proporsional: Perhitungan proporsional ini memastikan bahwa karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun tetap mendapatkan haknya sesuai dengan masa kerja yang telah dijalani.

Proses Penyelesaian Permasalahan Pembayaran THR

Jika terjadi permasalahan dalam pembayaran THR, terdapat beberapa jalur penyelesaian yang dapat ditempuh oleh karyawan. Proses ini dirancang untuk memastikan penyelesaian yang adil dan efektif.

• Mediasi: Langkah awal yang direkomendasikan adalah melakukan mediasi antara karyawan dan perusahaan untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediasi dapat dilakukan melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat.
• Bipartit: Jika mediasi gagal, langkah selanjutnya adalah melalui jalur bipartit, yaitu negosiasi langsung antara karyawan dan perusahaan untuk mencapai kesepakatan.
• Pengadilan Hubungan Industrial: Jika kedua jalur di atas gagal, karyawan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyelesaikan sengketa pembayaran THR.

Informasi penting lainnya: Pastikan Anda memahami isi perjanjian kerja Anda dan peraturan perusahaan terkait THR. Simpan bukti-bukti pembayaran gaji dan perjanjian kerja sebagai dasar klaim jika terjadi permasalahan. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan atau lembaga bantuan hukum jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut atau mengalami kendala dalam pembayaran THR.

Dampak Peraturan Pemerintah THR Maret 2025

Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai THR Maret 2025 memiliki dampak yang signifikan, baik bagi pekerja maupun perusahaan. Peraturan ini, jika diimplementasikan dengan baik, berpotensi mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu juga dipertimbangkan potensi dampak negatifnya bagi beberapa sektor usaha.

Dampak Positif bagi Pekerja

Peraturan Pemerintah THR Maret 2025 memberikan dampak positif yang signifikan bagi pekerja. Penerimaan THR lebih awal memungkinkan pekerja untuk lebih leluasa dalam mengatur keuangannya. Hal ini memberikan ruang untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti membayar cicilan, biaya pendidikan anak, atau keperluan lainnya. THR juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarganya, misalnya melalui perbaikan rumah atau pembelian barang-barang kebutuhan.

• Meningkatkan daya beli masyarakat.
• Memberikan kepastian finansial bagi pekerja.
• Membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendesak.

Potensi Dampak Negatif bagi Perusahaan

Meskipun memberikan manfaat bagi pekerja, peraturan ini juga berpotensi menimbulkan beberapa tantangan bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan skala kecil dan menengah (UKM) yang mungkin memiliki keterbatasan likuiditas. Pengeluaran THR dalam jumlah besar secara bersamaan dapat membebani arus kas perusahaan, terutama jika terjadi ketidakpastian ekonomi. Perusahaan perlu melakukan perencanaan keuangan yang matang untuk mengantisipasi hal ini.

• Beban arus kas yang meningkat, terutama bagi UKM.
• Potensi penurunan profitabilitas jangka pendek.
• Perlunya strategi manajemen keuangan yang lebih cermat.

Ilustrasi Dampak terhadap Kekuatan Beli Masyarakat

Bayangkan seorang pekerja yang menerima THR sebesar Rp 5 juta pada bulan Maret. Dengan adanya THR ini, ia dapat langsung membayar cicilan rumahnya sebesar Rp 2 juta, membeli kebutuhan pokok sebesar Rp 1 juta, dan masih memiliki sisa Rp 2 juta untuk keperluan lain atau ditabung. Hal ini menunjukkan peningkatan daya beli yang signifikan dibandingkan jika ia hanya mengandalkan gaji bulanannya.

Secara makro, peningkatan daya beli masyarakat akibat THR ini dapat terlihat dari peningkatan penjualan di berbagai sektor, seperti ritel, pariwisata, dan kuliner. Data penjualan pada bulan Maret dan April biasanya menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penerimaan THR secara massal berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan daya beli masyarakat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, sehingga mendorong produksi dan investasi. Hal ini akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang positif bagi perekonomian nasional. Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga bergantung pada faktor-faktor lain, seperti kondisi ekonomi global dan kebijakan pemerintah lainnya.

