Surat Pemberhentian Perangkat Desa: Sebuah Pandangan yang Lebih Cerah (dan Mungkin Sedikit Lucu)
Contoh Surat Pemberhentian Perangkat Desa – Perangkat desa, mereka adalah pahlawan tanpa jubah (atau mungkin dengan baju batik yang keren!), yang berjuang keras demi kemajuan desanya. Mereka adalah tangan dan kaki pemerintah desa, memastikan roda pemerintahan berputar dengan lancar. Namun, terkadang, perjalanan seorang perangkat desa bisa berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Pemberhentian perangkat desa, meskipun terdengar agak dramatis, adalah bagian dari dinamika pemerintahan desa yang perlu dipahami.
Membutuhkan contoh surat pemberhentian perangkat desa yang tepat? Sama halnya dengan menyiapkan dokumen penting, memilih foto rumah yang sesuai untuk Ukt juga krusial. Perhatikan detailnya, seperti yang ada di Contoh Foto Rumah Untuk Ukt , agar pengajuan Anda lancar. Kembali ke surat pemberhentian, pastikan isi dan formatnya sesuai aturan agar proses administrasi berjalan efektif dan terhindar dari masalah hukum dikemudian hari.
Ketelitian dalam penyusunan dokumen, baik surat maupun foto, sangat penting untuk keberhasilan proses administrasi Anda.
Artikel ini akan membahas seluk-beluk surat pemberhentian perangkat desa, dengan pendekatan yang informatif dan (semoga) menghibur. Kita akan mengupas berbagai aspek, dari dasar hukum hingga konsekuensi yang mungkin timbul. Jadi, siapkan popcorn Anda, karena kita akan memulai perjalanan yang menarik!
Membutuhkan contoh surat pemberhentian perangkat desa yang resmi dan tepat? Perlu diperhatikan detailnya agar terhindar dari masalah hukum. Berbeda halnya dengan Contoh SK Pembagian Tugas Mengajar , yang lebih fokus pada pengaturan beban kerja dan penugasan. Surat pemberhentian perangkat desa memiliki konsekuensi yang lebih serius, sehingga membutuhkan ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan pembuatan SK pembagian tugas mengajar.
Keduanya penting dalam konteks administrasi, namun memiliki tujuan dan tingkat kerumitan yang berbeda.
Definisi Perangkat Desa dan Perannya
Perangkat desa adalah individu yang diangkat untuk membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Bayangkan mereka sebagai tim inti yang bekerja keras di balik layar, memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Peran mereka beragam, mulai dari mengelola administrasi, keuangan, hingga pembangunan desa. Mereka adalah tulang punggung pemerintahan desa, tanpa mereka, desa mungkin akan terasa… sedikit limbung.
Dasar Hukum Pemberhentian Perangkat Desa
Pemberhentian perangkat desa bukanlah tindakan sembarangan. Ada aturan mainnya, lho! Dasar hukumnya tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan daerah setempat. Intinya, pemberhentian harus dilakukan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai ada yang merasa “di-PHK” secara tiba-tiba dan tidak adil, ya!
Contoh Kasus Pemberhentian Perangkat Desa
Sebagai ilustrasi, pernah ada kasus di Desa Makmur Jaya, di mana seorang perangkat desa diberhentikan karena terbukti melakukan korupsi dana desa. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas. Kasus lain mungkin melibatkan pelanggaran kode etik atau ketidakmampuan dalam menjalankan tugas. Setiap kasus memiliki konteksnya masing-masing, dan perlu diteliti secara cermat.
Alasan Umum Pemberhentian Perangkat Desa
- Pelanggaran kode etik: Misalnya, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terkenal itu.
- Ketidakmampuan menjalankan tugas: Sulit sekali ya, kalau perangkat desa tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bayangkan kalau bendahara desa tiba-tiba lupa cara berhitung!
- Putusan pengadilan: Jika perangkat desa terlibat kasus hukum dan terbukti bersalah, pemberhentian menjadi konsekuensi yang wajar.
- Pengunduran diri: Terkadang, perangkat desa juga memilih untuk mengundurkan diri karena alasan pribadi atau profesional.
Konsekuensi Hukum Pemberhentian Perangkat Desa
Pemberhentian perangkat desa memiliki konsekuensi hukum tertentu, tergantung pada alasan pemberhentian dan prosedur yang dilakukan. Bisa jadi ada sanksi administratif, bahkan pidana, jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi perangkat desa untuk selalu berhati-hati dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai berakhir dengan “penjara” bukan “penghargaan”, ya!
