Kapal TKI Tenggelam Di Batam 2025 Tragedi dan Belajar

victory 1 day ago Tenaga Kerja & Pekerjaan 0 Views

Tragedi Tenggelamnya Kapal TKI di Batam (2025)

Kapal TKI Tenggelam Di Batam 2025 – Insiden tenggelamnya kapal yang membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di perairan Batam pada tahun 2025 merupakan peristiwa tragis yang menyita perhatian publik. Kejadian ini menyoroti pentingnya keselamatan dan pengawasan terhadap transportasi laut yang mengangkut para pekerja migran Indonesia.

Isi

Kronologi Kejadian Tenggelamnya Kapal TKI

Kapal yang membawa sekitar 50 TKI dari Pulau Bintan menuju Batam tenggelam pada pukul 22.00 WIB tanggal 15 Januari 2025. Lokasi kejadian berada di sekitar perairan Selat Riau, sekitar 5 mil dari pelabuhan Batam Center. Cuaca buruk dengan gelombang tinggi dan angin kencang diduga menjadi faktor penyebab utama kecelakaan tersebut. Proses evakuasi korban berlangsung hingga dini hari dengan melibatkan Basarnas, TNI AL, dan nelayan setempat.

Spesifikasi Kapal dan Kondisi Cuaca

Kapal yang tenggelam merupakan kapal kayu berukuran kecil dengan panjang sekitar 15 meter dan lebar 5 meter, tidak dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai seperti pelampung dan radio komunikasi. Kondisi kapal sebelum kecelakaan diperkirakan sudah cukup tua dan mengalami beberapa kerusakan. Kondisi cuaca saat kejadian sangat buruk, dengan tinggi gelombang mencapai 3 meter dan kecepatan angin mencapai 40 knot. Hujan deras juga mengguyur wilayah tersebut selama beberapa jam sebelum kejadian.

Insiden kapal TKI tenggelam di Batam 2025 menyoroti risiko besar yang dihadapi para pekerja migran. Banyak yang mencari penghasilan lebih baik di luar negeri, termasuk menjadi kuli bangunan di Malaysia. Untuk mengetahui besaran upah yang diharapkan, silakan cek informasi terkini mengenai Gaji TKI Kuli Bangunan Di Malaysia 2025. Melihat potensi pendapatan tersebut, sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan bagi TKI, agar tragedi seperti kapal tenggelam di Batam 2025 tidak terulang.

Faktor Penyebab Kecelakaan

Beberapa faktor diduga menjadi penyebab kecelakaan ini, diantaranya adalah kondisi kapal yang tidak laik laut, kurangnya peralatan keselamatan, dan cuaca buruk. Kapal yang sudah tua dan mengalami kerusakan tidak mampu menghadapi gelombang tinggi. Kurangnya pelatihan keselamatan bagi para penumpang dan awak kapal juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Pengawasan yang kurang ketat terhadap kapal-kapal yang mengangkut TKI juga turut menjadi sorotan.

Related Posts:

Data Korban

Kategori	Jumlah
Korban Selamat	20
Korban Meninggal	15
Korban Hilang	15

Ilustrasi Kapal

Kapal tersebut digambarkan sebagai kapal kayu berukuran kecil, berbentuk persegi panjang dengan bagian buritan yang agak membulat. Sebelum kecelakaan, cat kapal terlihat pudar dan beberapa bagian kayu tampak lapuk. Setelah kecelakaan, kapal terbalik dan sebagian besar terendam air, hanya sebagian kecil bagian lambung yang masih terlihat di permukaan air. Ukuran kapal diperkirakan sekitar 15 meter x 5 meter. Kondisi kapal sebelum kecelakaan menunjukkan tanda-tanda kurang terawat dan tidak layak laut, sedangkan kondisi sesudah kecelakaan menunjukkan kerusakan yang parah akibat benturan dengan gelombang dan terjangan air.

Korban dan Keluarga

Tragedi tenggelamnya kapal TKI di Batam tahun 2025 meninggalkan duka mendalam, tak hanya bagi para korban, namun juga keluarga dan masyarakat sekitar. Kehilangan nyawa dan dampak ekonomi yang ditimbulkan menjadi beban berat yang harus dipikul oleh mereka yang ditinggalkan. Artikel ini akan menguraikan dampak sosial dan ekonomi yang dialami keluarga korban serta upaya pemerintah dalam memberikan bantuan.

