Apa Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Membayar Sesuai Kenaikan Umk 2025?

Ancaman Hukum Bagi Perusahaan yang Tak Membayar UMK 2025: Sanksi dan Konsekuensinya

Apa sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar sesuai kenaikan UMK 2025? – Kenaikan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) setiap tahunnya selalu menjadi perhatian bagi pekerja dan pengusaha. Tahun 2025 pun demikian. Bagi perusahaan, kepatuhan dalam membayar UMK yang telah ditetapkan menjadi kewajiban hukum. Kegagalan memenuhi kewajiban ini berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Artikel ini akan menguraikan sanksi-sanksi yang mungkin dihadapi perusahaan yang tidak membayar UMK 2025 sesuai ketentuan.

Sanksi Administratif

Pemerintah melalui instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang melanggar aturan UMK. Sanksi ini bervariasi, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Prosesnya biasanya diawali dengan pemeriksaan dan verifikasi data pembayaran upah oleh petugas pengawas.

• Teguran tertulis sebagai peringatan awal.
• Denda administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besaran denda bisa bervariasi tergantung tingkat pelanggaran dan jumlah pekerja yang terdampak.
• Pembatasan kegiatan usaha, misalnya larangan menerima proyek baru sementara waktu.
• Pencabutan izin usaha sebagai sanksi terberat, yang akan berdampak besar pada kelangsungan operasional perusahaan.

Sanksi Pidana, Apa sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar sesuai kenaikan UMK 2025?

Selain sanksi administratif, perusahaan yang terbukti secara sengaja dan berulang kali tidak membayar UMK sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kasus-kasus pelanggaran berat yang merugikan banyak pekerja bisa berujung pada tuntutan hukum dari pekerja atau pemerintah.

Sebagai contoh, perusahaan X di kota Y pernah dituntut karena terbukti secara sengaja membayar upah di bawah UMK selama beberapa bulan. Akibatnya, perusahaan tersebut didenda dan pemiliknya juga menghadapi tuntutan pidana.

Dampak Reputasi Perusahaan

Tidak hanya sanksi administratif dan pidana, perusahaan yang tidak membayar UMK sesuai ketentuan juga akan menghadapi dampak negatif terhadap reputasinya. Hal ini dapat berdampak pada citra perusahaan di mata publik, calon pekerja, dan mitra bisnis. Kepercayaan publik akan menurun dan berpotensi menurunkan profitabilitas perusahaan jangka panjang. Informasi mengenai pelanggaran tersebut dapat tersebar luas melalui media sosial dan media massa, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Contohnya, kasus perusahaan Z yang viral di media sosial karena tidak membayar UMK mengakibatkan penurunan penjualan dan kesulitan mendapatkan investor baru. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan terhadap peraturan UMK bagi keberlangsungan bisnis.

Kewajiban Pembayaran Tunggakan

Selain sanksi-sanksi di atas, perusahaan wajib membayar tunggakan UMK kepada para pekerjanya. Besaran tunggakan akan dihitung berdasarkan selisih antara UMK yang seharusnya dibayarkan dengan upah yang telah diberikan. Pembayaran tunggakan ini harus dilakukan segera setelah perusahaan dinyatakan bersalah melanggar peraturan.

Perlu diingat, upaya menghindari pembayaran UMK dengan berbagai cara seperti manipulasi data atau pengurangan komponen upah akan memperberat sanksi yang dijatuhkan.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tak Membayar UMK 2025

Memahami sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 sangat krusial. Kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, termasuk pembayaran UMK, bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesejahteraan karyawannya. Penetapan UMK setiap tahun bertujuan untuk melindungi daya beli pekerja dan memastikan kehidupan layak. Artikel ini akan memaparkan secara komprehensif sanksi-sanksi yang akan dihadapi perusahaan yang melanggar ketentuan UMK 2025.

Pemerintah menetapkan UMK setiap tahunnya melalui proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan kebutuhan pekerja akan upah yang layak dengan kemampuan perusahaan untuk membayar. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap penetapan UMK dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan sosial yang merugikan.

