Apakah Ada Upah Minimum Sektoral 2025?

Upah Minimum Sektoral 2025: Panduan Singkat: Apakah Ada Upah Minimum Sektoral 2025?

Apakah ada Upah Minimum Sektoral 2025? – Upah Minimum Sektoral (UMS) merupakan topik yang selalu menarik perhatian pekerja dan pengusaha. Setiap tahunnya, penetapan UMS menjadi perbincangan hangat, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha. Artikel ini akan memberikan gambaran umum mengenai kemungkinan UMS 2025, berdasarkan tren dan perkembangan ekonomi sebelumnya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Sektoral 2025, Apakah ada Upah Minimum Sektoral 2025?

Penetapan UMS 2025 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Tidak hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga kondisi ekonomi sektoral, produktivitas pekerja, dan daya saing industri akan menjadi pertimbangan utama. Pemerintah biasanya melibatkan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, dalam proses negosiasi dan penetapannya.

Prediksi Upah Minimum Sektoral 2025

Memprediksi angka pasti UMS 2025 sangat sulit dilakukan saat ini. Namun, dengan melihat tren kenaikan UMS beberapa tahun terakhir dan mempertimbangkan proyeksi inflasi serta pertumbuhan ekonomi, dapat diprediksi bahwa akan terjadi kenaikan. Besaran kenaikan tersebut akan bervariasi antar sektor, tergantung pada kondisi spesifik masing-masing sektor. Sebagai contoh, sektor industri yang mengalami pertumbuhan pesat mungkin akan mengalami kenaikan UMS yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang pertumbuhannya stagnan. Kenaikan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Perbedaan Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum Regional

Penting untuk memahami perbedaan antara Upah Minimum Sektoral (UMS) dan Upah Minimum Regional (UMR). UMR merupakan standar upah minimum yang berlaku di suatu wilayah administratif tertentu, seperti provinsi atau kabupaten/kota. Sementara itu, UMS lebih spesifik, diterapkan pada sektor ekonomi tertentu di dalam wilayah tersebut. UMS biasanya lebih tinggi dari UMR jika sektor tersebut memiliki produktivitas dan daya saing yang tinggi. Sebagai ilustrasi, sektor teknologi informasi di kota besar mungkin memiliki UMS yang jauh lebih tinggi daripada UMR kota tersebut.

Lihat Apa itu UMK 2025? untuk memeriksa review lengkap dan testimoni dari pengguna.

Dampak Upah Minimum Sektoral 2025 terhadap Pekerja dan Pengusaha

Kenaikan UMS 2025 akan berdampak positif bagi pekerja dengan peningkatan daya beli dan kesejahteraan. Namun, bagi pengusaha, kenaikan ini bisa menjadi tantangan, terutama bagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki margin keuntungan yang tipis. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, sehingga kenaikan UMS tidak membebani pengusaha secara berlebihan dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan insentif atau dukungan kepada UKM untuk membantu mereka menghadapi dampak kenaikan UMS.

Upah Minimum Sektoral 2025: Harapan dan Tantangan

Upah Minimum Sektoral (UMS) 2025 menjadi topik hangat yang perlu kita bahas. Kenaikan atau penurunan UMS akan berdampak signifikan pada kehidupan jutaan pekerja di Indonesia. Apakah kenaikan UMS akan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi? Mari kita telusuri lebih dalam.

Penetapan UMS sangat penting karena bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan mereka mendapatkan penghasilan layak. UMS yang adil dan sesuai kebutuhan hidup dasar pekerja akan berdampak positif pada produktivitas, daya beli, dan pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, UMS yang terlalu rendah dapat menyebabkan kemiskinan, penurunan kualitas hidup, dan potensi konflik sosial.

