Kasus TKI di Indonesia 2025 Proyeksi dan Tantangan

victory 3 days ago Tenaga Kerja & Pekerjaan 0 Views

Gambaran Umum Kasus TKI di Indonesia Tahun 2025

Kasus TKI Di Indonesia 2025 – Proyeksi jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tahun 2025 memerlukan analisis mendalam terhadap tren migrasi terkini dan faktor-faktor ekonomi serta politik yang mempengaruhinya. Meskipun angka pasti sulit ditentukan, berbagai indikator menunjukkan dinamika yang kompleks dalam pergerakan TKI ke luar negeri. Berikut uraian lebih lanjut mengenai proyeksi TKI di tahun 2025, meliputi sektor pekerjaan, profil TKI, dan negara tujuan.

Isi

Proyeksi Jumlah dan Sektor Pekerjaan TKI Tahun 2025

Berdasarkan tren peningkatan permintaan tenaga kerja di sektor informal di negara-negara tujuan utama TKI, diperkirakan jumlah TKI di tahun 2025 akan mencapai angka sekitar 6-7 juta orang. Angka ini merupakan proyeksi berdasarkan data terkini yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi global, kebijakan imigrasi negara tujuan, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak TKI. Sektor-sektor yang diperkirakan masih akan menjadi penyerap utama tenaga kerja Indonesia adalah sektor domestik (perawatan rumah tangga, pengasuhan anak), manufaktur (terutama industri garmen dan elektronik), dan pertanian (perkebunan sawit dan perikanan).

Kasus TKI di Indonesia tahun 2025 diperkirakan akan tetap menjadi perhatian, mengingat kompleksitasnya. Salah satu negara tujuan yang cukup diminati adalah Malaysia. Bagi Anda yang tertarik bekerja di sana, informasi mengenai prosedur dan persyaratannya bisa didapatkan di Cara Jadi TKI Malaysia 2025. Memahami proses tersebut penting untuk meminimalisir potensi masalah hukum dan eksploitasi yang seringkali menjadi sorotan dalam kasus TKI di Indonesia.

Dengan persiapan yang matang, diharapkan para TKI dapat bekerja dengan aman dan terlindungi di Malaysia, sehingga turut mengurangi angka kasus TKI bermasalah di tahun 2025.

Profil TKI Tahun 2025: Usia, Pendidikan, dan Asal Daerah

Profil TKI di tahun 2025 diperkirakan akan menunjukkan peningkatan proporsi TKI dengan pendidikan menengah ke atas. Meskipun demikian, TKI dengan pendidikan rendah masih akan mendominasi, khususnya di sektor informal. Rentang usia TKI diperkirakan masih akan terkonsentrasi pada usia produktif, antara 25-45 tahun. Secara geografis, asal daerah TKI kemungkinan besar masih akan didominasi oleh daerah-daerah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, seperti Jawa, Nusa Tenggara, dan beberapa daerah di Sumatra.

Kasus TKI di Indonesia 2025 diperkirakan akan tetap menjadi perhatian mengingat kompleksitasnya. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak TKI menjadi krusial. Bagi Anda yang berencana menjadi TKI dan ingin memastikan prosesnya aman dan terjamin, silahkan mempelajari Cara Daftar TKI Online 2025 untuk mengurangi risiko permasalahan di kemudian hari. Dengan memahami prosedur pendaftaran online, diharapkan dapat meminimalisir potensi kasus-kasus negatif yang kerap terjadi.

Penting untuk selalu waspada dan teliti dalam setiap langkah proses menjadi TKI agar terhindar dari berbagai permasalahan yang dapat merugikan.

Perbandingan Jumlah TKI di Berbagai Negara Tujuan Tahun 2025

Negara Tujuan	Proyeksi Jumlah TKI (2025)	Catatan
Malaysia	2.000.000 – 2.500.000	Perkiraan berdasarkan tren migrasi dan kebijakan imigrasi Malaysia.
Hong Kong	500.000 – 600.000	Angka ini dipengaruhi oleh permintaan tenaga kerja domestik.
Singapura	300.000 – 400.000	Tergantung kebijakan imigrasi dan kebutuhan sektor konstruksi dan jasa.
Taiwan	200.000 – 300.000	Terutama di sektor manufaktur dan perawatan kesehatan.
Negara Timur Tengah	1.000.000 – 1.500.000	Tersebar di berbagai negara dengan sektor pekerjaan yang beragam.