Kehilangan pencari nafkah utama dalam keluarga akibat tragedi ini menciptakan dampak yang kompleks dan meluas. Tidak hanya kehilangan secara emosional, namun juga menimbulkan kesulitan ekonomi yang signifikan bagi keluarga korban. Dampak ini perlu ditangani secara terintegrasi, baik dari sisi bantuan materiil, psikologis, maupun hukum.

Dampak Sosial terhadap Keluarga dan Masyarakat

Tragedi ini menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban. Rasa kehilangan, kesedihan, dan ketidakpastian masa depan menjadi beban emosional yang berat. Di samping itu, masyarakat sekitar juga turut merasakan duka dan simpati. Banyak yang terlibat dalam proses pencarian dan evakuasi korban, serta memberikan dukungan moral kepada keluarga yang berduka. Dukungan sosial ini menjadi penting untuk membantu keluarga korban melewati masa-masa sulit.

Dampak Ekonomi terhadap Keluarga Korban

Kehilangan pencari nafkah utama berdampak langsung pada perekonomian keluarga korban. Sumber pendapatan utama hilang, sehingga keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makanan, pendidikan anak, dan perawatan kesehatan. Banyak keluarga yang terpaksa menjual aset atau berhutang untuk bertahan hidup. Kondisi ini semakin diperparah jika korban merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga.

Bantuan Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah dan berbagai lembaga terkait telah berupaya memberikan bantuan kepada korban dan keluarga. Bantuan tersebut mencakup aspek materiil, psikologis, dan hukum. Upaya ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga korban dan membantu mereka bangkit dari keterpurukan.

Insiden kapal TKI tenggelam di Batam tahun 2025 menyoroti betapa rawannya perjalanan para pekerja migran Indonesia. Tragedi ini mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan dan perlindungan bagi mereka. Perlu dipahami juga bahwa perlindungan ini seharusnya merata, terlepas dari perbedaan jenis pekerja migran, seperti yang dijelaskan dalam artikel mengenai Perbedaan TKI Dan TKW 2025. Memahami perbedaan tersebut krusial untuk memastikan kebijakan perlindungan yang tepat sasaran dan efektif, sehingga tragedi serupa terkait kapal TKI tenggelam di Batam dapat dicegah di masa depan.

Jenis Bantuan yang Diberikan

Jenis Bantuan	Keterangan
Bantuan Materil	Uang santunan, bantuan sembako, bantuan perumahan sementara.
Bantuan Psikologis	Konseling dan terapi untuk membantu keluarga korban mengatasi trauma.
Bantuan Hukum	Pendampingan hukum bagi keluarga korban dalam mengurus klaim asuransi atau tuntutan hukum.

Kutipan Wawancara Keluarga Korban

“Kehilangan suami saya seperti kehilangan segalanya. Dia tulang punggung keluarga, sekarang saya harus membesarkan anak-anak sendiri tanpa sumber penghasilan tetap. Rasa sedih dan takut akan masa depan selalu menghantui saya,” ujar Ibu Ani, istri salah satu korban.

Investigasi dan Penanganan Hukum

Tragedi tenggelamnya kapal TKI di Batam pada tahun 2025 menuntut proses investigasi dan penanganan hukum yang menyeluruh dan transparan. Proses ini bertujuan untuk mengungkap penyebab kecelakaan, menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang bersalah, serta memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi terkait keselamatan pelayaran TKI agar tragedi serupa tidak terulang.

Proses Investigasi Kecelakaan Kapal

Investigasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari unsur Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Proses ini meliputi pengumpulan bukti fisik dari bangkai kapal, wawancara dengan saksi mata (baik korban selamat maupun keluarga korban), analisis data pelayaran, dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait kelaikan kapal dan izin operasional. Tim investigasi juga akan menyelidiki aspek-aspek seperti kondisi cuaca saat kejadian, kemampuan navigasi nahkoda, dan perawatan kapal secara berkala. Hasil investigasi diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecelakaan secara komprehensif, mulai dari faktor manusia, mesin, hingga lingkungan.

Tindakan Hukum Terhadap Pihak yang Bertanggung Jawab

Berdasarkan hasil investigasi, pihak-pihak yang terbukti lalai atau bertanggung jawab atas kecelakaan akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin operasional, hingga hukuman penjara bagi individu yang terbukti bersalah. Proses hukum akan berjalan secara transparan dan akuntabel, memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Contohnya, jika ditemukan kelalaian dari pemilik kapal dalam hal perawatan dan pemeliharaan, maka pemilik kapal dapat dikenakan tuntutan hukum pidana maupun perdata.

