Kasus TKI Di Luar Negeri Terbaru 2025

Situasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri Tahun 2025

Kasus TKI Di Luar Negeri Terbaru 2025 – Tahun 2025 menandai babak baru bagi TKI di luar negeri. Meskipun migrasi tenaga kerja Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade, dinamika global dan perubahan kebijakan baik di Indonesia maupun negara tujuan telah membentuk lanskap yang lebih kompleks. Permasalahan yang dihadapi TKI terus berevolusi, menuntut adaptasi dan solusi yang lebih inovatif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan TKI itu sendiri.

Tren terkini menunjukkan peningkatan kesadaran akan hak-hak TKI, namun juga peningkatan kompleksitas permasalahan seperti perubahan regulasi imigrasi di negara tujuan, persaingan tenaga kerja global, dan dampak teknologi terhadap sektor-sektor yang selama ini menjadi tujuan utama TKI. Data statistik resmi menunjukkan fluktuasi jumlah TKI di luar negeri, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan kebijakan pemerintah.

Negara Tujuan Utama TKI dan Tantangannya

Beberapa negara tetap menjadi tujuan utama TKI, meskipun dengan tantangan yang berbeda-beda. Analisis terhadap tren migrasi menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih spesifik untuk setiap negara.

• Hong Kong: Persaingan dengan tenaga kerja dari negara lain semakin ketat, menuntut peningkatan keterampilan dan kualifikasi TKI. Permasalahan terkait perpanjangan visa dan perlindungan hukum juga tetap menjadi isu penting.
• Malaysia: Meskipun masih menjadi tujuan utama, Malaysia menghadapi perubahan kebijakan ketenagakerjaan yang berdampak pada TKI. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi tenaga kerja menjadi fokus utama.
• Taiwan: Sektor perawatan lansia dan industri manufaktur tetap menjadi pekerjaan utama TKI di Taiwan. Namun, perubahan demografi di Taiwan dan persaingan dengan tenaga kerja dari negara lain memerlukan adaptasi strategi penempatan TKI.
• Singapura: Singapura dikenal dengan standar ketenagakerjaan yang tinggi. TKI di Singapura umumnya bekerja di sektor domestik dan konstruksi, menuntut keterampilan dan kompetensi yang sesuai.

Statistik TKI dan Perkembangannya

Data resmi menunjukkan fluktuasi jumlah TKI di luar negeri dari tahun ke tahun. Meskipun angka pasti sulit dipastikan karena berbagai faktor, termasuk TKI ilegal, perkiraan menunjukkan jumlah TKI di luar negeri berada di kisaran jutaan orang. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi di negara tujuan, kebijakan pemerintah Indonesia, dan kondisi global.

Tahun	Perkiraan Jumlah TKI	Tren
2023	9 Juta (perkiraan)	Stabil
2024	9.2 Juta (proyeksi)	Meningkat Sedikit
2025	9.5 Juta (proyeksi)	Meningkat Sedikit

Catatan: Data di atas merupakan perkiraan dan dapat berbeda dengan data resmi pemerintah.

Dampak Ekonomi dan Sosial Migrasi TKI

Migrasi TKI memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, baik bagi Indonesia maupun negara tujuan. Remitansi TKI memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, sementara tenaga kerja TKI mengisi kebutuhan di berbagai sektor di negara tujuan.

Namun, migrasi juga menimbulkan tantangan, seperti potensi eksploitasi tenaga kerja, dampak sosial budaya di negara asal dan tujuan, serta permasalahan integrasi sosial TKI di negara tujuan. Upaya untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif migrasi TKI memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga terkait, dan TKI itu sendiri.

Permasalahan Utama TKI di Luar Negeri 2025: Kasus TKI Di Luar Negeri Terbaru 2025

Tahun 2025 diproyeksikan masih akan diwarnai tantangan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Meskipun terdapat peningkatan perlindungan dan regulasi, sejumlah permasalahan struktural tetap menjadi hambatan bagi kesejahteraan dan hak-hak mereka. Berikut beberapa permasalahan utama yang dihadapi TKI di luar negeri pada tahun 2025, beserta analisis dampak dan potensi solusi.

Eksploitasi Tenaga Kerja

Eksploitasi tenaga kerja masih menjadi masalah serius. Hal ini meliputi upah rendah yang jauh di bawah standar upah minimum setempat, jam kerja berlebihan yang melebihi batas aman, dan kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat. Seringkali, TKI berada dalam posisi rentan karena keterbatasan akses informasi dan dukungan hukum.

