Peraturan THR Maret 2025
Peraturan THR Maret 2025 Tenaga Kerja – Menjelang Maret 2025, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia kembali menjadi perhatian. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, diharapkan akan menerbitkan peraturan terbaru yang mengatur hal ini. Artikel ini akan memberikan gambaran umum mengenai peraturan THR Maret 2025 yang diperkirakan akan berlaku, berdasarkan tren dan regulasi sebelumnya. Perlu diingat bahwa informasi ini bersifat prediksi dan akan lebih akurat setelah peraturan resmi diterbitkan.
Peraturan THR Maret 2025: Ikhtisar Umum
Peraturan THR Maret 2025 diperkirakan akan mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah terkait. Regulasi ini akan mengatur besaran, komponen, dan waktu pembayaran THR bagi pekerja/buruh di seluruh Indonesia. Diharapkan akan ada penyempurnaan dari peraturan sebelumnya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja.
Komponen Perhitungan THR
Komponen perhitungan THR diperkirakan masih akan mencakup upah pokok, tunjangan tetap, dan mungkin beberapa tunjangan lainnya yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perundang-undangan. Tunjangan yang bersifat tidak tetap, seperti lembur, kemungkinan besar tidak termasuk dalam perhitungan THR. Perhitungan THR biasanya dihitung berdasarkan upah terakhir yang diterima pekerja sebelum bulan pembayaran THR.
Perbedaan dengan Peraturan THR Sebelumnya
Perbedaan signifikan antara peraturan THR Maret 2025 dengan peraturan sebelumnya mungkin terletak pada penyesuaian besaran upah minimum regional (UMR) yang berdampak pada besaran THR itu sendiri. Selain itu, peraturan terbaru mungkin akan lebih detail dalam mengatur mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa terkait THR, guna meminimalisir permasalahan yang muncul di lapangan. Kemungkinan juga akan ada penambahan klausul yang lebih melindungi hak-hak pekerja.
Tabel Perbandingan Peraturan THR 2024 dan 2025 (Prediksi)
| Aspek | THR 2024 | THR 2025 (Prediksi) | Perbedaan Utama |
|---|---|---|---|
| Besaran Upah Minimum | [Besaran UMR 2024 – Contoh: Rp. 3.000.000] | [Besaran UMR 2025 – Contoh: Rp. 3.200.000 (Prediksi)] | Kenaikan UMR berdampak pada besaran THR |
| Komponen THR | Upah Pokok + Tunjangan Tetap | Upah Pokok + Tunjangan Tetap (Potensi penambahan komponen tertentu) | Potensi penambahan komponen tunjangan |
| Mekanisme Pengawasan | [Mekanisme Pengawasan 2024] | Peningkatan pengawasan dan penyelesaian sengketa yang lebih efektif | Peningkatan efektivitas pengawasan dan penyelesaian sengketa |
Catatan: Data pada tabel di atas merupakan contoh dan prediksi. Data aktual akan berbeda tergantung pada peraturan resmi yang dikeluarkan pemerintah.
Poin Penting untuk Pekerja dan Pemberi Kerja
- Pekerja perlu memahami hak dan kewajiban mereka terkait THR berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Pemberi kerja wajib membayar THR tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memastikan perhitungan THR akurat.
- Baik pekerja maupun pemberi kerja perlu memahami mekanisme penyelesaian sengketa THR jika terjadi permasalahan.
- Selalu memantau informasi terbaru terkait peraturan THR dari sumber terpercaya, seperti situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Perhitungan THR
Peraturan THR Maret 2025 bagi tenaga kerja telah ditetapkan. Pemahaman yang tepat mengenai perhitungan THR sangat penting bagi pekerja maupun pemberi kerja. Berikut ini penjelasan rinci mengenai perhitungan THR, mencakup berbagai skenario dan contoh kasus.
Perhitungan THR didasarkan pada upah yang diterima pekerja. Upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap, seperti bonus atau lembur, tidak termasuk dalam perhitungan THR.
Perhitungan THR untuk Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun
Bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, perhitungan THR dihitung proporsional berdasarkan masa kerja. Rumusnya adalah: (Gaji/Upah + Tunjangan Tetap) x (masa kerja/12 bulan).
Contoh: Seorang pekerja dengan gaji pokok Rp 5.000.000 dan tunjangan tetap Rp 500.000 telah bekerja selama 6 bulan. Perhitungan THR-nya adalah: (Rp 5.000.000 + Rp 500.000) x (6/12) = Rp 2.750.000.
