Siapa Yang Menetapkan Umr Surabaya 2025?

Siapa yang Menetapkan UMR Surabaya 2025? Penjelasan Lengkap

Siapa yang menetapkan UMR Surabaya 2025? – Menentukan Upah Minimum Regional (UMR) merupakan proses yang krusial bagi kesejahteraan pekerja di Surabaya. Setiap tahunnya, angka UMR ini selalu dinantikan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi para buruh dan keluarganya. Lalu, siapakah pihak yang berwenang menentukan UMR Surabaya 2025 dan bagaimana proses penetapannya? Berikut penjelasan lengkapnya.

Isi

Penetapan UMR Surabaya 2025, seperti tahun-tahun sebelumnya, merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur. Prosesnya melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk aspek ekonomi makro, inflasi, dan produktivitas.

Proses Penetapan UMR Surabaya

Proses penetapan UMR melibatkan beberapa tahapan yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang. Bukan hanya angka semata, tetapi juga berbagai faktor yang mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan pekerja.

Survei dan Pengumpulan Data: Tahap awal melibatkan pengumpulan data ekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat produktivitas di Surabaya. Data ini menjadi dasar perhitungan usulan UMR.
Pertemuan Dewan Pengupahan: Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja, bertemu untuk membahas dan merumuskan usulan UMR. Diskusi dan negosiasi intensif dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
Pertimbangan Aspek Sosial Ekonomi: Selain data ekonomi, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, seperti kebutuhan hidup layak pekerja dan keluarganya di Surabaya. Hal ini memastikan UMR yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja.
Pengumuman Resmi: Setelah mencapai kesepakatan, usulan UMR diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan secara resmi. Pengumuman resmi biasanya dilakukan menjelang akhir tahun.

Peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memegang peran penting dalam proses penetapan UMR. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses berjalan transparan, adil, dan melibatkan semua pihak terkait. Gubernur Jawa Timur memiliki wewenang untuk menetapkan UMR setelah menerima usulan dari Dewan Pengupahan.

Peran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur

Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur bertindak sebagai forum musyawarah untuk membahas dan merumuskan usulan UMR. Keberadaan dewan ini sangat penting untuk memastikan partisipasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga tercipta kesepakatan yang seimbang antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Ilustrasi: Bayangkan sebuah meja bundar besar, di situ duduk perwakilan pemerintah, pengusaha, dan buruh. Mereka berdiskusi dengan saksama, menimbang data ekonomi dan sosial, bertukar argumen, hingga akhirnya mencapai kesepakatan angka UMR yang diharapkan dapat diterima semua pihak. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran.

Pemerintah Kota Surabaya, melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, menetapkan UMR Surabaya 2025. Prosesnya rumit, melibatkan pertimbangan ekonomi dan sosial. Sedikit berbeda dengan DKI Jakarta, jika kamu ingin mengetahui pengumuman resmi UMP DKI 2025, silakan lihat di Di mana saya bisa melihat pengumuman resmi UMP DKI 2025?. Kembali ke Surabaya, keputusan UMR ini sangat penting bagi kesejahteraan para pekerja dan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua.

Semoga proses penetapannya selalu transparan dan berpihak pada rakyat.

Penetapan UMR Surabaya 2025

Upah Minimum Regional (UMR) Surabaya 2025 menjadi perhatian banyak pekerja dan pengusaha. Siapa sebenarnya yang berwenang menentukan angka tersebut? Pertanyaan ini penting karena UMR sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja dan juga stabilitas perekonomian Surabaya. UMR menjadi patokan upah minimum yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Penetapannya melibatkan pertimbangan berbagai faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak.

Penetapan UMR secara umum bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi upah yang terlalu rendah, sekaligus menjaga agar perekonomian tetap berjalan seimbang. Proses penetapannya sendiri biasanya melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, serikat pekerja, hingga perwakilan pengusaha. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci pihak yang berwenang menetapkan UMR Surabaya 2025.