Sebagai contoh, peningkatan penjualan di sektor ritel dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi, lapangan kerja, dan pendapatan pajak. Namun, jika inflasi meningkat secara signifikan, maka dampak positif THR terhadap pertumbuhan ekonomi bisa berkurang.

Pandangan Ahli Ekonomi

“Peraturan Pemerintah THR Maret 2025 memiliki potensi positif untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah perlu mengawasi dampaknya terhadap inflasi dan memastikan kesiapan perusahaan, terutama UKM, dalam menghadapi beban pengeluaran tambahan. Strategi manajemen keuangan yang baik sangat penting bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan momentum ini secara optimal,” ujar Prof. Dr. Budi Santoso, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia (Contoh nama dan universitas).

Perbandingan Aturan THR di Berbagai Daerah: Peraturan Pemerintah Tentang THR Maret 2025

Peraturan Pemerintah terkait THR (Tunjangan Hari Raya) secara nasional memberikan kerangka umum, namun implementasinya di daerah dapat bervariasi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi lokal, budaya, dan kebijakan pemerintah daerah. Berikut ini akan dibahas perbandingan aturan THR di tiga kota besar di Indonesia: Jakarta, Surabaya, dan Medan, guna memberikan gambaran mengenai kompleksitas penerapan aturan THR di tingkat regional.

Perbedaan Aturan THR di Jakarta, Surabaya, dan Medan

Meskipun secara umum mengikuti aturan pemerintah pusat, ketiga kota besar ini menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dalam penerapan aturan THR. Perbedaan tersebut terutama terlihat dalam hal mekanisme pengawasan, penjelasan aturan kepada pekerja, dan penanganan pelanggaran. Data yang disajikan di bawah ini merupakan gambaran umum dan perlu dikonfirmasi dengan peraturan daerah setempat yang berlaku.

Tabel Perbandingan Aturan THR

Kota	Mekanisme Pengawasan	Sosialisasi Aturan	Penanganan Pelanggaran	Keunikan Aturan
Jakarta	Pengawasan intensif oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, seringkali melibatkan kerjasama dengan serikat pekerja.	Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk website resmi pemerintah daerah dan kegiatan penyuluhan langsung.	Sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan, termasuk denda dan pencabutan izin usaha.	Adanya program bantuan hukum bagi pekerja yang mengalami kesulitan dalam menuntut hak THR.
Surabaya	Pengawasan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya, dengan fokus pada perusahaan-perusahaan besar.	Sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui media massa dan kerjasama dengan asosiasi pengusaha.	Proses penyelesaian sengketa THR lebih banyak melalui jalur mediasi dan bipartit.	Fokus pada peningkatan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan THR di kalangan pengusaha UMKM.
Medan	Pengawasan relatif lebih terbatas, dengan prioritas pada sektor-sektor ekonomi utama.	Sosialisasi dilakukan melalui media massa dan beberapa kegiatan penyuluhan.	Penanganan pelanggaran lebih banyak bergantung pada laporan dari pekerja dan mekanisme pengaduan.	Adanya program pelatihan bagi pekerja untuk memahami hak-hak mereka terkait THR.

Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Aturan THR

Beberapa faktor utama yang berkontribusi pada perbedaan aturan THR antar daerah antara lain:

• Kondisi ekonomi lokal: Daerah dengan perekonomian yang lebih kuat cenderung memiliki kemampuan pengawasan yang lebih baik dan sanksi yang lebih tegas.
• Jumlah dan kekuatan serikat pekerja: Serikat pekerja yang kuat dapat mendorong pemerintah daerah untuk membuat aturan yang lebih pro-pekerja.
• Kebijakan pemerintah daerah: Prioritas dan fokus kebijakan pemerintah daerah dapat mempengaruhi alokasi sumber daya untuk pengawasan dan sosialisasi aturan THR.
• Tingkat kesadaran hukum: Tingkat kesadaran hukum baik dari pengusaha maupun pekerja akan mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan THR.

Potensi Masalah Akibat Perbedaan Aturan THR

Perbedaan aturan THR di berbagai daerah berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Hal ini dapat menyebabkan munculnya disparitas dalam penerimaan THR bagi pekerja di berbagai wilayah, serta mempersulit pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di tingkat nasional. Potensi konflik kepentingan antara pengusaha dan pekerja juga dapat meningkat.