Apakah THR Maret 2025 Kena Pajak PPh 21?

victory 2 days ago Tenaga Kerja & Pekerjaan 1 Views

THR Maret 2025

Apakah THR Maret 2025 Kena Pajak Pph 21 – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang dinantikan setiap tahunnya. Menjelang THR Maret 2025, penting untuk memahami aturan perpajakan yang berlaku agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Artikel ini akan membahas aturan perpajakan THR berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia tahun 2025, serta memberikan gambaran perhitungan pajak PPh 21 yang mungkin dikenakan.

Isi

Aturan Perpajakan THR

Peraturan perpajakan THR di Indonesia mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Besaran THR yang dikenakan pajak PPh 21 ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP) karyawan. Secara umum, THR yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan dikenakan pajak. Namun, perlu diingat bahwa peraturan perpajakan dapat berubah, sehingga disarankan untuk selalu merujuk pada peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Perbandingan Besaran THR yang Dikenakan Pajak dan Tidak Dikenakan Pajak

Berikut tabel perbandingan besaran THR yang dikenakan pajak PPh 21 dan yang tidak, berdasarkan PKP (Contoh ilustrasi, angka dapat berubah sesuai peraturan terbaru):

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Besaran THR (Contoh)	Dikenakan Pajak PPh 21?
Rp 50.000.000	Rp 10.000.000	Ya
Rp 50.000.000	Rp 5.000.000	Mungkin, tergantung PTKP
Rp 20.000.000	Rp 5.000.000	Mungkin, tergantung PTKP
Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Tidak (jika seluruhnya masuk PTKP)

Catatan: Tabel di atas merupakan ilustrasi. Besaran THR yang dikenakan pajak PPh 21 bergantung pada PTKP karyawan yang bersangkutan dan peraturan perpajakan terbaru.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengenaan Pajak PPh 21 pada THR

Beberapa faktor yang memengaruhi pengenaan pajak PPh 21 pada THR meliputi:

Besaran THR yang diterima.
Penghasilan kena pajak (PKP) karyawan.
Status perkawinan dan jumlah tanggungan karyawan (berpengaruh pada PTKP).
Peraturan perpajakan yang berlaku pada saat THR diberikan.

Skenario Perhitungan Pajak PPh 21 untuk THR

Perhitungan pajak PPh 21 untuk THR didasarkan pada penghasilan bruto THR dikurangi dengan PTKP. Hasilnya kemudian dikenakan tarif pajak progresif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut contoh skenario perhitungan untuk beberapa besaran gaji (hanya ilustrasi, angka dapat berbeda sesuai peraturan terbaru):

Karyawan A: Gaji Rp 10.000.000/bulan, THR Rp 10.000.000. Pajak dihitung berdasarkan total penghasilan (gaji + THR) dalam satu tahun.
Karyawan B: Gaji Rp 5.000.000/bulan, THR Rp 5.000.000. Pajak dihitung berdasarkan total penghasilan (gaji + THR) dalam satu tahun.
Karyawan C: Gaji Rp 20.000.000/bulan, THR Rp 20.000.000. Pajak dihitung berdasarkan total penghasilan (gaji + THR) dalam satu tahun.

Perhitungan detail akan sangat bergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku di tahun 2025 dan perlu dikonsultasikan dengan ahli perpajakan atau menggunakan aplikasi perhitungan pajak online yang disediakan oleh DJP.

Contoh Kasus Perhitungan Pajak PPh 21 THR

Berikut contoh kasus perhitungan pajak PPh 21 THR untuk karyawan dengan penghasilan berbeda (hanya ilustrasi, angka dapat berbeda sesuai peraturan terbaru):

Related Posts:

Misalnya, Karyawan X menerima THR sebesar Rp 8.000.000 dan memiliki PKP sebesar Rp 60.000.000 per tahun. Setelah dikurangi PTKP, pajak yang terutang dihitung berdasarkan tarif progresif PPh 21 yang berlaku. Besaran pajak yang terutang akan berbeda jika Karyawan Y memiliki PKP yang lebih rendah.

Pertanyaan mengenai apakah THR Maret 2025 kena pajak PPh 21 memang sering muncul. Hal ini berkaitan erat dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk memahami lebih lanjut mengenai pajak yang dikenakan pada THR tersebut, ada baiknya kita melihat informasi lengkapnya di artikel ini: Apakah THR Maret 2025 Kena Pajak. Dari situ, kita bisa lebih jelas memahami apakah THR Maret 2025 memang dikenakan pajak PPh 21 dan bagaimana perhitungannya.