Proses Penetapan UMR Surabaya

Proses penetapan UMR di Surabaya, seperti di daerah lain di Indonesia, mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Meskipun terdapat beberapa tahapan dan pertimbangan yang kompleks, inti dari proses ini berpusat pada satu lembaga pemerintahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Penentu UMR Surabaya

Secara resmi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berwenang menetapkan UMR Surabaya 2025. Keputusan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya. Gubernur Jawa Timur, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, memimpin proses penetapan ini dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan data.

Pemerintah Kota Surabaya yang menetapkan UMR Surabaya 2025, melalui proses pertimbangan dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak. Pertanyaan serupa muncul di Jakarta, “Apakah ada alternatif selain UMP DKI 2025?”, seperti yang dibahas di Apakah ada alternatif selain UMP DKI 2025?. Menarik untuk melihat bagaimana perumusan UMR di Surabaya dan DKI Jakarta ini, dengan berbagai pertimbangan ekonomi dan sosialnya, berdampak pada kesejahteraan para pekerja.

Proses penetapan UMR Surabaya 2025 sendiri diharapkan bisa memberikan keadilan dan kepastian bagi para pekerja di Surabaya.

Prosesnya melibatkan kajian mendalam terhadap berbagai indikator ekonomi dan sosial, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan kebutuhan hidup layak di Surabaya. Data-data ini dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan angka UMR yang dianggap adil dan layak bagi pekerja, serta tidak membebani pengusaha secara berlebihan. Pertimbangan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha di Surabaya.

Peran Dewan Pengupahan

Meskipun Gubernur Jawa Timur yang menetapkan angka UMR, prosesnya tidak dilakukan secara sepihak. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur memainkan peran penting dalam memberikan rekomendasi angka UMR. Dewan ini terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Mereka berdiskusi dan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan angka UMR yang disetujui bersama.

Pertemuan-pertemuan Dewan Pengupahan seringkali melibatkan diskusi yang alot, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Namun, tujuan akhirnya tetap sama: mencapai angka UMR yang adil dan berkelanjutan untuk Surabaya. Proses ini menjamin partisipasi semua pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan upah minimum di wilayah tersebut.

Pertimbangan dalam Penetapan UMR

Beberapa faktor kunci yang dipertimbangkan dalam penetapan UMR Surabaya meliputi:

Inflasi: Kenaikan harga barang dan jasa secara umum.
Pertumbuhan ekonomi: Kinerja ekonomi Surabaya yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
Kebutuhan hidup layak: Biaya hidup minimum yang dibutuhkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Produktivitas: Efisiensi dan produktivitas pekerja di Surabaya.

Lembaga yang Bertanggung Jawab Menetapkan UMR Surabaya 2025

Penetapan UMR (Upah Minimum Regional) Surabaya setiap tahunnya merupakan proses yang melibatkan berbagai pihak dan memerlukan koordinasi yang baik. Keputusan final mengenai UMR tidak ditentukan oleh satu lembaga saja, melainkan melalui proses yang melibatkan pertimbangan dari berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi regional dan kesejahteraan pekerja.

Secara garis besar, Pemerintah Kota Surabaya memiliki peran utama dalam proses penetapan UMR, namun berkoordinasi erat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi acuan utama dalam menentukan angka UMR yang adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah.

Lembaga Pemerintah yang Berwenang

Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Surabaya, memegang peran kunci dalam proses penetapan UMR. Disnakertrans bertugas mengumpulkan data, melakukan kajian, dan memfasilitasi negosiasi antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengajukan usulan UMR kepada Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Selain Disnakertrans Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berperan penting dalam proses pengawasan dan pengesahan. Gubernur Jawa Timur memiliki wewenang untuk menetapkan UMR setelah mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Kota Surabaya dan hasil negosiasi tripartit.

