Gambaran Umum Data TKI di Malaysia 2025
Data TKI Di Malaysia 2025 – Memprediksi data TKI di Malaysia pada tahun 2025 membutuhkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah Indonesia dan Malaysia, kondisi ekonomi global, serta perkembangan sektor-sektor industri di Malaysia. Proyeksi ini didasarkan pada tren terkini dan asumsi-asumsi tertentu yang mungkin berubah seiring waktu. Oleh karena itu, data yang disajikan berikut ini merupakan gambaran umum dan perlu diinterpretasikan dengan hati-hati.
Jumlah dan Tren TKI di Malaysia 2025
Berdasarkan tren migrasi dan perkembangan ekonomi di kedua negara, diperkirakan jumlah TKI di Malaysia pada tahun 2025 akan berada di kisaran 1,2 juta hingga 1,5 juta orang. Angka ini menunjukkan potensi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun laju peningkatannya mungkin lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya mengingat upaya pemerintah Malaysia dalam mengutamakan tenaga kerja lokal dan regulasi ketenagakerjaan yang lebih ketat. Perlu diingat bahwa angka ini merupakan proyeksi dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor tak terduga.
Proyeksi data TKI di Malaysia tahun 2025 tentu menarik untuk dikaji, mengingat dinamika ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan kedua negara. Perbandingan kondisi tersebut bisa kita lihat dengan mencermati situasi serupa di negara tetangga. Menarik untuk melihat gambaran upah TKI di negara lain, misalnya, informasi mengenai Upah TKI Di Singapura 2025 bisa memberikan perspektif yang berguna.
Dengan membandingkan data tersebut, kita bisa menganalisis tren upah dan kondisi kerja TKI di kawasan Asia Tenggara dan kembali memprediksi dengan lebih akurat potensi perkembangan data TKI di Malaysia 2025.
Sektor Pekerjaan TKI di Malaysia 2025
Sektor pertanian, perkebunan (seperti kelapa sawit), dan manufaktur diperkirakan masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja TKI terbesar di Malaysia pada tahun 2025. Namun, peningkatan otomatisasi di beberapa sektor manufaktur dapat sedikit mengurangi jumlah TKI yang dibutuhkan di bidang tersebut. Sementara itu, permintaan TKI di sektor jasa, seperti rumah tangga dan perawatan kesehatan, kemungkinan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia dan kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang ini.
Profil TKI di Malaysia 2025
Profil TKI di Malaysia tahun 2025 diperkirakan didominasi oleh pekerja berusia 25-45 tahun, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang, meskipun kemungkinan masih lebih banyak laki-laki di sektor konstruksi dan perkebunan, sedangkan perempuan lebih banyak di sektor domestik. Asal daerah TKI kemungkinan masih akan terkonsentrasi di Jawa, namun migrasi dari daerah lain di Indonesia juga diperkirakan meningkat, terutama dari daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi.
Data TKI di Malaysia 2025 diperkirakan akan mengalami fluktuasi, dipengaruhi berbagai faktor ekonomi dan politik. Memahami data ini penting, terlebih jika kita memperhatikan perbedaan mendasar antara TKI dan PMI. Untuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan tersebut, silahkan kunjungi Perbedaan TKI Dan PMI 2025 untuk wawasan lebih lanjut. Dengan memahami perbedaan ini, analisis terhadap Data TKI di Malaysia 2025 akan menjadi lebih akurat dan terarah, membantu kita dalam merumuskan kebijakan yang tepat.
Perbandingan Jumlah TKI di Malaysia (2020, 2022, 2025)
| Tahun | Jumlah TKI (Estimasi) |
|---|---|
| 2020 | 1.000.000 (Contoh Data) |
| 2022 | 1.150.000 (Contoh Data) |
| 2025 | 1.300.000 – 1.500.000 (Proyeksi) |
Catatan: Data pada tabel di atas merupakan data contoh dan bukan data riil. Data riil membutuhkan riset lebih lanjut.
Proyeksi Data TKI di Malaysia tahun 2025 tentu membutuhkan data akurat dan terintegrasi. Informasi mengenai distribusi geografis para TKI sangat penting, dan hal ini mungkin terkait dengan kebutuhan mencari tahu kode pos tempat tinggal mereka. Untuk itu, memahami sistem penamaan kode pos, seperti yang dijelaskan di situs Kode Pos TKI 3 2025 , bisa membantu dalam pengolahan Data TKI di Malaysia 2025 yang lebih efisien dan terarah.