Perlindungan Hukum dan Akses Keadilan

Permasalahan terkait perlindungan hukum dan akses keadilan bagi TKI yang mengalami masalah hukum atau pelanggaran hak sangat kompleks. Proses hukum di negara tujuan seringkali rumit dan mahal, sehingga menyulitkan TKI untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Hambatan bahasa dan budaya juga menjadi faktor penghambat akses keadilan.

Permasalahan Pemalsuan Dokumen dan Penipuan Perekrutan

Kasus pemalsuan dokumen dan penipuan perekrutan masih marak terjadi. Calon TKI seringkali menjadi korban agen penyalur ilegal yang menawarkan pekerjaan dengan janji-janji palsu, kemudian mendapatkan perlakuan yang jauh dari kesepakatan awal. Akibatnya, mereka terjebak dalam situasi sulit dan mengalami kerugian finansial maupun psikologis.

Kesenjangan Informasi dan Kesadaran Hukum

Banyak TKI yang berangkat ke luar negeri tanpa pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka, hukum setempat, dan prosedur pelaporan pelanggaran. Kesenjangan informasi ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan sulit untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Kesehatan dan Kesejahteraan

Aspek kesehatan dan kesejahteraan TKI seringkali terabaikan. Kondisi kerja yang berat, lingkungan yang tidak sehat, dan akses layanan kesehatan yang terbatas dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental mereka. Minimnya akses layanan kesehatan dan dukungan psikologis juga menjadi perhatian serius.

Tabel Perbandingan Permasalahan TKI di Luar Negeri 2025

Jenis Permasalahan	Frekuensi Kejadian	Dampak	Solusi Potensial
Eksploitasi Tenaga Kerja (upah rendah, jam kerja berlebihan, kondisi kerja tidak aman)	Tinggi, terutama di sektor informal	Kemiskinan, kesehatan terganggu, trauma psikologis	Penegakan hukum yang lebih ketat, pengawasan ketat oleh pemerintah dan lembaga terkait, peningkatan transparansi upah dan jam kerja
Perlindungan Hukum dan Akses Keadilan	Sedang, meningkat seiring dengan jumlah kasus pelanggaran	Kehilangan hak, kerugian finansial, hukuman yang tidak adil	Peningkatan kerjasama antar pemerintah, penyediaan bantuan hukum gratis, pelatihan dan pembekalan hukum bagi TKI
Pemalsuan Dokumen dan Penipuan Perekrutan	Tinggi, terutama melalui jalur ilegal	Kerugian finansial, perbudakan modern, deportasi	Peningkatan pengawasan terhadap agen penyalur, sosialisasi jalur resmi penyaluran TKI, perlindungan hukum bagi korban penipuan
Kesenjangan Informasi dan Kesadaran Hukum	Tinggi, terutama di kalangan TKI dengan pendidikan rendah	Kerentanan terhadap eksploitasi, kesulitan mengakses bantuan	Sosialisasi dan edukasi yang intensif, penyediaan informasi yang mudah diakses, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan
Kesehatan dan Kesejahteraan	Tinggi, dampak kumulatif dari berbagai faktor	Penyakit, gangguan mental, kematian	Peningkatan akses layanan kesehatan, program jaminan kesehatan, dukungan psikologis, program kesejahteraan

Peran pemerintah Indonesia sangat krusial dalam melindungi dan membantu TKI di luar negeri. Hal ini mencakup peningkatan kerjasama dengan negara tujuan, penegakan hukum yang lebih efektif, penyediaan bantuan hukum dan perlindungan sosial, serta peningkatan akses informasi dan edukasi bagi TKI.

Upaya Pencegahan dan Perlindungan TKI

Permasalahan yang dihadapi TKI di luar negeri menuntut upaya pencegahan dan perlindungan yang komprehensif. Hal ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga terkait, dan para TKI sendiri. Penting untuk membangun sistem yang melindungi hak-hak TKI dan memastikan mereka bekerja dalam kondisi yang aman dan adil.

Langkah-langkah Pencegahan Permasalahan TKI

Mencegah permasalahan TKI di luar negeri membutuhkan pendekatan multi-faceted. Langkah-langkah pencegahan yang efektif meliputi seleksi calon TKI yang ketat, pelatihan yang komprehensif, serta pengawasan yang berkelanjutan.