Artikel ini bertujuan memberikan informasi komprehensif mengenai Upah Minimum Sektoral 2025, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampak yang ditimbulkan. Penjelasan akan disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Sektoral 2025

Beberapa faktor krusial menentukan besaran UMS 2025. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan perlu dipertimbangkan secara komprehensif oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Ingatlah untuk klik Bagaimana cara menghitung Upah Minimum 2025? untuk memahami detail topik Bagaimana cara menghitung Upah Minimum 2025? yang lebih lengkap.

• Inflasi: Tingkat inflasi yang tinggi akan mendorong kenaikan UMS agar daya beli pekerja tetap terjaga. Sebagai contoh, jika inflasi mencapai 5%, maka UMS idealnya juga naik minimal 5% untuk mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa.
• Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya memungkinkan kenaikan UMS yang lebih signifikan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat membatasi kenaikan UMS.
• Produktivitas Kerja: Peningkatan produktivitas sektoral akan mendukung kenaikan UMS karena perusahaan mampu membayar upah yang lebih tinggi tanpa mengurangi keuntungan.
• Kebutuhan Hidup Layak: Besaran UMS harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja, termasuk kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Survei kebutuhan hidup layak secara berkala menjadi penting untuk menentukan angka UMS yang realistis.
• Kondisi Pasar Kerja: Kondisi pasar kerja, seperti tingkat pengangguran dan persaingan tenaga kerja, juga perlu dipertimbangkan dalam penetapan UMS. Kenaikan UMS yang terlalu tinggi dapat berdampak negatif pada lapangan kerja jika perusahaan kesulitan menyesuaikan diri.

Dampak Penetapan Upah Minimum Sektoral 2025

Penetapan UMS 2025 akan berdampak luas, baik bagi pekerja maupun pelaku usaha. Pemahaman yang komprehensif terhadap dampak ini penting untuk pengambilan keputusan yang tepat.

• Dampak terhadap Pekerja: Kenaikan UMS berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan pekerja, meningkatkan daya beli, dan mengurangi kemiskinan. Namun, kenaikan yang terlalu tinggi dapat berisiko terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor usaha.
• Dampak terhadap Pelaku Usaha: Kenaikan UMS dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi keuntungan perusahaan. Namun, UMS yang adil juga dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi pekerja, pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan daya saing.
• Dampak terhadap Ekonomi Nasional: UMS yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan produktivitas. Namun, perlu dipertimbangkan potensi dampak inflasi dan pengangguran akibat kenaikan UMS yang tidak terkendali.

Proyeksi Upah Minimum Sektoral 2025

Memprediksi angka pasti UMS 2025 sulit dilakukan tanpa data resmi dari pemerintah. Namun, dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, kita dapat memperkirakan bahwa UMS 2025 akan mengalami penyesuaian, baik kenaikan maupun penurunan, tergantung pada kondisi ekonomi makro dan sektoral masing-masing daerah.

Sebagai contoh, sektor industri manufaktur yang memiliki produktivitas tinggi mungkin mengalami kenaikan UMS yang lebih signifikan dibandingkan sektor pertanian yang memiliki produktivitas lebih rendah. Perlu diingat bahwa proyeksi ini bersifat umum dan angka pasti akan diumumkan oleh pemerintah.

Upah Minimum Sektoral 2025

Pertanyaan mengenai upah minimum sektoral untuk tahun 2025 menjadi perhatian banyak pihak, terutama pekerja dan pengusaha. Kepastian upah minimum sangat penting untuk perencanaan keuangan dan stabilitas ekonomi. Berikut penjelasan rinci mengenai hal tersebut.

Status Penetapan Upah Minimum Sektoral 2025

Sampai saat ini, pemerintah belum menetapkan upah minimum sektoral untuk tahun 2025. Proses penetapan upah minimum biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial. Informasi resmi mengenai hal ini dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Alasan Penundaan dan Kemungkinan Penetapan

Penundaan penetapan upah minimum sektoral 2025 bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya evaluasi terhadap dampak penetapan upah minimum tahun sebelumnya, pertimbangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi pasar kerja. Proses ini membutuhkan kajian yang mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kemungkinan penetapan upah minimum sektoral 2025 akan dilakukan pada waktu yang mendekati akhir tahun 2024, setelah mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi. Penetapan ini akan diumumkan secara resmi melalui saluran komunikasi pemerintah yang terpercaya.

