Apa Saja Syarat Untuk Mendapatkan Pkh 2025?

Syarat Mendapatkan PKH 2025: Panduan Lengkap

Apa saja syarat untuk mendapatkan PKH 2025? – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu. Setiap tahunnya, pemerintah menetapkan kriteria dan persyaratan penerima PKH. Artikel ini akan memberikan informasi lengkap mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan PKH di tahun 2025. Meskipun detailnya dapat berubah, informasi ini didasarkan pada tren dan kebijakan PKH sebelumnya.

Kriteria Penerima PKH 2025

Penerima PKH 2025 akan dipilih berdasarkan beberapa kriteria yang ketat. Pemerintah akan memprioritaskan keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Kriteria ini meliputi faktor kemiskinan, lokasi geografis, dan komposisi keluarga.

• Tingkat kemiskinan keluarga berdasarkan data yang dimiliki pemerintah.
• Lokasi tempat tinggal keluarga yang termasuk dalam wilayah tertinggal atau rentan.
• Komposisi keluarga, meliputi jumlah anggota keluarga, usia, dan kondisi kesehatan anggota keluarga.

Persyaratan Administrasi PKH 2025

Selain kriteria di atas, calon penerima PKH juga harus memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan kevalidan data dan mencegah penyalahgunaan program.

1. Memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
2. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Bersedia mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah.
4. Memenuhi persyaratan khusus lainnya yang mungkin ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Data Dukungan untuk Penerima PKH 2025

Untuk memastikan proses penyaluran bantuan tepat sasaran, pemerintah akan menggunakan berbagai data pendukung. Data ini akan diverifikasi dan divalidasi untuk menghindari kesalahan dalam penentuan penerima manfaat.

Jenis Data	Sumber Data	Kegunaan
Data Kemiskinan	Badan Pusat Statistik (BPS)	Menentukan tingkat kemiskinan keluarga
Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)	Memastikan identitas dan keberadaan keluarga
Data Kesehatan	Puskesmas/Rumah Sakit	Mengetahui kondisi kesehatan anggota keluarga

Proses Pendaftaran PKH 2025

Proses pendaftaran PKH 2025 umumnya dilakukan melalui pendataan oleh petugas dari Kementerian Sosial. Calon penerima tidak perlu mendaftar secara mandiri, namun tetap perlu memastikan data keluarga terdaftar dan akurat di DTKS. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dari petugas desa/kelurahan setempat atau melalui website resmi Kementerian Sosial.

Syarat Mendapatkan PKH 2025

Mengetahui persyaratan untuk mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 sangat penting bagi keluarga kurang mampu yang berharap mendapatkan bantuan sosial ini. PKH merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan tunai bersyarat. Artikel ini akan membahas secara detail persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan PKH di tahun 2025.

Program ini dirancang untuk membantu keluarga miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan memahami persyaratannya, keluarga yang berhak dapat mempersiapkan diri dan mengajukan permohonan dengan lebih mudah. Selanjutnya, kita akan membahas secara rinci berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.

Kriteria Penerima PKH 2025

Penerima PKH 2025 dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan pemerintah. Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mencapai keluarga yang paling membutuhkan. Berikut beberapa kriteria utama yang perlu diperhatikan:

• Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
• Memenuhi kriteria kemiskinan ekstrem atau rentan miskin berdasarkan data DTKS.
• Memiliki anggota keluarga yang masuk dalam kategori penerima manfaat PKH, seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah, dan lanjut usia.
• Bersedia mengikuti program pemberdayaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dokumen Pendukung Pendaftaran PKH 2025

Selain memenuhi kriteria penerima, calon penerima PKH juga diwajibkan untuk melengkapi beberapa dokumen pendukung. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti dan validasi data yang diajukan. Ketepatan dan kelengkapan dokumen sangat penting untuk mempercepat proses verifikasi dan pencairan bantuan.

Dapatkan rekomendasi ekspertis terkait Apakah ada perubahan besaran bantuan PKH 2025? yang dapat menolong Anda hari ini.