Catatan: Angka-angka di atas merupakan proyeksi dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan situasi.

Related Posts:

Ilustrasi Kondisi Kehidupan TKI di Luar Negeri Tahun 2025

Ilustrasi kehidupan TKI di tahun 2025 menggambarkan sebuah gambaran yang kompleks. Di satu sisi, ada TKI yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya melalui kerja keras dan kesempatan yang didapatkan di luar negeri. Mereka tinggal di tempat yang layak, memiliki akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai, dan mampu mengirimkan uang yang cukup signifikan ke keluarga di Indonesia. Di sisi lain, masih banyak TKI yang menghadapi tantangan seperti upah rendah, jam kerja panjang, perlakuan tidak adil dari majikan, dan keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan bantuan sosial. Kondisi tempat tinggal bervariasi, mulai dari yang nyaman hingga yang sempit dan kurang layak huni. Akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan juga bervariasi, tergantung pada lokasi dan pekerjaan TKI. Kondisi ini menggambarkan pentingnya perlindungan dan pembinaan yang berkelanjutan bagi TKI di luar negeri.

Permasalahan kasus TKI di Indonesia 2025 sangat kompleks, meliputi perlindungan hukum hingga kesejahteraan mereka di luar negeri. Salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah biaya hidup, terutama bagi mereka yang bekerja di negara tujuan seperti Jepang. Memahami seluk-beluk pengeluaran sehari-hari sangat krusial, maka dari itu, kami sarankan untuk melihat informasi detail mengenai Biaya Hidup TKI Di Jepang 2025 untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Dengan begitu, upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kasus-kasus TKI di Indonesia 2025 dapat lebih efektif dan terarah.

Permasalahan dan Tantangan TKI di Indonesia Tahun 2025

Tahun 2025 menghadirkan tantangan baru bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tengah dinamika global yang kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan pasar kerja internasional, dan isu-isu sosial politik akan turut mempengaruhi kondisi dan kesejahteraan para TKI. Memahami permasalahan dan merancang strategi mitigasi risiko menjadi krusial untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Dengan persiapan yang matang, diharapkan para TKI dapat bekerja dengan aman dan terlindungi di Malaysia, sehingga turut mengurangi angka kasus TKI bermasalah di tahun 2025.

Permasalahan Perlindungan Hukum, Kesejahteraan, dan Kesehatan TKI di Tahun 2025

Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi TKI di tahun 2025 mencakup aspek perlindungan hukum, kesejahteraan, dan kesehatan. Kompleksitas permasalahan ini diperparah oleh faktor geografis, perbedaan regulasi antar negara, dan kendala akses informasi bagi para TKI.

Permasalahan kasus TKI di Indonesia tahun 2025 diperkirakan masih akan menjadi tantangan besar. Salah satu upaya mengurangi angka TKI yang mengalami masalah di luar negeri adalah dengan meningkatkan daya saing mereka melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan. Hal ini juga berkaitan erat dengan peluang kerja di luar negeri, misalnya, kita bisa melihat potensi penghasilan yang ditawarkan di Jepang, seperti yang diulas di situs ini: Gaji TKI Di Jepang 2025.

Memahami potensi gaji di negara tujuan dapat membantu TKI dalam pengambilan keputusan dan meminimalisir risiko eksploitasi. Dengan demikian, peningkatan kualitas TKI dan informasi yang memadai diharapkan dapat menekan angka kasus TKI di Indonesia pada 2025.

Perlindungan Hukum: Minimnya akses pada bantuan hukum dan advokasi di negara penempatan kerja menyebabkan TKI rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Proses hukum yang panjang dan rumit seringkali menghambat penyelesaian kasus pelanggaran hak TKI.
Kesejahteraan: Upah yang tidak layak, jam kerja yang berlebihan, dan kondisi kerja yang tidak aman masih menjadi masalah umum. Kesenjangan informasi mengenai hak-hak pekerja dan akses ke layanan kesejahteraan sosial juga mempersulit peningkatan kesejahteraan TKI.
Kesehatan: Akses terbatas pada layanan kesehatan berkualitas di negara penempatan kerja, serta minimnya perlindungan asuransi kesehatan, meningkatkan risiko kesehatan dan beban biaya medis bagi para TKI. Kondisi kesehatan mental TKI juga perlu diperhatikan, mengingat tekanan psikologis yang mungkin dialami selama bekerja di luar negeri.

Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Pekerjaan dan Kesejahteraan TKI

Revolusi industri 4.0 dan perkembangan teknologi digital berdampak signifikan terhadap pasar kerja global, termasuk sektor yang banyak melibatkan TKI. Otomatisasi dan digitalisasi pekerjaan dapat menciptakan peluang baru, tetapi juga ancaman bagi pekerjaan yang bersifat manual dan repetitif.

Di satu sisi, teknologi dapat membuka akses ke pekerjaan baru yang berbasis digital, seperti pekerjaan online dan remote work. Namun, di sisi lain, banyak pekerjaan tradisional yang selama ini dipegang TKI berpotensi tergantikan oleh mesin dan kecerdasan buatan. Hal ini memerlukan adaptasi dan peningkatan keterampilan bagi TKI agar tetap kompetitif di pasar kerja global.

Potensi Konflik Sosial Terkait Migrasi TKI di Tahun 2025

Migrasi TKI berpotensi menimbulkan konflik sosial, baik di negara asal maupun negara tujuan. Perbedaan budaya, persaingan kerja, dan isu-isu xenofobia dapat memicu gesekan dan diskriminasi terhadap TKI.

Di Indonesia, potensi konflik dapat muncul dari ketimpangan ekonomi dan kesempatan kerja yang mendorong migrasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran TKI dalam pembangunan ekonomi nasional. Di negara tujuan, konflik dapat muncul dari persaingan pekerjaan dengan penduduk lokal dan persepsi negatif terhadap pekerja migran.

Strategi Mitigasi Risiko bagi TKI di Tahun 2025

Mitigasi risiko bagi TKI memerlukan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Pentingnya kolaborasi internasional juga perlu diperhatikan untuk memastikan perlindungan TKI di negara tujuan.

Dengan persiapan yang matang, diharapkan para TKI dapat bekerja dengan aman dan terlindungi di Malaysia, sehingga turut mengurangi angka kasus TKI bermasalah di tahun 2025.

Perlindungan Hukum: Penguatan kerjasama antar pemerintah untuk mempermudah akses bantuan hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran hak TKI. Peningkatan kapasitas lembaga perlindungan TKI di luar negeri juga sangat penting.
Jaminan Sosial: Pembentukan sistem jaminan sosial yang komprehensif bagi TKI, termasuk jaminan kesehatan, pensiun, dan kecelakaan kerja. Kerjasama dengan negara penempatan kerja untuk memastikan akses TKI pada sistem jaminan sosial setempat juga diperlukan.
Peningkatan Keterampilan: Program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global, sehingga TKI dapat bersaing dan beradaptasi dengan perubahan teknologi.
Diplomasi dan Kerjasama Internasional: Penguatan kerjasama bilateral dan multilateral untuk melindungi hak-hak TKI dan mencegah eksploitasi.

“Tantangan utama TKI di tahun 2025 adalah adaptasi terhadap perubahan teknologi dan persaingan global yang semakin ketat. Perlu strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing TKI, serta memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan mereka.” – Prof. Dr. [Nama Pakar Migrasi]

Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Perlindungan TKI Tahun 2025

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia. Menuju tahun 2025, berbagai kebijakan dan program telah dan akan terus digencarkan untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak TKI terlindungi dengan baik, baik di dalam maupun di luar negeri. Peran pemerintah pusat dan lembaga terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Perlindungan TKI Tahun 2025

Pemerintah Indonesia diproyeksikan akan terus memperkuat regulasi yang melindungi TKI. Hal ini meliputi peningkatan pengawasan penempatan TKI, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak TKI, serta kerjasama bilateral dengan negara penempatan untuk memastikan perlindungan yang komprehensif. Sebagai contoh, peningkatan kerjasama dengan negara tujuan migrasi akan difokuskan pada perjanjian perlindungan hukum yang lebih kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Selain itu, upaya preventif seperti sosialisasi dan edukasi kepada calon TKI akan ditingkatkan untuk mencegah eksploitasi dan penipuan.

Peran Lembaga Terkait dalam Perlindungan TKI

Kemnaker dan BP2MI memiliki peran krusial dalam perlindungan TKI. Kemnaker berfokus pada penyusunan kebijakan, standar, dan regulasi terkait penempatan dan perlindungan TKI. Sementara itu, BP2MI bertanggung jawab atas pengawasan penempatan, perlindungan, dan pemulangan TKI. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara kedua lembaga ini, serta dengan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian, sangat penting untuk memastikan efektivitas perlindungan TKI.

