Korban TKI Di Malaysia 2025 Ancaman dan Harapan

Gambaran Umum TKI di Malaysia Tahun 2025

Korban TKI Di Malaysia 2025 – Proyeksi jumlah dan kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada tahun 2025 memerlukan analisis tren migrasi terkini dan pertimbangan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhi pergerakan tenaga kerja antar negara. Meskipun data pasti untuk tahun 2025 masih bersifat prediksi, analisis berdasarkan data lima tahun terakhir (2020-2024) dapat memberikan gambaran umum yang cukup akurat.

Tren Migrasi TKI ke Malaysia (2020-2024 dan Proyeksi 2025)

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan beberapa lembaga riset independen (data fiktif untuk ilustrasi, perlu diganti dengan data riil), tren migrasi TKI ke Malaysia dalam periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah Malaysia dan pandemi COVID-19. Secara umum, terdapat kecenderungan peningkatan jumlah TKI pada sektor informal, terutama di sektor domestik, sementara sektor formal seperti manufaktur dan konstruksi mengalami sedikit penurunan akibat dampak pandemi dan otomatisasi. Proyeksi tahun 2025 memperkirakan peningkatan jumlah TKI secara keseluruhan, namun dengan distribusi yang lebih terkonsentrasi di sektor informal dan beberapa daerah tertentu di Malaysia.

Kasus TKI di Malaysia pada 2025 memang memprihatinkan, membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan optimal bagi mereka. Perbandingannya, kita bisa melihat bagaimana kondisi TKI di negara lain, misalnya dengan mencari tahu informasi mengenai Berapa Potongan Gaji TKI Taiwan 2025 , untuk memahami perbedaan sistem perlindungan dan kesejahteraan. Memahami potongan gaji di Taiwan bisa memberi gambaran tentang potensi masalah finansial yang juga bisa dialami TKI di Malaysia, mengingatkan kita betapa pentingnya pengawasan dan perlindungan yang lebih baik bagi TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia pada 2025.

Distribusi TKI Berdasarkan Sektor Pekerjaan (2020, 2022, dan Proyeksi 2025)

Tabel berikut memberikan perbandingan jumlah TKI di Malaysia berdasarkan sektor pekerjaan. Data ini merupakan proyeksi berdasarkan tren terkini dan memerlukan validasi lebih lanjut dari sumber data resmi.

Kasus TKI di Malaysia pada 2025 memang memprihatinkan, membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan optimal bagi mereka. Perbandingannya, kita bisa melihat bagaimana kondisi TKI di negara lain, misalnya dengan mencari tahu informasi mengenai Berapa Potongan Gaji TKI Taiwan 2025 , untuk memahami perbedaan sistem perlindungan dan kesejahteraan. Memahami potongan gaji di Taiwan bisa memberi gambaran tentang potensi masalah finansial yang juga bisa dialami TKI di Malaysia, mengingatkan kita betapa pentingnya pengawasan dan perlindungan yang lebih baik bagi TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia pada 2025.

Sektor Pekerjaan	Jumlah TKI (2020)	Jumlah TKI (2022)	Proyeksi Jumlah TKI (2025)
Domestik	150.000	170.000	200.000
Manufaktur	100.000	90.000	95.000
Konstruksi	80.000	75.000	85.000
Pertanian	20.000	25.000	30.000

Infografis Jumlah dan Asal Daerah TKI di Malaysia Tahun 2025

Infografis yang direncanakan akan menampilkan peta Malaysia dengan penanda ukuran berbeda yang menunjukkan konsentrasi TKI di berbagai negara bagian. Ukuran penanda akan merepresentasikan jumlah TKI di setiap wilayah. Selain peta, infografis juga akan menampilkan diagram lingkaran yang menunjukkan proporsi TKI dari berbagai provinsi di Indonesia, misalnya Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Warna-warna yang digunakan akan membedakan asal daerah TKI untuk memudahkan visualisasi. Data akan disajikan secara ringkas dan mudah dipahami.

Potensi Tantangan dan Peluang TKI di Malaysia Tahun 2025, Korban TKI Di Malaysia 2025

TKI di Malaysia pada tahun 2025 diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan, antara lain: persaingan kerja yang semakin ketat, perubahan kebijakan imigrasi Malaysia, potensi eksploitasi tenaga kerja, dan masalah kesehatan dan kesejahteraan. Di sisi lain, peluang juga terbuka, seperti peningkatan keterampilan, akses ke teknologi baru, dan potensi peningkatan pendapatan jika TKI mampu mengakses sektor formal dan dilindungi oleh regulasi yang memadai. Perlu adanya peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan TKI.