Dengan demikian, kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik terkait kewajiban perpajakan kita.

Perlu diingat bahwa contoh ini hanya ilustrasi. Perhitungan yang akurat membutuhkan data yang lebih lengkap dan referensi peraturan perpajakan terbaru dari DJP.

Perbedaan THR dan Gaji Berkaitan Pajak PPh 21

Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji bulanan, meskipun sama-sama merupakan pendapatan, memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Memahami perbedaan ini penting agar Anda dapat menghitung dan melaporkan pajak penghasilan dengan benar. Artikel ini akan menjelaskan perbedaan perlakuan perpajakan antara THR dan gaji bulanan, termasuk mekanisme perhitungan dan contoh kasus.

Pertanyaan mengenai apakah THR Maret 2025 kena pajak PPh 21 memang cukup sering muncul. Hal ini tentu berkaitan erat dengan besaran THR yang diterima. Nah, selain pekerja aktif, kita juga perlu mempertimbangkan apakah pensiunan juga mendapatkan THR, seperti yang dijelaskan di artikel ini: Apakah Pensiunan Dapat THR Maret 2025. Dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa lebih mudah menghitung potensi pajak PPh 21 yang akan dikenakan pada THR Maret 2025, baik untuk pekerja aktif maupun pensiunan.

Jadi, pengaturan pajak THR ini memang perlu diperhatikan secara detail.

Perbedaan Perlakuan Perpajakan THR dan Gaji Bulanan

Perbedaan utama terletak pada cara penghitungan dan pengenaan pajak PPh 21. Gaji bulanan umumnya dipotong pajak PPh 21 secara berkala setiap bulan, berdasarkan penghasilan bruto dan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah dideklarasikan. Sementara THR, meskipun merupakan pendapatan tambahan, diperlakukan sebagai penghasilan terpisah dan perhitungan pajaknya pun berbeda.

Pertanyaan mengenai apakah THR Maret 2025 kena pajak PPh 21 memang sering muncul. Hal ini penting dipahami, terutama karena besaran THR yang diterima bisa berpengaruh pada penghasilan kena pajak. Nah, perlu diingat juga bahwa status kepegawaian juga berdampak; misalnya, bagaimana jika Anda resign? Informasi lebih lanjut mengenai hal ini bisa Anda temukan di Karyawan Resign Dapat THR Maret 2025.

Kesimpulannya, aturan perpajakan THR Maret 2025 perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan penghitungan pajak yang akurat.

Mekanisme Perhitungan Pajak PPh 21 untuk THR dan Gaji

Untuk gaji bulanan, perhitungan PPh 21 dilakukan secara kumulatif sepanjang tahun, dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima selama periode tersebut. Pajak dipotong setiap bulan dan biasanya sudah dihitung oleh pemberi kerja. Berbeda dengan THR yang perhitungan pajaknya dilakukan secara terpisah. Besarnya pajak yang dikenakan pada THR dihitung berdasarkan besarnya THR itu sendiri, tanpa dihitung kumulatif dengan penghasilan gaji bulanan sebelumnya. Hal ini berarti, meskipun total penghasilan tahunan Anda termasuk THR melebihi batas PTKP, pajak THR dihitung terpisah dan tidak memperhitungkan pajak gaji yang sudah dipotong sebelumnya.

Poin-poin Penting Perbedaan Perhitungan Pajak THR dan Gaji

Frekuensi Pemotongan: Pajak gaji dipotong setiap bulan, sementara pajak THR dipotong sekaligus saat THR diberikan.
Basis Perhitungan: Pajak gaji dihitung kumulatif sepanjang tahun, sedangkan pajak THR dihitung berdasarkan besarnya THR saja.
Pengaruh PTKP: PTKP diperhitungkan baik untuk gaji maupun THR, tetapi perhitungannya terpisah.
Penghasilan Kena Pajak: Penghasilan kena pajak untuk gaji adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP, sedangkan untuk THR juga sama, tetapi perhitungannya independen dari penghasilan gaji.

Contoh Kasus Perbedaan Perlakuan Pajak THR dan Gaji

Misalkan, seorang karyawan memiliki gaji bulanan Rp 8.000.000 dan menerima THR sebesar Rp 8.000.000. Pajak PPh 21 untuk gaji bulanan sudah dipotong setiap bulan. Pajak untuk THR Rp 8.000.000 akan dihitung terpisah, berdasarkan tarif PPh 21 yang berlaku dan PTKP karyawan tersebut. Total pajak yang dibayarkan untuk THR mungkin berbeda dengan jika THR tersebut dihitung kumulatif dengan gaji bulanan.