Format Surat Pemberhentian Perangkat Desa
Pemberhentian perangkat desa, meskipun terdengar sedikit dramatis seperti adegan film laga (bayangkan perangkat desa dipecat dengan slow motion!), merupakan proses administratif yang perlu dilakukan dengan tepat dan sesuai aturan. Surat pemberhentian bukan hanya sekadar kertas, tetapi merupakan bukti formal yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami format dan isi surat yang benar agar tidak terjadi masalah dikemudian hari. Mari kita bahas lebih lanjut!
Membutuhkan contoh surat pemberhentian perangkat desa yang tepat? Perencanaan yang matang sangat penting, sama halnya dengan membuat Contoh Rencana Kerja Tahunan yang efektif untuk menghindari masalah di kemudian hari. Ketepatan dalam penyusunan surat pemberhentian ini sebanding dengan detail dan realisme dalam rencana kerja tahunan yang baik. Baik surat pemberhentian maupun rencana kerja, keduanya membutuhkan ketelitian dan pertimbangan yang matang agar terhindar dari potensi sengketa atau kendala operasional.
Oleh karena itu, pastikan kedua dokumen tersebut disusun dengan akurat dan profesional.
Format Surat Pemberhentian Perangkat Desa yang Lengkap
Sebuah surat pemberhentian perangkat desa yang baik layaknya resep masakan bintang lima: harus lengkap dan mengikuti prosedur. Berikut beberapa elemen penting yang harus ada:
- Nomor Surat: Jangan sampai lupa, ini identitas surat Anda! Bayangkan seperti KTP surat, penting banget!
- Tanggal Surat: Tunjukkan kapan surat ini dibuat. Tanggal penting, jangan sampai salah!
- Kepada Yth. (Yang Terhormat): Tulis nama lengkap perangkat desa yang dipecat, lengkap dengan jabatannya. Jangan sampai salah alamat, ya!
- Perihal: Tulis dengan jelas “Pemberhentian Perangkat Desa”. Singkat, padat, dan jelas!
- Alasan Pemberhentian: Jelaskan secara rinci dan berdasarkan bukti yang kuat. Ini bagian terpenting, jangan sampai asal-asalan!
- Tanda Tangan dan Stempel Pejabat Berwenang: Ini tanda bukti otentikasi, seperti cap jempol sang kepala desa (eh, maksudnya tanda tangan dan stempel resmi).
Perbandingan Format Surat Pemberhentian Antar Daerah
Meskipun ada pedoman umum, format surat pemberhentian perangkat desa bisa sedikit berbeda antar daerah. Ini seperti resep masakan rendang, ada banyak versi, tapi tetap enak (semoga!). Berikut perbandingan sederhana (data fiktif untuk ilustrasi):
| Daerah | Isi Surat Penting | Perbedaan Signifikan |
|---|---|---|
| Kabupaten Sejahtera | Mencantumkan detail pelanggaran, lampiran bukti, dan tata cara banding. | Lebih detail dan formal. |
| Kota Bahagia | Lebih ringkas, fokus pada poin utama pemberhentian. | Lebih singkat dan langsung pada intinya. |
| Desa Makmur | Mencantumkan tembusan ke pihak-pihak terkait (camil, BPD). | Menambahkan tembusan untuk transparansi. |
Contoh Surat Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin
Berikut contoh surat pemberhentian dengan alasan pelanggaran disiplin. Ingat, ini contoh, sesuaikan dengan kasus nyata.
Kepada Yth. Bapak/Ibu [Nama Perangkat Desa],
Dengan ini kami memberitahukan bahwa Bapak/Ibu diberhentikan dari jabatan sebagai [Jabatan] di Desa [Nama Desa] karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa [Sebutkan Pelanggaran Disiplin secara detail dan spesifik, serta lampirkan bukti-bukti pendukung]. Keputusan ini berdasarkan hasil investigasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Contoh Surat Pemberhentian karena Tidak Mampu Menjalankan Tugas
Berikut contoh surat pemberhentian karena ketidakmampuan menjalankan tugas. Ingat, ini contoh, sesuaikan dengan kasus nyata.
Membutuhkan contoh surat pemberhentian perangkat desa yang resmi dan akurat? Sama pentingnya dengan dokumen resmi tersebut, perencanaan acara desa juga perlu diperhatikan, misalnya dalam pembuatan banner. Lihat saja contoh desain yang menarik dan informatif di Contoh Banner Jalan Sehat untuk inspirasi visual yang efektif. Kembali ke surat pemberhentian, pastikan format dan isinya sesuai aturan yang berlaku agar proses administrasi berjalan lancar dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.
