Lapor THR Maret 2025 Belum Cair

Lapor THR Maret 2025 Belum Cair

Lapor THR Maret 2025 Belum Cair – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang sangat dinantikan setiap menjelang hari raya. THR bukan sekadar bonus, melainkan bagian penting dari penghasilan yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari persiapan hari raya hingga keperluan mendesak lainnya. Keterlambatan pencairan THR dapat menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi pekerja dan keluarganya. Artikel ini akan membahas permasalahan THR Maret 2025 yang belum cair dan beberapa kemungkinan penyebabnya.

Bayangkan situasi ini: Pak Budi, seorang kepala keluarga dengan tiga anak, tengah menantikan THR Maret 2025 yang belum juga cair. Ia telah merencanakan berbagai keperluan menjelang Lebaran, mulai dari membeli baju baru untuk anak-anak hingga membayar biaya sekolah. Kecemasan mulai menghantuinya karena tanggal pembayaran semakin dekat, sementara dana yang tersedia sangat terbatas. Harapannya untuk merayakan Lebaran dengan tenang dan nyaman kini terganjal oleh keterlambatan THR ini. Situasi serupa dialami banyak pekerja lainnya, menciptakan keresahan dan ketidakpastian ekonomi.

Kemungkinan Penyebab Keterlambatan THR Maret 2025

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan pencairan THR. Memahami faktor-faktor ini penting untuk menemukan solusi dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

• Kendala Keuangan Perusahaan: Perusahaan mungkin mengalami kesulitan keuangan yang sementara, sehingga pembayaran THR tertunda. Hal ini bisa disebabkan oleh penurunan pendapatan, penundaan pembayaran dari klien, atau masalah internal perusahaan lainnya. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur mungkin mengalami penurunan pesanan sehingga pendapatannya berkurang, mengakibatkan keterlambatan pembayaran THR.
• Kesalahan Administrasi: Kesalahan dalam proses administrasi, seperti kesalahan perhitungan THR atau keterlambatan pengumpulan data karyawan, juga dapat menyebabkan pencairan THR tertunda. Sistem penggajian yang kurang efisien atau kurangnya koordinasi antar departemen dapat menjadi penyebabnya. Misalnya, kesalahan dalam input data gaji karyawan dapat menyebabkan penundaan proses verifikasi dan pencairan THR.
• Regulasi dan Kebijakan Pemerintah: Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait THR juga dapat mempengaruhi waktu pencairan. Meskipun jarang terjadi, perubahan mendadak dapat menyebabkan perusahaan membutuhkan waktu tambahan untuk menyesuaikan sistem dan proses pembayaran mereka. Sebagai contoh, perubahan aturan terkait perhitungan THR yang baru dikeluarkan pemerintah dapat menyebabkan perusahaan perlu melakukan penyesuaian sistem penggajian.
• Faktor Eksternal: Faktor eksternal seperti bencana alam atau krisis ekonomi global juga dapat berdampak pada kemampuan perusahaan untuk membayar THR tepat waktu. Perusahaan yang terdampak secara langsung oleh bencana alam, misalnya, mungkin mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk pembayaran THR.

Dampak Keterlambatan THR terhadap Pekerja

Keterlambatan THR tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan pekerja, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial. Berikut beberapa dampak yang perlu diperhatikan:

• Ketidakpastian Ekonomi: Keterlambatan THR menciptakan ketidakpastian ekonomi bagi pekerja, khususnya bagi mereka yang mengandalkan THR untuk memenuhi kebutuhan mendesak menjelang hari raya.
• Stres dan Kecemasan: Menunggu THR yang belum cair dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang signifikan, terutama bagi pekerja yang memiliki tanggungan keluarga.
• Gangguan Perencanaan Keuangan: Keterlambatan THR dapat mengganggu perencanaan keuangan pekerja, membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan persiapan hari raya.
• Potensi Konflik Sosial: Jika keterlambatan THR berlangsung lama dan tidak ada kejelasan dari perusahaan, hal ini berpotensi memicu konflik sosial antara pekerja dan manajemen perusahaan.

Regulasi THR dan Hak Pekerja

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan merupakan hak pekerja yang diatur secara ketat oleh pemerintah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan pekerja menerima haknya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan regulasi ini penting untuk mencegah terjadinya permasalahan dan sengketa antara pekerja dan perusahaan.