• Kartu Keluarga (KK).
• KTP kepala keluarga.
• Surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.
• Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) jika ada anggota keluarga yang ibu hamil atau balita.
• Kartu Pelajar/Kartu Peserta Didik (KPS) jika ada anggota keluarga yang masih bersekolah.

Proses Pendaftaran dan Verifikasi PKH 2025

Proses pendaftaran dan verifikasi PKH 2025 umumnya dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat. Calon penerima akan dibantu oleh petugas desa/kelurahan dalam pengumpulan data dan dokumen. Proses verifikasi data dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan.

Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendataan awal, verifikasi data, hingga pencairan dana. Penting untuk selalu berkoordinasi dengan petugas desa/kelurahan untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran dan pencairan bantuan.

Sebagai contoh, di Desa Sukamakmur, proses verifikasi melibatkan kunjungan rumah oleh petugas untuk memastikan kondisi keluarga yang mendaftar. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengurangi potensi penyalahgunaan.

Syarat Penerima PKH 2025: Apa Saja Syarat Untuk Mendapatkan PKH 2025?

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu. Penerima PKH dipilih berdasarkan kriteria kemiskinan yang ketat. Untuk tahun 2025, kriteria ini akan terus diperbarui dan disesuaikan dengan data terkini, memastikan bantuan tepat sasaran.

Kriteria utama penerima PKH adalah kemiskinan. Pemerintah menggunakan berbagai indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan seseorang atau keluarga, meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Data ini dikumpulkan dan diolah untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

Kriteria Kemiskinan untuk Penerima PKH 2025

Penentuan kriteria kemiskinan untuk penerima PKH 2025 didasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Data ini mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan akurasi dalam mengidentifikasi keluarga miskin yang membutuhkan bantuan.

Kriteria	Detail Kriteria	Sumber Data	Catatan
Pendapatan	Pendapatan per kapita keluarga di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah. Angka ini akan diperbaharui setiap tahunnya berdasarkan kondisi ekonomi nasional.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Besaran garis kemiskinan dapat berbeda antar wilayah di Indonesia.
Aset	Kepemilikan aset rumah, tanah, dan kendaraan yang mencerminkan tingkat kesejahteraan keluarga. Keluarga dengan aset terbatas lebih berpeluang menjadi penerima PKH.	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Penilaian aset ini bersifat kualitatif dan kuantitatif.
Pendidikan	Tingkat pendidikan kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya. Keluarga dengan tingkat pendidikan rendah cenderung masuk dalam kriteria kemiskinan.	Data Pendidikan Nasional	Prioritas diberikan kepada keluarga dengan anak usia sekolah yang membutuhkan dukungan pendidikan.
Kesehatan	Status kesehatan anggota keluarga, terutama ibu hamil, balita, dan anak usia sekolah. Keluarga dengan anggota yang memiliki masalah kesehatan kronis dapat menjadi prioritas.	Data Kementerian Kesehatan	Akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas menjadi pertimbangan penting.
Kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	Kepemilikan KKS merupakan salah satu syarat administrasi untuk menerima PKH.	Data Kementerian Sosial	KKS berfungsi sebagai alat verifikasi dan penyaluran bantuan.

Sebagai contoh, berdasarkan data BPS tahun 2023 (data sementara, perlu diverifikasi dengan data resmi terbaru), angka kemiskinan di Indonesia masih berada di atas angka X%. Pemerintah terus berupaya menurunkan angka ini melalui berbagai program, termasuk PKH. Proses penentuan status kemiskinan seseorang melibatkan verifikasi dan validasi data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan dan menghindari penyalahgunaan program.

Syarat Penerima PKH 2025: Apa Saja Syarat Untuk Mendapatkan PKH 2025?

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu. Penerima PKH mendapatkan bantuan secara berkala, dan untuk tahun 2025, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang krusial adalah kelengkapan dan keakuratan data kependudukan.

Data Kependudukan yang Valid untuk PKH 2025

Data kependudukan yang valid sangat penting dalam proses pendaftaran dan penyaluran bantuan PKH 2025. Data yang akurat memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan program. Data yang tidak lengkap atau salah dapat menyebabkan penundaan atau bahkan penolakan pendaftaran.