Perbandingan Upah Minimum Sektoral 2024 dan Proyeksi 2025

Karena belum adanya penetapan resmi untuk tahun 2025, tabel perbandingan berikut ini hanya bersifat ilustrasi, berdasarkan tren kenaikan upah minimum tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Data ini bukan merupakan data resmi pemerintah dan hanya untuk gambaran umum.

Sektor	UMR 2024 (Ilustrasi)	Proyeksi UMR 2025 (Ilustrasi)	Sumber
Pertambangan	Rp 5.000.000	Rp 5.250.000	Proyeksi berdasarkan tren kenaikan 5%
Konstruksi	Rp 4.500.000	Rp 4.725.000	Proyeksi berdasarkan tren kenaikan 5%
Perdagangan	Rp 4.000.000	Rp 4.200.000	Proyeksi berdasarkan tren kenaikan 5%
Perhotelan	Rp 3.800.000	Rp 3.990.000	Proyeksi berdasarkan tren kenaikan 5%

Catatan: Angka-angka pada tabel di atas merupakan ilustrasi dan bukan angka resmi. Angka sebenarnya dapat berbeda tergantung kebijakan pemerintah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Sektoral 2025

Penetapan upah minimum sektoral setiap tahunnya merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Besaran upah minimum bukan hanya angka semata, melainkan cerminan dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik suatu daerah. Memahami faktor-faktor ini penting untuk memahami bagaimana angka upah minimum sektoral ditentukan dan dampaknya terhadap pekerja dan perekonomian.

Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi makro dan mikro sangat berpengaruh terhadap penetapan upah minimum. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran menjadi pertimbangan utama. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya memungkinkan kenaikan upah minimum yang lebih signifikan, karena perusahaan memiliki kemampuan finansial yang lebih baik. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang rendah atau inflasi yang tinggi dapat membatasi kenaikan, bahkan mungkin menyebabkan penurunan daya beli.

• Pertumbuhan ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi (misalnya, pertumbuhan PDB di atas 5%) biasanya memungkinkan kenaikan upah minimum yang lebih besar karena perusahaan lebih mampu menanggung biaya tenaga kerja yang lebih tinggi.
• Inflasi: Inflasi yang tinggi (misalnya, inflasi di atas 10%) dapat mengurangi daya beli upah minimum, sehingga perlu penyesuaian agar tetap menjaga standar hidup pekerja.
• Tingkat Pengangguran: Tingkat pengangguran yang tinggi (misalnya, di atas 10%) dapat menekan kenaikan upah minimum karena perusahaan mungkin khawatir dengan peningkatan biaya tenaga kerja dalam kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan.

Faktor Sosial

Aspek sosial juga berperan penting. Kebutuhan hidup layak pekerja, standar hidup masyarakat, dan kesenjangan pendapatan merupakan beberapa faktor yang dipertimbangkan. Upah minimum yang ditetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, serta mempertimbangkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

• Kebutuhan Hidup Layak: Survei kebutuhan hidup layak (KHL) di suatu daerah menjadi acuan penting dalam menentukan upah minimum. Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, dan transportasi akan mempengaruhi besaran upah minimum.
• Kesenjangan Pendapatan: Upaya untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara pekerja bergaji rendah dan kelompok berpenghasilan tinggi juga menjadi pertimbangan. Kenaikan upah minimum dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan ini, namun harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Faktor Politik

Keputusan politik juga turut memengaruhi penetapan upah minimum. Kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan, tekanan dari serikat pekerja, dan pertimbangan politik lainnya dapat mempengaruhi besaran upah minimum yang ditetapkan. Adanya tekanan dari berbagai pihak, baik pekerja maupun pengusaha, akan mempengaruhi hasil negosiasi dan keputusan akhir.

