Kebijakan Jokowi tentang TKI 2025
Kebijakan Jokowi Tentang TKI 2025 – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan target capaian pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan TKI, melindungi hak-hak mereka, dan meningkatkan kontribusi TKI bagi perekonomian nasional. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang lebih fokus pada penempatan TKI secara masif, kebijakan ini menekankan pada peningkatan kualitas dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Tujuan Utama Kebijakan TKI 2025
Tujuan utama kebijakan TKI 2025 adalah untuk mewujudkan perlindungan optimal bagi TKI, meningkatkan kualitas penempatan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan TKI serta keluarganya. Hal ini mencakup peningkatan akses terhadap pelatihan keterampilan, perlindungan hukum yang lebih kuat, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial selama bekerja di luar negeri.
Program-Program Konkret Pendukung Kebijakan
Sejumlah program konkret telah dan akan dijalankan untuk mendukung kebijakan ini. Program-program tersebut dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi TKI, mulai dari proses perekrutan hingga perlindungan selama bekerja di luar negeri.
- Peningkatan kualitas pelatihan pra-penempatan, mencakup pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan dan pelatihan bahasa.
- Penguatan perlindungan hukum TKI melalui kerjasama dengan negara tujuan dan peningkatan akses terhadap bantuan hukum.
- Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perekrutan TKI yang ilegal dan tidak bertanggung jawab.
- Pengembangan sistem penempatan TKI yang terintegrasi dan transparan, meliputi penerapan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi dan pengawasan.
- Peningkatan akses TKI terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial, baik selama bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke Indonesia.
Perbandingan dengan Kebijakan Sebelumnya
Kebijakan TKI 2025 menandai pergeseran paradigma dari kebijakan sebelumnya yang lebih berorientasi pada kuantitas penempatan TKI. Kebijakan sebelumnya cenderung kurang memperhatikan aspek kualitas dan perlindungan TKI, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan seperti eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan saat ini lebih menekankan pada peningkatan kualitas dan perlindungan TKI, dengan fokus pada peningkatan keterampilan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan.
Target Penempatan TKI Berbagai Sektor 2025 vs Capaian Sebelumnya
Data mengenai target penempatan TKI di berbagai sektor pada tahun 2025 dan capaian tahun-tahun sebelumnya masih bersifat dinamis dan perlu diperbarui secara berkala. Namun, secara umum, target 2025 diharapkan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam sektor-sektor formal dengan perlindungan yang lebih baik, dibandingkan dengan penempatan di sektor informal yang sebelumnya lebih dominan.
Kebijakan Jokowi tentang TKI 2025 menargetkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia. Salah satu indikator pentingnya adalah peningkatan pendapatan mereka di luar negeri. Untuk melihat gambaran kenaikan upah, kita bisa melihat data perbandingan, misalnya dengan mengecek informasi mengenai Gaji TKI Di Taiwan 2017 2025 , yang dapat memberikan perbandingan untuk menilai keberhasilan program pemerintah.
Data ini penting untuk evaluasi program pemerintah dalam mencapai target kesejahteraan TKI sesuai visi 2025.
| Sektor | Target 2025 (Proyeksi) | Capaian 2020 | Capaian 2021 | Capaian 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Perawat | 10.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
| Pelaut | 20.000 | 15.000 | 16.000 | 18.000 |
| Tenaga Kerja Profesional Lainnya | 5.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
| Sektor Informal (Perkiraan, data kurang akurat) | (Menurun Signifikan) | 50.000 | 45.000 | 40.000 |
Catatan: Data dalam tabel merupakan ilustrasi dan dapat berbeda dengan data resmi pemerintah. Angka-angka tersebut merupakan proyeksi dan capaian yang bersifat umum dan perlu dikonfirmasi dengan data resmi dari instansi terkait.
Kebijakan Jokowi tentang TKI 2025 menargetkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia. Salah satu indikator pentingnya adalah peningkatan pendapatan mereka di luar negeri. Untuk melihat gambaran kenaikan upah, kita bisa melihat data perbandingan, misalnya dengan mengecek informasi mengenai Gaji TKI Di Taiwan 2017 2025 , yang dapat memberikan perbandingan untuk menilai keberhasilan program pemerintah.