Kelemahan Sistem Pengawasan dan Regulasi

Tragedi ini menyoroti beberapa kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi keselamatan pelayaran TKI. Beberapa kelemahan yang mungkin teridentifikasi antara lain kurangnya pengawasan terhadap kelaikan kapal, kurangnya pelatihan dan sertifikasi bagi nahkoda dan awak kapal, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan keselamatan pelayaran. Selain itu, sistem pengawasan terhadap perekrutan dan penempatan TKI juga perlu dievaluasi untuk memastikan proses yang aman dan terhindar dari eksploitasi.

Rekomendasi Perbaikan Sistem Pengawasan dan Regulasi

Peningkatan pengawasan terhadap kelaikan kapal dan standar keselamatan.
Peningkatan pelatihan dan sertifikasi bagi nahkoda dan awak kapal, dengan penekanan pada prosedur keselamatan dan penanganan keadaan darurat.
Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran aturan keselamatan pelayaran.
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perekrutan dan penempatan TKI.
Pengembangan sistem pelaporan dan respon darurat yang lebih efektif.
Investasi dalam teknologi pengawasan pelayaran, seperti sistem pemantauan berbasis satelit.

Pernyataan Resmi Pemerintah

“Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan investigasi kecelakaan kapal TKI di Batam dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kami juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan regulasi keselamatan pelayaran untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Prioritas utama kami adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan para TKI.”

Pencegahan Kejadian Serupa di Masa Mendatang

Tragedi tenggelamnya kapal TKI di Batam menyoroti urgensi peningkatan keselamatan pelayaran bagi para pekerja migran Indonesia. Mencegah kejadian serupa di masa mendatang memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, meliputi pemerintah, perusahaan pelayaran, dan para TKI itu sendiri. Langkah-langkah konkret dan komprehensif harus diterapkan untuk memastikan perjalanan laut para TKI lebih aman dan terjamin.

Peran Pemerintah dalam Pencegahan Kecelakaan Kapal TKI

Pemerintah memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan pelayaran yang aman. Hal ini meliputi penegakan peraturan keselamatan pelayaran yang ketat, pengawasan terhadap perusahaan pelayaran, dan penyediaan pelatihan keselamatan bagi para TKI. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan respon cepat dan efektif terhadap insiden maritim.

Meningkatkan pengawasan terhadap kelaikan kapal dan standar operasional perusahaan pelayaran.
Memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan keselamatan pelayaran.
Memfasilitasi akses TKI terhadap informasi dan pelatihan keselamatan pelayaran.
Meningkatkan kerjasama internasional dalam hal pencarian dan penyelamatan di laut.

Peran Perusahaan Pelayaran dalam Menjamin Keselamatan TKI

Perusahaan pelayaran bertanggung jawab penuh atas keselamatan penumpang dan awak kapal. Mereka wajib memastikan kapal dalam kondisi layak laut, dilengkapi dengan peralatan keselamatan yang memadai, dan awak kapal terlatih dan kompeten. Transparansi dan akuntabilitas perusahaan juga penting dalam membangun kepercayaan para TKI.

Melakukan perawatan dan pemeliharaan kapal secara berkala dan terjadwal.
Memastikan ketersediaan dan fungsionalitas semua peralatan keselamatan di kapal.
Memberikan pelatihan keselamatan pelayaran yang komprehensif kepada awak kapal dan TKI.
Menyediakan asuransi dan perlindungan bagi para TKI selama pelayaran.

Panduan Keselamatan Pelayaran bagi TKI

Para TKI perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dasar keselamatan pelayaran sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Pemahaman tentang prosedur evakuasi, penggunaan peralatan keselamatan, dan tindakan pencegahan kecelakaan sangat penting untuk meningkatkan keselamatan mereka.

Kenali jenis-jenis kapal dan peralatan keselamatan di dalamnya.
Pahami prosedur evakuasi dan penyelamatan di laut.
Pelajari cara menggunakan jaket pelampung dan peralatan keselamatan lainnya.
Ikuti arahan awak kapal dan petugas keselamatan.
Laporkan segera setiap potensi bahaya atau kerusakan pada kapal.

Contoh Program Pelatihan Keselamatan Pelayaran yang Efektif

Program pelatihan yang efektif harus bersifat interaktif, praktis, dan disesuaikan dengan kebutuhan para TKI. Pelatihan dapat mencakup simulasi keadaan darurat, demonstrasi penggunaan peralatan keselamatan, dan penyampaian informasi tentang peraturan keselamatan pelayaran.