Dengan data kode pos yang tepat, analisis dan perencanaan terkait kesejahteraan TKI pun akan menjadi lebih mudah dan tertarget.
Tantangan dan Peluang TKI di Malaysia 2025
Tantangan yang dihadapi TKI di Malaysia meliputi perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta adaptasi terhadap budaya dan lingkungan kerja yang berbeda. Di sisi lain, peluang bagi TKI meliputi peningkatan pendapatan dan keterampilan, kemungkinan untuk berinvestasi di Indonesia, serta akses ke pasar kerja yang lebih luas. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu bekerja sama untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan TKI, serta memfasilitasi akses mereka terhadap peluang yang ada.
Data TKI di Malaysia 2025 diperkirakan akan mengalami fluktuasi, dipengaruhi berbagai faktor ekonomi dan politik. Sebagai alternatif, bagi para pencari kerja, ada pilihan lain yang perlu dipertimbangkan, seperti peluang kerja di Singapura. Informasi mengenai Lowongan Kerja Singapura TKI Pria 2025 bisa menjadi referensi yang bermanfaat. Dengan demikian, perencanaan karir TKI perlu mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk menganalisis data TKI di Malaysia 2025 secara komprehensif untuk mengambil keputusan yang tepat.
Aspek Hukum dan Perlindungan TKI di Malaysia 2025
Perlindungan hukum dan regulasi yang memadai bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia menjadi krusial untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak mereka terpenuhi. Proyeksi tahun 2025 menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap kerangka hukum yang berlaku, perlindungan yang diberikan, potensi masalah, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Berikut ini uraian lebih lanjut mengenai aspek hukum dan perlindungan TKI di Malaysia pada tahun 2025.
Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Malaysia Terkait TKI
Pemerintah Malaysia diperkirakan akan terus memperbarui regulasi terkait TKI di tahun 2025, berfokus pada peningkatan transparansi dan perlindungan pekerja migran. Hal ini mungkin termasuk revisi terhadap sistem perekrutan, peningkatan pengawasan terhadap agen penyalur, dan penegasan akan komitmen terhadap perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Diharapkan akan ada peningkatan pemantauan terhadap pemenuhan hak-hak TKI, termasuk upah minimum, jam kerja, dan kondisi kerja yang layak. Kemungkinan besar akan ada peningkatan sanksi bagi pemberi kerja yang melanggar regulasi.
Perlindungan Hukum bagi TKI di Malaysia
Perlindungan hukum bagi TKI di Malaysia tahun 2025 diharapkan mencakup hak-hak dasar seperti hak atas upah layak, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, dan kebebasan berkumpul. Implementasi yang efektif dari hukum ketenagakerjaan Malaysia akan menjadi kunci keberhasilan perlindungan ini. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum dan lembaga-lembaga yang dapat memberikan perlindungan dan advokasi bagi TKI akan sangat penting.
Potensi Masalah Hukum yang Dihadapi TKI dan Solusi yang Ditawarkan
Meskipun terdapat perlindungan hukum, potensi masalah hukum yang mungkin dihadapi TKI di Malaysia tahun 2025 tetap ada. Beberapa di antaranya termasuk eksploitasi tenaga kerja, penipuan perekrutan, pelecehan, dan kesulitan mengakses mekanisme penyelesaian sengketa. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan pengawasan pemerintah, peningkatan akses TKI terhadap informasi hukum, penguatan peran lembaga perlindungan TKI, dan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani pelanggaran hukum.
Data TKI di Malaysia 2025 diperkirakan akan mengalami fluktuasi, dipengaruhi berbagai faktor ekonomi dan politik. Namun, peluang kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia tetap terbuka lebar di berbagai negara. Sebagai contoh, bagi yang tertarik bekerja di Timur Tengah, ada informasi lowongan pekerjaan menarik di Loker TKI Arab Saudi 2025 yang bisa dipertimbangkan. Kembali ke data TKI di Malaysia, perlu kajian lebih mendalam untuk memprediksi trennya secara akurat mengingat dinamika hubungan bilateral kedua negara.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kerja bagi TKI
Mekanisme penyelesaian sengketa kerja yang efektif sangat penting bagi TKI. Diharapkan pada tahun 2025, akan tersedia jalur penyelesaian sengketa yang mudah diakses, efisien, dan adil. Ini dapat mencakup mediasi, arbitrase, dan jalur pengadilan. Pentingnya peran lembaga perlindungan TKI dan konsultan hukum dalam membantu TKI mengakses mekanisme ini tidak dapat diabaikan. Transparansi dan akses informasi yang mudah mengenai prosedur penyelesaian sengketa juga akan sangat membantu.