Peraturan pemerintah terkait THR keagamaan, khususnya Idul Fitri, menetapkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR kepada seluruh pekerjanya paling lambat H-7 sebelum hari raya. Besaran THR sendiri umumnya setara dengan satu bulan gaji, namun bisa lebih besar tergantung pada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan yang tertuang dalam perjanjian kerja.

Sanksi Pelanggaran Pembayaran THR

Bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan mengenai pembayaran THR, terdapat sanksi yang telah ditetapkan. Sanksi ini bervariasi, mulai dari teguran tertulis hingga sanksi administratif berupa denda. Dalam kasus pelanggaran yang berat, perusahaan bahkan dapat dikenai sanksi pidana. Jenis dan beratnya sanksi bergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

Perbandingan Hak Pekerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerja	Hak THR	Ketentuan Tambahan
Karyawan Tetap	Satu bulan gaji atau lebih, sesuai kesepakatan	THR dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap lainnya
Karyawan Kontrak	Satu bulan gaji atau lebih, sesuai kesepakatan dan masa kerja	Proporsional terhadap masa kerja, jika masa kerja kurang dari satu tahun
Karyawan Paruh Waktu	Proporsional terhadap jam kerja dan masa kerja	Dibayar sesuai dengan proporsi jam kerja dan masa kerja selama setahun terakhir

Tenggat Waktu Pembayaran THR

Tenggat waktu pembayaran THR diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, THR keagamaan Idul Fitri harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Keterlambatan pembayaran dapat berdampak hukum bagi perusahaan yang bersangkutan. Penting bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhi tenggat waktu ini guna menghindari permasalahan hukum.

Pasal Relevan dalam Peraturan Perundang-undangan

Beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah THR yang belum dibayarkan antara lain mencakup ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana bagi perusahaan yang lalai, serta ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan terkait pembayaran THR. Detail pasal-pasal ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Langkah-langkah Mengatasi THR yang Belum Cair: Lapor THR Maret 2025 Belum Cair

Penerima THR yang belum menerima pembayarannya hingga batas waktu yang ditentukan berhak untuk mengambil langkah-langkah hukum maupun non-hukum untuk menuntut haknya. Berikut ini beberapa langkah yang dapat Anda tempuh jika THR Maret 2025 belum cair.

Pelaporan Keterlambatan THR kepada Pihak yang Berwenang

Langkah pertama yang efektif adalah melaporkan keterlambatan THR kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di daerah tempat Anda bekerja. Pelaporan ini penting karena Disnaker memiliki wewenang untuk menengahi permasalahan antara pekerja dan perusahaan terkait pembayaran THR. Proses pelaporan biasanya melibatkan penyampaian dokumen pendukung seperti bukti kerja, slip gaji, dan perjanjian kerja.

Selain Disnaker, Anda juga dapat melaporkan hal ini ke Serikat Pekerja/Buruh jika Anda tergabung di dalamnya. Serikat pekerja dapat memberikan dukungan dan bantuan dalam proses negosiasi maupun penyelesaian hukum.

Contoh Surat Pengaduan Resmi

Surat pengaduan resmi perlu disusun secara sistematis dan jelas. Berikut contohnya:

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja [Nama Kota/Kabupaten] di Tempat

Perihal: Pengaduan Keterlambatan Pembayaran THR

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Anda] Alamat : [Alamat Anda] No. Telp : [Nomor Telepon Anda] Nama Perusahaan : [Nama Perusahaan] Alamat Perusahaan : [Alamat Perusahaan]

Dengan ini mengajukan pengaduan terkait keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1446 H/Maret 2025. Seharusnya THR tersebut dibayarkan paling lambat tanggal [Tanggal Jatuh Tempo THR], namun hingga saat ini belum juga saya terima. Saya telah menanyakan hal ini kepada pihak perusahaan, namun belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Oleh karena itu, saya memohon kepada Bapak/Ibu Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk dapat menindaklanjuti pengaduan saya ini dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal] Hormat Saya,
[Tanda Tangan Anda] [Nama Anda (Ketik)]

Surat ini perlu dilampiri dengan dokumen pendukung seperti bukti kerja dan perjanjian kerja.