Perhitungan THR untuk Pekerja dengan Masa Kerja Lebih dari 1 Tahun
Pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun akan menerima THR sebesar satu bulan gaji/upah. Perhitungannya meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Contoh: Seorang pekerja dengan gaji pokok Rp 7.000.000 dan tunjangan tetap Rp 1.000.000 akan menerima THR sebesar Rp 8.000.000 (Rp 7.000.000 + Rp 1.000.000).
Perhitungan THR untuk Pekerja dengan Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap
THR untuk pekerja yang menerima gaji pokok dan tunjangan tetap dihitung dengan menjumlahkan keduanya, kemudian dikalikan dengan proporsi masa kerja jika kurang dari satu tahun, atau langsung dibayarkan sebesar satu bulan gaji jika masa kerjanya lebih dari satu tahun.
Rumus umum: (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap) x (Masa Kerja/12 bulan) (untuk masa kerja < 1 tahun) atau (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap) (untuk masa kerja ≥ 1 tahun)
Perhitungan THR untuk Pekerja dengan Gaji Pokok, Tunjangan Tetap, dan Tunjangan Tidak Tetap
Hanya gaji pokok dan tunjangan tetap yang dihitung dalam perhitungan THR. Tunjangan tidak tetap seperti lembur atau bonus tidak termasuk dalam perhitungan.
Contoh Kasus Perhitungan THR, Peraturan THR Maret 2025 Tenaga Kerja
| Nama Pekerja | Gaji Pokok | Tunjangan Tetap | Tunjangan Tidak Tetap | Masa Kerja | Perhitungan THR | Total THR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andi | Rp 6.000.000 | Rp 750.000 | Rp 500.000 | 6 bulan | (Rp 6.000.000 + Rp 750.000) x (6/12) | Rp 4.000.000 |
| Budi | Rp 8.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | 1 tahun 6 bulan | Rp 8.000.000 + Rp 1.000.000 | Rp 9.000.000 |
| Cici | Rp 4.500.000 | Rp 500.000 | Rp 0 | 2 tahun | Rp 4.500.000 + Rp 500.000 | Rp 5.000.000 |
Jangka Waktu Pembayaran THR dan Sanksi Keterlambatan
Peraturan mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja di Indonesia selalu menjadi perhatian penting. Pastikan Anda memahami ketentuan terbaru yang berlaku di Maret 2025 untuk menghindari sanksi yang dapat dibebankan kepada perusahaan. Berikut uraian lengkap mengenai jangka waktu pembayaran THR dan sanksi keterlambatannya.
Jangka Waktu Pembayaran THR Maret 2025
Berdasarkan peraturan yang berlaku (anda perlu mencantumkan rujukan peraturan yang berlaku di Maret 2025 di sini, misalnya: UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan peraturan turunannya yang berlaku di Maret 2025), THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Untuk perayaan Idul Fitri 1446 H misalnya, jika hari raya jatuh pada tanggal X, maka THR harus dibayarkan paling lambat tanggal Y (hitung mundur 7 hari dari tanggal X). Hal ini berlaku serupa untuk perayaan keagamaan lainnya.
Sanksi Keterlambatan Pembayaran THR
Keterlambatan pembayaran THR dapat berakibat fatal bagi perusahaan. Pemerintah telah menetapkan sanksi tegas bagi pemberi kerja yang melanggar ketentuan ini. Sanksi tersebut bertujuan untuk melindungi hak pekerja dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Mekanisme Pelaporan Keterlambatan Pembayaran THR
Apabila terjadi keterlambatan pembayaran THR oleh perusahaan, pekerja dapat melaporkan hal tersebut melalui beberapa jalur. Mereka dapat mengajukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, serta dapat berkonsultasi dengan organisasi buruh atau serikat pekerja untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dalam proses pelaporan dan penyelesaian masalah. Bukti-bukti seperti slip gaji, perjanjian kerja, dan surat pemberitahuan pembayaran THR menjadi sangat penting dalam proses pelaporan ini.
Ringkasan Sanksi Administrasi dan Hukum
Sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan yang melanggar peraturan THR dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi hukum. Sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi hukum dapat berupa tuntutan pidana dan perdata dari pekerja yang dirugikan. Besaran denda dan jenis sanksi lainnya akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Alur Penyelesaian Sengketa Pembayaran THR
Berikut ini adalah flowchart alur penyelesaian sengketa pembayaran THR. Flowchart ini memberikan gambaran umum alur penyelesaian sengketa, dan detailnya dapat berbeda tergantung pada peraturan daerah dan kasus spesifik.