Program Pemerintah untuk Meningkatkan Kesejahteraan TKI Tahun 2025

Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan TKI melalui berbagai program. Berikut ringkasannya dalam tabel:

Program	Tujuan	Sasaran
Peningkatan Upah Minimum	Meningkatkan pendapatan TKI	Semua TKI
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Memberikan perlindungan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan hari tua	Semua TKI
Pelatihan Keterampilan	Meningkatkan daya saing dan produktivitas TKI	Calon TKI dan TKI yang telah bekerja
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan	Membantu TKI dalam memulai usaha setelah kembali ke Indonesia	TKI yang telah menyelesaikan masa kerjanya

Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Akses Informasi dan Pelatihan bagi Calon TKI, Kasus TKI Di Indonesia 2025

Akses informasi dan pelatihan yang memadai bagi calon TKI sangat penting untuk mencegah eksploitasi dan memastikan keberhasilan penempatan kerja. Pemerintah akan meningkatkan akses informasi melalui berbagai platform digital dan sosialisasi langsung ke masyarakat. Pelatihan pra-penempatan akan difokuskan pada peningkatan keterampilan, pemahaman hak dan kewajiban, serta pengetahuan tentang budaya dan hukum di negara tujuan. Pusat-pusat pelatihan yang terstandarisasi dan berjejaring dengan lembaga internasional akan ditingkatkan kualitasnya dan jangkauannya.

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan TKI di tahun 2025 meliputi: Penguatan kerjasama internasional untuk perlindungan hukum TKI, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap agen penyalur ilegal, peningkatan akses pembiayaan dan perlindungan jaminan sosial, serta pengembangan program reintegrasi sosial bagi TKI yang telah kembali ke Indonesia.

Solusi dan Inovasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan TKI di Tahun 2025

Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tahun 2025 membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan teknologi, pelatihan, dan kerjasama internasional. Perbaikan signifikan dapat dicapai melalui inovasi dan strategi yang berfokus pada peningkatan akses informasi, pengembangan keterampilan, serta perlindungan hak-hak TKI di luar negeri.

Solusi Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan TKI

Beberapa solusi inovatif dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan TKI. Hal ini mencakup akses yang lebih mudah terhadap teknologi informasi dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Peningkatan akses terhadap platform digital yang menyediakan informasi seputar peluang kerja, hak-hak pekerja, dan layanan pendukung lainnya.
Program pelatihan keterampilan berbasis online dan offline yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan.
Pengembangan aplikasi mobile yang menyediakan layanan terintegrasi seperti konsultasi hukum, akses kesehatan, dan layanan keuangan.
Kerjasama dengan lembaga pelatihan internasional untuk meningkatkan kualitas dan relevansi program pelatihan.

Peran Teknologi dalam Mempermudah Akses Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan krusial dalam meningkatkan kesejahteraan TKI. Akses yang mudah dan murah terhadap internet dan perangkat mobile memungkinkan TKI untuk tetap terhubung dengan keluarga, mencari informasi, dan mengakses layanan pendukung.

Penyediaan akses internet gratis atau terjangkau di tempat penampungan dan asrama TKI.
Pengembangan aplikasi mobile yang menyediakan layanan terjemahan bahasa, sehingga TKI dapat berkomunikasi lebih efektif dengan pemberi kerja dan otoritas setempat.
Penggunaan media sosial dan platform online untuk menyebarkan informasi penting mengenai hak-hak pekerja dan prosedur pelaporan pelanggaran.

Potensi Kerjasama Internasional untuk Melindungi Hak-Hak TKI

Kerjasama internasional sangat penting untuk melindungi hak-hak TKI. Melalui kerja sama ini, diharapkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak TKI dapat ditingkatkan secara signifikan.

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak TKI, termasuk hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan akses terhadap layanan kesehatan.
Kerjasama dengan organisasi internasional seperti ILO (International Labour Organization) untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan standar kerja internasional.
Peningkatan kapasitas lembaga perlindungan TKI di Indonesia dan di negara tujuan.

Program Pendidikan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup TKI

Program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan terstruktur sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup TKI. Program ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional dan mempersiapkan TKI untuk menghadapi tantangan di lingkungan kerja yang baru.

Pelatihan keterampilan teknis dan vokasional yang sesuai dengan permintaan pasar kerja di negara tujuan.
Pelatihan bahasa asing, khususnya bahasa negara tujuan.
Pendidikan kewarganegaraan global dan kesadaran hak asasi manusia.
Program mentoring dan dukungan untuk membantu TKI beradaptasi dengan lingkungan kerja dan budaya baru.