Tabel Perbandingan Aspek Perpajakan THR dan Gaji Bulanan

Aspek	Gaji Bulanan	THR
Frekuensi Pemotongan Pajak	Bulanan	Sekaligus saat pembayaran THR
Basis Perhitungan Pajak	Kumulatif tahunan	Besar THR
Penggunaan PTKP	Diperhitungkan	Diperhitungkan (terpisah dari gaji)
Metode Perhitungan	Progressive (bertingkat)	Progressive (bertingkat)

Pengaruh PTKP dan Penghasilan Bruto terhadap Pajak THR

THR (Tunjangan Hari Raya) yang diterima karyawan setiap tahunnya, termasuk THR Maret 2025, berpotensi dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Besarnya pajak yang harus dibayarkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penghasilan bruto karyawan. Pemahaman yang tepat mengenai kedua faktor ini sangat penting agar karyawan dapat menghitung dan mempersiapkan kewajiban pajaknya dengan benar.

Pertanyaan mengenai apakah THR Maret 2025 kena pajak PPh 21 memang penting. Besaran pajak yang akan dipotong tentu bergantung pada penghasilan Anda. Nah, untuk memastikan Anda menerima THR tepat waktu dan bisa menghitung pajak yang mungkin dikenakan, ada baiknya Anda juga mengetahui batasan waktu pemberian THR, sesuai aturan yang tertera di Pemberian THR Maret 2025 Paling Lambat.

Dengan mengetahui hal ini, Anda bisa mempersiapkan diri lebih matang terkait kewajiban pajak dari THR Maret 2025 yang akan Anda terima. Jadi, jangan sampai terlewat informasi penting ini, ya!

Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap Perhitungan Pajak THR

PTKP merupakan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Semakin tinggi PTKP seseorang, semakin rendah pajak yang harus dibayarkan. PTKP sendiri ditentukan berdasarkan status perkawinan, jumlah tanggungan, dan faktor-faktor lain yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, PTKP akan mengurangi penghasilan bruto sebelum perhitungan pajak dilakukan. Semakin besar PTKP, semakin kecil jumlah penghasilan yang dikenakan pajak, sehingga pajak yang terutang pun akan berkurang.

Pengaruh Penghasilan Bruto terhadap Besaran Pajak PPh 21 yang Terutang

Penghasilan bruto adalah total penghasilan sebelum dikurangi pajak dan biaya-biaya lainnya. Besarnya penghasilan bruto akan secara langsung mempengaruhi besarnya pajak yang terutang. Semakin tinggi penghasilan bruto, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Hal ini karena semakin tinggi penghasilan, maka semakin besar pula proporsi yang dikenakan pajak sesuai dengan tarif pajak progresif yang berlaku.

Ilustrasi Perhitungan Pajak THR dengan Berbagai Besaran PTKP dan Penghasilan Bruto

Berikut ilustrasi perhitungan pajak THR dengan asumsi tarif pajak PPh 21 tertentu (tarif ini dapat berubah, dan ilustrasi ini hanya untuk tujuan penjelasan):

PTKP (Rp)	Penghasilan Bruto THR (Rp)	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Pajak PPh 21 (Rp) (Asumsi Tarif Tertentu)
54.000.000	10.000.000	4.600.000	500.000
54.000.000	20.000.000	15.400.000	2.000.000
72.000.000	10.000.000	-2.000.000 (0)	0
72.000.000	20.000.000	7.400.000	700.000

Catatan: Ilustrasi di atas menggunakan asumsi tarif pajak PPh 21 tertentu dan angka PTKP tertentu. Angka-angka ini bersifat ilustratif dan dapat berbeda dengan kondisi sebenarnya. Perhitungan yang akurat harus dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan tarif pajak yang terbaru.

Dampak Perubahan PTKP terhadap Jumlah Pajak yang Harus Dibayarkan

Perubahan PTKP akan berdampak langsung pada jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jika PTKP meningkat, maka penghasilan kena pajak akan berkurang, sehingga pajak yang terutang juga akan berkurang. Sebaliknya, jika PTKP menurun, maka penghasilan kena pajak akan meningkat, dan pajak yang terutang pun akan meningkat.

Alur Perhitungan Pajak THR dengan Mempertimbangkan PTKP dan Penghasilan Bruto

Hitung penghasilan bruto THR.
Tentukan besaran PTKP berdasarkan status perkawinan, jumlah tanggungan, dan peraturan perpajakan yang berlaku.
Kurangi penghasilan bruto dengan PTKP untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Jika hasilnya negatif, maka pajak yang terutang adalah 0.
Hitung pajak PPh 21 yang terutang berdasarkan tarif pajak progresif yang berlaku pada penghasilan kena pajak.