Tahapan Penetapan UMR dan Peran Pihak yang Terlibat

Proses penetapan UMR melibatkan tahapan yang cukup kompleks dan membutuhkan kerjasama yang baik antar berbagai pihak. Berikut tabel yang merangkum tahapan tersebut:

Tahapan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah (Kota Surabaya & Provinsi Jatim)	Serikat Pekerja & Asosiasi Pengusaha
Pengumpulan Data & Analisis Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	Memberikan pedoman dan regulasi	Mengumpulkan data lapangan, menganalisis KHL	Memberikan masukan data dan informasi terkait kebutuhan hidup layak
Perundingan Tripartit	Memberikan arahan dan supervisi	Memfasilitasi perundingan, memberikan usulan angka UMR	Mengajukan usulan angka UMR, melakukan negosiasi
Penetapan UMR oleh Gubernur	Mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi	Menyampaikan usulan angka UMR yang disepakati, menerbitkan peraturan daerah	Menyampaikan aspirasi dan menerima keputusan
Sosialisasi dan Implementasi	Memastikan implementasi peraturan	Melakukan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja	Menerima dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan

Tenggat waktu setiap tahapan biasanya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan umumnya diselesaikan sebelum akhir tahun berjalan untuk UMR tahun berikutnya.

Ilustrasi Negosiasi Penetapan UMR

Bayangkan suasana ruang pertemuan yang tegang namun tetap kondusif. Perwakilan dari Disnakertrans Kota Surabaya memimpin rapat, dikelilingi oleh perwakilan serikat pekerja dengan semangat tinggi memperjuangkan kenaikan UMR yang signifikan, dan perwakilan asosiasi pengusaha yang mengajukan pertimbangan kondisi ekonomi perusahaan dan daya saing.

Serikat pekerja mengajukan angka UMR berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak yang mereka lakukan, menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Asosiasi pengusaha mengajukan angka yang lebih rendah, menjelaskan tantangan ekonomi yang dihadapi perusahaan dan potensi dampak kenaikan UMR terhadap investasi dan lapangan kerja. Pemerintah daerah berusaha menjadi penengah, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan mencari titik temu yang seimbang antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Diskusi berlangsung alot, dengan perdebatan yang sangat detail mengenai komponen-komponen yang diperhitungkan dalam menentukan UMR. Akhirnya, setelah beberapa kali pertemuan dan kompromi, tercapai kesepakatan angka UMR yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Pemerintah Kota Surabaya yang menetapkan UMR Surabaya 2025, melalui proses perhitungan dan pertimbangan yang matang. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mirip dengan penetapan UMK di daerah lain. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana peran pengusaha di Jawa Tengah dalam penetapan UMK Jateng 2025, seperti yang dijelaskan di sini: Bagaimana peran pengusaha di Jateng dalam penetapan UMK Jateng 2025?

. Memahami peran tersebut membantu kita mengerti kompleksitas penetapan UMR, dan kembali pada pertanyaan awal, ya, tetap Pemerintah Kota Surabaya yang berwenang menetapkan UMR Surabaya 2025.

Peraturan dan Dasar Hukum Penetapan UMR Surabaya 2025: Siapa Yang Menetapkan UMR Surabaya 2025?

Penetapan UMR (Upah Minimum Regional) di Surabaya, termasuk untuk tahun 2025, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prosesnya melibatkan beberapa aturan dan pertimbangan yang kompleks untuk memastikan keadilan bagi pekerja dan keberlangsungan usaha.

Dasar hukum penetapan UMR secara umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, termasuk pengaturan upah minimum.

Ketentuan Hukum Penetapan UMR, Siapa yang menetapkan UMR Surabaya 2025?

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pemerintah terkait sangat relevan dalam memahami penetapan UMR. Pasal-pasal ini mengatur kewenangan, mekanisme, dan pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan besaran UMR.

Contoh kutipan Pasal (misal: Pasal 88 ayat 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003: “Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang diterima oleh pekerja/buruh dalam suatu perusahaan dalam suatu wilayah tertentu.” (Pasal ini bersifat ilustrasi dan perlu diganti dengan pasal yang relevan dan akurat dari UU 13/2003).

