Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025

Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun merupakan bagian integral dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berperan penting dalam pengelolaan dan pengawasan perpajakan di wilayah Madiun dan sekitarnya. Kantor ini senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak agar tercipta kepatuhan dan peningkatan penerimaan negara.

Isi

Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun

Sejarah berdirinya KPP Pratama Madiun berakar pada perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Meskipun detail sejarahnya memerlukan riset lebih lanjut dari arsip DJP, dapat diasumsikan bahwa kantor ini telah beroperasi selama beberapa dekade, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan regulasi perpajakan. Perkembangannya mencerminkan evolusi sistem perpajakan Indonesia dari sistem yang mungkin lebih manual ke sistem yang lebih modern dan terintegrasi saat ini.

Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun untuk Tahun 2025

Visi KPP Pratama Madiun untuk tahun 2025 adalah menjadi kantor pelayanan pajak yang modern, efektif, dan efisien, berorientasi pada pelayanan prima kepada wajib pajak di wilayah kerjanya. Misi yang dijalankan untuk mencapai visi tersebut meliputi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penyuluhan dan sosialisasi yang intensif, penerapan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Layanan Utama yang Diberikan oleh KPP Pratama Madiun, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025

KPP Pratama Madiun menyediakan berbagai layanan utama untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak. Layanan tersebut meliputi konsultasi perpajakan, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, dan pengurusan berbagai jenis permohonan terkait pajak. Kantor juga aktif dalam memberikan edukasi dan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan.

Informasi Kontak KPP Pratama Madiun

Berikut tabel yang merangkum informasi kontak KPP Pratama Madiun:

Informasi Detail
Alamat (Alamat lengkap KPP Pratama Madiun perlu diisi di sini. Informasi ini dapat diperoleh dari situs resmi DJP atau direktori KPP.)
Nomor Telepon (Nomor telepon KPP Pratama Madiun perlu diisi di sini. Informasi ini dapat diperoleh dari situs resmi DJP atau direktori KPP.)
Email (Alamat email KPP Pratama Madiun perlu diisi di sini. Informasi ini dapat diperoleh dari situs resmi DJP atau direktori KPP.)
Jam Operasional (Jam operasional KPP Pratama Madiun perlu diisi di sini. Informasi ini dapat diperoleh dari situs resmi DJP atau direktori KPP.)

Struktur Organisasi KPP Pratama Madiun dan Tanggung Jawab Masing-Masing Bagian

Struktur organisasi KPP Pratama Madiun umumnya mengikuti struktur organisasi standar DJP. Meskipun detailnya mungkin bervariasi, struktur tersebut biasanya terdiri dari beberapa bagian utama, seperti bagian pelayanan, bagian penagihan, bagian pemeriksaan, dan bagian kepatuhan internal. Setiap bagian memiliki tanggung jawab spesifik dalam menjalankan fungsi dan tugas KPP. Bagian pelayanan berfokus pada memberikan layanan kepada wajib pajak, bagian penagihan menangani tunggakan pajak, bagian pemeriksaan melakukan pemeriksaan pajak, dan bagian kepatuhan internal mengawasi kepatuhan internal di dalam kantor. Struktur hierarkis memastikan koordinasi dan pengawasan yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi KPP.

Layanan Pajak di KPP Pratama Madiun 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025 – Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun berkomitmen memberikan pelayanan perpajakan yang prima dan mudah diakses bagi wajib pajak di wilayahnya. Berikut ini informasi detail mengenai layanan pajak yang tersedia di KPP Pratama Madiun pada tahun 2025, dengan harapan dapat membantu Anda dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025 tentunya memiliki fokus utama pada pengelolaan pajak di wilayah Madiun. Namun, informasi seputar kebijakan pajak di daerah lain juga penting untuk diketahui, misalnya program pemutihan pajak kendaraan di daerah lain. Sebagai contoh, informasi mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Barat 2023 2025 bisa menjadi rujukan untuk memahami bagaimana program serupa bisa diimplementasikan.

