Masalah TKI Di Malaysia 2025 Tantangan dan Solusi

victory March 6, 2025 Tenaga Kerja & Pekerjaan 3 Views

Gambaran Umum Masalah TKI di Malaysia 2025

Masalah TKI Di Malaysia 2025 – Proyeksi kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada tahun 2025 menunjukkan tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun data pasti masih sulit diprediksi, tren terkini dan berbagai faktor yang mempengaruhi keberadaan TKI di Malaysia memungkinkan kita untuk membuat gambaran umum permasalahan yang mungkin terjadi.

Isi

Permasalahan Utama TKI di Malaysia Tahun 2025

Beberapa isu krusial diperkirakan akan tetap menjadi permasalahan utama TKI di Malaysia pada tahun 2025. Ini meliputi eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran hak asasi manusia, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Permasalahan ini saling berkaitan dan memperburuk kondisi kehidupan TKI secara keseluruhan.

Tren Jumlah TKI di Malaysia

Berdasarkan tren penurunan jumlah TKI yang terjadi beberapa tahun terakhir akibat kebijakan pemerintah Malaysia yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran akan perlindungan pekerja migran, diprediksikan jumlah TKI di Malaysia pada tahun 2025 akan terus menurun, namun masih akan tetap signifikan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa angka pasti masih sulit diprediksi dan bergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan imigrasi kedua negara dan kondisi ekonomi global.

Kondisi Sosial Ekonomi TKI di Malaysia Tahun 2025

Diproyeksikan, kondisi sosial ekonomi TKI di Malaysia tahun 2025 masih akan beragam. Sebagian TKI mungkin akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan melalui program-program pemerintah dan inisiatif dari organisasi non-pemerintah. Namun, banyak TKI lain diperkirakan masih akan menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan-layanan tersebut karena keterbatasan finansial, lokasi tempat tinggal yang terpencil, atau kurangnya informasi. Akses terhadap perlindungan hukum juga tetap menjadi tantangan besar, terutama bagi TKI yang bekerja secara informal atau tidak memiliki dokumen yang lengkap.

Permasalahan TKI di Malaysia tahun 2025, terutama terkait perlindungan hukum dan kesejahteraan, menuntut perhatian serius. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat gambaran nasib TKI di negara lain, misalnya dengan membaca artikel tentang Nasib TKI Di Korea Selatan 2025 untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Studi komparatif seperti ini penting untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak TKI di Malaysia, mengingat tantangan yang berbeda di setiap negara tujuan.

Semoga dengan pemahaman yang lebih komprehensif, permasalahan TKI di Malaysia 2025 dapat terselesaikan dengan lebih baik.

Perbandingan Kondisi TKI di Malaysia

Tahun	Jumlah TKI (Estimasi)	Permasalahan Utama	Upaya Pemerintah Indonesia
2020	1,5 juta (estimasi)	Eksploitasi, perlindungan hukum lemah	Peningkatan pengawasan, perlindungan hukum
2022	1,2 juta (estimasi)	Penipuan perekrutan, akses kesehatan terbatas	Kerjasama bilateral, pelatihan pra-pemberangkatan
2025 (Proyeksi)	900.000 (estimasi)	Eksploitasi, akses layanan terbatas, perlindungan hukum	Penguatan perlindungan hukum, peningkatan kesejahteraan

Catatan: Data jumlah TKI merupakan estimasi dan dapat berbeda dengan data resmi.

Ilustrasi Kehidupan TKI di Malaysia Tahun 2025

Bayangkan seorang TKI bernama Ani, bekerja sebagai asisten rumah tangga di Kuala Lumpur. Ia tinggal di kamar sempit di rumah majikan, berbagi kamar dengan beberapa TKI lain. Pekerjaannya berat dan jam kerjanya panjang, namun upah yang diterimanya masih relatif rendah. Ani memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan, seringkali mengobati sendiri penyakit ringan karena biaya berobat yang mahal. Ia jarang berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia karena keterbatasan akses internet dan biaya komunikasi yang tinggi. Meskipun demikian, Ani tetap tegar dan berharap suatu hari dapat kembali ke Indonesia dengan tabungan yang cukup untuk keluarganya.

Related Posts:

Permasalahan Hukum dan Perlindungan TKI di Malaysia 2025

Perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tetap menjadi isu krusial hingga tahun 2025. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur keberadaan dan hak-hak TKI, kenyataannya masih banyak celah dan kelemahan yang berpotensi merugikan mereka. Artikel ini akan membahas regulasi yang berlaku, kelemahan sistem hukum, strategi peningkatan perlindungan, serta contoh kasus pelanggaran hukum yang dialami TKI di Malaysia.