Pemerintah Kota Surabaya lah yang menetapkan UMR Surabaya 2025, berdasarkan pertimbangan berbagai faktor ekonomi dan sosial. Menarik untuk membandingkan dengan kebijakan di daerah lain, misalnya Jakarta. Pertanyaannya, apakah kebijakan kenaikan UMP di Jakarta mengikuti inflasi? Kita bisa melihat penjelasan lebih lanjut di sini: Apakah kenaikan UMP DKI 2025 mengikuti inflasi? Melihat contoh Jakarta bisa memberi gambaran bagaimana pertimbangan inflasi juga berperan dalam penetapan UMR Surabaya 2025, sehingga diharapkan angka UMR yang ditetapkan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi para pekerja.

Contoh kutipan Peraturan Pemerintah (misal: PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan): ” … (sebutkan kutipan pasal yang relevan dari PP tentang pengupahan yang mengatur tentang penetapan UMR, misalnya terkait perhitungan, survei kebutuhan hidup layak, dll). … ” (Pasal ini bersifat ilustrasi dan perlu diganti dengan pasal yang relevan dan akurat dari PP terkait).

Perlu diperhatikan bahwa kutipan di atas bersifat ilustrasi. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru, sebaiknya merujuk langsung pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah terkait yang berlaku saat ini.

Penerapan Peraturan dalam Penetapan UMR Surabaya 2025

Dalam konteks Surabaya, penetapan UMR 2025 akan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Surabaya, perhitungan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hingga musyawarah antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Hasil musyawarah tersebut kemudian akan menjadi dasar penetapan UMR oleh Gubernur Jawa Timur.

Sebagai contoh ilustrasi, penetapan UMR Surabaya tahun-tahun sebelumnya melibatkan pertimbangan-pertimbangan seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, dan hasil survei KHL yang dilakukan oleh instansi terkait. Data-data tersebut dianalisa untuk menentukan besaran UMR yang dianggap adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi di Surabaya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan UMR

Besaran UMR Surabaya 2025 tidak ditentukan secara tiba-tiba. Ada sejumlah faktor ekonomi dan sosial yang dipertimbangkan secara cermat oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengerti bagaimana angka UMR ditentukan dan apa yang mungkin mempengaruhi besarannya di tahun mendatang.

Proses penetapan UMR melibatkan perhitungan yang kompleks, mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro dan mikro. Perubahan pada faktor-faktor ini dapat berdampak signifikan terhadap nilai UMR yang ditetapkan.

Inflasi dan UMR

Inflasi, atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum, merupakan faktor kunci yang mempengaruhi UMR. Ketika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun. Oleh karena itu, UMR perlu disesuaikan agar pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kenaikan UMR yang tidak sebanding dengan inflasi akan mengakibatkan penurunan standar hidup para pekerja.

Inflasi yang tinggi mendorong kenaikan UMR untuk menjaga daya beli.
Inflasi yang rendah memungkinkan kenaikan UMR yang lebih moderat.
Pemerintah menggunakan data inflasi resmi sebagai salah satu dasar perhitungan UMR.

Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah grafik garis yang menunjukkan tren inflasi dan UMR Surabaya selama lima tahun terakhir. Misalnya, jika inflasi tahun 2020-2024 berturut-turut adalah 3%, 4%, 5%, 6%, dan 7%, kita mungkin melihat tren kenaikan UMR yang mengikuti pola serupa, meskipun mungkin dengan persentase kenaikan yang sedikit berbeda karena faktor lain juga berperan.

Pertumbuhan Ekonomi dan UMR

Pertumbuhan ekonomi daerah juga berpengaruh terhadap penetapan UMR. Pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya diikuti dengan peningkatan pendapatan perusahaan dan sektor usaha. Kondisi ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan upah yang lebih tinggi kepada karyawannya tanpa terlalu membebani operasional bisnis.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendukung kenaikan UMR yang lebih signifikan.
Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat membatasi besaran kenaikan UMR.
Pemerintah mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi regional dalam perhitungan UMR.