Kewajiban Pelaporan dan Pemotongan Pajak THR: Apakah THR Maret 2025 Kena Pajak Pph 21

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban perusahaan kepada karyawannya. Namun, pembayaran THR juga memiliki implikasi perpajakan yang perlu dipahami oleh perusahaan, khususnya terkait dengan kewajiban pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Dengan demikian, kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik terkait kewajiban perpajakan kita.

Kewajiban Pemotongan Pajak PPh 21 pada THR Karyawan

Pemberi kerja wajib memotong PPh 21 dari THR yang diberikan kepada karyawan. Besarnya potongan pajak ini bergantung pada penghasilan bruto karyawan dan tarif PPh 21 yang berlaku. Perhitungannya mempertimbangkan penghasilan karyawan selama setahun, termasuk THR, sehingga dapat terjadi pemotongan pajak yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan bulanan biasa. Hal ini bertujuan agar kewajiban pajak karyawan terpenuhi secara tepat waktu dan terhindar dari tunggakan pajak di masa mendatang.

Prosedur Pelaporan Pajak PPh 21 Terkait Pembayaran THR

Pelaporan pajak PPh 21 THR dilakukan melalui sistem e-Filing Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data yang dilaporkan meliputi jumlah THR yang diberikan kepada masing-masing karyawan, PPh 21 yang telah dipotong, dan data identitas karyawan. Laporan ini umumnya disampaikan bersamaan dengan pelaporan pajak PPh 21 bulanan perusahaan. Keterlambatan pelaporan dapat berakibat pada sanksi administrasi dari DJP.

Pertanyaan mengenai apakah THR Maret 2025 kena pajak PPh 21 memang sering muncul. Aturan perpajakannya perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan. Namun, sambil menunggu kejelasan tersebut, Anda bisa sedikit melepas penat dengan membaca Pantun THR Maret 2025 Lebaran Lucu yang mungkin bisa sedikit menghibur. Setelah bersantai, kembali fokus pada perhitungan pajak THR Anda agar persiapan keuangan Lebaran tetap optimal dan terhindar dari masalah perpajakan nantinya.

Semoga informasi mengenai pajak THR Maret 2025 segera tersedia.

Langkah-langkah Praktis Pemotongan dan Pelaporan Pajak THR

Hitung penghasilan bruto karyawan tahunan, termasuk THR.
Tentukan tarif PPh 21 yang berlaku berdasarkan penghasilan bruto tersebut.
Hitung besarnya PPh 21 yang harus dipotong dari THR karyawan.
Potong PPh 21 dari THR karyawan sebelum pembayaran THR dilakukan.
Laporkan pemotongan PPh 21 THR melalui sistem e-Filing DJP sesuai dengan jadwal pelaporan yang berlaku.
Simpan bukti potong PPh 21 sebagai arsip perusahaan.

Sanksi Atas Ketidakpatuhan Kewajiban Perpajakan THR

Kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak PPh 21 THR dapat mengakibatkan sanksi berupa denda administrasi. Besarnya denda bervariasi tergantung pada jumlah pajak yang tidak dipotong atau dilaporkan dan lamanya keterlambatan. Selain denda, perusahaan juga dapat menghadapi pemeriksaan pajak lebih lanjut dan potensi sanksi pidana jika terbukti melakukan pelanggaran perpajakan secara sengaja.

Daftar Pertanyaan Umum Seputar Kewajiban Pelaporan dan Pemotongan Pajak THR

Berapa besar tarif PPh 21 yang diterapkan pada THR?
Bagaimana cara menghitung PPh 21 yang harus dipotong dari THR?
Kapan batas waktu pelaporan pajak PPh 21 THR?
Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk pelaporan pajak PPh 21 THR?
Bagaimana jika perusahaan mengalami kesalahan dalam pelaporan pajak PPh 21 THR?
Apa saja sanksi yang dapat dikenakan jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan THR?

FAQ: Pertanyaan Umum Seputar Pajak THR Maret 2025

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang dinantikan setiap tahunnya. Namun, penting untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahpahaman dan permasalahan di kemudian hari. Berikut penjelasan singkat mengenai beberapa pertanyaan umum seputar pajak PPh 21 pada THR Maret 2025.

Penjelasan THR dan Kaitannya dengan PPh 21

THR merupakan pembayaran tambahan yang diberikan kepada pekerja, biasanya menjelang hari raya keagamaan. THR yang diterima pekerja akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Besarnya pajak yang dikenakan bergantung pada penghasilan bruto THR dan tarif pajak yang berlaku.