Kepada Yth. Bapak/Ibu [Nama Perangkat Desa],
Dengan berat hati, kami memberitahukan bahwa Bapak/Ibu diberhentikan dari jabatan sebagai [Jabatan] di Desa [Nama Desa] dikarenakan kondisi kesehatan/kemampuan yang tidak memungkinkan Bapak/Ibu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai perangkat desa secara optimal. Keputusan ini telah dipertimbangkan dengan seksama dan memperhatikan kondisi Bapak/Ibu.
Prosedur Pemberhentian Perangkat Desa
Pemberhentian perangkat desa, meskipun terdengar sedikit dramatis seperti adegan film laga, sebenarnya adalah proses yang diatur dengan aturan dan prosedur yang cukup ketat. Bayangkan seperti ini: bukan sekadar “pecat” begitu saja, tetapi lebih seperti sebuah proses pembersihan yang terstruktur, agar roda pemerintahan desa tetap berjalan lancar. Proses ini melibatkan beberapa pihak dan tahapan yang perlu dipahami dengan jelas, agar tidak ada yang merasa tersinggung atau merasa diperlakukan tidak adil. Berikut uraian lengkapnya.
Membutuhkan contoh surat pemberhentian perangkat desa yang resmi dan tepat? Sama halnya dengan pentingnya dokumen tersebut, proses hukum perceraian juga memerlukan dokumen yang akurat, seperti contoh gugatan cerai istri yang bisa Anda temukan di Contoh Gugatan Cerai Istri. Keakuratan dokumen, baik surat pemberhentian maupun gugatan cerai, sangat krusial untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.
Jadi, pastikan Anda menggunakan contoh yang tepat dan sesuai aturan yang berlaku, seperti halnya memilih contoh surat pemberhentian perangkat desa yang sesuai dengan regulasi desa Anda.
Alur Diagram Pemberhentian Perangkat Desa
Proses pemberhentian perangkat desa dapat divisualisasikan melalui alur diagram berikut. Bayangkan sebuah peta jalan yang mengarahkan kita dari titik awal (pengajuan pemberhentian) hingga titik akhir (penetapan keputusan). Setiap tahap memiliki perannya masing-masing, dan ketepatan dalam menjalankan setiap tahapan sangat penting untuk menjaga keadilan dan transparansi proses.
[Diagram alur (Flowchart) digambarkan secara tekstual di sini karena keterbatasan format. Diagram dimulai dengan kotak “Pengajuan Pemberhentian” yang terhubung ke “Verifikasi Persyaratan” yang kemudian terhubung ke “Pemeriksaan oleh BPD”. Dari “Pemeriksaan oleh BPD”, ada dua cabang: “Rekomendasi Pemberhentian” yang terhubung ke “Sidang BPD” dan kemudian “Keputusan Kepala Desa”, serta “Rekomendasi Tidak Diberhentikan” yang mengakhiri proses. Proses ini melibatkan dokumen pendukung dan kesempatan klarifikasi bagi perangkat desa yang bersangkutan. Proses sidang BPD melibatkan pembahasan yang objektif dan berdasarkan bukti yang ada.]
Membutuhkan contoh surat pemberhentian perangkat desa yang resmi dan tepat? Perlu diperhatikan detailnya agar terhindar dari masalah hukum. Namun, sebelum menerbitkan surat tersebut, pastikan Anda telah melakukan briefing yang jelas kepada tim terkait. Untuk itu, simak contoh teks briefing kerja yang efektif di Contoh Teks Briefing Kerja agar proses pemberhentian berjalan lancar dan terhindar dari kesalahpahaman.
Dengan demikian, proses pembuatan dan penerbitan Contoh Surat Pemberhentian Perangkat Desa akan lebih terstruktur dan profesional.
Tahapan Proses Pemberhentian Perangkat Desa
Proses pemberhentian perangkat desa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dengan teliti dan cermat, seperti menyelesaikan sebuah teka-teki rumit yang membutuhkan ketelitian. Setiap tahapan memiliki peran dan tujuan tersendiri dalam memastikan proses berjalan dengan adil dan transparan.
- Pengajuan pemberhentian perangkat desa (bisa dari masyarakat, BPD, atau Kepala Desa).
- Verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan oleh Kepala Desa.
- Pemeriksaan dan kajian oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Sidang BPD untuk membahas dan memutuskan rekomendasi.
- Keputusan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi BPD.
- Pengumuman keputusan pemberhentian perangkat desa.
Peran BPD dan Kepala Desa
BPD dan Kepala Desa bagaikan dua sisi mata uang yang sama-sama penting dalam proses pemberhentian perangkat desa. Mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat dan harus bekerja sama dengan baik agar proses berjalan dengan lancar.