• Kartu Tanda Penduduk (KTP): KTP merupakan dokumen identitas utama yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. KTP digunakan untuk memverifikasi identitas penerima PKH.
• Kartu Keluarga (KK): KK menunjukkan komposisi keluarga dan hubungan kekerabatan antar anggota keluarga. Data dalam KK digunakan untuk menentukan jumlah anggota keluarga yang berhak menerima bantuan.

Memastikan Akurasi Data Kependudukan

Untuk memastikan data kependudukan terdaftar dan akurat di sistem pemerintah, penting untuk melakukan pengecekan secara berkala. Data yang sudah usang atau salah dapat menghambat proses pendaftaran PKH.

1. Akses situs web resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat. Biasanya, situs web ini menyediakan layanan pengecekan data kependudukan secara online.
2. Cari menu pencarian data kependudukan. Biasanya, Anda perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau data lain yang relevan.
3. Setelah memasukkan data, sistem akan menampilkan data kependudukan Anda. Periksa dengan teliti apakah semua data sudah benar dan lengkap. Jika terdapat kesalahan, segera lakukan perbaikan melalui prosedur yang tertera di situs web Dukcapil.

Sebagai contoh, Anda bisa mengunjungi situs web Dukcapil di daerah tempat tinggal Anda. Setiap daerah biasanya memiliki situs web sendiri dengan layanan pengecekan data kependudukan online. Petunjuk penggunaan layanan ini biasanya tersedia di situs web tersebut.

Syarat Penerima PKH 2025: Apa Saja Syarat Untuk Mendapatkan PKH 2025?

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu. Untuk mendapatkan bantuan PKH 2025, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah terkait kepemilikan aset.

Kepemilikan Aset Penerima PKH 2025

Pemerintah menetapkan batasan kepemilikan aset bagi keluarga penerima PKH agar bantuan tepat sasaran. Kepemilikan aset yang melebihi batas yang ditentukan dapat menyebabkan keluarga tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima manfaat.

Jangan terlewatkan menelusuri data terkini mengenai Apakah PKH 2025 cair bulan November?.

Beberapa jenis aset yang dapat mempengaruhi kelayakan penerima PKH antara lain rumah, tanah, kendaraan bermotor, dan perhiasan. Nilai aset ini akan diverifikasi oleh petugas untuk memastikan penerima PKH benar-benar termasuk dalam kategori keluarga kurang mampu.

Verifikasi kepemilikan aset dilakukan melalui berbagai cara, seperti kunjungan rumah oleh petugas, pengecekan data kepemilikan aset di instansi terkait, dan pengumpulan informasi dari masyarakat sekitar. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan data yang dimiliki pemerintah akurat dan bantuan tepat sasaran.

Poin-poin penting terkait kepemilikan aset penerima PKH 2025:

• Batasan kepemilikan aset akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah masing-masing.
• Aset yang dimiliki akan dinilai berdasarkan nilai jual saat ini.
• Kepemilikan aset seperti rumah mewah, mobil pribadi, atau perhiasan emas dalam jumlah signifikan dapat menggugurkan kelayakan penerima PKH.
• Proses verifikasi data aset dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Sebagai contoh, sebuah keluarga yang memiliki rumah permanen yang luas dan mewah, mobil pribadi, serta perhiasan emas dalam jumlah banyak, kemungkinan besar tidak akan memenuhi syarat sebagai penerima PKH. Sebaliknya, keluarga yang tinggal di rumah sederhana, tidak memiliki kendaraan, dan hanya memiliki sedikit perhiasan, memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan bantuan.

Syarat Penerima PKH 2025: Apa Saja Syarat Untuk Mendapatkan PKH 2025?

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu. Untuk tahun 2025, pemerintah akan melanjutkan program ini dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Memahami syarat-syarat ini sangat penting bagi keluarga yang ingin mendaftar dan merasakan manfaatnya.