Jenis Sanksi Pelanggaran Pembayaran UMK 2025

Perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pembayaran UMK 2025 dapat menghadapi berbagai sanksi, baik administratif maupun pidana. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berikut beberapa jenis sanksi yang mungkin diterapkan:

• Sanksi Administratif: Sanksi ini berupa teguran tertulis, pembekuan izin usaha sementara, hingga pencabutan izin usaha. Tingkat keparahan sanksi akan disesuaikan dengan besarnya pelanggaran dan sejarah kepatuhan perusahaan.
• Sanksi Pidana: Dalam kasus pelanggaran yang berat dan dilakukan secara sengaja, perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda dan bahkan hukuman penjara bagi direktur atau penanggung jawab perusahaan. Besarnya denda akan disesuaikan dengan jumlah pekerja yang dirugikan dan besarnya selisih pembayaran UMK.
• Gugatan Perdata: Karyawan yang dirugikan akibat ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar UMK berhak mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pembayaran selisih upah, ditambah dengan bunga dan kompensasi lainnya.

Contoh Kasus Pelanggaran dan Sanksi yang Diterapkan

Sebagai gambaran, kasus perusahaan X yang terbukti menunggak pembayaran UMK tahun 2024 selama enam bulan kepada 50 karyawannya, mendapat sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif sebesar Rp. 50.000.000, dan wajib membayar selisih upah kepada seluruh karyawannya beserta denda keterlambatan. Kasus ini menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan bersifat komprehensif dan bertujuan untuk memberikan efek jera.

Perlu diingat bahwa setiap kasus akan dinilai secara individual berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Besaran sanksi juga dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah setempat dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pentingnya Kepatuhan Terhadap Ketentuan UMK

Kepatuhan terhadap peraturan UMK bukan hanya sekadar menghindari sanksi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Membayar UMK sesuai ketentuan membantu menjamin kesejahteraan karyawan dan menciptakan iklim kerja yang harmonis. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada produktivitas perusahaan dan citra perusahaan di mata publik.

Dasar Hukum dan Regulasi UMK 2025

Penetapan dan pembayaran UMK 2025 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi hak pekerja dan menjamin kesejahteraan mereka. Pemahaman yang tepat mengenai regulasi ini sangat penting bagi perusahaan, agar terhindar dari sanksi hukum.

Dasar Hukum Penetapan UMK 2025

Penetapan UMK 2025 berakar pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan industrial, termasuk penetapan upah minimum. Lebih lanjut, berbagai peraturan pemerintah daerah juga berperan penting dalam menentukan besaran UMK di masing-masing wilayah.

Peraturan Perundang-undangan yang Relevan

Selain UU Ketenagakerjaan, beberapa peraturan perundang-undangan lain turut mengatur aspek teknis penetapan dan pembayaran UMK. Peraturan-peraturan ini memberikan detail prosedur, kriteria, dan mekanisme yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah dan perusahaan.

Tingkatkan wawasan Kamu dengan teknik dan metode dari Apakah Upah Minimum 2025 sudah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi?.

Proses Penetapan UMK dan Peran Pemerintah Daerah

Proses penetapan UMK melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam memimpin proses ini, mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi regional, inflasi, dan kebutuhan hidup layak pekerja. Hasilnya kemudian diputuskan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.

Tabel Ringkasan Regulasi UMK 2025

Berikut tabel yang merangkum poin-poin penting dari regulasi terkait UMK 2025. Perlu diingat bahwa informasi ini bersifat umum dan bisa berbeda tergantung daerah.

Nama Peraturan	Pasal Relevan	Isi Pasal	Sanksi Pelanggaran
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 88	Mengatur tentang upah minimum	Sanksi administratif hingga pidana, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor … Tahun … tentang Pengupahan (Contoh)	Pasal …	Mendeskripsikan mekanisme penetapan upah minimum	Sanksi administratif berupa denda atau teguran.
Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota (Pergub/Perbup/Perwali) tentang UMK Tahun 2025 (Contoh)	Seluruh Pasal	Menentukan besaran UMK di daerah tertentu	Sanksi administratif sesuai Perda setempat.
(Tambahkan baris lain jika diperlukan)