Data ini penting untuk evaluasi program pemerintah dalam mencapai target kesejahteraan TKI sesuai visi 2025.
Perlindungan dan Kesejahteraan TKI
Kebijakan pemerintah Indonesia terkait perlindungan dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri terus mengalami perkembangan. Menuju tahun 2025, upaya pemerintah semakin terfokus pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan komprehensif bagi para TKI. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hukum hingga kesejahteraan sosial mereka di negara penempatan.
Kebijakan Jokowi tentang TKI 2025 menargetkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia. Salah satu indikator pentingnya adalah peningkatan pendapatan mereka di luar negeri. Untuk melihat gambaran kenaikan upah, kita bisa melihat data perbandingan, misalnya dengan mengecek informasi mengenai Gaji TKI Di Taiwan 2017 2025 , yang dapat memberikan perbandingan untuk menilai keberhasilan program pemerintah.
Data ini penting untuk evaluasi program pemerintah dalam mencapai target kesejahteraan TKI sesuai visi 2025.
Upaya Pemerintah dalam Melindungi Hak-hak dan Kesejahteraan TKI
Pemerintah Indonesia telah dan akan terus menjalankan berbagai program untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan TKI di luar negeri. Program-program ini dirancang untuk memastikan TKI mendapatkan perlakuan yang adil, aman, dan sesuai dengan standar internasional. Upaya tersebut melibatkan kerjasama antar kementerian dan lembaga, serta kolaborasi dengan pemerintah negara penempatan TKI.
Contoh Program Perlindungan TKI
Salah satu contoh konkret program perlindungan yang telah dijalankan adalah peningkatan layanan pusat-pusat bantuan hukum dan perlindungan bagi TKI di berbagai negara. Selain itu, pemerintah juga aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada TKI sebelum keberangkatan, memberikan pembekalan mengenai hak dan kewajiban mereka, serta prosedur yang harus ditempuh jika menghadapi masalah di negara penempatan. Pemerintah juga berupaya memperkuat kerja sama dengan agen-agen penyalur TKI yang terpercaya dan terdaftar secara resmi untuk mencegah eksploitasi dan penipuan.
Tantangan dalam Melindungi TKI dan Solusi yang Ditawarkan
Meskipun upaya perlindungan telah dilakukan, masih ada tantangan yang dihadapi dalam melindungi TKI di luar negeri. Tantangan tersebut antara lain perbedaan regulasi dan budaya di negara penempatan, keterbatasan akses informasi bagi TKI, serta kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan kerjasama internasional, memperkuat pengawasan terhadap agen penyalur TKI, serta meningkatkan akses informasi dan pelayanan bantuan hukum bagi TKI melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Kebijakan Jokowi tentang TKI 2025 menargetkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia. Salah satu indikator pentingnya adalah peningkatan pendapatan mereka di luar negeri. Untuk melihat gambaran kenaikan upah, kita bisa melihat data perbandingan, misalnya dengan mengecek informasi mengenai Gaji TKI Di Taiwan 2017 2025 , yang dapat memberikan perbandingan untuk menilai keberhasilan program pemerintah.
Data ini penting untuk evaluasi program pemerintah dalam mencapai target kesejahteraan TKI sesuai visi 2025.