Memahami berbagai kebijakan pajak di Indonesia, baik di Jawa Barat maupun di Madiun, penting untuk mendukung pengelolaan pajak yang lebih efektif di masa mendatang oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025.

Prosedur Pengajuan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

Pengajuan SPT di KPP Pratama Madiun dapat dilakukan melalui beberapa cara untuk memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak. Wajib pajak dapat memilih metode yang paling nyaman dan sesuai dengan kebutuhannya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025 tentunya memiliki fokus utama pada pengelolaan pajak di wilayah Madiun. Namun, informasi seputar kebijakan pajak di daerah lain juga penting untuk diketahui, misalnya program pemutihan pajak kendaraan di daerah lain. Sebagai contoh, informasi mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Barat 2023 2025 bisa menjadi rujukan untuk memahami bagaimana program serupa bisa diimplementasikan.

Memahami berbagai kebijakan pajak di Indonesia, baik di Jawa Barat maupun di Madiun, penting untuk mendukung pengelolaan pajak yang lebih efektif di masa mendatang oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025.

  • Secara Elektronik (e-Filing): Wajib pajak dapat mengakses situs DJP Online untuk mengisi dan mengirimkan SPT secara online. Sistem ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan.
  • Secara Langsung: Wajib pajak dapat datang langsung ke KPP Pratama Madiun dengan membawa SPT yang telah diisi dan dokumen pendukung yang diperlukan. Petugas akan membantu proses penyerahan dan verifikasi.
  • Melalui Pos: SPT dapat dikirimkan melalui pos ke alamat KPP Pratama Madiun. Pastikan SPT dan dokumen pendukung telah lengkap dan terlampir dengan benar.

Jenis Pajak yang Ditangani

KPP Pratama Madiun menangani berbagai jenis pajak, meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak-pajak lainnya sesuai dengan kewenangannya. Berikut beberapa contohnya:

  • Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi
  • Pajak Penghasilan (PPh) Badan
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (tergantung wilayah kerja)

Alur Pengajuan Banding Pajak

Proses pengajuan banding pajak di KPP Pratama Madiun mengikuti alur yang terstruktur dan transparan. Berikut flowchart alur pengajuan banding:

(Catatan: Flowchart digambarkan secara tekstual karena keterbatasan format HTML. Flowchart idealnya akan menampilkan diagram alur yang jelas. )

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025 siap membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mempermudah perhitungan pajak penghasilan Pasal 21, Anda bisa memanfaatkan Kalkulator Pajak Pph 21 2025 yang praktis dan akurat. Dengan kalkulator online ini, proses penghitungan pajak menjadi lebih efisien. Informasi lebih lanjut mengenai layanan dan konsultasi pajak dapat diperoleh langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025.

  1. Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan.
  2. Keberatan diajukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung.
  3. KPP Pratama Madiun akan meneliti dan memverifikasi keberatan tersebut.
  4. KPP Pratama Madiun akan memberikan keputusan atas keberatan tersebut.
  5. Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan KPP, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Tahun 2025

Informasi mengenai program pengampunan pajak di tahun 2025 masih bersifat tentatif dan bergantung pada kebijakan pemerintah. Program pengampunan pajak umumnya memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan dan membayar pajak terhutang dengan sanksi yang lebih ringan. Untuk informasi terkini, wajib pajak dapat selalu memantau situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025 tentunya memiliki fokus utama pada pengelolaan pajak di wilayah Madiun. Namun, informasi seputar kebijakan pajak di daerah lain juga penting untuk diketahui, misalnya program pemutihan pajak kendaraan di daerah lain. Sebagai contoh, informasi mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Barat 2023 2025 bisa menjadi rujukan untuk memahami bagaimana program serupa bisa diimplementasikan.