- Pengaduan: Pekerja mengajukan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.
- Mediasi: Pihak Dinas Ketenagakerjaan melakukan mediasi antara pekerja dan perusahaan.
- Arbitrase (jika mediasi gagal): Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih jalur arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan.
- Pengadilan Hubungan Industrial (PHI): Jika jalur arbitrase gagal, maka sengketa dapat dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
- Putusan Pengadilan: Pengadilan akan mengeluarkan putusan yang mengikat bagi kedua belah pihak.
THR untuk Pekerja dengan Kondisi Khusus
Peraturan THR (Tunjangan Hari Raya) tahun 2025 mengatur pemberian THR bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang memiliki kondisi kerja khusus. Pemahaman yang tepat mengenai peraturan ini penting untuk memastikan hak dan kewajiban baik pekerja maupun pemberi kerja terpenuhi.
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan THR untuk beberapa kategori pekerja dengan kondisi khusus. Penjelasan ini bersifat umum dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kesepakatan kerja yang telah disepakati antara pekerja dan pemberi kerja.
THR untuk Pekerja Kontrak
Pekerja kontrak berhak atas THR sebesar satu bulan upah. Perhitungan upah dihitung berdasarkan upah terakhir yang diterima sebelum hari raya. Durasi masa kerja tidak menjadi syarat utama dalam pemberian THR bagi pekerja kontrak, selama masa kerja telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerja.
THR untuk Pekerja Paruh Waktu
Pekerja paruh waktu juga berhak menerima THR. Besaran THR dihitung proporsional berdasarkan jumlah jam kerja dan upah yang diterima selama periode tertentu sebelum hari raya. Rumus perhitungannya biasanya berdasarkan proporsi jam kerja pekerja paruh waktu terhadap jam kerja pekerja penuh waktu. Misalnya, pekerja paruh waktu yang bekerja setengah hari akan menerima THR setengah dari jumlah THR pekerja penuh waktu.
THR untuk Pekerja Baru
Pekerja yang baru bergabung beberapa bulan sebelum Maret 2025 masih berhak atas THR, namun besarannya dihitung proporsional berdasarkan masa kerja. Misalnya, pekerja yang baru bekerja selama 6 bulan akan menerima THR sebesar setengah bulan upah. Perhitungan proporsional ini biasanya dihitung berdasarkan perbandingan masa kerja dengan 1 tahun kerja.
THR untuk Pekerja yang Mengundurkan Diri
Pekerja yang mengundurkan diri sebelum pembayaran THR masih berhak menerima THR, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan. Namun, jika pengunduran diri dilakukan karena kesalahan pekerja yang melanggar peraturan perusahaan, maka pemberi kerja berhak untuk tidak memberikan THR.
Ringkasan Hak THR Berbagai Jenis Pekerja
| Jenis Pekerja | Hak THR | Catatan |
|---|---|---|
| Pekerja Kontrak | 1 bulan upah | Berlaku jika masa kerja memenuhi ketentuan perjanjian kerja |
| Pekerja Paruh Waktu | Proporsional berdasarkan jam kerja | Dihitung berdasarkan proporsi jam kerja terhadap pekerja penuh waktu |
| Pekerja Baru (beberapa bulan) | Proporsional berdasarkan masa kerja | Dihitung berdasarkan perbandingan masa kerja dengan 1 tahun kerja |
| Pekerja Mengundurkan Diri | Bergantung pada perjanjian kerja dan peraturan perusahaan | Tidak diberikan jika pengunduran diri karena kesalahan pekerja |
Pertanyaan Umum Seputar THR Maret 2025
Berikut ini penjelasan mengenai beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Idul Fitri 1445 H/Maret 2025 bagi tenaga kerja. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja terkait THR.
Komponen Perhitungan THR
Perhitungan THR meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap yang diterima pekerja. Tunjangan tetap ini meliputi tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya yang secara rutin diberikan perusahaan kepada pekerja. Namun, tunjangan tidak tetap seperti bonus atau uang lembur tidak termasuk dalam perhitungan THR.
Batas Waktu Pembayaran THR Maret 2025
Berdasarkan peraturan yang berlaku, batas waktu pembayaran THR untuk Idul Fitri 1445 H/Maret 2025 adalah paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Perusahaan wajib memastikan pembayaran THR dilakukan tepat waktu untuk menghindari sanksi.