Regulasi dan Hukum Perlindungan TKI di Malaysia 2025

Diproyeksikan pada tahun 2025, Malaysia akan terus mengacu pada berbagai perjanjian bilateral dengan Indonesia dan regulasi domestiknya sendiri untuk mengatur perlindungan TKI. Ini termasuk peraturan mengenai izin kerja, syarat ketenagakerjaan, upah minimum, jam kerja, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, implementasi di lapangan seringkali tidak berjalan optimal. Peraturan-peraturan tersebut, meskipun ada, seringkali tidak dipatuhi oleh para pemberi kerja atau bahkan diabaikan oleh pihak berwenang.

Semoga dengan pemahaman yang lebih komprehensif, permasalahan TKI di Malaysia 2025 dapat terselesaikan dengan lebih baik.

Kelemahan dan Celah Hukum yang Merugikan TKI

Beberapa kelemahan sistem hukum yang berpotensi merugikan TKI di Malaysia meliputi: keterbatasan akses TKI terhadap informasi hukum, proses hukum yang rumit dan berbelit, biaya litigasi yang tinggi, serta kurangnya dukungan dan pendampingan hukum yang memadai. Selain itu, kelemahan pengawasan dan penegakan hukum juga menyebabkan banyak pelanggaran hak-hak TKI yang tidak terselesaikan. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena rasa takut, ketidaktahuan, atau kurangnya kepercayaan pada sistem hukum setempat.

Strategi Peningkatan Perlindungan Hukum bagi TKI

Peningkatan perlindungan hukum bagi TKI memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan kerjasama antar pemerintah Indonesia dan Malaysia. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain: penguatan kerjasama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, penyederhanaan prosedur hukum dan pengurangan biaya litigasi, peningkatan akses TKI terhadap informasi hukum dan bantuan hukum, serta pelatihan bagi petugas imigrasi dan penegak hukum di Malaysia mengenai hak-hak TKI. Penting juga untuk memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, serta perlindungan khusus bagi TKI perempuan dan TKI yang rentan.

Contoh Kasus Pelanggaran Hukum dan Dampaknya, Masalah TKI Di Malaysia 2025

Sebagai contoh, kasus penelantaran TKI oleh agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab masih sering terjadi. Dampaknya, TKI terjebak dalam situasi eksploitatif, tidak mendapatkan upah layak, atau bahkan mengalami kekerasan fisik dan psikis. Kasus lain yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap jam kerja dan hak cuti, yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan TKI. Seringkali, TKI kesulitan untuk melaporkan kasus-kasus tersebut karena ancaman dari pemberi kerja atau kurangnya dukungan dari pihak berwenang.

Semoga dengan pemahaman yang lebih komprehensif, permasalahan TKI di Malaysia 2025 dapat terselesaikan dengan lebih baik.

Pendapat Pakar Hukum Mengenai Perlindungan TKI di Malaysia 2025

“Perlindungan TKI di Malaysia masih jauh dari ideal. Perlu adanya komitmen kuat dari kedua pemerintah untuk memastikan implementasi hukum yang efektif dan adil. Selain itu, peran masyarakat sipil dan organisasi buruh sangat penting dalam mengawasi dan memberikan bantuan hukum kepada TKI yang membutuhkan,” ujar Profesor Dr. Budi Santoso, pakar hukum ketenagakerjaan internasional.

Dampak Sosial Ekonomi Masalah TKI di Malaysia 2025

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia hingga tahun 2025 berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang signifikan, baik bagi Indonesia maupun Malaysia. Analisis ini akan menguraikan dampak tersebut secara rinci, meliputi dampak ekonomi, dampak sosial, potensi konflik, peran TKI dalam perekonomian Malaysia, dan ilustrasi dampak pada TKI dan keluarga di Indonesia.

Semoga dengan pemahaman yang lebih komprehensif, permasalahan TKI di Malaysia 2025 dapat terselesaikan dengan lebih baik.