• Kebijakan Pemerintah: Program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti subsidi upah atau pelatihan vokasi, dapat mempengaruhi penetapan upah minimum.
• Tekanan Serikat Pekerja: Serikat pekerja seringkali mengadvokasi kenaikan upah minimum yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Prosedur Penetapan Upah Minimum Sektoral

Penetapan upah minimum sektoral di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Proses ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan pekerja akan penghasilan layak dengan kemampuan perusahaan untuk membayar upah tersebut. Keberhasilan proses ini sangat penting untuk menciptakan iklim kerja yang adil dan produktif.

Tahapan Penetapan Upah Minimum Sektoral

Proses penetapan upah minimum sektoral melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilalui. Setiap tahapan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai kesepakatan akhir.

1. Pengumpulan Data dan Informasi: Tahap awal ini melibatkan pengumpulan data ekonomi, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas sektoral. Data ini dikumpulkan oleh pemerintah, biasanya melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Tenaga Kerja.
2. Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Survei ini dilakukan untuk menentukan besaran kebutuhan hidup layak bagi pekerja di sektor tertentu. Survei ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
3. Musyawarah Dewan Pengupahan: Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja, akan membahas data dan informasi yang telah dikumpulkan. Diskusi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai besaran upah minimum sektoral.
4. Rekomendasi Dewan Pengupahan: Setelah bermusyawarah, Dewan Pengupahan akan memberikan rekomendasi besaran upah minimum sektoral kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
5. Keputusan Pemerintah: Gubernur atau Bupati/Walikota akan menetapkan upah minimum sektoral berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Keputusan ini kemudian diumumkan secara resmi.

Peran Pemerintah, Serikat Pekerja, dan Pengusaha

Ketiga pihak ini memiliki peran yang krusial dalam proses penetapan upah minimum sektoral. Kerjasama dan komunikasi yang baik di antara mereka sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.

• Pemerintah: Bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Pemerintah menyediakan data, memfasilitasi musyawarah, dan menetapkan upah minimum sektoral berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan.
• Serikat Pekerja: Mewakili kepentingan pekerja dan memperjuangkan upah minimum yang layak dan mencerminkan kebutuhan hidup layak. Mereka berpartisipasi aktif dalam musyawarah Dewan Pengupahan.
• Pengusaha: Mewakili kepentingan pengusaha dan mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar upah. Mereka juga berpartisipasi aktif dalam musyawarah Dewan Pengupahan, menyampaikan data terkait kemampuan membayar upah.

Dampak Penetapan Upah Minimum Sektoral 2025 (jika ada)

Penetapan upah minimum sektoral, jika diterapkan pada tahun 2025, akan membawa dampak yang kompleks dan beragam bagi berbagai pihak. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh pekerja, tetapi juga pengusaha dan perekonomian secara keseluruhan. Perlu diingat bahwa dampak sebenarnya akan bergantung pada besaran kenaikan upah, sektor yang terkena dampak, dan kondisi ekonomi saat itu.

Analisis dampak ini membutuhkan pertimbangan yang cermat, karena kenaikan upah minimum dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, namun di sisi lain, dapat juga membebani pengusaha dan bahkan mengurangi lapangan kerja.

Dampak Positif terhadap Pekerja

Kenaikan upah minimum sektoral berpotensi meningkatkan daya beli pekerja. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi angka kemiskinan. Bayangkan sebuah grafik yang menunjukkan peningkatan daya beli pekerja setelah kenaikan UMR, terlihat dari peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan pokok hingga barang-barang non-esensial. Ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga.

• Meningkatnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
• Peningkatan kualitas hidup, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.
• Berkurangnya kesenjangan pendapatan antara pekerja dengan pendapatan rendah dan kelompok berpenghasilan tinggi.