Sanksi Keterlambatan Pembayaran THR
Keterlambatan pembayaran THR dapat dikenakan sanksi berupa denda dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran sanksi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah atau perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku untuk menghindari konsekuensi hukum.
THR Bagi Pekerja Baru
Pekerja yang telah bekerja beberapa bulan di Maret 2025 berhak mendapatkan THR proporsional. Besaran THR dihitung berdasarkan masa kerja hingga tanggal pembayaran THR. Misalnya, jika pekerja baru bekerja selama tiga bulan di tahun 2025, maka THR yang diterima adalah 3/12 dari total THR yang seharusnya diterima jika telah bekerja selama satu tahun penuh.
Penyelesaian Permasalahan THR
Jika terjadi permasalahan terkait pembayaran THR yang tidak sesuai peraturan, pekerja dapat mengajukan pengaduan melalui jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui mediasi, bipartit, konsiliasi, atau jalur pengadilan hubungan industrial. Penting untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan untuk memperkuat klaim pekerja.
Format Surat Permohonan dan Pengaduan THR
Peraturan THR (Tunjangan Hari Raya) menetapkan hak pekerja untuk menerima THR. Memahami format surat permohonan dan pengaduan yang tepat sangat penting untuk memastikan proses pengajuan berjalan lancar dan hak pekerja terlindungi. Berikut beberapa contoh format surat yang dapat dijadikan panduan.
Contoh Format Surat Permohonan THR kepada Perusahaan
Surat permohonan THR kepada perusahaan sebaiknya disusun secara formal dan jelas. Berikut contohnya:
Kepada Yth.
[Nama pimpinan perusahaan]
[Jabatan pimpinan perusahaan]
[Nama perusahaan]
[Alamat perusahaan]
Perihal: Permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1445 H
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Karyawan] NIP/NIK : [NIP/NIK Karyawan] Jabatan : [Jabatan Karyawan] Bagian/Departemen: [Bagian/Departemen Karyawan]
Dengan hormat, memohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1445 H sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.
[Kota], [Tanggal] Hormat Saya,[Tanda tangan Karyawan] [Nama Karyawan Ketik]
Contoh Format Surat Pengaduan Terkait Pembayaran THR yang Tidak Sesuai Ketentuan
Jika terdapat ketidaksesuaian dalam pembayaran THR, surat pengaduan resmi perlu diajukan. Surat ini harus berisi detail ketidaksesuaian dan bukti pendukung.
Kepada Yth.
[Nama Instansi Terkait, misal: Dinas Tenaga Kerja]
[Alamat Instansi Terkait]
Perihal: Pengaduan Pembayaran THR yang Tidak Sesuai Ketentuan
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Karyawan] Alamat : [Alamat Karyawan] No. Telepon : [Nomor Telepon Karyawan]
Dengan ini saya melaporkan adanya ketidaksesuaian pembayaran THR Idul Fitri 1445 H dari perusahaan [Nama Perusahaan] yang saya tempati. [Uraikan secara detail ketidaksesuaian pembayaran, misalnya: THR yang diterima hanya 50% dari gaji, tidak sesuai dengan perhitungan yang seharusnya, dsb.]. Sebagai bukti pendukung, saya lampirkan [Sebutkan bukti-bukti pendukung, misal: slip gaji, perjanjian kerja, dll.].
Saya berharap instansi terkait dapat menindaklanjuti pengaduan ini dan membantu menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi.
[Kota], [Tanggal] Hormat Saya,[Tanda tangan Karyawan] [Nama Karyawan Ketik]
Contoh Surat Permohonan THR untuk Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun
Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap berhak atas THR, meskipun mungkin proporsional. Surat permohonan dapat dibuat dengan format serupa, namun perlu mencantumkan masa kerja secara jelas.
Contohnya, pada bagian isi surat permohonan, tambahkan kalimat seperti: “Saya telah bekerja di [Nama Perusahaan] selama [Lama Kerja] bulan, dan memohon kiranya Bapak/Ibu dapat mempertimbangkan pemberian THR proporsional sesuai dengan masa kerja saya.”
Contoh Surat Pengaduan THR yang Disertai Bukti-Bukti Pendukung
Surat pengaduan yang efektif harus disertai bukti-bukti pendukung yang kuat. Bukti-bukti ini dapat berupa slip gaji, perjanjian kerja, surat pernyataan saksi, atau bukti transfer pembayaran.