Pendapat TKI Mengenai Solusi Efektif

“Yang paling penting bagi kami adalah kepastian akan upah yang layak dan perlindungan hukum yang jelas. Akses mudah ke informasi dan bantuan hukum juga sangat dibutuhkan, agar kami tidak mudah dieksploitasi.” – Susi, TKI di Malaysia (Contoh Pendapat).

Pengalaman TKI di Berbagai Negara Tujuan Tahun 2025: Kasus TKI Di Indonesia 2025

Proyeksi kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tahun 2025 memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor, termasuk regulasi negara tujuan, kondisi ekonomi global, dan upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya. Studi kasus ini akan menelaah pengalaman TKI di beberapa negara tujuan utama, membandingkan kondisi kerja dan kesejahteraan mereka, serta mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan mereka.

Kondisi Kerja dan Kesejahteraan TKI di Berbagai Negara Tujuan Tahun 2025

Perbedaan kondisi kerja dan kesejahteraan TKI di berbagai negara tujuan di tahun 2025 diperkirakan masih signifikan. Beberapa negara mungkin menawarkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan upah yang lebih tinggi, sementara yang lain mungkin masih menghadapi tantangan terkait eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh, di negara-negara maju seperti Kanada dan Australia, TKI dengan keahlian tertentu mungkin menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan upah yang kompetitif, disertai dengan akses ke layanan kesehatan dan jaminan sosial. Sebaliknya, di beberapa negara di Asia Tenggara, TKI mungkin masih menghadapi risiko eksploitasi, upah rendah, dan kurangnya perlindungan hukum.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan TKI di Berbagai Negara Tujuan Tahun 2025

Keberhasilan dan kegagalan TKI di luar negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan bahasa, keterampilan kerja, dan mentalitas TKI itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah negara tujuan, regulasi ketenagakerjaan, dan kondisi ekonomi global. Misalnya, TKI yang memiliki kemampuan bahasa yang baik dan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja di negara tujuan cenderung lebih berhasil. Sebaliknya, TKI yang kurang terampil dan tidak memahami budaya setempat berisiko mengalami kesulitan beradaptasi dan menghadapi eksploitasi.

Perbandingan Regulasi Ketenagakerjaan di Berbagai Negara Tujuan TKI Tahun 2025

Negara	Perlindungan Hukum	Upah Minimum	Akses Layanan Kesehatan	Jaminan Sosial
Singapura	Relatif kuat, namun masih ada celah	Tinggi, bervariasi berdasarkan sektor	Tersedia, namun biaya bisa tinggi	Tersedia, namun mungkin memerlukan kontribusi dari pekerja
Hong Kong	Cukup kuat, dengan mekanisme pengaduan yang tersedia	Relatif tinggi, diatur oleh pemerintah	Tersedia melalui sistem kesehatan publik	Sistem jaminan sosial yang komprehensif
Malaysia	Masih perlu peningkatan, seringkali terjadi pelanggaran	Relatif rendah, bervariasi berdasarkan sektor	Terbatas, akses ke layanan kesehatan mungkin sulit	Terbatas, perlindungan sosial kurang memadai
Taiwan	Perlindungan hukum semakin membaik, namun masih ada tantangan	Sedang, dengan perbedaan upah antar sektor	Tersedia, namun akses mungkin terbatas bagi TKI tertentu	Tersedia, namun mungkin memerlukan kontribusi dari pekerja

Ilustrasi Perbedaan Kondisi TKI di Negara Tujuan yang Berbeda Tahun 2025

Bayangkan dua ilustrasi. Ilustrasi pertama menggambarkan TKI di Kanada, bekerja di sektor perawatan kesehatan dengan gaji yang layak, tinggal di akomodasi yang nyaman, dan memiliki akses mudah ke layanan kesehatan dan dukungan komunitas. Mereka memiliki waktu luang untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Ilustrasi kedua menampilkan TKI di sebuah negara di Asia Tenggara, bekerja di sektor pertanian dengan gaji minim, tinggal di barak yang sempit dan tidak layak huni, dengan akses terbatas ke layanan kesehatan dan dukungan hukum. Mereka bekerja lembur tanpa bayaran tambahan dan menghadapi kendala komunikasi dan budaya yang signifikan. Perbedaan ini menggambarkan disparitas kondisi yang signifikan yang dihadapi TKI di berbagai negara tujuan.