• Peningkatan proses rekrutmen dan seleksi calon TKI untuk memastikan hanya kandidat yang memenuhi syarat dan memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka yang direkrut.
• Penguatan kerjasama dengan negara penempatan TKI untuk memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan TKI di negara tujuan.
• Penyediaan informasi yang akurat dan transparan mengenai kondisi kerja, hak-hak pekerja, dan prosedur hukum di negara tujuan kepada calon TKI.
• Pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi kerja TKI di luar negeri melalui kerja sama dengan Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara tujuan.

Peran Pemerintah dalam Pelatihan dan Pembekalan TKI

Pemerintah Indonesia memiliki peran krusial dalam mempersiapkan TKI sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Pelatihan dan pembekalan yang memadai akan meningkatkan kemampuan TKI dalam menghadapi tantangan di negara tujuan dan melindungi mereka dari potensi eksploitasi.

• Pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan.
• Pembekalan pengetahuan tentang hukum dan budaya di negara tujuan, termasuk hak dan kewajiban sebagai pekerja migran.
• Penyediaan akses informasi dan layanan kesehatan sebelum dan selama bekerja di luar negeri.
• Fasilitasi akses ke program perlindungan sosial dan asuransi bagi TKI.

Program Peningkatan Kesadaran Hukum TKI dan Keluarga

Meningkatkan kesadaran hukum di kalangan TKI dan keluarga mereka sangat penting untuk mencegah dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul. Program edukasi yang efektif dapat memberdayakan TKI untuk melindungi hak-hak mereka.

• Sosialisasi dan edukasi hukum secara berkala kepada calon TKI dan keluarga mereka mengenai hak dan kewajiban mereka, prosedur hukum di negara tujuan, dan mekanisme pengaduan.
• Penyediaan materi edukasi yang mudah dipahami dan diakses oleh TKI dan keluarga mereka, baik dalam bentuk cetak maupun digital.
• Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan tokoh agama dalam mensosialisasikan program peningkatan kesadaran hukum.

Lembaga dan Organisasi yang Memberikan Bantuan kepada TKI

Beberapa lembaga dan organisasi di Indonesia dan di luar negeri memberikan bantuan kepada TKI yang mengalami masalah. Mengetahui keberadaan dan akses ke lembaga-lembaga ini sangat penting bagi perlindungan TKI.

• Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
• Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan (Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal RI)
• Organisasi perlindungan pekerja migran, seperti Migrant Care dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
• Organisasi buruh internasional, seperti ILO (International Labour Organization)

Kisah Sukses TKI Mengatasi Permasalahan di Luar Negeri

Berikut kutipan wawancara dengan seorang TKI yang berhasil mengatasi permasalahan di luar negeri (nama dan detail tertentu diubah untuk menjaga privasi):

“Awalnya saya kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan budaya di negara tujuan. Namun, berkat bantuan dari KJRI dan organisasi pekerja migran, saya berhasil menyelesaikan masalah kontrak kerja saya dan mendapatkan hak-hak saya. Sangat penting untuk selalu terhubung dengan jaringan dukungan dan memahami hak-hak kita sebagai pekerja migran.” – Ani, mantan TKI di Malaysia.

Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Perlindungan TKI

Perlindungan TKI di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan lembaga terkait. Kerja sama yang efektif antar lembaga sangat krusial untuk memastikan hak-hak dan kesejahteraan TKI terlindungi dengan baik. Keberhasilan perlindungan ini bergantung pada koordinasi yang solid dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran. Berikut uraian peran beberapa lembaga kunci dalam menangani kasus TKI di luar negeri.

Peran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam Perlindungan TKI

Kemenlu memiliki peran utama dalam diplomasi dan negosiasi dengan negara-negara penempatan TKI. Mereka berperan aktif dalam penyelesaian masalah hukum dan konsuler yang dihadapi TKI, termasuk advokasi dan mediasi dengan pemerintah setempat. Kemenlu juga berkoordinasi dengan KBRI di negara tujuan untuk memastikan akses TKI terhadap bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan. Contohnya, Kemenlu dapat melakukan pendekatan diplomatik kepada pemerintah negara tujuan untuk memperjuangkan hak-hak TKI yang mengalami pelanggaran kontrak kerja atau eksploitasi.

