Apa Saja Rekomendasi Untuk Perbaikan Program Pkh 2025?

Perbaikan Program PKH 2025: Menuju Kesejahteraan yang Lebih Berkeadilan

Apa saja rekomendasi untuk perbaikan program PKH 2025? – Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi tulang punggung bagi jutaan keluarga miskin di Indonesia. Namun, perjalanan menuju kesejahteraan yang lebih merata masih panjang. Perbaikan program PKH di tahun 2025 menjadi krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi penerima manfaat. Artikel ini akan membahas beberapa rekomendasi penting untuk mencapai tujuan tersebut.

PKH, diluncurkan sejak tahun 2007, bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai bersyarat. Tantangan yang dihadapi meliputi akuratnya data penerima manfaat, pemanfaatan dana yang optimal, serta efektivitas program dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, sementara pemanfaatan dana yang kurang tepat dapat menghambat tercapainya tujuan program. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Peningkatan Akurasi Data Penerima Manfaat

Data yang akurat merupakan fondasi keberhasilan PKH. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan bantuan salah sasaran, bahkan jatuh ke tangan yang tidak berhak. Perbaikan sistem pendataan, melibatkan teknologi informasi dan validasi data secara berkala, sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

• Integrasi data dengan basis data kependudukan nasional.
• Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi mobile, untuk mempermudah proses pendataan dan verifikasi.
• Peningkatan peran kader PKH dalam melakukan monitoring dan pelaporan data.

Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan dana PKH digunakan secara efektif. Mekanisme pengawasan yang ketat, baik internal maupun eksternal, perlu diperkuat untuk menjamin pengelolaan dana yang bertanggung jawab.

• Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan program.
• Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana.
• Penegakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan.

Peningkatan Kualitas Pendampingan dan Pemberdayaan, Apa saja rekomendasi untuk perbaikan program PKH 2025?

Bantuan tunai saja tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan. Pendampingan dan pemberdayaan yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Pendampingan yang berkualitas dapat membantu keluarga penerima manfaat untuk merencanakan masa depan yang lebih baik.

• Pelatihan keterampilan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
• Pendampingan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.
• Bantuan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Evaluasi dan Adaptasi Program Secara Berkala

Program PKH perlu dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas dan dampaknya. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan adaptasi dan perbaikan program agar lebih relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya. Evaluasi yang komprehensif dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran.

Tidak boleh terlewatkan kesempatan untuk mengetahui lebih tentang konteks Siapa yang bisa saya hubungi untuk menanyakan pencairan PKH 2025?.

• Evaluasi dampak program terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
• Evaluasi efektivitas berbagai strategi dan intervensi yang diterapkan.
• Adaptasi program berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan konteks sosial ekonomi.

Peningkatan Akurasi Data Penerima Manfaat

Akurasi data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sangat krusial. Data yang akurat memastikan bantuan tepat sasaran, meminimalisir potensi penyelewengan, dan meningkatkan efektivitas program dalam mengurangi kemiskinan. Ketidakakuratan data berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, peningkatan akurasi data menjadi prioritas utama dalam perbaikan program PKH 2025.

Permasalahan Akurasi Data Penerima Manfaat PKH Saat Ini

Saat ini, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam akurasi data penerima manfaat PKH. Misalnya, data ganda, data yang sudah tidak valid (penerima sudah meninggal atau pindah domisili), dan data yang tidak lengkap. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendataan.

Perbandingan Metode Verifikasi Data

Berikut perbandingan metode verifikasi data yang ada saat ini dengan metode yang lebih akurat dan efisien:

Metode Verifikasi	Kelebihan	Kekurangan	Biaya Implementasi
Verifikasi manual melalui kunjungan lapangan	Akurat jika dilakukan dengan teliti dan jujur	Biaya tinggi, memakan waktu lama, rentan terhadap manipulasi data, cakupan terbatas	Tinggi
Verifikasi berbasis data administrasi kependudukan (e-KTP, KK)	Relatif cepat dan efisien, mengurangi biaya operasional	Keakuratan data dasar kependudukan perlu dijamin, masih mungkin terjadi kesalahan jika data dasar keliru	Sedang
Verifikasi berbasis data terintegrasi (dengan data BPS, Kementerian Sosial, dll.)	Lebih akurat dan komprehensif, meminimalisir data ganda dan data tidak valid	Membutuhkan integrasi sistem yang kompleks dan biaya implementasi yang tinggi, membutuhkan koordinasi antar instansi	Tinggi

Dampak Negatif Data Penerima Manfaat yang Tidak Akurat

Data penerima manfaat yang tidak akurat berdampak buruk bagi program PKH. Sebagai contoh, bantuan bisa jatuh ke tangan yang salah, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Selain itu, anggaran negara menjadi tidak efisien karena digunakan untuk membiayai penerima yang tidak berhak.