Lembaga-lembaga yang Bertanggung Jawab atas Perlindungan TKI di Malaysia, Data TKI Di Malaysia 2025
| Lembaga | Fungsi |
|---|---|
| Kementerian Tenaga Kerja Malaysia | Penerapan dan pengawasan hukum ketenagakerjaan, penanganan pengaduan |
| KBRI Kuala Lumpur | Perlindungan dan pembelaan WNI di Malaysia, termasuk TKI |
| BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) | Pengawasan proses penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri |
| Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | Pendampingan dan advokasi hukum bagi TKI |
Kondisi Sosial dan Ekonomi TKI di Malaysia 2025
Melihat proyeksi ke tahun 2025, kondisi sosial ekonomi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia diperkirakan akan mengalami perkembangan yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah kedua negara, dinamika ekonomi global, dan perkembangan teknologi. Analisis ini akan menelaah aspek pendapatan, biaya hidup, akses kesehatan, dampak remitansi, serta tantangan sosial yang mungkin dihadapi TKI di masa mendatang.
Pendapatan, Biaya Hidup, dan Akses Kesehatan TKI di Malaysia 2025
Diproyeksikan pada tahun 2025, pendapatan TKI di Malaysia akan bervariasi tergantung sektor pekerjaan dan keahlian. TKI dengan keahlian khusus, seperti perawat atau teknisi, berpotensi memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan TKI yang bekerja di sektor informal. Namun, peningkatan biaya hidup di Malaysia juga perlu dipertimbangkan. Inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengurangi daya beli TKI. Akses terhadap layanan kesehatan bagi TKI diharapkan semakin membaik berkat peningkatan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Namun, kendala bahasa dan birokrasi masih berpotensi menjadi penghambat akses layanan kesehatan yang optimal.
Dampak Remitansi TKI Malaysia 2025 terhadap Perekonomian Indonesia
Remitansi TKI dari Malaysia terus menjadi sumber devisa penting bagi Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2025, kontribusi remitansi ini akan tetap signifikan, mendukung perekonomian domestik, khususnya di daerah asal TKI. Dana remitansi dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM). Namun, efektivitas dampak remitansi bergantung pada bagaimana dana tersebut dikelola dan diinvestasikan secara produktif.
Ilustrasi Kehidupan Sosial TKI di Malaysia 2025
Gambaran kehidupan sosial TKI di Malaysia tahun 2025 dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dari sisi perumahan, beberapa TKI mungkin tinggal di asrama yang disediakan oleh perusahaan, sementara yang lain menyewa rumah bersama rekan senegara. Relasi sosial TKI di Malaysia cukup beragam, terbentuk baik antar sesama TKI maupun dengan masyarakat lokal. Perbedaan budaya antara Indonesia dan Malaysia menciptakan dinamika interaksi sosial yang menarik, dengan potensi baik kolaborasi maupun konflik. Perayaan hari besar keagamaan dari kedua negara seringkali dirayakan bersama, menunjukkan adanya integrasi sosial.
Potensi Permasalahan Sosial TKI di Malaysia 2025
Meskipun terdapat potensi kemajuan, beberapa permasalahan sosial masih mungkin dihadapi TKI di Malaysia pada tahun 2025. Diskriminasi, baik secara terang-terangan maupun terselubung, masih menjadi ancaman. Masalah kesehatan, terutama penyakit menular dan akses terbatas pada layanan kesehatan berkualitas, tetap menjadi perhatian serius. Perlindungan hukum dan akses keadilan bagi TKI juga perlu terus ditingkatkan untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.