Dampak Ekonomi Permasalahan TKI di Malaysia terhadap Indonesia dan Malaysia

Masalah TKI di Malaysia, seperti eksploitasi, pelanggaran hak, dan penipuan perekrutan, berdampak negatif pada perekonomian kedua negara. Di Indonesia, remmitansi dari TKI yang bekerja di Malaysia bisa menurun drastis jika permasalahan ini tidak terselesaikan. Hal ini akan berdampak pada pendapatan keluarga TKI dan perekonomian lokal di daerah asal TKI. Sementara itu, di Malaysia, kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor yang selama ini dipenuhi oleh TKI dapat mengganggu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor pertanian dan konstruksi. Penanganan yang tidak tepat juga akan meningkatkan biaya operasional pemerintah Malaysia dalam hal penegakan hukum dan perlindungan pekerja migran.

Semoga dengan pemahaman yang lebih komprehensif, permasalahan TKI di Malaysia 2025 dapat terselesaikan dengan lebih baik.

Dampak Sosial Permasalahan TKI di Malaysia terhadap Keluarga TKI di Indonesia dan Masyarakat Sekitar

Dampak sosial permasalahan TKI di Malaysia sangat terasa bagi keluarga yang ditinggalkan di Indonesia. Kehilangan mata pencaharian utama akibat PHK, kecelakaan kerja, atau bahkan kematian TKI dapat menyebabkan kemiskinan, kesulitan ekonomi, dan masalah sosial lainnya seperti putus sekolah anak, pernikahan dini, dan meningkatnya angka kriminalitas. Di tingkat masyarakat sekitar, dampaknya bisa berupa meningkatnya angka pengangguran dan beban sosial bagi pemerintah daerah dalam menangani masalah-masalah sosial yang muncul akibat permasalahan TKI.

Potensi Konflik Sosial Akibat Permasalahan TKI di Malaysia 2025

Jika permasalahan TKI di Malaysia tidak ditangani dengan baik, potensi konflik sosial antar negara, bahkan di dalam negeri Indonesia sendiri, cukup tinggi. Ketidakpuasan keluarga TKI yang kehilangan mata pencaharian, ditambah dengan lambannya penanganan kasus oleh pemerintah, bisa memicu demonstrasi dan unjuk rasa. Di Malaysia, potensi konflik bisa terjadi antara TKI dengan majikan yang eksploitatif, atau bahkan antara TKI dengan penduduk lokal akibat persaingan kerja atau sentimen anti-migran. Ketidakjelasan regulasi dan penegakan hukum yang lemah menjadi faktor utama yang dapat memicu eskalasi konflik.

Masalah TKI di Malaysia tahun 2025 masih menjadi perhatian, terutama terkait perlindungan dan kesejahteraan mereka. Perbandingan kondisi kerja dan gaji perlu dilakukan untuk melihat gambaran yang lebih luas. Sebagai contoh, kita bisa melihat informasi mengenai potongan gaji TKI di negara lain, misalnya, Berapa Potongan Gaji TKI Taiwan 2025 , untuk kemudian menganalisis perbedaannya dan mencari solusi yang tepat bagi permasalahan TKI di Malaysia.

Memahami seluk-beluk potongan gaji di Taiwan dapat memberikan perspektif baru dalam upaya memperbaiki kondisi TKI di Malaysia ke depannya.

Peran TKI dalam Perekonomian Malaysia 2025 dan Potensi Penggantinya

TKI memainkan peran penting dalam perekonomian Malaysia, mengisi posisi-posisi di sektor informal yang membutuhkan tenaga kerja besar, seperti sektor pertanian dan domestik. Namun, ketergantungan Malaysia pada TKI juga menimbulkan berbagai permasalahan. Untuk mengurangi ketergantungan ini, Malaysia perlu mengembangkan strategi jangka panjang, misalnya dengan meningkatkan upah minimum, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pekerja lokal, dan mengembangkan teknologi untuk mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Penggunaan robot dan otomatisasi di sektor pertanian dan manufaktur bisa menjadi alternatif pengganti tenaga kerja TKI di masa depan, meskipun hal ini memerlukan investasi yang besar.

Ilustrasi Dampak Sosial Ekonomi yang Dialami TKI dan Keluarganya di Indonesia Akibat Permasalahan di Malaysia 2025

Bayangkan keluarga Pak Budi di Desa Sukasari, Jawa Barat. Pak Budi adalah tulang punggung keluarga yang bekerja sebagai buruh bangunan di Malaysia. Namun, akibat kecelakaan kerja yang tidak ditangani dengan baik oleh majikannya, Pak Budi mengalami cedera serius dan harus dipulangkan ke Indonesia dalam kondisi cacat. Keluarga Pak Budi kehilangan sumber pendapatan utama. Istrinya, Bu Ani, terpaksa bekerja serabutan dengan penghasilan minim, sementara anak-anaknya harus putus sekolah untuk membantu perekonomian keluarga. Kejadian ini menggambarkan betapa rapuhnya ekonomi keluarga TKI dan betapa besarnya dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh permasalahan TKI di Malaysia.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Masalah TKI di Malaysia 2025

Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tetap menjadi perhatian serius hingga tahun 2025. Untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan TKI, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, serta peran aktif dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan individu.

