Apakah Pkh 2025 Bisa Diwakilkan Untuk Dicairkan?

Pencairan PKH 2025: Bisa Diwakilkan?

Apakah PKH 2025 bisa diwakilkan untuk dicairkan? – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial pemerintah yang sangat berarti bagi banyak keluarga kurang mampu. Setiap tahun, pencairan dana PKH dinantikan dengan penuh harap. Namun, terkadang muncul kendala, misalnya ketidakmampuan penerima manfaat untuk mencairkan dana secara langsung. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai kemungkinan pencairan PKH 2025 yang diwakilkan menjadi penting untuk dibahas.

Secara umum, kebijakan pencairan PKH menekankan pentingnya penerima manfaat yang mencairkan dananya sendiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan dana tersebut sampai kepada yang berhak dan digunakan sesuai peruntukannya. Namun, situasi tertentu dapat menyebabkan seseorang membutuhkan perwakilan untuk mencairkan dana PKH.

Syarat dan Ketentuan Pencairan PKH yang Diwakilkan

Meskipun pencairan langsung oleh penerima manfaat adalah ideal, pemerintah memahami adanya kondisi khusus yang mungkin menghalangi hal tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan pencairan PKH 2025 yang diwakilkan perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan aturan dan kebijakan yang berlaku. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Dokumen pendukung yang dibutuhkan. Biasanya, dibutuhkan surat kuasa yang dibuat secara resmi dan sah secara hukum, serta fotokopi KTP penerima manfaat dan perwakilan.
• Hubungan perwakilan dengan penerima manfaat. Biasanya, perwakilan harus memiliki hubungan keluarga yang dekat, seperti anak, suami/istri, atau orang tua. Namun, persyaratan ini dapat bervariasi tergantung kebijakan masing-masing daerah.
• Proses pengajuan perwakilan. Proses pengajuan perwakilan biasanya dilakukan melalui petugas PKH setempat. Petugas akan memverifikasi dokumen dan data yang diajukan.

Contoh Kasus dan Pertimbangan

Bayangkan seorang ibu rumah tangga lanjut usia yang sakit dan tidak mampu pergi ke bank untuk mencairkan dana PKH. Dalam kasus seperti ini, perwakilan, misalnya anaknya, dapat membantu dengan menunjukkan surat kuasa dan dokumen pendukung lainnya. Namun, proses dan persyaratannya tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Setiap kasus akan dipertimbangkan secara individual oleh petugas PKH.

Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih detail dan terbaru mengenai kebijakan pencairan PKH 2025 yang diwakilkan, sebaiknya menghubungi langsung petugas PKH di wilayah masing-masing atau mengunjungi website resmi Kementerian Sosial. Informasi yang didapatkan langsung dari sumber resmi akan memastikan akurasi dan relevansi informasi yang dibutuhkan.

Pencairan PKH 2025 Lewat Perwakilan

Pertanyaan mengenai apakah pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025 dapat diwakilkan menjadi hal penting bagi banyak penerima manfaat. Program PKH sendiri merupakan bantuan sosial pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu. Memahami aturan pencairan dana PKH sangat krusial agar bantuan tersebut tepat sasaran dan bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat.

Artikel ini bertujuan memberikan informasi lengkap dan jelas mengenai kemungkinan pencairan PKH 2025 melalui perwakilan. Penjelasan yang diberikan akan membantu penerima manfaat memahami prosedur dan persyaratan yang berlaku.

Ketentuan Umum Pencairan PKH

Secara umum, pencairan dana PKH dilakukan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui rekening bank atau kantor pos yang telah terdaftar. Namun, terdapat beberapa kondisi khusus yang memungkinkan pencairan dana diwakilkan. Kejelasan aturan ini penting untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak dan mencegah penyalahgunaan.

Syarat dan Prosedur Pencairan PKH Lewat Perwakilan

Untuk dapat mencairkan PKH melalui perwakilan, biasanya diperlukan beberapa persyaratan yang ketat. Hal ini untuk mencegah penipuan dan memastikan dana tersebut benar-benar sampai ke tangan KPM yang berhak. Persyaratan ini mungkin berbeda sedikit tergantung pada kebijakan pemerintah setempat dan bank penyalur dana.