Contoh Surat Pemberhentian Perangkat Desa memiliki format formal yang tegas, berbeda dengan Contoh Surat Pemberitahuan Pembayaran Sekolah yang cenderung lebih informatif dan lugas. Surat pemberhentian perangkat desa menekankan pada aspek legalitas dan proses administratif, sementara surat pembayaran sekolah fokus pada informasi biaya dan tenggat waktu pembayaran. Kedua surat tersebut penting, namun tujuan dan gaya penyampaiannya sangat berbeda, sehingga penting untuk memahami konteks masing-masing sebelum menyusunnya.
Contoh Surat Pemberhentian Perangkat Desa harus disusun dengan hati-hati agar terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari.
- BPD: Bertindak sebagai penasehat dan pengawas, melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa.
- Kepala Desa: Memiliki wewenang untuk mengambil keputusan akhir berdasarkan rekomendasi BPD dan peraturan yang berlaku.
Contoh Skenario Kasus dan Langkah-Langkah
Bayangkan sebuah skenario: Seorang perangkat desa diduga melakukan korupsi dana desa. Proses pemberhentiannya akan dimulai dengan laporan dari masyarakat atau temuan audit. BPD akan menyelidiki, melakukan sidang, dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa. Kepala Desa kemudian akan mengeluarkan keputusan berdasarkan rekomendasi tersebut, dengan memperhatikan bukti dan peraturan yang berlaku. Proses ini menekankan pentingnya bukti yang kuat dan asas keadilan bagi semua pihak.
Daftar Dokumen Pendukung, Contoh Surat Pemberhentian Perangkat Desa
Proses pemberhentian perangkat desa membutuhkan beberapa dokumen pendukung untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai aturan dan transparan. Dokumen-dokumen ini layaknya sebuah puzzle yang harus lengkap agar gambar menjadi jelas.
| No | Dokumen |
|---|---|
| 1 | Surat Pengajuan Pemberhentian |
| 2 | Bukti Pelanggaran |
| 3 | Berita Acara Sidang BPD |
| 4 | Keputusan Kepala Desa |
| 5 | Surat Pemberhentian |
Pertimbangan Hukum dan Etika Pemberhentian Perangkat Desa
Pemberhentian perangkat desa, walau terdengar seperti adegan dramatis di sinetron, sebenarnya diatur oleh hukum dan etika yang cukup ketat. Bayangkan, seperti memecat karyawan, tapi ini lebih rumit karena menyangkut urusan desa, warga, dan bahkan mungkin… gosip di warung kopi. Proses ini haruslah adil, transparan, dan tentunya, sesuai aturan agar tidak berujung pada “drama” hukum yang panjang dan melelahkan.
Aspek Hukum Pemberhentian Perangkat Desa
Secara hukum, pemberhentian perangkat desa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan daerah setempat. Ada beberapa alasan yang sah untuk pemberhentian, misalnya karena pelanggaran kode etik, korupsi, atau ketidakmampuan menjalankan tugas. Namun, prosesnya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk memberikan kesempatan kepada perangkat desa yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan. Ingat, hukum itu seperti pisau bermata dua; jika tidak digunakan dengan benar, bisa melukai siapa saja.
- Peraturan yang mengatur pemberhentian harus dipatuhi secara ketat.
- Hak-hak perangkat desa yang diberhentikan, seperti hak atas pesangon atau tunjangan hari tua, harus dipenuhi sesuai aturan.
- Proses pemberhentian harus didokumentasikan dengan baik dan transparan.
Prinsip Keadilan dan Etika dalam Pemberhentian Perangkat Desa
Selain aspek hukum, prinsip keadilan dan etika juga memegang peranan penting. Bayangkan, jika proses pemberhentian dilakukan secara sembarangan, akan menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan potensi konflik di masyarakat. Prosesnya harus adil, tidak diskriminatif, dan mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat. Jangan sampai keputusan pemberhentian tersebut malah menjadi “bom waktu” yang memicu gejolak di desa.
- Keputusan pemberhentian harus berdasarkan bukti yang kuat dan objektif.
- Perangkat desa yang diberhentikan harus diberi kesempatan untuk membela diri.
- Proses pemberhentian harus dilakukan secara terbuka dan transparan.
Potensi Sengketa Hukum dan Penyelesaiannya
Pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur dapat memicu sengketa hukum. Bayangkan, seperti adegan di pengadilan, dengan berbagai saksi dan bukti yang dipertunjukkan. Sengketa ini dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, arbitrase, atau bahkan pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan proses pemberhentian dilakukan secara benar dan sesuai aturan agar terhindar dari permasalahan hukum yang berlarut-larut.