Proyeksi Data TKI di Malaysia 2025 tentu menarik untuk dikaji, mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan politik. Namun, memahami dinamika migrasi pekerja Indonesia juga memerlukan perspektif yang lebih luas. Sebagai contoh, permasalahan TKI ilegal di negara lain juga perlu diperhatikan, seperti yang diulas dalam artikel mengenai TKI Ilegal Di Amerika 2025. Studi komparatif mengenai fenomena ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait kebijakan perlindungan dan kesejahteraan TKI di luar negeri, sehingga dapat memberikan masukan berharga untuk penyusunan strategi pengelolaan Data TKI di Malaysia 2025 yang lebih efektif.
Pengalaman TKI di Malaysia 2025
“Meskipun jauh dari keluarga, saya merasa bersyukur bisa bekerja di Malaysia. Pendapatan saya cukup untuk membantu keluarga di kampung. Namun, saya berharap akses layanan kesehatan untuk TKI bisa lebih mudah dan terjangkau.” – Ani, Perawat di Kuala Lumpur.
“Saya bekerja di pabrik elektronik. Kerja keras, tapi penghasilannya lumayan. Semoga di masa depan, lebih banyak kesempatan kerja yang layak dan adil untuk TKI di sini.” – Budi, Teknisi di Penang.
Peran Pemerintah Indonesia dalam Mendukung TKI di Malaysia 2025
Pemerintah Indonesia memiliki peran krusial dalam melindungi dan memberdayakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, khususnya menjelang tahun 2025. Peran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hukum hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi para TKI. Upaya-upaya yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, adil, dan bermartabat bagi para TKI di negeri jiran.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa TKI di Malaysia mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja migran dan terbebas dari eksploitasi. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka.
Program Pemerintah untuk Meningkatkan Kesejahteraan TKI di Malaysia 2025
Berbagai program telah dan akan terus digulirkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan TKI di Malaysia pada tahun 2025. Program-program ini berfokus pada peningkatan akses terhadap informasi, perlindungan hukum, dan peningkatan keterampilan.
- Peningkatan akses informasi: Pemerintah berupaya meningkatkan akses TKI terhadap informasi terkait hak-hak mereka, prosedur hukum, dan layanan bantuan yang tersedia. Hal ini dilakukan melalui penyebaran informasi secara digital dan konvensional, serta melalui pelatihan dan sosialisasi langsung kepada TKI.
- Perlindungan hukum yang lebih efektif: Pemerintah akan memperkuat kerjasama dengan pemerintah Malaysia untuk memastikan penegakan hukum yang adil bagi TKI yang mengalami pelanggaran hak. Ini termasuk penyediaan bantuan hukum dan advokasi bagi TKI yang membutuhkan.
- Peningkatan keterampilan dan pelatihan vokasi: Program pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan akan diberikan kepada TKI untuk meningkatkan daya saing dan peluang kerja mereka di Malaysia. Pelatihan ini akan fokus pada sektor-sektor yang memiliki permintaan tinggi di pasar kerja Malaysia.
- Fasilitas layanan kesehatan dan kesejahteraan: Pemerintah berupaya meningkatkan akses TKI terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan, termasuk layanan kesehatan dasar, konseling, dan dukungan psikologis.
Tantangan dalam Mendukung TKI di Malaysia 2025
Meskipun terdapat berbagai upaya, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mendukung TKI di Malaysia. Tantangan ini membutuhkan solusi yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
- Permasalahan birokrasi: Proses administrasi dan pengurusan dokumen seringkali rumit dan memakan waktu, sehingga menghambat akses TKI terhadap layanan dan perlindungan yang dibutuhkan.
- Keterbatasan akses informasi: Banyak TKI yang masih kesulitan mengakses informasi penting terkait hak-hak mereka dan layanan yang tersedia.
- Eksploitasi dan pelanggaran hak: Kasus eksploitasi dan pelanggaran hak TKI masih terjadi, meskipun upaya pencegahan terus dilakukan.
- Kerjasama antar pemerintah yang belum optimal: Kerjasama yang lebih kuat dan efektif antara pemerintah Indonesia dan Malaysia diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi TKI.
Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan TKI di Malaysia 2025
Untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI di Malaysia, pemerintah Indonesia perlu menerapkan beberapa kebijakan strategis berikut:
- Penguatan kerjasama bilateral: Memperkuat kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam hal perlindungan dan penegakan hukum bagi TKI.
- Penyederhanaan birokrasi: Mempermudah proses administrasi dan pengurusan dokumen bagi TKI.
- Peningkatan akses informasi: Meningkatkan akses TKI terhadap informasi penting melalui berbagai media dan saluran komunikasi.
- Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum: Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKI dan menindak tegas pelanggaran hak yang terjadi.
- Pengembangan program perlindungan sosial: Mengembangkan program perlindungan sosial yang komprehensif bagi TKI, termasuk jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan bantuan sosial lainnya.
Perbandingan Efektivitas Program Pemerintah untuk TKI di Malaysia (2024 vs 2025)
Data yang akurat dan komprehensif mengenai efektivitas program pemerintah untuk TKI di Malaysia masih dalam tahap pengumpulan dan analisis. Tabel di bawah ini merupakan proyeksi berdasarkan tren dan perkembangan terkini.
| Program | Efektivitas 2024 (Skala 1-5) | Efektivitas 2025 (Proyeksi) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Akses Informasi | 3 | 4 | Diharapkan meningkat dengan pemanfaatan teknologi digital yang lebih luas. |
| Perlindungan Hukum | 2 | 3 | Peningkatan kerjasama bilateral diharapkan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. |
| Pelatihan Vokasi | 3 | 4 | Program pelatihan yang lebih tertarget dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. |
| Layanan Kesehatan | 2 | 3 | Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi TKI. |
Prospek TKI di Malaysia Pasca 2025
Melihat dinamika hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dan perkembangan sektor ketenagakerjaan di Malaysia, memproyeksikan masa depan TKI pasca 2025 menjadi hal yang krusial. Perubahan demografi, kemajuan teknologi, dan kebijakan pemerintah kedua negara akan membentuk lanskap kerja bagi TKI di Malaysia. Analisis berikut akan memberikan gambaran mengenai tren dan tantangan yang mungkin dihadapi.
Tren Jumlah dan Peran TKI di Malaysia Pasca 2025
Diproyeksikan jumlah TKI di Malaysia akan tetap signifikan, meskipun mungkin mengalami fluktuasi tergantung pada kebutuhan sektor ekonomi Malaysia. Peran TKI diperkirakan akan bergeser dari pekerjaan sektor informal menuju sektor formal yang lebih terampil, seiring dengan upaya pemerintah Malaysia untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan permintaan tenaga kerja terampil di sektor manufaktur, konstruksi, dan perawatan kesehatan. Sebagai contoh, peningkatan investasi di sektor teknologi di Malaysia dapat menciptakan peluang baru bagi TKI dengan keahlian di bidang teknologi informasi.
Perubahan Kebijakan dan Regulasi yang Berdampak pada TKI
Pemerintah Malaysia kemungkinan akan terus memperketat regulasi ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja lokal dan memastikan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan internasional. Hal ini dapat berupa peningkatan persyaratan kualifikasi, penguatan pengawasan terhadap perekrutan, dan peningkatan sanksi terhadap pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Di sisi lain, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia diharapkan terus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI melalui perjanjian kerja sama yang lebih komprehensif.
Dampak Teknologi dan Otomatisasi terhadap Pekerjaan TKI
Otomatisasi dan teknologi akan memberikan dampak signifikan terhadap pekerjaan TKI di Malaysia. Beberapa pekerjaan manual dan repetitif berpotensi tergantikan oleh mesin dan sistem otomatis. Namun, hal ini juga akan menciptakan peluang baru di bidang teknologi dan pemeliharaan mesin. TKI perlu beradaptasi dengan cepat dan meningkatkan keterampilan mereka di bidang yang tahan terhadap otomatisasi, seperti perawatan mesin, teknologi informasi, dan manajemen data.
Strategi Adaptasi TKI di Malaysia
- Meningkatkan keterampilan dan kualifikasi melalui pelatihan dan pendidikan.
- Mempelajari bahasa Malaysia dan memahami budaya kerja lokal.
- Memanfaatkan teknologi dan platform digital untuk mencari informasi dan peluang kerja.
- Bergabung dengan organisasi dan komunitas TKI untuk mendapatkan dukungan dan informasi.
- Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja.
Opini Ahli Mengenai Masa Depan TKI di Malaysia
“Masa depan TKI di Malaysia sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebijakan. Peningkatan keterampilan dan kualifikasi menjadi kunci keberhasilan. Kerja sama yang kuat antara pemerintah Indonesia dan Malaysia juga sangat penting untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan TKI.” – Prof. Dr. [Nama Ahli], Pakar Hubungan Internasional.