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMR

UMP Jawa Timur menjadi acuan penting dalam penetapan UMR Surabaya. UMR Surabaya tidak boleh lebih rendah dari UMP Jawa Timur. Namun, UMR Surabaya dapat lebih tinggi dari UMP Jawa Timur, mengingat kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di Surabaya yang mungkin berbeda dengan daerah lain di Jawa Timur.

UMR Surabaya minimal sama dengan UMP Jawa Timur.
Perbedaan kondisi ekonomi Surabaya dan Jawa Timur dapat menyebabkan UMR Surabaya lebih tinggi dari UMP.
Pemerintah mempertimbangkan keselarasan antara UMR dan UMP dalam penetapannya.

Kondisi Perekonomian Daerah Surabaya

Kondisi perekonomian Surabaya secara spesifik, termasuk sektor industri dominan, tingkat pengangguran, dan daya beli masyarakat, juga dipertimbangkan. Jika sektor industri tertentu sedang mengalami penurunan, kenaikan UMR mungkin akan lebih moderat untuk mencegah PHK massal. Sebaliknya, jika ekonomi daerah sangat kuat, kenaikan UMR dapat lebih signifikan.

Kondisi ekonomi Surabaya yang kuat mendukung kenaikan UMR yang lebih besar.
Kondisi ekonomi yang kurang baik dapat membatasi kenaikan UMR.
Pemerintah mempertimbangkan dampak penetapan UMR terhadap perekonomian Surabaya secara keseluruhan.

Pertanyaan Terkait Penetapan UMR Surabaya 2025

Penetapan UMR Surabaya 2025 melibatkan berbagai pihak dan proses yang kompleks. Untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh, berikut beberapa penjelasan terkait pertanyaan yang sering diajukan.

Perselisihan Antara Serikat Pekerja dan Pengusaha

Perselisihan antara serikat pekerja dan pengusaha dalam penetapan UMR merupakan hal yang mungkin terjadi. Proses negosiasi yang alot dan perbedaan pandangan mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar upah minimum seringkali menjadi penyebabnya. Untuk mengatasi hal ini, biasanya pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya, akan memfasilitasi mediasi dan berusaha mencari titik temu yang adil bagi kedua belah pihak. Jika mediasi gagal, bisa ditempuh jalur penyelesaian sengketa kerja melalui lembaga yang berwenang, seperti Pengadilan Hubungan Industrial.

Proses mediasi dan negosiasi yang difasilitasi pemerintah daerah bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi perusahaan dan kebutuhan hidup layak pekerja.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Membayar UMR

Pemerintah memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan perusahaan dalam membayar UMR. Bagi perusahaan yang terbukti melanggar dan tidak membayar UMR kepada karyawannya, akan dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif bisa berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi pidana bisa berupa hukuman penjara dan denda yang lebih besar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak pekerja. Pelaporan pelanggaran pembayaran UMR dapat dilakukan melalui jalur resmi, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya.

Mekanisme Pengawasan terhadap Penetapan dan Pembayaran UMR

Pengawasan terhadap penetapan dan pembayaran UMR di Surabaya dilakukan secara berlapis. Pemerintah Kota Surabaya memiliki tim pengawas yang bertugas memantau proses penetapan UMR dan memastikan kepatuhan perusahaan dalam pembayarannya. Selain itu, serikat pekerja juga berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran yang terjadi. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan melaporkan jika menemukan adanya indikasi pelanggaran pembayaran UMR. Lapiran tersebut dapat dilakukan melalui saluran resmi yang telah ditentukan.

Pengawasan yang multi-pihak ini diharapkan dapat memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga hak-hak pekerja terlindungi dengan baik.