Peran BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dalam Perlindungan TKI

BP2MI memiliki peran sentral dalam melindungi TKI sebelum, selama, dan setelah masa penempatan kerja di luar negeri. Lembaga ini bertanggung jawab atas proses perekrutan, pelatihan, dan penempatan TKI yang aman dan terproteksi. BP2MI juga aktif dalam pengawasan dan pembinaan TKI di luar negeri, serta memberikan bantuan dan pendampingan kepada TKI yang mengalami masalah. Sebagai contoh, BP2MI dapat memfasilitasi pemulangan TKI yang mengalami masalah serius di negara penempatan, seperti kasus kekerasan atau penipuan.

Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Negara Tujuan TKI

KBRI di negara tujuan TKI merupakan garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan bantuan langsung kepada TKI. Mereka berperan sebagai perwakilan pemerintah Indonesia dan memberikan layanan konsuler, termasuk perlindungan hukum, bantuan medis, dan pemulangan TKI yang mengalami kesulitan. KBRI juga aktif dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kondisi TKI di wilayah kerjanya. Sebagai contoh, KBRI dapat memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada TKI yang mengalami sengketa dengan majikan.

Kelemahan dan Kekurangan Sistem Perlindungan TKI

Meskipun terdapat berbagai upaya perlindungan, masih terdapat kelemahan dalam sistem perlindungan TKI. Beberapa diantaranya adalah kurangnya akses informasi bagi TKI, proses hukum yang rumit dan panjang, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban TKI juga menjadi kendala. Selain itu, masih terdapat kasus-kasus eksploitasi dan penipuan yang melibatkan agen penyalur ilegal.

Rekomendasi Perbaikan Sistem Perlindungan TKI

Perbaikan sistem perlindungan TKI memerlukan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain: peningkatan akses informasi bagi TKI melalui berbagai media, penyederhanaan proses hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi koordinasi antar lembaga terkait, dan peningkatan pengawasan terhadap agen penyalur TKI. Peningkatan kualitas pelatihan dan pembekalan bagi TKI sebelum keberangkatan juga sangat penting. Selain itu, perlu adanya kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah negara tujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif.

Studi Kasus TKI di Luar Negeri Tahun 2025

Tahun 2025 menandai tantangan baru bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Perubahan kebijakan imigrasi di berbagai negara, dinamika ekonomi global, dan perkembangan teknologi turut mempengaruhi kondisi dan perlindungan TKI. Berikut disajikan dua studi kasus yang menggambarkan situasi tersebut.

Kasus Ani: Permasalahan Pembayaran Gaji di Singapura

Ani (nama samaran), seorang TKI di Singapura yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, mengalami penundaan pembayaran gaji selama tiga bulan berturut-turut pada awal tahun 2025. Majikannya beralasan mengalami kesulitan keuangan akibat dampak pandemi yang masih terasa. Ani mencoba berkomunikasi dengan majikannya, namun tidak membuahkan hasil. Ia kemudian menghubungi agen penyalur tenaga kerja yang memfasilitasinya berangkat ke Singapura, namun agen tersebut juga tidak memberikan solusi yang memuaskan. Ani merasa tertekan karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengirimkan uang kepada keluarganya di Indonesia.

Setelah beberapa kali percobaan komunikasi yang gagal, Ani akhirnya memutuskan untuk melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura. KBRI kemudian melakukan mediasi antara Ani dan majikannya. Mediasi tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan pembayaran gaji Ani secara bertahap. Meskipun gaji Ani terbayar lunas, pengalaman tersebut menimbulkan trauma psikologis yang cukup mendalam baginya.

Dampak kasus ini bagi Ani dan keluarganya sangat signifikan. Ani mengalami stres dan kecemasan yang berdampak pada kesehatannya. Keluarganya di Indonesia juga merasakan dampak ekonomi yang cukup berat karena keterlambatan kiriman uang dari Ani.

“Kasus seperti Ani ini menunjukkan pentingnya peran KBRI dalam melindungi hak-hak TKI di luar negeri. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap agen penyalur tenaga kerja dan majikan agar kasus serupa tidak terulang kembali.” – Pakar Hukum Perburuhan, Dr. Budi Santoso.

Ilustrasi dampak emosional: Ani mengalami insomnia, kehilangan nafsu makan, dan sering merasa cemas berlebihan. Ia merasa terisolasi dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain.