• KPM harus memberikan surat kuasa yang sah kepada perwakilan.
• Surat kuasa tersebut harus memuat identitas lengkap KPM dan perwakilan, serta tanggal pembuatan surat kuasa.
• Perwakilan biasanya harus membawa identitas diri yang masih berlaku, seperti KTP atau Kartu Keluarga.
• Terkadang, diperlukan dokumen pendukung lainnya, seperti surat keterangan dari pihak berwenang atau bukti hubungan keluarga antara KPM dan perwakilan.
• Prosedur pengajuan pencairan dana lewat perwakilan biasanya dilakukan di kantor pos atau bank penyalur dana PKH.

Contoh Kasus Pencairan PKH Lewat Perwakilan, Apakah PKH 2025 bisa diwakilkan untuk dicairkan?

Bayangkan seorang ibu rumah tangga lanjut usia yang kesulitan mobilitasnya. Dalam situasi ini, ia bisa menunjuk anaknya sebagai perwakilan untuk mencairkan dana PKH. Anak tersebut akan membawa surat kuasa dan identitas diri untuk proses pencairan di bank atau kantor pos yang ditunjuk.

Namun, penting diingat bahwa setiap kasus akan dievaluasi secara individual. Petugas bank atau kantor pos akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan keabsahan surat kuasa sebelum memproses pencairan dana.

Pertimbangan Penting Terkait Pencairan PKH Lewat Perwakilan

Meskipun memungkinkan, pencairan PKH lewat perwakilan tetap memiliki risiko. Oleh karena itu, KPM perlu berhati-hati dalam memilih perwakilan dan memastikan keamanannya. Komunikasi yang baik antara KPM dan perwakilan sangat penting untuk menghindari masalah.

Penting untuk selalu mengecek informasi resmi dari pemerintah atau instansi terkait mengenai kebijakan pencairan PKH terkini. Jangan ragu untuk bertanya kepada petugas bank atau kantor pos jika terdapat kebingungan atau kesulitan dalam proses pencairan.

Syarat dan Ketentuan Pencairan PKH 2025

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan membantu keluarga miskin dan rentan agar mampu memenuhi kebutuhan dasar. Pencairan dana PKH 2025, seperti tahun-tahun sebelumnya, memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Memahami persyaratan ini sangat penting agar pencairan dana berjalan lancar dan tepat sasaran.

Persyaratan Penerima Manfaat PKH 2025

Penerima manfaat PKH 2025 harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan pemerintah. Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Data penerima manfaat biasanya dihimpun dan diverifikasi melalui berbagai sumber, termasuk data dari pemerintah daerah dan pendataan lapangan.

Syarat dan Ketentuan Pencairan Dana PKH 2025

Berikut ini tabel yang merangkum syarat dan ketentuan pencairan dana PKH 2025. Perlu diingat bahwa informasi ini bersifat umum dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah terbaru. Sebaiknya selalu mengacu pada informasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk informasi terkini.

Syarat	Keterangan	Dokumen Pendukung	Sanksi Jika Tidak Memenuhi Syarat
Terdaftar sebagai KPM	Nama KPM terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Pencairan dana ditolak.
Memenuhi kriteria kemiskinan	Memiliki penghasilan dan kepemilikan aset di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah.	Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan.	Pencairan dana ditolak.
Memiliki rekening aktif	Memiliki rekening bank yang aktif dan terdaftar di sistem PKH.	Buku tabungan atau bukti kepemilikan rekening.	Pencairan dana ditunda hingga rekening aktif.
Melakukan kunjungan rutin ke petugas PKH	KPM diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh petugas PKH.	Bukti kehadiran dalam kegiatan PKH.	Pemberian bantuan dapat dihentikan.
Anak usia sekolah wajib sekolah	Anak usia sekolah dalam keluarga penerima manfaat wajib mengikuti pendidikan formal.	Kartu Pelajar atau bukti lain yang menunjukkan status pendidikan anak.	Pemberian bantuan dapat dikurangi atau dihentikan.

Konsekuensi Jika Syarat Tidak Dipenuhi

Tidak memenuhi syarat dan ketentuan pencairan PKH 2025 dapat berakibat pencairan dana ditolak, ditunda, atau bahkan bantuan dihentikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan meminimalisir penyalahgunaan dana.

Contoh Kasus Penerapan Syarat dan Ketentuan

Misalnya, Ibu Ani terdaftar sebagai KPM namun tidak memiliki rekening bank aktif. Akibatnya, pencairan dana PKH-nya akan ditunda hingga Ibu Ani membuka rekening dan mendaftarkannya ke sistem PKH. Contoh lain, Bapak Budi yang anaknya tidak bersekolah padahal sudah usia sekolah, maka bantuannya dapat dikurangi atau bahkan dihentikan.