Memahami berbagai kebijakan pajak di Indonesia, baik di Jawa Barat maupun di Madiun, penting untuk mendukung pengelolaan pajak yang lebih efektif di masa mendatang oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025.

Kemudahan akses layanan pajak online di KPP Pratama Madiun sangat membantu wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Melalui situs DJP Online, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari pengisian SPT, pengecekan status pajak, hingga pembayaran pajak secara online. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang efisien dan transparan bagi wajib pajak.

Perkembangan dan Inovasi KPP Pratama Madiun 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kepatuhan pajak melalui pengembangan teknologi dan inovasi. Langkah-langkah strategis ini direncanakan untuk mencapai target kinerja yang lebih optimal hingga tahun 2025. Berikut ini dipaparkan beberapa perkembangan dan inovasi yang dilakukan.

Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi

KPP Pratama Madiun berkomitmen untuk mempermudah akses layanan pajak bagi wajib pajak melalui pengembangan teknologi informasi. Rencana pengembangan meliputi peningkatan kapasitas sistem online, integrasi dengan sistem perpajakan nasional, dan pengembangan aplikasi mobile yang lebih user-friendly. Sistem ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Sebagai contoh, pengembangan sistem antrian online akan meminimalisir waktu tunggu wajib pajak di kantor. Integrasi dengan sistem nasional memungkinkan akses data yang lebih terintegrasi dan akurat. Aplikasi mobile yang user-friendly akan memudahkan wajib pajak dalam mengakses informasi dan melakukan berbagai transaksi perpajakan.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak

Upaya peningkatan kualitas pelayanan mencakup beberapa aspek. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melayani wajib pajak. Selain itu, KPP Pratama Madiun juga fokus pada penyederhanaan prosedur perpajakan dan peningkatan kecepatan respons terhadap pertanyaan dan keluhan wajib pajak. Sebagai contoh, direncanakan penyediaan layanan konsultasi pajak secara online dan offline yang lebih intensif, serta peningkatan frekuensi sosialisasi program perpajakan. Evaluasi berkala terhadap kepuasan wajib pajak juga akan dilakukan untuk mengukur efektivitas program peningkatan pelayanan.

Program Edukasi Pajak

KPP Pratama Madiun secara aktif menyelenggarakan berbagai program edukasi pajak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Program ini meliputi seminar, workshop, pelatihan, dan penyebaran materi edukasi melalui media online dan offline. Sasaran program edukasi meliputi berbagai kalangan, mulai dari wajib pajak UMKM hingga perusahaan besar. Contoh program edukasi yang akan dilaksanakan adalah pelatihan penggunaan aplikasi e-filing dan sosialisasi terkait peraturan perpajakan terbaru. Materi edukasi akan disusun secara sederhana dan mudah dipahami agar dapat diakses oleh berbagai kalangan.

Perbandingan Layanan Pajak dengan KPP Pratama Lain

Layanan KPP Pratama Madiun KPP Pratama Kota X KPP Pratama Kota Y
Waktu Proses Pengurusan (Data estimasi, misal: 3 hari kerja) (Data estimasi, misal: 5 hari kerja) (Data estimasi, misal: 4 hari kerja)
Ketersediaan Layanan Online (Contoh: E-Filing, e-Registration, dll) (Contoh: E-Filing, dll) (Contoh: E-Filing, e-Registration, dll)
Responsivitas Petugas (Data estimasi, misal: Respon dalam 24 jam) (Data estimasi, misal: Respon dalam 48 jam) (Data estimasi, misal: Respon dalam 24 jam)

*Catatan: Data di atas merupakan contoh ilustrasi dan perlu digantikan dengan data riil.*

Peningkatan Kepatuhan Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Madiun

Infografis peningkatan kepatuhan pajak akan menampilkan data berupa grafik atau diagram yang menunjukkan tren peningkatan kepatuhan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Madiun dari tahun ke tahun. Data yang ditampilkan dapat berupa persentase wajib pajak yang patuh, jumlah penerimaan pajak, dan indikator lainnya. Infografis tersebut akan disusun secara visual menarik dan mudah dipahami agar dapat menyampaikan informasi dengan efektif. Sebagai contoh, grafik batang dapat menunjukkan perbandingan jumlah wajib pajak patuh di tahun-tahun sebelumnya dengan proyeksi tahun 2025. Selain itu, dapat juga ditampilkan peta yang menunjukkan sebaran wajib pajak yang patuh dan tidak patuh di wilayah kerja KPP Pratama Madiun.