Jenis-jenis Perlindungan yang Diberikan kepada TKI
| Jenis Perlindungan | Penjelasan | Contoh Implementasi |
|---|---|---|
| Perlindungan Hukum | Akses terhadap bantuan hukum, penyelesaian sengketa, dan perlindungan dari tindakan ilegal. | Penyediaan pengacara dan bantuan hukum bagi TKI yang mengalami masalah hukum di negara penempatan. |
| Perlindungan Kesehatan | Jaminan akses terhadap layanan kesehatan, baik preventif maupun kuratif. | Kerjasama dengan fasilitas kesehatan di negara penempatan untuk memberikan layanan kesehatan bagi TKI, termasuk program vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan berkala. |
| Perlindungan Sosial | Perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Jaminan akses terhadap bantuan sosial dan perlindungan sosial lainnya. | Program bantuan sosial bagi TKI yang mengalami kesulitan ekonomi atau masalah sosial lainnya di negara penempatan. Sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak TKI dan perlindungan dari kekerasan. |
| Perlindungan Keuangan | Perlindungan dari penipuan dan eksploitasi finansial. Memastikan TKI menerima upah dan benefit yang sesuai dengan perjanjian kerja. | Pengawasan terhadap agen penyalur TKI dan mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran terkait pembayaran upah. |
Peningkatan Kualitas Hidup TKI melalui Kebijakan Perlindungan
Dengan berbagai upaya perlindungan yang telah dan akan terus dilakukan, diharapkan kualitas hidup TKI di luar negeri dapat meningkat secara signifikan. Akses terhadap perlindungan hukum, kesehatan, dan sosial yang memadai akan memberikan rasa aman dan kepastian bagi TKI, sehingga mereka dapat bekerja dan hidup dengan lebih layak dan produktif. Peningkatan kualitas hidup TKI juga akan berkontribusi pada peningkatan devisa negara dan citra Indonesia di mata internasional.
Peran Pemerintah dalam Penempatan TKI
Kebijakan pemerintah Indonesia terkait TKI hingga 2025 menekankan pada peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Hal ini memerlukan peran aktif pemerintah dalam seluruh tahapan penempatan TKI, mulai dari pelatihan hingga pengawasan di negara penempatan. Proses ini melibatkan berbagai lembaga dan mekanisme yang saling terintegrasi untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut.
Kebijakan Jokowi tentang TKI 2025 menargetkan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia. Sayangnya, realitanya masih jauh dari sempurna. Kita masih sering mendengar kasus kekerasan yang menimpa TKI di luar negeri, seperti yang diulas dalam Contoh Kasus Kekerasan Terhadap TKI 2025 ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan kerjasama internasional agar tujuan mulia Kebijakan Jokowi tentang TKI 2025 dapat terwujud sepenuhnya dan melindungi hak-hak para TKI.
Lembaga Pemerintah yang Terlibat dalam Penempatan TKI, Kebijakan Jokowi Tentang TKI 2025
Penempatan TKI ke luar negeri merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Koordinasi yang baik antar lembaga sangat krusial untuk memastikan terlaksananya penempatan TKI yang tertib, aman, dan terlindungi.
Kebijakan Jokowi tentang TKI 2025 menargetkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia. Salah satu indikator pentingnya adalah peningkatan pendapatan mereka di luar negeri. Untuk melihat gambaran kenaikan upah, kita bisa melihat data perbandingan, misalnya dengan mengecek informasi mengenai Gaji TKI Di Taiwan 2017 2025 , yang dapat memberikan perbandingan untuk menilai keberhasilan program pemerintah.
Data ini penting untuk evaluasi program pemerintah dalam mencapai target kesejahteraan TKI sesuai visi 2025.
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker): Bertanggung jawab atas perencanaan, pelatihan, penempatan, dan perlindungan TKI.
- Kementerian Luar Negeri (Kemlu): Memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak TKI di negara penempatan melalui perwakilan RI di luar negeri.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (sebelumnya): Lembaga yang dahulu berperan penting dalam penempatan dan perlindungan TKI. Fungsinya kini telah terintegrasi ke dalam Kemnaker.
- Kepolisian Republik Indonesia (Polri): Berperan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang seringkali menyasar TKI.
- Imigrasi: Memastikan proses keberangkatan dan kepulangan TKI sesuai prosedur imigrasi.
Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Penempatan TKI
Pemerintah menerapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan penempatan TKI berjalan sesuai aturan dan melindungi hak-hak mereka. Pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari proses perekrutan hingga masa kerja di luar negeri.