Mekanisme Pencairan PKH 2025

Pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 merupakan proses penting bagi keluarga penerima manfaat. Memahami mekanisme pencairan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, akan memastikan dana bantuan tepat sasaran dan bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga. Berikut penjelasan detail mengenai proses pencairan PKH 2025.

Langkah-langkah Resmi Pencairan Dana PKH 2025

Proses pencairan dana PKH 2025 melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti. Ketepatan dalam mengikuti prosedur ini memastikan dana bantuan diterima dengan lancar. Proses ini umumnya dilakukan melalui bank penyalur atau kantor pos yang telah ditunjuk pemerintah.

• Penerima manfaat akan menerima pemberitahuan pencairan melalui SMS atau kunjungan petugas sosial.
• Setelah menerima pemberitahuan, penerima manfaat dapat mendatangi bank atau kantor pos yang telah ditentukan.
• Penerima manfaat perlu membawa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen lain yang mungkin diminta.
• Petugas akan memverifikasi data dan identitas penerima manfaat.
• Setelah verifikasi selesai, dana PKH akan dicairkan.

Pencairan Dana PKH 2025 Melalui Bank atau Kantor Pos

Pemerintah biasanya bekerja sama dengan bank-bank Himbara dan kantor pos untuk menyalurkan dana PKH. Proses pencairan melalui kedua jalur ini memiliki kemiripan, namun mungkin terdapat perbedaan prosedur administrasi di masing-masing lembaga.

• Pencairan melalui Bank: Penerima manfaat akan menerima buku tabungan atau rekening yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat. Dana akan ditransfer langsung ke rekening tersebut. Penerima manfaat cukup membawa kartu identitas untuk melakukan penarikan tunai.
• Pencairan melalui Kantor Pos: Penerima manfaat akan menerima pemberitahuan pencairan dan datang ke kantor pos yang ditunjuk. Mereka perlu membawa dokumen identitas untuk menerima dana.

Langkah-langkah Pencairan Dana PKH 2025

1. Terima pemberitahuan pencairan melalui SMS atau kunjungan petugas.

2. Siapkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3. Kunjungi bank atau kantor pos yang telah ditentukan.

4. Tunjukkan dokumen identitas kepada petugas.

5. Tunggu proses verifikasi data.

6. Terima dana PKH.

Dapatkan seluruh yang diperlukan Anda ketahui mengenai Siapa yang bisa saya hubungi untuk menanyakan pencairan PKH 2025? di halaman ini.

Perbedaan Mekanisme Pencairan Sendiri dan Diwakilkan

Pencairan dana PKH dapat dilakukan sendiri oleh penerima manfaat atau diwakilkan kepada orang lain. Perbedaan utama terletak pada persyaratan dokumen dan proses verifikasi. Jika diwakilkan, perlu surat kuasa yang sah dan identitas perwakilan.

• Pencairan Sendiri: Penerima manfaat cukup membawa identitas diri.
• Pencairan Diwakilkan: Selain identitas diri penerima manfaat, diperlukan surat kuasa yang ditandatangani oleh penerima manfaat dan identitas perwakilan yang sah.

Ilustrasi Alur Proses Pencairan PKH 2025

Pencairan Langsung: Penerima manfaat menerima notifikasi, mempersiapkan dokumen, mendatangi bank/kantor pos, diverifikasi, dan menerima dana. Proses ini sederhana dan langsung.

Pencairan Diwakilkan: Penerima manfaat membuat surat kuasa, perwakilan mempersiapkan dokumen (surat kuasa dan identitas diri penerima dan perwakilan), mendatangi bank/kantor pos, diverifikasi, dan perwakilan menerima dana atas nama penerima manfaat. Proses ini melibatkan langkah tambahan untuk verifikasi surat kuasa dan identitas perwakilan.

Peraturan Terkait Perwakilan Pencairan PKH 2025: Apakah PKH 2025 Bisa Diwakilkan Untuk Dicairkan?

Pencairan bantuan sosial seperti PKH 2025 seringkali menimbulkan pertanyaan, terutama bagi penerima manfaat yang mungkin terhalang jarak, kondisi kesehatan, atau kesibukan. Oleh karena itu, memahami peraturan terkait perwakilan dalam pencairan dana sangat penting untuk memastikan proses berjalan lancar dan aman.