Tantangan dan Peluang KPP Pratama Madiun 2025: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun, sebagai ujung tombak penerimaan pajak di wilayahnya, menghadapi dinamika yang kompleks dalam mencapai target dan memberikan pelayanan optimal. Memahami tantangan dan peluang yang ada menjadi kunci keberhasilan KPP Pratama Madiun dalam menjalankan perannya di tahun 2025 dan seterusnya. Berikut pemaparan mengenai tantangan, strategi, dan peluang yang dihadapi.

Tantangan KPP Pratama Madiun dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak

Beberapa tantangan signifikan yang dihadapi KPP Pratama Madiun dalam mencapai target penerimaan pajak meliputi rendahnya kepatuhan wajib pajak, khususnya UMKM, perkembangan ekonomi yang fluktuatif, serta kompleksitas regulasi perpajakan. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat luasnya wilayah kerja dan jumlah wajib pajak yang beragam.

Strategi KPP Pratama Madiun Menghadapi Perkembangan Ekonomi dan Teknologi

Untuk menghadapi perkembangan ekonomi dan teknologi, KPP Pratama Madiun menerapkan beberapa strategi. Salah satunya adalah peningkatan penggunaan teknologi informasi, seperti sistem online untuk pelaporan pajak dan layanan konsultasi virtual. Selain itu, dilakukannya sosialisasi dan edukasi perpajakan secara intensif kepada wajib pajak, khususnya melalui pendekatan yang lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing kelompok wajib pajak. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas, dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai dalam hal teknologi dan regulasi perpajakan terkini.

Peluang Peningkatan Penerimaan Pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Madiun

Terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Madiun. Peluang tersebut meliputi optimalisasi potensi pajak dari sektor UMKM melalui pendampingan dan pembinaan yang intensif, pengembangan sektor ekonomi kreatif yang berpotensi menghasilkan penerimaan pajak yang signifikan, serta peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum patuh. Selain itu, peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait juga sangat penting dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.

  • Optimalisasi pajak UMKM melalui program pendampingan dan pelatihan.
  • Pengembangan sektor ekonomi kreatif seperti industri pariwisata dan kerajinan.
  • Peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.
  • Kerjasama yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Peran KPP Pratama Madiun dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah Madiun

KPP Pratama Madiun berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah Madiun. Penerimaan pajak yang optimal akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, KPP Pratama Madiun juga memberikan edukasi dan kemudahan akses perpajakan kepada pelaku usaha, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, KPP Pratama Madiun tidak hanya berperan sebagai lembaga penarik pajak, tetapi juga sebagai mitra pembangunan ekonomi daerah.

Opini Mengenai Potensi Peningkatan Pelayanan Pajak di Masa Depan

Dengan memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan yang lebih proaktif dan personal, pelayanan pajak di masa depan akan semakin efisien dan memudahkan wajib pajak. Sistem yang terintegrasi dan transparan akan meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak, sehingga berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara.

Pertanyaan Umum Seputar KPP Pratama Madiun 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun berperan penting dalam pengelolaan pajak di wilayah Madiun dan sekitarnya. Memahami prosedur dan layanan yang disediakan sangat krusial bagi wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lancar. Berikut ini informasi mengenai beberapa pertanyaan umum seputar KPP Pratama Madiun yang diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik.