Dampak Negatif terhadap Pengusaha

Bagi pengusaha, kenaikan upah minimum sektoral dapat meningkatkan biaya produksi. Ini dapat memaksa beberapa pengusaha untuk mengurangi jumlah pekerja, menaikkan harga barang atau jasa, atau bahkan mengurangi keuntungan perusahaan. Beberapa pengusaha mungkin kesulitan untuk tetap kompetitif, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki margin keuntungan yang tipis.

Bayangkan sebuah grafik yang menunjukkan penurunan jumlah lapangan kerja di sektor tertentu akibat kenaikan UMR, terutama di sektor informal yang banyak menyerap tenaga kerja dengan upah rendah. Kondisi ini bisa menyebabkan peningkatan pengangguran.

• Meningkatnya biaya produksi dan operasional perusahaan.
• Potensi penurunan keuntungan atau bahkan kerugian bagi beberapa perusahaan.
• Kemungkinan pengurangan jumlah pekerja atau penutupan usaha, terutama bagi UKM.
• Dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar tetap kompetitif.

Dampak terhadap Perekonomian Secara Keseluruhan

Dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan bersifat kompleks dan bergantung pada berbagai faktor. Kenaikan upah minimum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, namun juga dapat menyebabkan inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Peningkatan pengangguran juga dapat mengurangi produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Contohnya, di beberapa negara berkembang, kenaikan upah minimum yang terlalu drastis telah menyebabkan peningkatan inflasi dan pengangguran, terutama di sektor informal. Sebaliknya, di beberapa negara maju, kenaikan upah minimum yang terkendali justru berkontribusi pada peningkatan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

Aspek	Dampak Positif	Dampak Negatif
Konsumsi	Meningkatnya daya beli	Potensi penurunan konsumsi jika inflasi tinggi
Investasi	Meningkatnya investasi jika daya beli naik	Menurunnya investasi jika biaya produksi meningkat
Inflasi	Potensi inflasi yang terkendali	Potensi inflasi yang tinggi jika tidak diimbangi produktivitas
Pengangguran	Potensi penurunan pengangguran jika ada peningkatan lapangan kerja baru	Potensi peningkatan pengangguran di beberapa sektor

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Ketidakpastian mengenai Upah Minimum Sektoral (UMS) 2025 sering menimbulkan pertanyaan di kalangan pekerja dan pengusaha. Berikut beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan, beserta jawabannya yang mudah dipahami.

Kapan Penetapan Upah Minimum Sektoral 2025?

Penetapan Upah Minimum Sektoral 2025 biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, mendekati masa berlaku UMS tahun sebelumnya. Prosesnya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang. Meskipun ada perencanaan, tanggal pasti penetapannya bisa bervariasi setiap tahunnya tergantung dinamika negosiasi dan kondisi ekonomi.

Bagaimana Mekanisme Penetapan Upah Minimum Sektoral 2025?

Mekanisme penetapan UMS melibatkan pertimbangan berbagai faktor. Secara umum, dipertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kebutuhan hidup layak pekerja di sektor tersebut. Prosesnya seringkali melibatkan survei kebutuhan hidup layak, diskusi tripartit antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha, serta pertimbangan kondisi ekonomi makro. Hasilnya kemudian diputuskan melalui peraturan pemerintah atau keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Apakah Upah Minimum Sektoral 2025 Akan Naik?

Kenaikan UMS setiap tahunnya bergantung pada berbagai faktor ekonomi dan sosial. Prediksi kenaikan atau penurunan UMS 2025 sulit dilakukan secara pasti sebelum adanya pengumuman resmi. Namun, kita dapat melihat tren kenaikan UMS di tahun-tahun sebelumnya sebagai indikator. Sebagai contoh, jika melihat tren kenaikan UMS di tahun-tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi, maka bisa diprediksi akan terjadi kenaikan, tetapi besarnya kenaikan akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi saat itu.