Tips Negosiasi dengan Perusahaan

Sebelum menempuh jalur hukum, negosiasi dengan perusahaan merupakan langkah yang bijak. Berikut beberapa tips yang dapat Anda pertimbangkan:

Tetap tenang dan profesional selama proses negosiasi. Hindari emosi yang berlebihan dan fokus pada penyelesaian masalah. Siapkan data dan bukti yang kuat untuk mendukung klaim Anda. Ajukan solusi yang saling menguntungkan, bukan hanya menuntut hak Anda saja. Jika negosiasi buntu, jangan ragu untuk mencari bantuan dari pihak ketiga seperti Disnaker atau Serikat Pekerja.

Poin Penting Saat Negosiasi

• Siapkan data dan bukti yang lengkap, seperti perjanjian kerja, slip gaji, dan bukti komunikasi dengan perusahaan.
• Tentukan tujuan negosiasi secara jelas, yaitu mendapatkan pembayaran THR yang tertunggak.
• Tetap tenang dan bersikap profesional, hindari perdebatan yang tidak produktif.
• Cari solusi win-win solution, agar perusahaan juga merasa dihargai.
• Dokumentasikan seluruh proses negosiasi, termasuk kesepakatan yang telah dicapai.

Contoh Kasus dan Solusi

Keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan permasalahan yang sering terjadi dan berdampak signifikan bagi pekerja. Pemahaman mengenai proses penyelesaian masalah ini, termasuk contoh kasus dan solusi yang tepat, sangat penting untuk melindungi hak pekerja. Berikut beberapa contoh kasus dan langkah-langkah penyelesaiannya.

Kasus Keterlambatan THR dan Penyelesaiannya

Pak Budi, seorang karyawan di perusahaan X, mengalami keterlambatan pembayaran THR tahun 2025. THR yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 18 Maret 2025, baru diterima pada tanggal 2 April 2025. Setelah beberapa kali menanyakan kepada bagian HRD, Pak Budi akhirnya mendapatkan penjelasan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh kendala teknis dalam proses transfer dana perusahaan. Sebagai solusi, perusahaan memberikan kompensasi berupa bunga keterlambatan sebesar 5% dari total THR yang diterima.

Proses penyelesaian dimulai dengan Pak Budi yang melayangkan komplain secara tertulis kepada HRD perusahaan. Kemudian, HRD melakukan investigasi internal untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan. Setelah penyebab ditemukan, HRD menawarkan solusi berupa kompensasi dan menjadwalkan ulang pembayaran THR bagi karyawan lain yang juga terdampak. Proses ini terdokumentasi dengan baik dalam surat balasan resmi dari perusahaan kepada Pak Budi.

Ilustrasi Solusi Berhasil dan Gagal

Ilustrasi solusi berhasil ditunjukkan pada kasus Pak Budi di atas, di mana komunikasi yang baik antara pekerja dan perusahaan menghasilkan penyelesaian yang memuaskan. Sebaliknya, ilustrasi solusi gagal dapat terlihat pada kasus Ibu Ani, yang juga mengalami keterlambatan THR. Ibu Ani tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan dari perusahaan, dan komplainnya diabaikan. Akibatnya, Ibu Ani terpaksa menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya.

Perbedaan utama terletak pada responsif dan proaktif perusahaan dalam menangani keluhan. Perusahaan yang responsif akan berusaha mencari solusi dan memberikan penjelasan yang transparan, sementara perusahaan yang tidak responsif akan cenderung mengabaikan keluhan pekerja dan menyebabkan eskalasi masalah.

Contoh Dialog Antara Pekerja dan Perusahaan

Berikut contoh dialog antara Pak Budi (P) dan bagian HRD (HR) perusahaan X:

P	HR
“Selamat siang, Pak/Bu. Saya ingin menanyakan mengenai THR saya yang hingga saat ini belum cair.”	“Selamat siang, Pak Budi. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Saat ini kami sedang mengalami kendala teknis dalam proses transfer dana.”
“Kendala teknis apa yang dimaksud, Pak/Bu?”	“Ada sedikit masalah dalam sistem pembayaran kami, namun saat ini sudah hampir selesai. THR Bapak akan segera diproses dan akan masuk ke rekening Bapak dalam waktu 2 hari ke depan.”
“Baik, Pak/Bu. Tapi saya berharap ada kompensasi atas keterlambatan ini.”	“Tentu Pak Budi, atas keterlambatan ini kami akan memberikan kompensasi sebesar 5% dari total THR Bapak.”