Cara Menghubungi KPP Pratama Madiun

Wajib pajak dapat menghubungi KPP Pratama Madiun melalui beberapa saluran komunikasi. Tersedia layanan telepon yang dapat dihubungi pada jam kerja, alamat email resmi untuk pertanyaan tertulis, dan juga kunjungan langsung ke kantor. Informasi kontak lengkap, termasuk nomor telepon dan alamat email, biasanya tersedia di situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau papan pengumuman di kantor KPP Pratama Madiun. Selain itu, KPP Pratama Madiun mungkin juga aktif di media sosial untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan.

Jenis Pajak yang Ditangani KPP Pratama Madiun

KPP Pratama Madiun menangani berbagai jenis pajak, sesuai dengan kewenangan dan wilayah kerjanya. Secara umum, jenis pajak yang ditangani meliputi Pajak Penghasilan (PPh) badan dan perseorangan, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Rincian lebih lanjut mengenai jenis pajak yang ditangani dan kriteria wajib pajaknya dapat ditemukan di situs web resmi DJP atau dengan menghubungi langsung KPP Pratama Madiun.

Informasi Lebih Lanjut Tentang Program Pengampunan Pajak

Program pengampunan pajak, atau tax amnesty, merupakan program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya yang belum terpenuhi. Informasi detail mengenai program ini, termasuk persyaratan, prosedur, dan jangka waktu, biasanya diumumkan secara resmi oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak dapat mengakses informasi terbaru melalui situs web resmi DJP atau berkonsultasi langsung dengan petugas KPP Pratama Madiun.

Cara Mengajukan Banding Pajak

Apabila wajib pajak merasa keberatan dengan keputusan atau penetapan pajak yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Madiun, mereka berhak untuk mengajukan banding. Prosedur pengajuan banding diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Langkah-langkah dan persyaratan pengajuan banding dapat diakses melalui situs web DJP atau dengan meminta informasi langsung dari petugas KPP Pratama Madiun. Penting untuk memahami tahapan dan persyaratan yang berlaku agar proses banding dapat berjalan lancar.

Inovasi KPP Pratama Madiun untuk Meningkatkan Pelayanan

KPP Pratama Madiun senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Beberapa inovasi yang mungkin diterapkan meliputi penyediaan layanan online, peningkatan aksesibilitas informasi melalui website dan media sosial, serta pelatihan bagi petugas untuk meningkatkan keramahan dan profesionalisme dalam melayani wajib pajak. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi seluruh wajib pajak di wilayah kerjanya. Informasi lebih detail mengenai inovasi yang telah dan sedang diterapkan dapat diperoleh langsung dari KPP Pratama Madiun.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025 tentunya memiliki fokus utama pada pengelolaan pajak di wilayah Madiun. Namun, informasi seputar kebijakan pajak di daerah lain juga penting untuk diketahui, misalnya program pemutihan pajak kendaraan di daerah lain. Sebagai contoh, informasi mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Barat 2023 2025 bisa menjadi rujukan untuk memahami bagaimana program serupa bisa diimplementasikan.

Memahami berbagai kebijakan pajak di Indonesia, baik di Jawa Barat maupun di Madiun, penting untuk mendukung pengelolaan pajak yang lebih efektif di masa mendatang oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025 tentunya memiliki fokus utama pada pengelolaan pajak di wilayah Madiun. Namun, informasi seputar kebijakan pajak di daerah lain juga penting untuk diketahui, misalnya program pemutihan pajak kendaraan di daerah lain. Sebagai contoh, informasi mengenai Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Barat 2023 2025 bisa menjadi rujukan untuk memahami bagaimana program serupa bisa diimplementasikan.

Memahami berbagai kebijakan pajak di Indonesia, baik di Jawa Barat maupun di Madiun, penting untuk mendukung pengelolaan pajak yang lebih efektif di masa mendatang oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun 2025.

About victory