Perhitungan Pajak PPh 21 dari THR

Perhitungan PPh 21 THR dilakukan dengan cara menghitung penghasilan bruto THR terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Hasilnya kemudian dikalikan dengan tarif pajak PPh 21 yang berlaku sesuai dengan aturan terbaru. Sebagai contoh, jika THR yang diterima sebesar Rp 10.000.000 dan PTKP sebesar Rp 54.000.000 per tahun (untuk status kawin dengan 3 tanggungan, misalnya), maka penghasilan kena pajak adalah Rp 0 (karena belum melewati batas PTKP). Namun, jika THR lebih dari batas PTKP, maka akan dikenakan pajak sesuai tarif yang berlaku. Perhitungan yang akurat sebaiknya dilakukan dengan menggunakan aplikasi perhitungan pajak atau berkonsultasi dengan konsultan pajak.

Batas Minimum dan Maksimum THR yang Dikenakan Pajak

Tidak ada batas minimum THR yang dikenakan pajak. THR yang diterima, berapapun jumlahnya, akan dihitung sebagai bagian dari penghasilan kena pajak. Namun, jika total penghasilan (gaji pokok + THR) masih di bawah PTKP, maka tidak akan dikenakan pajak. Sedangkan untuk batas maksimum, tidak ada batasan khusus. Pajak akan dihitung berdasarkan total penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP.

Perhitungan Pajak THR dari Lebih Satu Tempat Kerja

Jika menerima THR dari lebih dari satu tempat kerja, maka total penghasilan THR dari semua tempat kerja tersebut akan digabungkan dan dihitung sebagai satu kesatuan penghasilan kena pajak. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mempertimbangkan total penghasilan dari semua sumber, termasuk gaji pokok dan THR dari semua pekerjaan.

Langkah yang Harus Dilakukan Jika Terdapat Kesalahan Perhitungan Pajak THR

Jika terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak THR, segera hubungi bagian kepegawaian atau bagian pajak di tempat kerja Anda untuk melakukan klarifikasi dan koreksi. Anda juga dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dokumentasikan semua bukti pembayaran dan perhitungan pajak untuk mempermudah proses klarifikasi.

Referensi dan Sumber Informasi

Pemahaman yang komprehensif mengenai perpajakan THR Maret 2025 membutuhkan rujukan pada peraturan perundang-undangan dan sumber informasi terpercaya. Informasi ini krusial untuk memastikan kepatuhan dan menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak.

Berikut ini beberapa sumber informasi yang relevan dan dapat digunakan sebagai referensi terkait perpajakan THR, termasuk regulasi, situs web resmi, dan kontak yang dapat dihubungi.

Sumber Hukum dan Regulasi, Apakah THR Maret 2025 Kena Pajak Pph 21

Regulasi perpajakan THR diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penting untuk merujuk pada peraturan yang berlaku pada saat THR diberikan. Peraturan tersebut biasanya mencakup ketentuan mengenai penghasilan kena pajak, tarif pajak, dan prosedur pelaporan pajak.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pajak penghasilan.
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjelaskan implementasi peraturan perpajakan.

Situs Web Resmi Pemerintah

Situs web resmi pemerintah menyediakan akses mudah ke informasi terbaru dan akurat mengenai perpajakan. Berikut beberapa situs yang direkomendasikan:

Website Direktorat Jenderal Pajak (DJP): [Tambahkan alamat website DJP]
Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia: [Tambahkan alamat website Kemenkeu]

Referensi Buku dan Jurnal Ilmiah

Beberapa buku dan jurnal ilmiah membahas secara detail tentang perpajakan di Indonesia, termasuk aspek-aspek terkait THR. Konsultasi dengan literatur ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

Buku teks perpajakan yang diterbitkan oleh penerbit terkemuka.
Jurnal ilmiah yang membahas topik perpajakan dan kebijakan fiskal di Indonesia.

Kontak Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut dan konsultasi terkait perpajakan THR, Anda dapat menghubungi beberapa pihak berikut:

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
Konsultan pajak profesional.
Call center DJP.

Pasal dan Ayat dalam Peraturan Perundang-undangan

Berikut contoh kutipan dari peraturan perundang-undangan yang relevan (pasal dan ayatnya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat itu):

“Contoh kutipan pasal dan ayat dari UU PPh atau PMK terkait dengan perhitungan pajak penghasilan atas THR. Isi kutipan harus relevan dan akurat.”