Dampak Positif dan Negatif Berbagai Strategi Penyelesaian Masalah THR

Strategi penyelesaian masalah THR yang melibatkan komunikasi yang baik dan kompensasi yang adil, seperti pada kasus Pak Budi, akan berdampak positif pada hubungan industrial dan reputasi perusahaan. Sebaliknya, strategi yang mengabaikan keluhan pekerja dan tidak memberikan solusi yang memuaskan, seperti pada kasus Ibu Ani, akan berdampak negatif, termasuk potensi gugatan hukum dan penurunan moral karyawan.

Penggunaan jalur hukum, meskipun dapat efektif dalam mendapatkan hak pekerja, memiliki dampak negatif berupa biaya dan waktu yang dibutuhkan. Sementara negosiasi langsung antara pekerja dan perusahaan, jika dilakukan dengan baik, dapat menjadi solusi yang lebih cepat dan efisien.

Pertanyaan Umum Seputar THR

Menjelang bulan pembayaran THR, banyak pertanyaan yang muncul seputar hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Berikut ini beberapa penjelasan terkait hal tersebut untuk memberikan kejelasan dan pemahaman yang lebih baik.

Langkah-langkah Jika THR Belum Dibayarkan Tepat Waktu

Jika THR belum dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. Langkah-langkah ini penting untuk melindungi hak Anda sebagai pekerja.

1. Konfirmasi kepada bagian HRD atau manajemen perusahaan terkait keterlambatan pembayaran THR. Tanyakan alasan keterlambatan dan perkiraan waktu pembayaran.
2. Jika penjelasan yang diberikan tidak memuaskan atau tidak ada kejelasan kapan THR akan dibayarkan, kumpulkan bukti-bukti terkait hak THR Anda, seperti surat perjanjian kerja, slip gaji, dan bukti komunikasi dengan perusahaan.
3. Jika komunikasi dengan perusahaan tidak membuahkan hasil, Anda dapat mengajukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat atau lembaga terkait lainnya.
4. Sebagai langkah terakhir, Anda dapat mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum dengan berkonsultasi dengan advokat atau pengacara spesialis ketenagakerjaan.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Menunda Pembayaran THR, Lapor THR Maret 2025 Belum Cair

Pemerintah telah mengatur sanksi bagi perusahaan yang menunda atau bahkan tidak membayar THR sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan ketenagakerjaan.

• Sanksi Administratif: Perusahaan dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, hingga pencabutan izin usaha.
• Sanksi Pidana: Dalam beberapa kasus, keterlambatan atau keengganan membayar THR dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran sanksi bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran.
• Ganti Rugi: Selain sanksi administratif dan pidana, perusahaan juga wajib membayar THR yang tertunggak beserta denda keterlambatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Besaran denda biasanya dihitung berdasarkan presentase dari jumlah THR yang seharusnya dibayarkan.

Cara Menghitung Besarnya THR

Perhitungan THR tergantung pada masa kerja. Rumus perhitungannya berbeda antara pekerja yang masa kerjanya di bawah satu tahun dan yang sudah bekerja lebih dari satu tahun.

THR = (Gaji pokok + tunjangan tetap) x masa kerja/12 bulan

Untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, masa kerja dihitung berdasarkan jumlah bulan bekerja dibagi 12. Sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, THR dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap selama satu bulan penuh.

Jenis Pekerja yang Berhak Mendapatkan THR

Tidak semua jenis pekerja berhak mendapatkan THR. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, pekerja yang berhak menerima THR adalah mereka yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan berdasarkan perjanjian kerja, baik itu perjanjian kerja waktu tertentu maupun tidak tertentu.

• Pekerja tetap
• Pekerja kontrak
• Pekerja harian lepas (dengan ketentuan tertentu)

Namun, perlu diperhatikan bahwa ada pengecualian tertentu, misalnya bagi pekerja yang bekerja di perusahaan yang baru beroperasi kurang dari satu tahun. Ketentuan lebih detailnya dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instansi yang Berwenang Menangani Pengaduan THR

Jika THR Anda belum dibayarkan, Anda dapat melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. Pelaporan ini penting untuk mempercepat proses penyelesaian masalah dan melindungi hak-hak Anda sebagai pekerja.

Anda dapat melaporkan ke:

• Dinas Ketenagakerjaan di daerah tempat Anda bekerja.
• Inspektorat Ketenagakerjaan.