Sistem Verifikasi Data yang Lebih Handal dan Terintegrasi

Sistem verifikasi data yang handal harus terintegrasi dengan database kependudukan dan data dari instansi terkait lainnya, seperti BPS dan Kementerian Kesehatan. Sistem ini harus mampu melakukan pengecekan data secara real-time, mendeteksi data ganda, dan memvalidasi data penerima manfaat secara otomatis. Sistem ini juga perlu dilengkapi dengan mekanisme pelaporan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Prosedur Implementasi Sistem Verifikasi Data yang Baru

Implementasi sistem verifikasi data baru memerlukan beberapa tahapan. Pertama, melakukan pemetaan dan inventarisasi data yang ada. Kedua, membangun sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai database. Ketiga, melakukan pelatihan bagi petugas lapangan dan operator sistem. Keempat, melakukan uji coba sistem secara bertahap. Terakhir, melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala.

Optimalisasi Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan jantung keberhasilan program ini. Efisiensi dan transparansi dalam penyaluran sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Sayangnya, masih terdapat kendala yang menghambat optimalisasi penyaluran ini.

Dalam topik ini, Anda akan menyadari bahwa Di mana PKH 2025 bisa dicairkan? sangat informatif.

Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterlambatan penyaluran, kesulitan akses bagi KPM di daerah terpencil, serta potensi penyelewengan dana. Untuk itu, perbaikan sistem penyaluran menjadi prioritas utama dalam meningkatkan efektivitas PKH.

Kendala Penyaluran Bantuan PKH

Saat ini, penyaluran bantuan PKH masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah menyebabkan proses penyaluran menjadi tidak efisien. Selain itu, proses verifikasi data KPM yang rumit dan memakan waktu juga menjadi hambatan. Terakhir, kurangnya pengawasan yang ketat berpotensi menyebabkan penyalahgunaan bantuan.

Langkah Peningkatan Efisiensi Penyaluran Bantuan

Untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan PKH, beberapa langkah strategis perlu dijalankan. Pemanfaatan teknologi digital dan sistem terintegrasi akan mempercepat proses dan meningkatkan transparansi. Kerja sama dengan agen perantara yang terpercaya dan memiliki jangkauan luas juga penting, terutama di daerah terpencil.

• Implementasi sistem penyaluran bantuan berbasis digital, meliputi pendaftaran online, verifikasi data online, dan pencairan dana melalui transfer langsung ke rekening KPM.
• Pengembangan aplikasi mobile untuk memudahkan akses informasi dan pelaporan bagi KPM dan petugas lapangan.
• Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas lapangan dalam penggunaan teknologi dan prosedur penyaluran bantuan.
• Kerjasama dengan lembaga keuangan mikro dan agen perantara yang terpercaya untuk memperluas jangkauan penyaluran bantuan, khususnya di daerah terpencil.

Strategi Meminimalisir Penyalahgunaan Bantuan

Penyalahgunaan bantuan PKH merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara efektif. Penguatan sistem pengawasan dan audit yang ketat sangat penting untuk mencegah dan mendeteksi dini potensi penyelewengan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga perlu diprioritaskan.

• Peningkatan pengawasan dan audit secara berkala terhadap penyaluran bantuan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
• Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan bantuan.
• Sosialisasi dan edukasi kepada KPM tentang penggunaan bantuan yang tepat sasaran.
• Pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan, misalnya melalui sistem verifikasi data yang canggih.

Alur Penyaluran Bantuan PKH yang Ideal

Alur penyaluran bantuan PKH yang ideal haruslah transparan, efisien, dan akuntabel. Prosesnya dimulai dari verifikasi data KPM, dilanjutkan dengan pencairan dana, dan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses secara publik.

Ilustrasi: Tahap 1: Verifikasi data KPM melalui sistem online dan validasi lapangan. Tahap 2: Pencairan dana langsung ke rekening KPM melalui transfer elektronik. Tahap 3: Monitoring dan evaluasi berkala melalui kunjungan lapangan dan pengumpulan data dari KPM. Setiap tahap memiliki mekanisme pelaporan dan pengawasan yang terintegrasi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Solusi Mengatasi Kendala Geografis

Kendala geografis seringkali menjadi hambatan dalam penyaluran bantuan PKH, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Untuk mengatasi hal ini, perlu dipertimbangkan strategi penyaluran alternatif, seperti memanfaatkan jasa pengiriman barang dan kerjasama dengan pemerintah daerah setempat.