- Pengawasan pra-penempatan: Meliputi pengawasan terhadap agen penyalur, proses rekrutmen, dan pelatihan TKI.
- Pengawasan selama penempatan: Dilakukan melalui perwakilan RI di negara penempatan, meliputi pemantauan kondisi kerja, pengaduan, dan penyelesaian masalah yang dihadapi TKI.
- Evaluasi berkala: Pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program penempatan TKI untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas.
- Sistem pelaporan dan pengaduan: Tersedianya saluran pengaduan bagi TKI yang mengalami permasalahan di negara penempatan, baik melalui jalur formal maupun informal.
Peningkatan Kualitas Pelatihan dan Keterampilan TKI
Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelatihan dan keterampilan TKI sebelum penempatan agar mereka memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan di negara tujuan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan melindungi TKI dari eksploitasi.
- Pelatihan vokasi: Pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan.
- Pelatihan bahasa: Pelatihan bahasa asing yang memadai sangat penting untuk memudahkan komunikasi dan adaptasi TKI di negara penempatan.
- Sosialisasi dan pembekalan: Pemberian informasi yang komprehensif kepada TKI tentang hak dan kewajiban mereka, budaya negara tujuan, serta upaya pencegahan TPPO.
- Kerjasama dengan lembaga pelatihan internasional: Pemerintah menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan internasional untuk meningkatkan kualitas pelatihan TKI.
“Kebijakan pemerintah terkait TKI bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia agar mereka dapat bekerja dengan aman, terhormat, dan sejahtera di negara penempatan. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi TKI.” – (Contoh kutipan dari pejabat pemerintah, misalnya Menteri Ketenagakerjaan)
Dampak Kebijakan terhadap Ekonomi Indonesia
Kebijakan pemerintah terkait TKI hingga 2025 memiliki implikasi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Baik dampak positif maupun negatif perlu dikaji secara komprehensif untuk memahami keseluruhan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Analisis ini akan menelaah kontribusi remitansi, pengaruh pada sektor-sektor ekonomi terkait, dan pandangan pakar ekonomi mengenai hal tersebut.
Remitansi TKI merupakan sumber devisa penting bagi Indonesia. Peningkatan kualitas dan perlindungan TKI diharapkan mampu meningkatkan jumlah remitansi yang masuk, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Namun, di sisi lain, terdapat potensi dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan ekonomi pada remitansi dan potensi risiko sosial ekonomi bagi TKI dan keluarga mereka di tanah air.
Kontribusi Remitansi TKI terhadap Perekonomian Nasional
Remitansi TKI berkontribusi secara substansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Data dari Bank Indonesia menunjukkan peningkatan remitansi TKI selama beberapa tahun terakhir, meskipun fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan kebijakan negara tujuan. Besarnya kontribusi ini bervariasi setiap tahunnya, namun secara umum menunjukkan tren positif yang mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Angka pastinya dapat diakses melalui publikasi resmi Bank Indonesia.
Dampak Kebijakan terhadap Sektor-sektor Ekonomi Terkait
Kebijakan pemerintah terhadap TKI berdampak pada beberapa sektor ekonomi. Misalnya, peningkatan keterampilan TKI dapat meningkatkan produktivitas sektor manufaktur dan pertanian di Indonesia. TKI yang terampil dapat membawa pulang pengetahuan dan teknologi baru yang dapat diterapkan di dalam negeri. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, meningkatnya jumlah TKI di luar negeri dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini dapat mengganggu produksi pertanian dan berdampak pada harga pangan di pasar domestik.
Gambaran Kontribusi Remitansi TKI terhadap PDB Indonesia
Berikut gambaran diagram batang kontribusi remitansi TKI terhadap PDB Indonesia (data fiktif untuk ilustrasi):
| Tahun | Kontribusi Remitansi (dalam miliar Rupiah) |
|---|---|
| 2020 | 150 |
| 2021 | 175 |
| 2022 | 200 |
| 2023 | 190 |
Catatan: Data pada tabel di atas merupakan data fiktif untuk ilustrasi. Data riil dapat diperoleh dari sumber data resmi seperti Bank Indonesia.