Jenis-jenis Sanksi Bagi Perusahaan yang Melanggar

Tidak membayar UMK 2025 sesuai ketentuan hukum berdampak serius bagi perusahaan. Pemerintah telah menetapkan berbagai sanksi untuk memastikan kepatuhan dan melindungi hak pekerja. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong perusahaan untuk menaati peraturan yang berlaku. Pemahaman yang jelas tentang jenis-jenis sanksi ini sangat penting bagi perusahaan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan jenis sanksi paling umum yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar aturan UMK. Sanksi ini bersifat non-pidana dan biasanya berupa teguran, peringatan tertulis, hingga pencabutan izin usaha. Prosesnya relatif lebih cepat dibandingkan sanksi pidana atau perdata. Teguran biasanya diberikan untuk pelanggaran pertama kali yang sifatnya ringan. Peringatan tertulis akan diberikan jika pelanggaran berulang atau lebih serius. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat dalam kategori ini dan hanya diterapkan pada pelanggaran yang sangat berat dan berdampak luas.

• Teguran: Peringatan lisan atau tertulis kepada perusahaan agar segera memperbaiki pelanggaran.
• Peringatan Tertulis: Peringatan resmi yang terdokumentasi dengan baik dan menjadi bukti pelanggaran.
• Pencabutan Izin Usaha: Sanksi terberat yang dapat mengakibatkan perusahaan harus menghentikan operasionalnya.

Contoh kasus: Sebuah perusahaan konveksi di Jakarta terlambat membayar UMK 2023 selama tiga bulan. Setelah mendapat teguran dan peringatan tertulis, perusahaan akhirnya membayar kekurangan upah tersebut.

Sanksi Pidana, Apa sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar sesuai kenaikan UMK 2025?

Sanksi pidana diberikan jika pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana, misalnya jika perusahaan sengaja dan berulang kali tidak membayar UMK. Sanksi ini bisa berupa denda hingga hukuman penjara bagi direktur atau pengurus perusahaan yang bertanggung jawab. Proses penegakan hukumnya melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

• Denda: Besarnya denda bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran dan peraturan yang berlaku.
• Penjara: Hukuman penjara dapat dijatuhkan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran.

Contoh kasus: Sebuah perusahaan besar di Surabaya terbukti secara sengaja dan berulang kali tidak membayar UMK kepada karyawannya selama bertahun-tahun. Direktur Utama perusahaan tersebut dijatuhi hukuman penjara dan denda yang cukup besar.

Sanksi Perdata

Sanksi perdata lebih berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami oleh pekerja akibat ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar UMK. Pekerja dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pembayaran UMK yang belum dibayarkan, ditambah dengan bunga dan kompensasi atas kerugian lainnya.

• Pembayaran UMK yang belum dibayarkan: Ini merupakan tuntutan utama dalam gugatan perdata.
• Bunga: Pekerja berhak atas bunga atas tunggakan UMK.
• Kompensasi kerugian lainnya: Kerugian lain yang dialami pekerja, misalnya karena kesulitan ekonomi akibat keterlambatan pembayaran, dapat juga dituntut.

Contoh kasus: Beberapa karyawan sebuah restoran di Bandung mengajukan gugatan perdata karena perusahaan tidak membayar UMK sesuai ketentuan. Pengadilan memenangkan para karyawan dan memerintahkan perusahaan untuk membayar UMK yang belum dibayarkan, ditambah bunga dan kompensasi atas kerugian yang dialami.

Prosedur Pelaporan dan Pengaduan: Apa Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Membayar Sesuai Kenaikan UMK 2025?

Kenaikan UMK 2025 diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, jika perusahaan Anda tidak mematuhi aturan dan tidak membayar UMK sesuai ketentuan, Anda memiliki hak untuk melaporkan hal tersebut. Berikut prosedur yang dapat Anda tempuh untuk mendapatkan hak Anda.

Lembaga Penerima Pengaduan Terkait Pelanggaran UMK

Beberapa instansi pemerintah berwenang menerima pengaduan terkait pelanggaran pembayaran UMK. Anda dapat memilih instansi yang paling mudah diakses atau sesuai dengan wilayah tempat Anda bekerja. Penting untuk memahami alur pelaporan di masing-masing instansi agar proses pengaduan berjalan lancar.