Pada contoh surat pengaduan di atas, bagian lampiran perlu mencantumkan secara spesifik bukti-bukti yang disertakan. Misalnya: “Sebagai bukti pendukung, saya lampirkan slip gaji bulan Januari-Maret 2025, perjanjian kerja tertanggal [Tanggal], dan fotokopi KTP.”
Panduan Singkat untuk Menulis Surat Permohonan dan Pengaduan THR yang Efektif
- Gunakan bahasa yang sopan dan formal.
- Sebutkan informasi penting secara jelas dan terstruktur.
- Sertakan tanggal dan tanda tangan.
- Lampirkan bukti-bukti pendukung yang relevan.
- Simpan salinan surat untuk arsip pribadi.
Ilustrasi Situasi dan Penjelasannya: Peraturan THR Maret 2025 Tenaga Kerja
Berikut beberapa ilustrasi mengenai penerapan peraturan THR Maret 2025 untuk tenaga kerja, meliputi contoh kepatuhan dan pelanggaran, serta dampaknya bagi pekerja.
Perusahaan yang Membayar THR Tepat Waktu dan Sesuai Aturan
PT Maju Bersama, sebuah perusahaan manufaktur dengan 500 karyawan, selalu mematuhi peraturan THR. Setiap tahun, mereka menghitung THR berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap karyawan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran dilakukan tepat pada H-7 sebelum Hari Raya Idul Fitri. Proses perhitungan transparan dan disampaikan kepada karyawan melalui pengumuman resmi dan slip gaji detail. Tidak ada komplain dari karyawan terkait pembayaran THR karena perusahaan berkomitmen penuh pada peraturan yang berlaku. Sistem pembayaran yang terintegrasi dengan sistem penggajian juga mempermudah proses pendistribusian THR.
Perusahaan yang Melanggar Aturan THR dan Konsekuensinya
Berbeda dengan PT Maju Bersama, PT Sejahtera Abadi, sebuah perusahaan jasa konstruksi, menunda pembayaran THR hingga dua minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Mereka juga hanya membayar THR berdasarkan gaji pokok tanpa menyertakan tunjangan tetap yang seharusnya diikutsertakan. Akibatnya, karyawan PT Sejahtera Abadi mengajukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan. Setelah dilakukan investigasi, perusahaan dikenakan sanksi berupa denda administratif dan wajib membayar THR karyawan beserta denda keterlambatan. Reputasi perusahaan juga tercoreng dan berdampak pada kesulitan perekrutan karyawan baru.
Dampak Positif bagi Pekerja jika Perusahaan Mematuhi Aturan THR
Kepatuhan perusahaan terhadap aturan THR memberikan dampak positif signifikan bagi pekerja. Mereka dapat merayakan hari raya dengan tenang dan nyaman karena kebutuhan finansial terpenuhi tepat waktu. Hal ini meningkatkan kesejahteraan karyawan dan menciptakan iklim kerja yang positif. THR yang dibayarkan sesuai aturan juga memberikan rasa keadilan dan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Kepercayaan ini berdampak pada peningkatan produktivitas dan loyalitas karyawan.
Dampak Negatif bagi Pekerja jika Perusahaan Tidak Mematuhi Aturan THR
Sebaliknya, jika perusahaan tidak mematuhi aturan THR, pekerja akan mengalami kesulitan finansial menjelang hari raya. Ketidakpastian pembayaran THR dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengganggu rencana keuangan karyawan dan bahkan dapat berdampak pada hubungan sosial mereka. Kurangnya transparansi dalam perhitungan THR dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan menurunkan moral kerja karyawan. Hal ini dapat memicu konflik antara karyawan dan perusahaan.
Perbandingan Dua Perusahaan dalam Hal Kepatuhan Aturan THR dan Dampaknya bagi Karyawan
| Aspek | PT Maju Bersama (Patuh) | PT Sejahtera Abadi (Melanggar) |
|---|---|---|
| Pembayaran THR | Tepat waktu, sesuai aturan, meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. | Terlambat, hanya berdasarkan gaji pokok, tanpa tunjangan tetap. |
| Reaksi Karyawan | Puas, tenang, produktivitas tinggi. | Kecewa, stres, mengajukan pengaduan. |
| Dampak pada Perusahaan | Reputasi baik, mudah merekrut karyawan. | Denda administratif, reputasi buruk, kesulitan perekrutan. |