Langkah-langkah Pendaftaran PKH 2025

Pendaftaran PKH 2025 umumnya dilakukan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas Kementerian Sosial (Kemensos) di tingkat desa/kelurahan. Namun, informasi terkini sebaiknya selalu dikonfirmasi ke website resmi Kemensos atau kantor Dinas Sosial setempat. Berikut gambaran umum proses pendaftaran:

1. Pendataan awal oleh petugas Kemensos: Petugas akan mengunjungi rumah tangga yang diduga memenuhi kriteria penerima PKH. Mereka akan melakukan wawancara dan mencatat data keluarga.
2. Pengumpulan data dan dokumen: Petugas akan meminta beberapa dokumen pendukung, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akta kelahiran anggota keluarga. Dokumen ini digunakan untuk memverifikasi data dan memastikan ketepatan sasaran.
3. Verifikasi dan validasi data: Data yang telah dikumpulkan akan diverifikasi dan divalidasi oleh petugas Kemensos untuk memastikan akurasi dan keabsahannya. Proses ini melibatkan pengecekan silang data dengan berbagai sumber data pemerintah.
4. Penentuan kelayakan: Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, akan ditentukan apakah keluarga tersebut layak menerima bantuan PKH atau tidak. Penentuan kelayakan ini didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti tingkat kemiskinan, jumlah anggota keluarga, dan kondisi kesehatan.
5. Pengumuman hasil seleksi: Setelah proses seleksi selesai, hasil akan diumumkan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, misalnya melalui website resmi Kemensos, kantor desa/kelurahan, atau pengumuman langsung oleh petugas.
6. Pencairan bantuan: Bagi keluarga yang dinyatakan lolos seleksi, bantuan PKH akan dicairkan melalui rekening bank atau kantor pos yang telah ditentukan.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pendaftaran PKH 2025

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar PKH 2025 umumnya meliputi data kependudukan dan data ekonomi keluarga. Ketepatan dan kelengkapan dokumen akan mempercepat proses verifikasi.

• Kartu Keluarga (KK)
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepala keluarga dan anggota keluarga
• Akta kelahiran anggota keluarga
• Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) jika ada
• Surat keterangan tidak mampu (jika diperlukan)

Proses Verifikasi Data dan Penentuan Kelayakan

Proses verifikasi data dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa bantuan PKH tepat sasaran. Verifikasi ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengecekan data kependudukan hingga pencocokan data dengan basis data pemerintah lainnya. Penentuan kelayakan didasarkan pada beberapa faktor kunci, termasuk tingkat kesejahteraan keluarga, jumlah anggota keluarga, dan kondisi kesehatan anggota keluarga. Proses ini melibatkan sistem yang terintegrasi untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan transparansi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Memastikan data Anda akurat dan memahami proses PKH sangat penting untuk keberhasilan pengajuan. Berikut beberapa pertanyaan umum yang sering muncul seputar syarat dan proses PKH 2025, beserta jawabannya yang semoga dapat memberikan penjelasan lebih rinci.

Akibat Data yang Salah

Kesalahan data dalam pengajuan PKH dapat berakibat pada penundaan atau bahkan penolakan pengajuan. Sistem PKH dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran, sehingga akurasi data menjadi sangat krusial. Verifikasi data akan dilakukan secara ketat, dan ketidaksesuaian data dengan data kependudukan yang tercatat di Dukcapil dapat menyebabkan penolakan.

Proses Pengajuan Banding, Apa saja syarat untuk mendapatkan PKH 2025?

Jika pengajuan PKH Anda ditolak, Anda memiliki hak untuk mengajukan banding. Prosesnya biasanya melibatkan penyampaian dokumen pendukung yang dapat menguatkan klaim Anda. Informasi detail mengenai mekanisme pengajuan banding dapat diperoleh di kantor Dinas Sosial setempat atau melalui website resmi PKH. Pastikan untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dan menyampaikannya sesuai prosedur yang berlaku.

Jadwal Pencairan PKH 2025

Jadwal pencairan PKH 2025 akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah melalui berbagai kanal informasi, seperti website resmi Kementerian Sosial, media massa, dan pengumuman di kantor Dinas Sosial setempat. Biasanya, pencairan dilakukan secara bertahap dan terjadwal, berdasarkan kelompok penerima manfaat dan wilayah. Perlu kesabaran dan pemantauan informasi resmi untuk mengetahui jadwal pencairan di daerah Anda.