Langkah-langkah Pelaporan dan Bukti Pendukung

Proses pelaporan umumnya melibatkan beberapa langkah. Persiapan yang matang akan mempermudah proses ini. Pastikan Anda mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk memperkuat pengaduan Anda.

1. Kumpulkan bukti-bukti pelanggaran, seperti slip gaji, surat keputusan perusahaan tentang penggajian, dan bukti komunikasi (email, pesan singkat) yang menunjukkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap UMK 2025.
2. Buat laporan tertulis yang jelas dan sistematis, sertakan kronologi kejadian, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan detail pelanggaran yang terjadi. Sertakan juga data diri Anda sebagai pelapor.
3. Ajukan laporan secara resmi ke instansi yang berwenang, baik secara langsung maupun melalui jalur online yang tersedia. Pastikan Anda menyimpan salinan laporan dan bukti penerimaan.
4. Ikuti proses selanjutnya sesuai petunjuk dari instansi terkait. Anda mungkin akan dimintai keterangan lebih lanjut atau diminta untuk hadir pada proses mediasi.

Informasi Kontak Instansi Terkait

Untuk informasi lebih lanjut dan pengaduan terkait pelanggaran UMK, Anda dapat menghubungi:

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Telusuri implementasi Bagaimana cara mengatasi Dapodik 2025 yang tidak bisa sinkronisasi? dalam situasi dunia nyata untuk memahami aplikasinya.

Website: http://www.kemnaker.go.id/ (Contoh tautan, silakan cek website resmi untuk informasi terkini)

Nomor Telepon: (Contoh nomor telepon, silakan cek website resmi untuk informasi terkini)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai domisili)

(Kontak dan website berbeda-beda untuk setiap daerah, silakan cari informasi kontak yang sesuai dengan lokasi Anda)

Dampak Pelanggaran Terhadap Perusahaan

Tidak membayar UMK 2025 sesuai ketentuan berdampak serius bagi perusahaan, melampaui sekadar denda administratif. Konsekuensi yang dihadapi dapat mengancam keberlangsungan bisnis dan citra perusahaan di mata publik.

Kerusakan Citra dan Reputasi Perusahaan

Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran UMK akan merusak citra dan reputasi perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan, investor, dan calon karyawan. Publik yang semakin peduli pada isu keadilan dan kesetaraan akan memandang negatif perusahaan yang melanggar hak pekerja. Berita negatif yang beredar, baik melalui media sosial maupun media massa, dapat berdampak jangka panjang pada kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Kerugian Finansial Akibat Sanksi dan Gugatan Hukum

Selain denda administratif yang dijatuhkan pemerintah, perusahaan yang melanggar ketentuan UMK juga berisiko menghadapi gugatan hukum dari karyawan yang dirugikan. Gugatan ini dapat mengakibatkan perusahaan harus membayar ganti rugi yang jumlahnya jauh lebih besar daripada denda administratif. Proses hukum yang panjang dan melelahkan juga akan menghabiskan sumber daya perusahaan, baik berupa waktu, tenaga, maupun biaya operasional.

Dampak Negatif terhadap Hubungan Industrial dan Produktivitas Karyawan

Pelanggaran pembayaran UMK akan merusak hubungan industrial di dalam perusahaan. Karyawan akan merasa diperlakukan tidak adil dan kehilangan kepercayaan terhadap manajemen. Hal ini dapat memicu penurunan moral kerja, peningkatan tingkat absensi, dan bahkan aksi mogok kerja. Akibatnya, produktivitas perusahaan akan menurun dan target bisnis menjadi sulit dicapai.

Ilustrasi Dampak Negatif Pelanggaran UMK

Bayangkan sebuah perusahaan konveksi yang sengaja mengurangi pembayaran UMK kepada para penjahitnya. Akibatnya, para penjahit merasa demotivasi dan bekerja dengan setengah hati. Kualitas jahitan menurun, tingkat kesalahan meningkat, dan produksi menjadi terhambat. Hal ini berujung pada penurunan jumlah pesanan dari pelanggan karena kualitas produk yang buruk. Selain itu, perusahaan juga harus menanggung biaya hukum yang tinggi akibat gugatan dari para penjahit. Kehilangan kepercayaan pelanggan dan reputasi yang buruk akan berdampak jangka panjang pada kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Penurunan penjualan yang signifikan, ditambah dengan biaya hukum dan kompensasi kepada karyawan, mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan Mengenai Sanksi Perusahaan yang Tidak Membayar UMK 2025

Keputusan pemerintah terkait UMK 2025 menimbulkan banyak pertanyaan, terutama bagi perusahaan. Salah satu kekhawatiran utama adalah sanksi yang akan dihadapi jika perusahaan tidak membayar UMK sesuai ketentuan. Berikut penjelasan beberapa pertanyaan yang sering diajukan terkait hal ini.