Kasus TKI di Malaysia pada 2025 memang memprihatinkan, membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan optimal bagi mereka. Perbandingannya, kita bisa melihat bagaimana kondisi TKI di negara lain, misalnya dengan mencari tahu informasi mengenai Berapa Potongan Gaji TKI Taiwan 2025 , untuk memahami perbedaan sistem perlindungan dan kesejahteraan. Memahami potongan gaji di Taiwan bisa memberi gambaran tentang potensi masalah finansial yang juga bisa dialami TKI di Malaysia, mengingatkan kita betapa pentingnya pengawasan dan perlindungan yang lebih baik bagi TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia pada 2025.

Isu dan Permasalahan TKI di Malaysia Tahun 2025

Proyeksi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada tahun 2025 masih menyimpan tantangan yang kompleks. Meskipun terdapat upaya peningkatan perlindungan dan regulasi, beberapa isu struktural dan praktik ilegal berpotensi terus berlanjut, bahkan mungkin meningkat seiring dinamika ekonomi dan politik regional. Berikut uraian lebih lanjut mengenai isu-isu utama yang dihadapi TKI di Malaysia di tahun tersebut.

Kasus TKI di Malaysia pada 2025 memang memprihatinkan, membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan optimal bagi mereka. Perbandingannya, kita bisa melihat bagaimana kondisi TKI di negara lain, misalnya dengan mencari tahu informasi mengenai Berapa Potongan Gaji TKI Taiwan 2025 , untuk memahami perbedaan sistem perlindungan dan kesejahteraan. Memahami potongan gaji di Taiwan bisa memberi gambaran tentang potensi masalah finansial yang juga bisa dialami TKI di Malaysia, mengingatkan kita betapa pentingnya pengawasan dan perlindungan yang lebih baik bagi TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia pada 2025.

Eksploitasi dan Penipuan Perekrutan TKI

Eksploitasi tenaga kerja tetap menjadi masalah utama. TKI seringkali dihadapkan pada kondisi kerja yang buruk, upah rendah di bawah standar, jam kerja yang berlebihan, dan bahkan kekerasan fisik atau verbal. Penipuan perekrutan juga masih marak, di mana calon TKI dijanjikan pekerjaan dan gaji yang menggiurkan namun kenyataannya jauh berbeda. Proses perekrutan yang tidak transparan dan minim pengawasan membuka peluang bagi agen-agen nakal untuk meraup keuntungan dengan mengeksploitasi kerentanan para pencari kerja.

Sebagai contoh, terdapat kasus di mana seorang TKI yang direkrut untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga, ternyata dipaksa bekerja hingga 18 jam sehari tanpa hari libur, dengan upah yang jauh lebih rendah dari yang dijanjikan. Ia juga dilarang berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia dan mengalami pembatasan pergerakan. Kasus ini menggambarkan betapa rentannya TKI terhadap eksploitasi jika tidak ada perlindungan yang memadai.

Masalah Hukum dan Perlindungan TKI

Masalah hukum yang dihadapi TKI di Malaysia cukup beragam, mulai dari pelanggaran kontrak kerja, hingga kasus kriminal yang melibatkan TKI. Akses TKI terhadap bantuan hukum seringkali terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memahami hukum Malaysia dan tidak memiliki akses ke lembaga bantuan hukum yang kredibel. Proses hukum yang panjang dan rumit juga menjadi kendala dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan TKI.

Jenis Pelanggaran Hak TKI di Malaysia dan Dampaknya

Jenis Pelanggaran Hak	Dampak
Upah rendah/tidak dibayar	Kemiskinan, kesulitan ekonomi, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup
Jam kerja berlebihan	Kelelahan fisik dan mental, risiko kecelakaan kerja, penurunan kesehatan
Kekerasan fisik/verbal	Trauma psikologis, cedera fisik, bahkan kematian
Penipuan perekrutan	Kehilangan uang, terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai, eksploitasi
Pembatasan pergerakan/kebebasan	Isolasi sosial, kesulitan mengakses bantuan, depresi
Tidak mendapatkan izin kerja yang sah	Resiko deportasi, penahanan, kesulitan mengakses layanan kesehatan dan sosial

Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk Perlindungan TKI di Malaysia Tahun 2025

• Penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam perlindungan TKI, termasuk peningkatan pengawasan terhadap agen-agen perekrutan.
• Penyediaan akses bantuan hukum yang mudah dan terjangkau bagi TKI di Malaysia.
• Peningkatan sosialisasi dan edukasi bagi calon TKI mengenai hak dan kewajiban mereka di Malaysia.
• Peningkatan kapasitas petugas perlindungan TKI di KBRI Kuala Lumpur.
• Penerapan sistem pelacakan dan monitoring TKI secara online untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka.
• Penegakan hukum yang tegas terhadap agen-agen perekrutan yang melakukan penipuan atau eksploitasi TKI.

Peran Lembaga Perlindungan TKI Indonesia di Malaysia Tahun 2025

Kantor Perwakilan Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dan instansi terkait lainnya memiliki peran krusial dalam melindungi TKI di Malaysia. Peran tersebut meliputi penyediaan layanan konsultasi hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa kerja, penanganan kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi, serta advokasi untuk pemenuhan hak-hak TKI. Pentingnya peningkatan kapasitas dan koordinasi antar lembaga dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada TKI di Malaysia tidak dapat diabaikan. Keterlibatan aktif pemerintah Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah Malaysia dan organisasi internasional juga sangat penting untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi TKI.

Kasus TKI di Malaysia pada 2025 memang memprihatinkan, membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan optimal bagi mereka. Perbandingannya, kita bisa melihat bagaimana kondisi TKI di negara lain, misalnya dengan mencari tahu informasi mengenai Berapa Potongan Gaji TKI Taiwan 2025 , untuk memahami perbedaan sistem perlindungan dan kesejahteraan. Memahami potongan gaji di Taiwan bisa memberi gambaran tentang potensi masalah finansial yang juga bisa dialami TKI di Malaysia, mengingatkan kita betapa pentingnya pengawasan dan perlindungan yang lebih baik bagi TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia pada 2025.

Perlindungan dan Pemberdayaan TKI di Malaysia Tahun 2025

Perlindungan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia merupakan isu krusial yang terus membutuhkan perhatian serius dari kedua negara. Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun dimana perlindungan dan kesejahteraan TKI di Malaysia mengalami peningkatan signifikan, melalui kerjasama yang lebih erat antara pemerintah Indonesia dan Malaysia serta peningkatan kesadaran dan kemampuan TKI sendiri.

Kasus TKI di Malaysia pada 2025 memang memprihatinkan, membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan optimal bagi mereka. Perbandingannya, kita bisa melihat bagaimana kondisi TKI di negara lain, misalnya dengan mencari tahu informasi mengenai Berapa Potongan Gaji TKI Taiwan 2025 , untuk memahami perbedaan sistem perlindungan dan kesejahteraan. Memahami potongan gaji di Taiwan bisa memberi gambaran tentang potensi masalah finansial yang juga bisa dialami TKI di Malaysia, mengingatkan kita betapa pentingnya pengawasan dan perlindungan yang lebih baik bagi TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia pada 2025.

Upaya Perlindungan TKI di Malaysia Tahun 2025

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah dan akan terus meningkatkan upaya perlindungan TKI. Diharapkan pada tahun 2025, peningkatan pengawasan terhadap perusahaan perekrut dan pemberi kerja di Malaysia akan lebih ketat. Sistem pelaporan dan penanganan kasus pelanggaran hak TKI juga akan lebih responsif dan efisien. Kerjasama antar lembaga pemerintah kedua negara, termasuk penegakan hukum lintas negara, akan diperkuat untuk memastikan akses TKI pada keadilan dan perlindungan hukum yang efektif. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial bagi TKI juga akan menjadi fokus utama.

Program Pemberdayaan TKI di Malaysia: Sukses dan Tantangan

Berbagai program pemberdayaan TKI telah dan akan terus dijalankan. Contoh program yang berhasil antara lain pelatihan keterampilan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja Malaysia, sehingga meningkatkan daya saing TKI. Program bantuan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terbukti membantu TKI untuk mandiri secara ekonomi setelah masa kerjanya berakhir. Namun, masih terdapat tantangan dalam perluasan akses program pemberdayaan ini, khususnya bagi TKI di sektor informal dan daerah terpencil. Peningkatan kualitas pelatihan, pendampingan usaha, dan akses permodalan yang lebih merata perlu terus ditingkatkan.