Syarat Tambahan untuk PKH 2025

Selain syarat utama yang sudah umum diketahui, Kemensos mungkin akan menambahkan beberapa syarat atau kriteria baru untuk PKH 2025. Perubahan ini bisa disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi terkini. Selalu pantau informasi resmi dari pemerintah untuk mendapatkan informasi terbaru dan terakurat.

Cara Memperbarui Data PKH

Jika terdapat perubahan data, seperti perubahan alamat atau jumlah anggota keluarga, segera laporkan kepada petugas PKH di wilayah Anda atau melalui kanal resmi yang disediakan. Ketepatan data akan memastikan Anda tetap mendapatkan bantuan PKH secara berkelanjutan. Proses pembaruan data biasanya melibatkan pengisian formulir dan verifikasi data oleh petugas terkait.

Bantuan untuk Penyandang Disabilitas

PKH juga memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas dengan kriteria tertentu akan mendapatkan prioritas dalam penyaluran bantuan. Dokumen pendukung berupa surat keterangan dari dokter atau instansi terkait akan dibutuhkan untuk memverifikasi kondisi disabilitas tersebut.

Kehilangan Kartu KKS

Kehilangan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bukanlah halangan untuk mendapatkan bantuan PKH. Segera laporkan kehilangan tersebut kepada pihak terkait dan ikuti prosedur penggantian kartu yang berlaku. Jangan khawatir, proses penggantian KKS umumnya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di kantor Dinas Sosial setempat.

Informasi Tambahan dan Sumber Referensi

Mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya sangat penting dalam memahami persyaratan Program Keluarga Harapan (PKH). Berikut ini beberapa sumber informasi tambahan dan referensi yang dapat Anda gunakan untuk memastikan informasi yang Anda peroleh valid dan terbaru.

Mencari informasi dari sumber yang tepat akan membantu Anda menghindari kesalahpahaman dan memastikan Anda mendapatkan informasi yang benar-benar dibutuhkan untuk mendaftar PKH.

Kontak Resmi dan Website

Untuk mendapatkan informasi paling mutakhir dan akurat mengenai persyaratan PKH 2025, sebaiknya Anda menghubungi sumber resmi. Jangan ragu untuk memanfaatkan saluran komunikasi yang tersedia untuk memastikan Anda mendapatkan panduan yang tepat.

• Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) terdekat di wilayah Anda. Anda bisa menemukan alamat dan nomor teleponnya melalui pencarian online atau direktori pemerintah.
• Website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Website ini biasanya menyediakan informasi lengkap tentang PKH, termasuk persyaratan, pendaftaran, dan proses pencairan dana.
• Call center Kemensos. Layanan ini menyediakan akses cepat untuk bertanya mengenai berbagai hal terkait PKH.

Sumber Referensi Terpercaya

Selain menghubungi sumber resmi, Anda juga dapat mengacu pada beberapa sumber referensi terpercaya lainnya untuk mendapatkan informasi tambahan. Informasi yang valid dan terverifikasi akan membantu Anda memahami program PKH dengan lebih baik.

1. Buku panduan resmi PKH yang diterbitkan oleh Kemensos. Buku ini biasanya berisi informasi detail tentang program PKH.
2. Artikel berita dan jurnal ilmiah yang membahas tentang PKH. Pastikan sumbernya kredibel dan berasal dari media terpercaya.
3. Laporan dan publikasi resmi dari lembaga-lembaga penelitian yang relevan dengan program PKH.

Contoh Kasus dan Ilustrasi

Meskipun informasi spesifik tentang persyaratan PKH 2025 mungkin baru dirilis mendekati tahun tersebut, kita dapat mengambil contoh kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai ilustrasi, misalnya, persyaratan untuk kepemilikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan data terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seringkali menjadi syarat utama. Namun, detail persyaratan dapat berubah setiap tahunnya, sehingga selalu penting untuk memeriksa informasi terbaru dari sumber resmi.