Pendapat Pakar Ekonomi
“Kebijakan pemerintah terhadap TKI perlu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan TKI dan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Perlu ada peningkatan kualitas pelatihan dan perlindungan bagi TKI, serta diversifikasi sektor pekerjaan agar tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko dan memaksimalkan dampak positif remitansi bagi perekonomian Indonesia.” – Prof. Dr. X, Pakar Ekonomi Universitas Y.
Tantangan dan Peluang Ke Depan
Implementasi kebijakan TKI 2025, meskipun ambisius dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia, menghadapi sejumlah tantangan dan sekaligus menawarkan peluang signifikan. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengelola tantangan tersebut secara efektif dan memanfaatkan peluang yang ada secara optimal.
Tantangan Implementasi Kebijakan TKI 2025
Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan TKI 2025 meliputi perlindungan hukum yang belum optimal bagi TKI di negara penempatan, keterbatasan akses terhadap pelatihan dan peningkatan keterampilan yang berkualitas, serta perluasan jaringan kerja sama internasional yang lebih kuat dan efektif. Selain itu, masih ada kesenjangan informasi dan akses teknologi yang menghalangi TKI untuk mendapatkan informasi yang akurat dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Saran dan Rekomendasi untuk Mengatasi Tantangan
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan negara tujuan penempatan TKI melalui perjanjian bilateral yang komprehensif, mencakup perlindungan hukum, akses layanan kesehatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Peningkatan akses terhadap pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan juga sangat krusial. Program pelatihan ini perlu dirancang secara terstruktur dan terintegrasi, memperhatikan kebutuhan spesifik TKI di berbagai sektor.
- Penguatan diplomasi untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik bagi TKI di negara tujuan.
- Peningkatan akses dan kualitas pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
- Pengembangan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi untuk memudahkan akses informasi dan layanan bagi TKI.
- Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik perekrutan TKI yang ilegal dan tidak etis.
Peluang untuk Meningkatkan Keberhasilan Kebijakan
Di tengah tantangan tersebut, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan TKI 2025. Perkembangan teknologi digital, misalnya, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses informasi, mempermudah proses perekrutan yang transparan dan terverifikasi, serta memperkuat pengawasan terhadap kesejahteraan TKI di luar negeri. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia TKI melalui pelatihan dan sertifikasi akan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja internasional.
Ringkasan Tantangan dan Peluang
| Aspek | Tantangan | Peluang |
|---|---|---|
| Perlindungan Hukum | Perlindungan hukum yang belum optimal di negara penempatan | Penguatan kerja sama internasional dan perjanjian bilateral yang komprehensif |
| Keterampilan dan Pelatihan | Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan peningkatan keterampilan yang berkualitas | Pengembangan program pelatihan vokasi yang terstruktur dan terintegrasi |
| Teknologi dan Informasi | Kesenjangan informasi dan akses teknologi | Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses informasi dan pengawasan |
| Kerja Sama Internasional | Perluasan jaringan kerja sama internasional yang lebih kuat dan efektif | Penguatan diplomasi dan kerja sama dengan negara tujuan penempatan |
Potensi Peningkatan Kesejahteraan TKI di Masa Depan
Jika kebijakan TKI 2025 berhasil dijalankan, diproyeksikan akan terjadi peningkatan signifikan dalam kesejahteraan TKI. Bayangkanlah sejumlah TKI terampil yang bekerja di sektor perawatan kesehatan di Jepang, mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum di Indonesia, dengan perlindungan hukum yang memadai dan akses terhadap layanan kesehatan yang baik. Mereka dapat mengirimkan remitansi yang lebih besar kepada keluarga di tanah air, membantu meningkatkan taraf hidup keluarga dan mendorong pembangunan ekonomi di daerah asal. Contoh lain, TKI yang terlatih dalam bidang teknologi informasi di negara-negara maju, dapat memperoleh penghasilan yang kompetitif dan berkontribusi pada kemajuan teknologi di Indonesia setelah kembali ke tanah air. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.