Ketentuan Pemerintah Mengenai Perwakilan Pencairan PKH 2025

Sayangnya, informasi resmi mengenai perwakilan pencairan PKH 2025 masih terbatas dan belum secara spesifik dipublikasikan. Kebijakan pemerintah terkait hal ini biasanya tertuang dalam peraturan teknis yang dikeluarkan Kementerian Sosial. Untuk informasi terkini dan akurat, sangat disarankan untuk menghubungi langsung kantor Dinas Sosial setempat atau mengunjungi website resmi Kementerian Sosial.

Aturan Penunjukan Perwakilan Pencairan Dana PKH

Meskipun belum ada aturan resmi yang secara eksplisit mengatur penunjukan perwakilan, prinsip umum adalah perwakilan harus memiliki hubungan keluarga atau memiliki surat kuasa yang sah dari penerima manfaat. Hubungan keluarga yang dimaksud bisa berupa anak, suami/istri, orang tua, atau saudara kandung. Bukti hubungan keluarga biasanya berupa Kartu Keluarga (KK).

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Pencairan Melalui Perwakilan

Dokumen yang dibutuhkan mungkin bervariasi tergantung kebijakan masing-masing daerah. Namun, secara umum, dokumen yang mungkin diperlukan meliputi:

• Kartu Keluarga (KK) penerima manfaat dan perwakilan.
• KTP penerima manfaat dan perwakilan.
• Surat kuasa dari penerima manfaat yang ditandatangani di atas materai.
• Buku rekening penerima manfaat.

Penting untuk selalu memastikan dan mengecek persyaratan dokumen yang dibutuhkan di kantor Dinas Sosial setempat sebelum melakukan pencairan melalui perwakilan.

Tidak boleh terlewatkan kesempatan untuk mengetahui lebih tentang konteks Ke mana saya harus mengadu jika PKH 2025 tidak cair?.

Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Perwakilan Pencairan PKH

Penyalahgunaan dalam proses perwakilan pencairan PKH, seperti pemalsuan dokumen atau penipuan, dapat berujung pada sanksi hukum. Sanksi tersebut dapat berupa denda, hukuman penjara, atau bahkan proses hukum pidana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kehilangan hak untuk menerima PKH juga dapat menjadi konsekuensi bagi penerima manfaat yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut.

Contoh Surat Kuasa Pencairan PKH 2025

Berikut contoh surat kuasa yang dapat digunakan. Ingatlah bahwa surat kuasa ini bersifat umum dan perlu disesuaikan dengan kondisi dan peraturan setempat. Sebaiknya berkonsultasi dengan pihak berwenang untuk memastikan keabsahan dan kesesuaiannya.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Penerima Manfaat]

Alamat : [Alamat Penerima Manfaat]

NIK : [NIK Penerima Manfaat]

Selanjutnya disebut sebagai PEMASUK

Memberikan kuasa kepada:

Nama : [Nama Perwakilan]

Alamat : [Alamat Perwakilan]

NIK : [NIK Perwakilan]

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

Untuk mewakili saya dalam hal pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025 atas nama saya sendiri.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenarnya.

[Tempat, Tanggal]

[Tanda Tangan Pemberi Kuasa]

[Nama Pemberi Kuasa, Terbaca Jelas]

[Materai]

Pertanyaan yang Sering Diajukan Mengenai Pencairan PKH 2025 Lewat Perwakilan

Pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 melalui perwakilan menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat. Kejelasan prosedur dan persyaratan sangat penting agar proses pencairan berjalan lancar dan aman. Berikut ini beberapa pertanyaan umum beserta jawabannya yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Syarat dan Ketentuan Pencairan PKH 2025 Melalui Perwakilan

Proses pencairan PKH 2025 melalui perwakilan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Penerima manfaat perlu memahami persyaratan ini agar permohonan dapat diproses dengan baik. Ketidaklengkapan dokumen dapat menyebabkan penundaan atau penolakan permohonan.

Pertanyaan	Jawaban
Persyaratan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menunjuk perwakilan dalam pencairan PKH 2025?	Biasanya dibutuhkan surat kuasa dari penerima manfaat yang sah, fotokopi KTP penerima manfaat dan perwakilan, serta Kartu Keluarga (KK). Persyaratan spesifik dapat berbeda tergantung kebijakan daerah masing-masing, sebaiknya konfirmasi ke kantor Dinas Sosial setempat.
Apakah ada batasan kerabat yang dapat menjadi perwakilan dalam pencairan PKH 2025?	Tidak ada batasan kerabat yang spesifik, namun umumnya disarankan untuk menunjuk kerabat dekat yang terpercaya seperti keluarga inti. Namun, hal ini juga bergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Sebaiknya, tanyakan langsung ke kantor Dinas Sosial setempat untuk informasi yang lebih akurat.
Bagaimana jika perwakilan yang ditunjuk tidak dapat hadir saat pencairan?	Kemungkinan besar pencairan akan ditunda. Sebaiknya, pastikan perwakilan yang ditunjuk dapat hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Komunikasi yang baik antara penerima manfaat dan perwakilan sangat penting.