• Pemanfaatan jasa pengiriman barang terpercaya untuk mengirimkan bantuan ke daerah terpencil.
• Kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menunjuk agen penyalur bantuan di tingkat desa atau kecamatan.
• Pemberian pelatihan dan pendampingan kepada agen penyalur bantuan untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran.
• Pengembangan infrastruktur teknologi informasi di daerah terpencil untuk mendukung proses penyaluran bantuan.

Peningkatan Kualitas dan Relevansi Program

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, agar program ini semakin efektif mencapai tujuannya di tahun 2025 dan seterusnya, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan relevansi program secara menyeluruh. Hal ini mencakup evaluasi program yang ada, penyesuaian bantuan sesuai kebutuhan, serta pemberdayaan penerima manfaat agar mereka mampu mandiri secara ekonomi.

Evaluasi dan penyesuaian program PKH sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak signifikan. Dengan memahami kekurangan dan kelemahan program saat ini, kita dapat merancang strategi perbaikan yang lebih terarah dan efektif.

Identifikasi Program PKH yang Kurang Efektif

Beberapa program PKH mungkin kurang efektif karena berbagai faktor, seperti kurangnya aksesibilitas, proses penyaluran bantuan yang rumit, atau kurangnya pemahaman penerima manfaat tentang bagaimana memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal. Evaluasi berkala dan analisis data yang komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi program-program tersebut. Contohnya, program pelatihan keterampilan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal perlu direvisi atau digantikan dengan program yang lebih sesuai.

Relevansi Bantuan PKH dengan Kebutuhan Masyarakat

Agar bantuan PKH lebih relevan, penyesuaian besaran dan jenis bantuan perlu dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi regional. Daerah dengan biaya hidup tinggi memerlukan bantuan yang lebih besar dibandingkan daerah dengan biaya hidup rendah. Selain itu, jenis bantuan juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap daerah, misalnya bantuan untuk akses pendidikan, kesehatan, atau pengembangan usaha kecil menengah (UKM).

Pendapat Pakar dan Studi Kasus

“Program PKH perlu dirancang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan spesifik setiap keluarga penerima manfaat. Evaluasi berkala dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan program ini tetap relevan dan efektif.” – Prof. Dr. X, pakar ekonomi pembangunan.

Studi kasus di daerah Y menunjukkan bahwa program pelatihan keterampilan menjahit yang diintegrasikan dengan PKH mampu meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat hingga 30% dalam satu tahun. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya penyesuaian program dengan kebutuhan lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Program Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan dan pendampingan bagi penerima manfaat merupakan kunci keberhasilan PKH. Pelatihan tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada manajemen keuangan, kewirausahaan, dan kesehatan. Pendampingan secara berkala oleh tenaga profesional dapat membantu penerima manfaat dalam memanfaatkan bantuan secara optimal dan mencapai kemandirian ekonomi. Program ini dapat mencakup pelatihan online, kunjungan rumah, dan kelompok diskusi.

Program Pemberdayaan Masyarakat Terintegrasi dengan PKH

Integrasi program pemberdayaan masyarakat dengan PKH dapat meningkatkan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Contohnya, program pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) yang memberikan pelatihan dan akses modal kepada penerima manfaat untuk memulai usaha kecil. Program ini juga dapat mencakup bantuan pemasaran dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan sendiri.

Penguatan Tata Kelola dan Transparansi

Program PKH bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan transparan. Transparansi memastikan penggunaan dana tepat sasaran dan akuntabilitas yang tinggi, mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Tata kelola yang baik meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang sistematis dan terukur. Hal ini menjamin efektivitas program dan mencegah terjadinya kebocoran anggaran atau penyalahgunaan wewenang.

Rekomendasi Peningkatan Akuntabilitas dan Pengawasan Program PKH

Meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan program PKH memerlukan langkah-langkah konkret dan komprehensif. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat dan berbasis data real-time.
• Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan.
• Peningkatan akses informasi publik terkait data penerima manfaat dan penggunaan anggaran PKH.
• Pengembangan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif terhadap laporan masyarakat.
• Penerapan sanksi tegas dan proporsional bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan penyelewengan.

Mekanisme Pengawasan Efektif untuk Mencegah Korupsi dan Penyelewengan

Mekanisme pengawasan yang efektif perlu melibatkan berbagai pihak dan menggunakan berbagai pendekatan. Beberapa contoh mekanisme yang dapat diterapkan adalah:

• Audit berkala dan mendalam terhadap pengelolaan dana PKH oleh auditor independen.
• Pemantauan langsung oleh petugas lapangan terhadap proses penyaluran bantuan dan verifikasi data penerima manfaat.
• Penggunaan teknologi informasi untuk melacak alur dana dan mencegah manipulasi data.
• Pembentukan tim investigasi khusus untuk menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan.
• Kerjasama antar lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan.