Kasus Budi: Penipuan Rekrutmen Online di Malaysia, Kasus TKI Di Luar Negeri Terbaru 2025

Budi (nama samaran), seorang TKI yang ingin bekerja di Malaysia, menjadi korban penipuan rekrutmen online pada pertengahan tahun 2025. Ia menemukan iklan lowongan kerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan di Malaysia melalui media sosial. Setelah berkomunikasi dengan perekrut melalui aplikasi pesan instan, Budi diminta untuk membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi dan tiket pesawat. Setelah membayar, Budi tidak pernah mendapatkan tiket pesawat dan kontak perekrutnya menghilang.

Budi kehilangan sejumlah uang yang cukup besar dan harapannya untuk bekerja di Malaysia pupus. Ia merasa sangat kecewa dan tertipu. Beruntungnya, Budi memiliki keluarga yang mendukungnya secara emosional dan finansial. Ia kemudian melaporkan kasus penipuan tersebut kepada pihak berwajib di Indonesia. Proses hukum masih berlangsung, namun belum ada kepastian kapan Budi akan mendapatkan kembali uangnya.

Dampak kasus ini bagi Budi dan keluarganya cukup besar. Budi mengalami kerugian finansial dan trauma psikologis. Keluarganya juga turut merasakan kecemasan dan kekhawatiran atas nasib Budi.

“Kasus Budi merupakan contoh nyata bahaya penipuan rekrutmen online. Penting bagi calon TKI untuk berhati-hati dan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mengirimkan uang kepada perekrut. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hal ini.” – Pakar Migrasi, Prof. Ani Lestari.

Ilustrasi dampak emosional: Budi mengalami depresi dan kehilangan motivasi. Ia merasa putus asa dan sulit untuk mempercayai orang lain.

Solusi dan Rekomendasi ke Depan

Permasalahan TKI di luar negeri memerlukan penanganan komprehensif dan terintegrasi. Tidak cukup hanya dengan reaksi terhadap insiden yang terjadi, tetapi dibutuhkan langkah-langkah proaktif dan sistematis untuk melindungi hak-hak serta kesejahteraan mereka. Berikut beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk mewujudkan perlindungan yang lebih efektif bagi TKI di masa mendatang.

Perlu adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga terkait, perusahaan penyalur, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang melindungi TKI dari eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Komitmen bersama dan tindakan nyata menjadi kunci keberhasilan upaya ini.

Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang melindungi TKI, termasuk memperketat proses perekrutan, meningkatkan transparansi biaya penempatan, dan menjamin kepastian akses terhadap informasi dan perlindungan hukum. Pengawasan yang ketat terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja juga sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan TKI. Contohnya, perlu adanya sistem pelaporan dan investigasi yang transparan dan efektif atas pelanggaran yang terjadi, serta sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar regulasi.

Peningkatan Pelatihan dan Pembekalan

Sebelum penempatan, TKI perlu diberikan pelatihan yang komprehensif, meliputi keterampilan kerja, pengetahuan tentang hukum dan budaya negara tujuan, serta kemampuan berbahasa asing. Pembekalan ini akan meningkatkan kemampuan TKI untuk beradaptasi dan melindungi diri dari potensi eksploitasi. Selain itu, akses terhadap informasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja migran perlu diberikan secara jelas dan mudah dipahami.

Peran Aktif KBRI dan Perwakilan Pemerintah

KBRI dan perwakilan pemerintah di negara tujuan perlu berperan aktif dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada TKI yang mengalami kesulitan. Hal ini meliputi penyediaan layanan konsultasi hukum, bantuan medis, dan fasilitasi pemulangan bagi TKI yang mengalami masalah. Responsif dan proaktif dari pihak KBRI sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif yang dialami TKI.

Keterlibatan Masyarakat dan Organisasi Sipil

Masyarakat dan organisasi sipil memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan advokasi bagi TKI. Hal ini dapat berupa penyediaan informasi, pendampingan hukum, dan penggalangan dana untuk membantu TKI yang membutuhkan. Kampanye kesadaran publik juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu TKI dan mendorong partisipasi aktif dalam melindungi mereka.

Seruan Aksi Bersama

Mari kita bersama-sama melindungi TKI dengan cara meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, mendukung kebijakan pemerintah yang pro-TKI, dan memberikan bantuan kepada TKI yang membutuhkan. Partisipasi aktif dari setiap individu sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi TKI di luar negeri.