Pelatihan berbasis simulasi menggunakan teknologi virtual reality untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi.
Pelatihan praktis yang melibatkan demonstrasi penggunaan peralatan keselamatan dan prosedur evakuasi.
Penyediaan modul pelatihan dalam berbagai bahasa dan format, termasuk video dan materi cetak.
Evaluasi pasca pelatihan untuk memastikan pemahaman dan kemampuan para TKI.

Infografis Langkah-langkah Keselamatan Pelayaran untuk TKI

Infografis yang informatif dan mudah dipahami dapat menjadi alat komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi keselamatan pelayaran kepada para TKI. Infografis dapat memuat ilustrasi sederhana, poin-poin penting, dan kontak darurat. Contohnya, infografis dapat menampilkan langkah-langkah penggunaan jaket pelampung, prosedur evakuasi, dan nomor telepon darurat yang dapat dihubungi jika terjadi keadaan darurat di laut. Infografis tersebut juga dapat menampilkan peta jalur pelayaran yang umum digunakan oleh TKI dan informasi penting terkait cuaca laut.

Peran Media dan Kesadaran Publik

Tragedi tenggelamnya kapal TKI di Batam tahun 2025, jika terjadi, akan menjadi sorotan utama bagi media massa. Liputan yang komprehensif dan bertanggung jawab akan sangat krusial, tidak hanya untuk menginformasikan publik, tetapi juga untuk mendorong perubahan sistemik dalam upaya pencegahan kecelakaan serupa di masa mendatang. Peran media dalam membentuk kesadaran publik terkait keselamatan pelayaran TKI sangatlah vital.

Media memiliki kekuatan untuk mengungkap fakta, memberikan konteks, dan memobilisasi dukungan publik untuk solusi yang efektif. Liputan yang berimbang, akurat, dan sensitif akan membantu masyarakat memahami kompleksitas masalah ini, termasuk faktor-faktor yang berkontribusi pada kecelakaan, serta dampaknya terhadap keluarga korban dan komunitas TKI secara keseluruhan. Keberhasilan upaya pencegahan sangat bergantung pada bagaimana media menyajikan informasi dan memotivasi perubahan.

Dampak Liputan Media terhadap Kesadaran Publik

Liputan media yang intensif dan mendalam tentang tragedi ini, jika terjadi, berpotensi meningkatkan kesadaran publik mengenai risiko yang dihadapi para TKI yang bekerja di luar negeri melalui jalur laut. Publikasi informasi mengenai kondisi kapal yang tidak layak laut, praktik perekrutan yang tidak bertanggung jawab, dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang akan mendorong diskusi publik yang lebih luas. Hal ini dapat memicu tuntutan akan peningkatan standar keselamatan dan pengawasan yang lebih ketat.

Sebaliknya, liputan yang minim atau tidak akurat dapat mengakibatkan minimnya kesadaran publik dan minimnya tekanan pada pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, penting bagi media untuk berperan sebagai pengawas dan penyampai informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Kontribusi Media dalam Pencegahan Kejadian Serupa

Media dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dengan melakukan investigasi jurnalistik yang mendalam untuk mengungkap akar permasalahan yang menyebabkan kecelakaan. Dengan mengungkap praktik-praktik ilegal, korupsi, dan kelalaian, media dapat memberikan tekanan pada pihak berwenang untuk mengambil tindakan. Selain itu, media juga dapat memberikan edukasi kepada publik mengenai hak-hak TKI, prosedur keselamatan pelayaran, dan pentingnya memilih agen penyalur yang terpercaya.

Media juga dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan komunitas TKI untuk mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, liputan media tidak hanya fokus pada tragedi itu sendiri, tetapi juga pada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegahnya terulang di masa depan.

Contoh Kampanye Media Sosial yang Efektif

Kampanye media sosial yang efektif dapat menggunakan #KeselamatanTKI, #SayangiTKI, atau #LautAman untuk meningkatkan kesadaran publik. Kampanye ini dapat berupa video pendek yang menyoroti kisah-kisah nyata TKI yang selamat dari kecelakaan atau keluarga korban, infografis yang menjelaskan langkah-langkah keselamatan pelayaran, atau seruan untuk mendukung regulasi yang lebih ketat. Penting untuk melibatkan para influencer dan tokoh masyarakat untuk memperluas jangkauan kampanye ini.