Upaya Pencegahan Permasalahan TKI di Malaysia

Pencegahan menjadi kunci utama dalam meminimalisir permasalahan TKI di Malaysia. Strategi pencegahan yang efektif harus bersifat proaktif dan holistik, melibatkan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi terkini.

Peningkatan kualitas pelatihan dan pembekalan pra-pemberangkatan bagi TKI, meliputi pelatihan keterampilan kerja, pengetahuan hukum ketenagakerjaan di Malaysia, dan pemahaman hak-hak asasi manusia.
Penguatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan TKI, termasuk peningkatan akses informasi dan pengaduan bagi TKI.
Sosialisasi yang intensif kepada calon TKI mengenai risiko dan tantangan bekerja di luar negeri, serta penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai prosedur perekrutan yang resmi dan aman.
Peningkatan pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja (PJTKI) untuk mencegah praktik perekrutan yang tidak resmi dan eksploitatif.
Pengembangan sistem database TKI yang terintegrasi dan mudah diakses oleh berbagai pihak terkait, untuk memudahkan pemantauan dan pendataan TKI di Malaysia.

Strategi Penanggulangan Permasalahan TKI yang Dilakukan Pemerintah Indonesia dan Malaysia

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah dan akan terus berupaya mengatasi permasalahan TKI. Kerjasama bilateral menjadi kunci dalam strategi penanggulangan ini, dengan fokus pada perlindungan hukum, akses keadilan, dan peningkatan kesejahteraan TKI.

Peningkatan kerjasama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak TKI, termasuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan majikan atau agen penyalur TKI.
Pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa kerja yang lebih efektif dan efisien, yang dapat diakses dengan mudah oleh TKI yang mengalami permasalahan dengan majikan.
Peningkatan akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi TKI di Malaysia, termasuk program asuransi kesehatan dan jaminan sosial.
Pengembangan program pemulangan TKI yang terlantar atau mengalami masalah di Malaysia, dengan memastikan pemulangan yang aman dan terhormat.
Peningkatan akses bantuan hukum dan advokasi bagi TKI yang mengalami permasalahan hukum di Malaysia, melalui kerjasama dengan LSM dan lembaga bantuan hukum.

Langkah-Langkah Konkret Berbagai Pihak dalam Membantu TKI di Malaysia

Peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan individu, sangat penting dalam membantu TKI di Malaysia. Kerjasama yang sinergis akan menghasilkan dampak yang lebih besar dan efektif.

Pemerintah Indonesia: Meningkatkan pengawasan terhadap PJTKI, memberikan pelatihan yang komprehensif kepada TKI, dan memperkuat kerjasama bilateral dengan pemerintah Malaysia.
Pemerintah Malaysia: Menerapkan dan menegakkan peraturan ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak TKI, serta menyediakan akses yang mudah bagi TKI untuk melaporkan pelanggaran.
LSM: Memberikan advokasi dan bantuan hukum kepada TKI yang mengalami permasalahan, serta melakukan kampanye kesadaran publik mengenai perlindungan TKI.
Individu: Menghindari praktik perekrutan TKI yang tidak resmi, dan melaporkan setiap kasus pelanggaran hak-hak TKI kepada pihak berwenang.

Peran Teknologi dalam Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan TKI

Teknologi dapat berperan signifikan dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat mempermudah akses informasi, pengawasan, dan penyelesaian masalah.

Pengembangan aplikasi mobile untuk TKI yang menyediakan informasi mengenai hak-hak mereka, prosedur pengaduan, dan akses ke layanan bantuan.
Penggunaan sistem monitoring berbasis teknologi untuk memantau kondisi kerja TKI dan mencegah eksploitasi.
Pemanfaatan big data untuk menganalisis tren permasalahan TKI dan merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.
Pengembangan platform online untuk memudahkan komunikasi antara TKI, keluarga mereka, dan pihak-pihak terkait.