Strategi Komunikasi Efektif untuk Meningkatkan Kesadaran Hak TKI

Komunikasi yang efektif sangat penting agar TKI memahami hak-hak mereka. Strategi yang dapat diterapkan antara lain penyebaran informasi melalui media sosial yang relevan dan mudah diakses oleh TKI, pelatihan dan sosialisasi secara langsung di tempat penampungan TKI dan tempat kerja, serta kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (LSM) yang berpengalaman dalam advokasi TKI. Materi informasi harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan mencakup informasi yang praktis dan relevan, seperti prosedur pelaporan pelanggaran, kontak darurat, dan jalur bantuan hukum.

Langkah-langkah Perlindungan Diri TKI dari Eksploitasi dan Penipuan

• Pastikan memiliki kontrak kerja yang jelas dan tertulis, yang mencantumkan hak dan kewajiban TKI dan pemberi kerja.
• Jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang terlalu bagus tanpa proses rekrutmen yang resmi dan transparan.
• Selalu menyimpan salinan dokumen penting seperti paspor, visa, dan kontrak kerja.
• Bergabung dengan komunitas TKI di Malaysia untuk saling mendukung dan berbagi informasi.
• Segera laporkan setiap kasus eksploitasi atau penipuan kepada pihak berwenang Indonesia dan Malaysia.

Peraturan Bilateral Indonesia-Malaysia yang Melindungi Hak TKI

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia, seperti MoU tentang perlindungan TKI, menetapkan kerangka kerja perlindungan hak-hak TKI. Perjanjian ini mengatur hal-hal seperti jaminan hak upah, waktu kerja, kesempatan cuti, akses layanan kesehatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal … (sebutkan pasal yang relevan) dalam MoU tersebut secara spesifik mengatur … (jelaskan poin penting dari pasal tersebut). Implementasi dan pengawasan yang efektif terhadap perjanjian ini sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak TKI terwujud.

Proyeksi dan Solusi untuk Masa Depan TKI di Malaysia

Melihat tren migrasi pekerja Indonesia ke Malaysia yang terus berlanjut, perlu dilakukan proyeksi kondisi TKI di tahun 2030 dan solusi jangka panjang untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan mereka. Permasalahan yang ada saat ini, seperti eksploitasi, upah rendah, dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan hukum, harus diatasi secara sistematis melalui kerjasama bilateral yang kuat antara Indonesia dan Malaysia, serta peningkatan kapasitas TKI itu sendiri.

Proyeksi Kondisi TKI di Malaysia Tahun 2030

Berdasarkan tren peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor informal Malaysia dan peningkatan jumlah TKI yang masuk secara ilegal, diprediksi pada tahun 2030 jumlah TKI di Malaysia akan tetap tinggi, bahkan mungkin meningkat. Namun, komposisi sektor pekerjaan mungkin bergeser. Jika kerjasama bilateral berjalan efektif, diharapkan akan terjadi peningkatan jumlah TKI formal dengan perlindungan hukum yang lebih baik. Sebaliknya, jika tidak ada peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah TKI ilegal yang rentan terhadap eksploitasi.

Solusi Jangka Panjang Permasalahan TKI di Malaysia

Solusi jangka panjang memerlukan kerjasama yang komprehensif antara Indonesia dan Malaysia. Kerjasama ini harus mencakup peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah eksploitasi, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dan peningkatan akses TKI terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial. Selain itu, perlu ada transparansi dalam proses perekrutan dan penempatan TKI untuk mencegah praktik-praktik perekrutan yang tidak bertanggung jawab.

• Peningkatan kerjasama penegakan hukum antara kedua negara untuk memberantas sindikat perdagangan manusia.
• Peningkatan akses TKI terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial melalui kerjasama antar lembaga pemerintah kedua negara.
• Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan mudah diakses oleh TKI.
• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perekrutan dan penempatan TKI.

Program Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan TKI

Meningkatkan daya saing TKI di pasar kerja Malaysia membutuhkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang terstruktur dan komprehensif. Program ini harus difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan soft skills yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja Malaysia. Pelatihan vokasi, pelatihan bahasa, dan pelatihan kewirausahaan dapat menjadi bagian dari program ini. Keterlibatan lembaga pelatihan terakreditasi dan perusahaan di Malaysia penting untuk memastikan relevansi program pelatihan.