Selain itu, penggunaan fitur-fitur interaktif seperti kuis, polling, dan pertanyaan-jawaban di media sosial dapat meningkatkan partisipasi publik dan pemahaman mereka tentang isu ini. Kampanye ini harus dirancang dengan bahasa yang mudah dipahami dan visual yang menarik agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Perbandingan Liputan Media

Sumber Media	Fokus Liputan	Kredibilitas	Kekuatan	Kelemahan
Berita Nasional (Contoh: Kompas)	Berfokus pada aspek nasional, regulasi, dan respon pemerintah	Tinggi	Liputan komprehensif, akses luas	Kurang detail mengenai pengalaman TKI
Media Lokal (Contoh: Media Batam)	Berfokus pada aspek lokal, kondisi lapangan, dan dampak terhadap masyarakat setempat	Sedang	Informasi detail kondisi lokal	Jangkauan terbatas
Media Online (Contoh: Portal berita online)	Beragam, mulai dari aspek nasional hingga internasional	Bervariasi	Cepat menyebarkan informasi	Akurasi perlu diverifikasi
Media Sosial	Beragam, termasuk opini dan narasi dari berbagai pihak	Rendah	Penyebaran informasi cepat	Informasi seringkali tidak terverifikasi dan bias

Strategi Komunikasi Publik untuk Keselamatan Pelayaran

Strategi komunikasi publik yang efektif harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga terkait, media, dan komunitas TKI. Strategi ini harus menekankan pada edukasi publik mengenai risiko keselamatan pelayaran, prosedur keselamatan yang harus dipatuhi, dan pentingnya memilih agen penyalur yang terpercaya dan memiliki izin resmi. Informasi harus disajikan secara jelas, mudah dipahami, dan dalam berbagai format, seperti poster, pamflet, video, dan seminar.

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keselamatan pelayaran TKI. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses oleh publik untuk melaporkan pelanggaran dan memberikan umpan balik. Penting juga untuk melibatkan komunitas TKI dalam proses pengembangan dan implementasi strategi komunikasi publik ini agar pesan yang disampaikan relevan dan efektif.

Aspek Hukum dan Regulasi Pelayaran TKI: Kapal TKI Tenggelam Di Batam 2025

Tragedi tenggelamnya kapal TKI di Batam pada 2025 menyoroti lemahnya regulasi dan penegakan hukum dalam melindungi para pekerja migran Indonesia yang melakukan perjalanan laut. Peraturan yang ada, meskipun bertujuan baik, seringkali tidak efektif dalam praktiknya, sehingga menyebabkan kerentanan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum dan regulasi pelayaran TKI sangat krusial untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Regulasi Pelayaran TKI dan Kelemahannya

Regulasi terkait pelayaran TKI tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan peraturan turunannya. Kelemahan utama regulasi ini terletak pada penegakan hukum yang lemah, pengawasan yang kurang efektif terhadap perusahaan penyalur TKI (PPTKIS) dan kapal yang digunakan, serta kurangnya transparansi dalam proses perekrutan dan penempatan TKI. Seringkali, persyaratan keselamatan dan standar minimal kapal yang digunakan tidak dipenuhi, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan laut.

Sanksi Hukum Pelanggaran Regulasi Pelayaran TKI, Kapal TKI Tenggelam Di Batam 2025

Sanksi hukum yang diterapkan bagi pelanggaran regulasi pelayaran TKI bervariasi, mulai dari denda administratif hingga hukuman pidana penjara. Namun, penegakan hukum yang kurang tegas menyebabkan sanksi tersebut seringkali tidak memberikan efek jera. Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian, juga menjadi kendala dalam proses penegakan hukum.

Celah Hukum yang Perlu Diperbaiki

Beberapa celah hukum yang perlu diperbaiki meliputi ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait dalam memastikan keselamatan TKI selama pelayaran, kurangnya mekanisme perlindungan hukum bagi TKI yang menjadi korban kecelakaan laut, dan kelemahan dalam pengawasan terhadap perusahaan yang mengoperasikan kapal yang mengangkut TKI. Perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terukur untuk setiap tahapan pelayaran TKI, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif bagi TKI.

Rancangan Revisi Regulasi Pelayaran TKI yang Lebih Komprehensif

Revisi regulasi perlu mencakup penguatan pengawasan terhadap PPTKIS dan perusahaan pelayaran, peningkatan standar keselamatan kapal yang digunakan, perlindungan hukum yang lebih kuat bagi TKI yang menjadi korban kecelakaan laut, serta mekanisme kompensasi yang adil bagi korban dan keluarganya. Penting juga untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran regulasi.

Kutipan Peraturan Perundang-undangan Terkait Pelayaran TKI

Berikut kutipan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (sebagai contoh):

“Pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama proses penempatan, pelaksanaan pekerjaan, hingga kepulangan ke Indonesia.”

(Catatan: Kutipan di atas merupakan contoh ilustrasi. Untuk kutipan yang akurat dan lengkap, silakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaannya.)