- Mediasi dapat menjadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
- Arbitrase dapat dipilih jika kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang independen.
- Pengadilan sebagai jalur terakhir jika mediasi dan arbitrase gagal.
Contoh Kasus Sengketa Hukum dan Penyelesaiannya
Misalnya, kasus Pak RT yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan tanpa melalui prosedur yang benar. Beliau kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan dan setelah proses persidangan yang panjang, pengadilan memutuskan untuk mengembalikan jabatan Pak RT karena terbukti ada pelanggaran prosedur. Kasus ini menjadi contoh penting betapa pentingnya mengikuti aturan dan prosedur dalam proses pemberhentian perangkat desa.
Rekomendasi untuk Pemberhentian Perangkat Desa yang Adil dan Transparan
Agar proses pemberhentian perangkat desa berjalan lancar dan terhindar dari sengketa, diperlukan pedoman yang jelas dan transparan. Semua tahapan harus terdokumentasi dengan baik, dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu, proses ini akan lebih adil dan terhindar dari berbagai potensi masalah.
- Membuat pedoman yang jelas dan rinci tentang prosedur pemberhentian perangkat desa.
- Membentuk tim yang independen dan netral untuk menangani proses pemberhentian.
- Memberikan pelatihan kepada perangkat desa tentang kode etik dan peraturan yang berlaku.
Pertanyaan Umum Seputar Pemberhentian Perangkat Desa: Contoh Surat Pemberhentian Perangkat Desa
Ah, pemberhentian perangkat desa. Kedengarannya serius, ya? Tapi jangan khawatir, kita akan membahasnya dengan santai—tetapi tetap resmi, tentu saja! Berikut ini beberapa pertanyaan umum yang sering muncul, beserta jawabannya yang semoga bisa mencerahkan.
Alasan Sah Pemberhentian Perangkat Desa
Ada beberapa alasan yang sah untuk memberhentikan perangkat desa. Bayangkan seperti ini: pemberhentian perangkat desa itu seperti membersihkan kebun agar buahnya lebat dan manis. Tentu saja, harus ada alasan yang kuat, bukan sekadar karena kita lagi bete. Beberapa alasan sah umumnya meliputi pelanggaran kode etik, penyalahgunaan wewenang, korupsi (aw, jangan!), atau ketidakmampuan menjalankan tugas. Semua ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, jadi semuanya harus sesuai aturan, tidak asal comot!
Prosedur Pengajuan Banding Keputusan Pemberhentian
Nah, kalau perangkat desa merasa keputusan pemberhentiannya kurang sreg di hati, ada kok jalur bandingnya! Jangan sampai terjadi kesalahpahaman yang berujung pada drama kolosal ala sinetron. Prosedur banding biasanya tercantum dalam peraturan daerah setempat. Biasanya, perangkat desa bisa mengajukan banding ke instansi yang berwenang, misalnya Inspektorat atau bahkan ke pengadilan. Yang penting, ikuti prosedur yang ada agar prosesnya berjalan lancar dan tidak ribet.
Hal yang Harus Dilakukan Perangkat Desa yang Telah Diberhentikan
Setelah resmi diberhentikan, perangkat desa perlu melakukan beberapa hal penting. Bukan cuma duduk termenung di rumah sambil makan keripik, ya! Mereka perlu menyerahkan seluruh aset desa yang menjadi tanggung jawabnya. Ini termasuk dokumen-dokumen penting, peralatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya sebagai perangkat desa. Proses ini harus dilakukan secara resmi dan terdokumentasi dengan baik. Bayangkan seperti mengembalikan buku perpustakaan, tapi lebih serius dan formal.
Batasan Waktu Proses Pemberhentian Perangkat Desa
Proses pemberhentian perangkat desa memiliki batasan waktu, meski durasinya bisa bervariasi tergantung peraturan daerah masing-masing. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Proses yang terlalu lama bisa membuat situasi menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar prosesnya berjalan sesuai jadwal dan tidak berlarut-larut. Seperti memasak mie instan, harus tepat waktu agar tidak gosong atau lembek!
Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Pemberhentian
Surat pemberhentian perangkat desa harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Bukan sembarang orang, ya! Biasanya, surat ini ditandatangani oleh kepala desa atau pejabat yang ditunjuk oleh peraturan daerah setempat. Tanda tangan ini merupakan bukti sah bahwa perangkat desa tersebut telah resmi diberhentikan dari jabatannya. Jadi, pastikan tanda tangannya asli dan bukan hasil editan photoshop, ya!