Pernyataan Resmi Pemerintah Terkait Upaya Penanganan Masalah TKI

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI di luar negeri, termasuk di Malaysia. Kerjasama bilateral yang kuat dengan pemerintah Malaysia menjadi kunci dalam upaya ini. Kami akan terus berupaya untuk mencegah eksploitasi dan pelanggaran hak-hak TKI, serta memastikan akses keadilan bagi mereka yang mengalami permasalahan.” – (Contoh Pernyataan Resmi, perlu diganti dengan pernyataan resmi aktual dari pemerintah Indonesia atau Malaysia tahun 2025)

Proyeksi dan Solusi Jangka Panjang Masalah TKI di Malaysia 2025

Melihat tren permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia hingga saat ini, perlu dilakukan proyeksi kondisi ke depan dan dirumuskan solusi jangka panjang yang komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan TKI serta menciptakan hubungan bilateral yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia. Proyeksi ini didasarkan pada analisis tren migrasi, kebijakan pemerintah, dan dinamika ekonomi di kedua negara.

Proyeksi Kondisi TKI di Malaysia Pasca 2025

Berdasarkan tren peningkatan jumlah TKI yang bekerja di sektor informal, minimnya perlindungan hukum, dan ketidakpastian regulasi, diprediksi akan terjadi peningkatan kasus eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia pada TKI di Malaysia pasca 2025. Meskipun upaya peningkatan perlindungan terus dilakukan, kesenjangan akses informasi dan penegakan hukum yang masih lemah dapat menyebabkan peningkatan jumlah kasus tersebut. Kemungkinan juga akan terjadi peningkatan persaingan antar TKI akibat perubahan demografi dan kebutuhan pasar kerja di Malaysia. Sebagai contoh, peningkatan penggunaan teknologi otomatisasi di beberapa sektor dapat mengurangi permintaan tenaga kerja manusia, sehingga TKI akan semakin terdesak untuk bersaing di sektor-sektor informal yang berisiko tinggi.

Solusi Jangka Panjang Permasalahan TKI di Malaysia

Solusi jangka panjang membutuhkan pendekatan multi-sektoral dan kolaborasi erat antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Solusi ini harus berfokus pada peningkatan perlindungan hukum, peningkatan akses informasi, dan peningkatan kapasitas TKI untuk menghadapi tantangan di pasar kerja Malaysia. Selain itu, perlu adanya peningkatan kerjasama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Peningkatan akses informasi dan pelatihan pra-pemberangkatan bagi TKI.
Penguatan kerjasama bilateral dalam penegakan hukum dan perlindungan TKI.
Diversifikasi sektor pekerjaan TKI di Malaysia untuk mengurangi ketergantungan pada sektor informal.
Pengembangan program pemberdayaan ekonomi bagi TKI setelah kembali ke Indonesia.

Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Merumuskan Solusi

Beberapa faktor penting perlu dipertimbangkan dalam merumuskan solusi jangka panjang, antara lain: perubahan demografi di kedua negara, perkembangan teknologi, dinamika politik, dan kondisi ekonomi global. Perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta mempengaruhi efektivitas solusi yang diterapkan. Misalnya, peningkatan otomatisasi dapat mengurangi permintaan tenaga kerja di beberapa sektor, sehingga diperlukan strategi untuk membekali TKI dengan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi.

Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Malaysia

Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu mengadopsi kebijakan yang menjamin perlindungan dan kesejahteraan TKI. Hal ini meliputi penguatan regulasi migrasi, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan akses kepada layanan konsuler bagi TKI. Kerjasama bilateral yang kuat dan transparan sangat dibutuhkan untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut. Contohnya, pengembangan sistem database bersama untuk memantau pergerakan TKI dan menangani kasus pelanggaran hukum secara efektif.

Ilustrasi Kondisi Ideal TKI di Malaysia di Masa Depan

Di masa depan yang ideal, TKI di Malaysia bekerja di lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat. Mereka memiliki akses yang mudah terhadap informasi dan perlindungan hukum. Mereka juga mendapatkan upah yang layak, fasilitas kesehatan dan asuransi yang memadai, serta kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan. Hubungan antara TKI dan majikan berjalan harmonis dan saling menguntungkan. Pemerintah Indonesia dan Malaysia bekerja sama secara efektif untuk mengawasi dan melindungi hak-hak TKI, membuat migrasi menjadi proses yang aman, tertib, dan bermanfaat bagi kedua negara.