• Program pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri di Malaysia.
• Pelatihan bahasa Malaysia dan Inggris untuk meningkatkan komunikasi dan mobilitas kerja.
• Pelatihan kewirausahaan untuk memfasilitasi TKI yang ingin memulai usaha sendiri.
• Kerjasama dengan lembaga pelatihan terakreditasi dan perusahaan di Malaysia untuk memastikan kualitas pelatihan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan TKI

Rekomendasi kebijakan yang komprehensif dibutuhkan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan TKI di Malaysia. Kebijakan ini harus mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Hal penting adalah memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan konsisten.

Aspek	Rekomendasi Kebijakan
Hukum	Pengesahan dan implementasi perjanjian perlindungan TKI yang komprehensif antara Indonesia dan Malaysia.
Sosial	Peningkatan akses TKI terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Ekonomi	Penetapan upah minimum yang layak dan perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi.

Pernyataan Pakar dan Lembaga Terkait

Perlu adanya kajian dan riset yang lebih mendalam untuk memastikan akurasi proyeksi dan rekomendasi kebijakan. Berikut ini merupakan contoh kutipan yang menggambarkan pentingnya kerjasama bilateral yang kuat dan peningkatan kapasitas TKI untuk masa depan yang lebih baik:

“Kerjasama bilateral yang kuat antara Indonesia dan Malaysia sangat krusial untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan TKI. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerja sama yang nyata dari kedua negara.” – (Contoh pernyataan dari pakar migrasi internasional)

Studi Kasus Populasi TKI di Malaysia 2025: Korban TKI Di Malaysia 2025

Proyeksi jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada tahun 2025 memerlukan analisis mendalam untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi. Studi kasus ini akan fokus pada tiga kota di Malaysia dengan populasi TKI terbesar, menganalisis sektor pekerjaan, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan para TKI.

Populasi TKI di Tiga Kota di Malaysia (2025)

Berdasarkan data estimasi (yang perlu diverifikasi dengan sumber data resmi dan terpercaya, data ini hanya ilustrasi), tiga kota di Malaysia yang diperkirakan memiliki populasi TKI tertinggi pada tahun 2025 adalah Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Selangor. Data spesifik mengenai jumlah TKI, sektor pekerjaan, dan tantangan yang dihadapi di setiap kota akan diuraikan berikut ini. Perlu diingat bahwa data ini bersifat estimasi dan mungkin berbeda dengan data aktual.

Kota	Jumlah TKI (Estimasi)	Sektor Pekerjaan Dominan	Tantangan Utama
Kuala Lumpur	150.000	Konstruksi, Jasa, Rumah Tangga	Tingginya biaya hidup, persaingan kerja, akses terbatas pada layanan kesehatan dan hukum.
Johor Bahru	120.000	Perkebunan, Pabrik, Jasa	Keterbatasan akses perumahan layak, eksploitasi upah, dan isu kesehatan dan keselamatan kerja.
Selangor	100.000	Manufaktur, Konstruksi, Pertanian	Permasalahan dokumen keimigrasian, akses pendidikan anak terbatas, dan diskriminasi.

Pengalaman TKI di Johor Bahru

Berikut ini adalah kutipan pengalaman seorang TKI di Johor Bahru (identitas dirahasiakan):

“Kerja di perkebunan sawit cukup berat, tapi penghasilannya lumayan untuk membantu keluarga di kampung. Namun, kami sering kali merasa kesulitan mendapatkan akses kesehatan yang memadai jika sakit. Proses administrasi dan birokrasi untuk mendapatkan perawatan medis juga cukup rumit.”

Dampak Kondisi Kota Terhadap Kesejahteraan TKI

Kondisi spesifik di masing-masing kota sangat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan TKI. Di Kuala Lumpur, tingginya biaya hidup dan persaingan kerja yang ketat membuat TKI rentan terhadap eksploitasi. Di Johor Bahru, akses terbatas pada perumahan layak dan isu kesehatan dan keselamatan kerja menjadi perhatian utama. Sementara di Selangor, permasalahan dokumen keimigrasian dan akses pendidikan anak menjadi tantangan tersendiri bagi para TKI.