Perbedaan Sanksi Administratif dan Pidana

Sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan pembayaran UMK terbagi menjadi dua jenis: administratif dan pidana. Sanksi administratif berupa teguran, peringatan, hingga pencabutan izin usaha. Sanksi ini bersifat lebih ringan dan umumnya diberikan untuk pelanggaran pertama atau pelanggaran yang sifatnya tidak terlalu berat. Sementara itu, sanksi pidana berupa denda dan bahkan hukuman penjara dapat dijatuhkan jika pelanggaran sangat berat, dilakukan secara berulang, atau menimbulkan kerugian besar bagi pekerja.

Cara Menghitung UMK 2025

Perhitungan UMK 2025 dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing, berdasarkan berbagai faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak. Rumus perhitungannya tidak seragam di setiap daerah dan biasanya melibatkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan setempat. Informasi resmi mengenai UMK 2025 untuk setiap daerah dapat diakses melalui website resmi pemerintah daerah atau Dinas Tenaga Kerja setempat. Penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi ini agar perhitungannya akurat.

Tindakan yang Harus Dilakukan Jika Perusahaan Hanya Membayar Sebagian UMK

Jika perusahaan hanya membayar sebagian UMK, pekerja berhak untuk menuntut haknya. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan melayangkan somasi kepada perusahaan agar segera melunasi sisa pembayaran UMK. Jika somasi tidak diindahkan, pekerja dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Penting bagi pekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti pembayaran yang telah diterima sebagai dasar pengajuan gugatan. Konsultasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau advokat yang ahli di bidang ketenagakerjaan juga sangat disarankan.

Besaran Sanksi yang Diberikan

Besaran sanksi yang diberikan bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk tingkat kesengajaan pelanggaran, jumlah pekerja yang terdampak, dan besarnya kekurangan pembayaran UMK. Untuk sanksi administratif, besaran denda atau jenis sanksi lainnya biasanya diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Sedangkan untuk sanksi pidana, besaran denda dan hukuman penjara mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Informasi detail mengenai besaran sanksi idealnya dapat diperoleh dari peraturan daerah dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Kewajiban Perusahaan Terkait Pembayaran UMK

Perusahaan wajib membayar UMK kepada seluruh pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegagalan untuk melakukannya merupakan pelanggaran hukum yang dapat berakibat sanksi. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem penggajian mereka terintegrasi dengan baik dan akurat dalam menghitung dan membayar UMK. Transparansi dalam hal penggajian juga penting untuk menghindari konflik dan masalah hukum di kemudian hari. Mempelajari dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku merupakan tanggung jawab perusahaan.

Jangka Waktu Pelaporan Pembayaran UMK

Tidak ada jangka waktu pelaporan pembayaran UMK yang seragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah mungkin memiliki peraturan dan mekanisme pelaporan yang berbeda. Informasi mengenai hal ini dapat diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja di daerah masing-masing. Penting bagi perusahaan untuk selalu mengikuti aturan dan prosedur pelaporan yang berlaku di wilayah operasionalnya untuk menghindari masalah hukum.

Lembaga yang Dapat Dikunjungi untuk Mengadukan Pelanggaran Pembayaran UMK

Jika terjadi pelanggaran pembayaran UMK, pekerja dapat mengadukannya ke beberapa lembaga, antara lain Dinas Tenaga Kerja setempat, Inspektorat, dan juga melalui jalur hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Setiap lembaga memiliki prosedur dan mekanisme pengaduan yang berbeda. Penting bagi pekerja untuk mempersiapkan bukti-bukti yang kuat dan akurat untuk mendukung pengaduan mereka.