Langkah-langkah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Program

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas program PKH. Berikut beberapa langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat:

• Sosialisasi program PKH secara luas dan efektif kepada masyarakat, termasuk penjelasan mekanisme pengawasan dan pengaduan.
• Pembentukan forum komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas pengelolaan dan pengawasan program PKH.
• Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan dalam melakukan pengawasan partisipatif.
• Pengembangan mekanisme umpan balik yang efektif dari masyarakat kepada pemerintah.
• Penggunaan media sosial dan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi dan partisipasi masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akses Informasi Publik

Teknologi informasi berperan krusial dalam meningkatkan transparansi dan akses informasi publik terkait PKH. Contoh pemanfaatan teknologi informasi adalah:

• Pembuatan website resmi yang menyediakan informasi lengkap dan terupdate tentang program PKH, termasuk data penerima manfaat dan penggunaan anggaran.
• Penggunaan aplikasi mobile untuk memudahkan akses informasi dan pelaporan oleh masyarakat.
• Penerapan sistem data terintegrasi untuk memantau dan mengevaluasi program PKH secara real-time.
• Pemanfaatan big data analytics untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan meningkatkan efektivitas program.
• Penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparansi data.

Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan: Apa Saja Rekomendasi Untuk Perbaikan Program PKH 2025?

Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bergantung pada evaluasi dan monitoring yang efektif dan berkelanjutan. Proses ini tidak hanya untuk mengukur dampak program, tetapi juga untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan efisiensi anggaran terjaga. Dengan evaluasi dan monitoring yang baik, kita dapat mengidentifikasi kekurangan, melakukan penyesuaian tepat waktu, dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.

Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Komprehensif

Sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk PKH harus mencakup indikator keberhasilan yang terukur dan metode pengumpulan data yang reliabel. Indikator keberhasilan dapat mencakup peningkatan akses pendidikan anak, peningkatan kesehatan keluarga, dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Metode pengumpulan data dapat meliputi survei rumah tangga, pengumpulan data administratif dari Kementerian Sosial, dan penggunaan teknologi informasi seperti aplikasi mobile untuk memantau kehadiran anak di sekolah atau kunjungan ke posyandu.

• Indikator kuantitatif: Persentase anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, peningkatan pendapatan keluarga, penurunan angka stunting.
• Indikator kualitatif: Perubahan perilaku keluarga dalam hal pola makan, akses layanan kesehatan, dan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
• Metode pengumpulan data: Survei, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis data sekunder.

Analisis Data dan Penyesuaian Program

Data yang dikumpulkan melalui monitoring dan evaluasi perlu dianalisis secara cermat untuk mengidentifikasi dampak program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Misalnya, jika analisis menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak dalam pendidikan rendah di suatu wilayah, maka perlu dilakukan intervensi khusus, seperti penambahan bantuan transportasi atau program bimbingan belajar. Analisis data juga dapat membantu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang kurang terlayani oleh program dan membantu dalam merancang strategi penjangkauan yang lebih efektif.

Contoh analisis: Jika data menunjukkan penurunan angka stunting di daerah A, tetapi tidak di daerah B, maka perlu diteliti faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut. Mungkin saja di daerah B terdapat kendala akses layanan kesehatan atau keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang gizi. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran di daerah B.

Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Evaluasi

Hasil evaluasi dan monitoring dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan yang spesifik dan terukur. Rekomendasi ini dapat mencakup perbaikan dalam desain program, peningkatan mekanisme penyaluran bantuan, penguatan kapasitas petugas lapangan, dan pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif.

1. Peningkatan akurasi data penerima manfaat untuk menghindari penyalahgunaan.
2. Peningkatan kualitas pelatihan bagi petugas lapangan agar lebih responsif terhadap kebutuhan penerima manfaat.
3. Pengembangan modul pelatihan tambahan yang fokus pada peningkatan literasi keuangan bagi keluarga penerima manfaat.
4. Pemantauan berkala terhadap kepatuhan dan transparansi dalam penyaluran bantuan.

Perbaikan Perencanaan Program PKH di Masa Mendatang

Hasil evaluasi dan monitoring yang komprehensif akan menjadi dasar yang kuat untuk memperbaiki perencanaan program PKH di masa mendatang. Dengan memperhatikan temuan evaluasi, perencanaan program dapat dibuat lebih terarah, efisien, dan berdampak. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memperbaiki target program, memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan, dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan program.

Contoh: Jika evaluasi menunjukkan bahwa program pelatihan keterampilan kurang efektif, maka perencanaan program di masa mendatang dapat memfokuskan pada pengembangan program pelatihan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan diikuti dengan pendampingan usaha bagi para penerima manfaat.