Proses Pengajuan Banding Jika Permohonan Ditolak

Jika permohonan pencairan PKH 2025 melalui perwakilan ditolak, penerima manfaat berhak mengajukan banding. Proses pengajuan banding perlu dilakukan dengan teliti dan sesuai prosedur yang berlaku agar permohonan dapat dipertimbangkan kembali.

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana cara mengajukan banding jika permohonan pencairan PKH 2025 melalui perwakilan ditolak?	Biasanya, terdapat formulir pengajuan banding yang tersedia di kantor Dinas Sosial setempat. Isi formulir dengan lengkap dan lampirkan bukti-bukti pendukung. Tanyakan prosedur lengkapnya langsung kepada petugas di kantor Dinas Sosial.
Apa saja yang perlu dipersiapkan saat mengajukan banding?	Siapkan salinan permohonan awal yang ditolak, bukti identitas diri, surat kuasa, dan bukti-bukti pendukung lainnya yang dapat memperkuat alasan pengajuan banding.

Sanksi Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan dokumen dalam proses pencairan PKH 2025 merupakan tindakan yang serius dan memiliki konsekuensi hukum. Kejujuran dan integritas sangat penting dalam proses ini.

Pertanyaan	Jawaban
Apa sanksi jika terbukti memalsukan dokumen dalam proses pencairan PKH 2025 melalui perwakilan?	Sanksi dapat berupa pencabutan hak menerima PKH, proses hukum pidana sesuai peraturan yang berlaku, dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi lebih detail mengenai sanksi dapat diperoleh di kantor Dinas Sosial atau aparat penegak hukum.

Informasi Kontak dan Sumber Referensi

Mencari informasi akurat tentang pencairan PKH 2025, termasuk kemungkinan pencairan melalui perwakilan, sangat penting untuk memastikan Anda mendapatkan bantuan yang tepat. Berikut ini beberapa sumber resmi yang dapat Anda hubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memastikan keabsahan informasi yang Anda terima.

Informasi yang tepat dan terpercaya akan membantu Anda menghindari potensi penipuan atau kesalahpahaman terkait program PKH. Oleh karena itu, selalu rujuk pada sumber resmi untuk mendapatkan informasi yang valid dan terbaru.

Instansi dan Lembaga yang Berwenang

Beberapa instansi pemerintah memegang peranan penting dalam pengelolaan dan penyaluran dana PKH. Menghubungi instansi yang tepat akan memberikan Anda akses ke informasi yang akurat dan terupdate.

• Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI): Sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas program PKH, Kemensos RI merupakan sumber informasi utama dan terpercaya.
• Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota memiliki informasi spesifik terkait penyaluran PKH di wilayah masing-masing.
• Bank Penyalur Dana PKH: Bank yang ditunjuk sebagai penyalur dana PKH juga dapat memberikan informasi terkait pencairan dana.

Sumber Referensi Terpercaya

Berikut beberapa sumber referensi terpercaya yang dapat Anda gunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang PKH 2025. Selalu periksa tanggal akses untuk memastikan informasi yang Anda baca masih relevan dan terbaru.

• Website Resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia: kemensos.go.id (Contoh link, silakan ganti dengan link yang valid dan terbaru)
• Peraturan Perundang-undangan terkait PKH: (Contoh: Undang-Undang Nomor … Tahun … tentang … – silakan ganti dengan UU yang relevan dan link jika tersedia)
• Berita Resmi Pemerintah terkait PKH: (Contoh: Siaran Pers Kemensos RI – silakan ganti dengan sumber berita resmi yang relevan)

Informasi Kontak yang Relevan

Untuk kemudahan akses, berikut beberapa contoh kontak yang mungkin relevan. Pastikan untuk memeriksa kembali validitas nomor telepon dan alamat email sebelum menghubungi.

Contoh: Call Center Kemensos RI: (021) 123-4567 (Contoh nomor, silakan ganti dengan nomor yang valid dan terbaru)

Contoh: Email Kemensos RI: [email protected] (Contoh email, silakan ganti dengan email yang valid dan terbaru)