Selain itu, Anda juga dapat mencari bantuan dari serikat pekerja atau organisasi buruh di tempat Anda bekerja.

Pencegahan Keterlambatan THR di Masa Mendatang

Keterlambatan THR tentu menimbulkan kerugian bagi pekerja. Oleh karena itu, pencegahan jauh lebih baik daripada penanggulangan. Dengan langkah-langkah proaktif, baik dari pekerja maupun perusahaan, masalah THR yang belum cair dapat diminimalisir. Berikut beberapa saran dan panduan praktis untuk memastikan pembayaran THR tepat waktu di masa mendatang.

Saran bagi Pekerja untuk Mencegah Keterlambatan THR

Sebagai pekerja, Anda memiliki peran penting dalam memastikan THR Anda dibayarkan tepat waktu. Kejelasan dan komunikasi yang baik sangat krusial.

• Pastikan perjanjian kerja Anda secara jelas mencantumkan hak atas THR dan mekanisme pembayarannya.
• Simpan salinan perjanjian kerja dan bukti-bukti lain yang relevan terkait THR, seperti surat perjanjian kerja, slip gaji, dan lain sebagainya.
• Komunikasikan secara aktif dengan pihak perusahaan jika ada ketidakjelasan atau keraguan terkait pembayaran THR. Jangan ragu untuk bertanya dan meminta konfirmasi.
• Pahami hak dan kewajiban Anda sebagai pekerja terkait THR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Panduan Praktis untuk Memastikan Pembayaran THR Tepat Waktu

Berikut panduan praktis yang dapat diterapkan baik oleh pekerja maupun perusahaan untuk memastikan pembayaran THR tepat waktu.

1. Perencanaan Anggaran Perusahaan: Perusahaan perlu merencanakan anggaran operasional dengan memperhitungkan kewajiban pembayaran THR jauh sebelum waktu pembayaran tiba. Ini membantu menghindari kekurangan dana mendadak.
2. Komunikasi yang Transparan: Baik perusahaan maupun pekerja perlu menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan mengenai pembayaran THR. Informasi yang jelas dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik.
3. Pemantauan dan Evaluasi: Perusahaan perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pembayaran THR setiap tahunnya untuk mengidentifikasi potensi masalah dan melakukan perbaikan.
4. Pembuatan Jadwal Pembayaran yang Jelas: Membuat jadwal pembayaran yang jelas dan disampaikan kepada pekerja dapat memberikan kepastian dan mengurangi kecemasan.

Poin-Poin Penting dalam Perjanjian Kerja Terkait THR

Perjanjian kerja yang jelas dan komprehensif terkait THR sangat penting untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. Berikut poin-poin penting yang harus diperhatikan:

• Besaran THR yang akan diterima (sesuai peraturan pemerintah atau kesepakatan bersama).
• Tanggal pembayaran THR yang disepakati.
• Mekanisme pembayaran THR (transfer bank, tunai, dan lain sebagainya).
• Ketentuan terkait THR bagi pekerja yang mengundurkan diri atau di PHK.

Ilustrasi Perencanaan yang Baik Mencegah Keterlambatan THR

Bayangkan sebuah perusahaan yang setiap tahunnya menganggarkan dana THR secara terpisah dan rutin mengevaluasi pos anggaran tersebut. Dengan perencanaan ini, perusahaan dapat memastikan dana THR tersedia tepat waktu, bahkan dapat menyiapkan dana cadangan jika terjadi situasi tak terduga. Hal ini menciptakan kepastian bagi pekerja dan mencegah stres akibat keterlambatan THR.

Rekomendasi bagi Perusahaan untuk Memastikan Pembayaran THR Tepat Waktu

Perusahaan memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan pembayaran THR tepat waktu. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan:

• Perencanaan Keuangan yang Matang: Lakukan perencanaan keuangan yang matang dan alokasikan dana THR secara khusus dalam anggaran perusahaan.
• Sistem Administrasi yang Efisien: Terapkan sistem administrasi yang efisien untuk mempermudah proses penggajian dan pembayaran THR.
• Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan: Pastikan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait THR.
• Sosialisasi kepada Pekerja: Lakukan sosialisasi kepada pekerja mengenai kebijakan THR perusahaan dan jadwal pembayarannya.