UMK 2025 Stagnan: Mengapa Daerah Kita Tertinggal?: Mengapa UMK 2025 Di Daerah Saya Tidak Naik?
Mengapa UMK 2025 di daerah saya tidak naik? – Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setiap tahunnya selalu dinantikan oleh para pekerja. Namun, kekecewaan seringkali muncul ketika angka kenaikan UMK jauh di bawah harapan, bahkan terkadang stagnan. Artikel ini akan membahas beberapa faktor yang mungkin menyebabkan UMK 2025 di daerah Anda tidak mengalami kenaikan.
Banyak faktor yang mempengaruhi penetapan UMK, dan tidak selalu mudah untuk mengidentifikasi penyebab pasti stagnasi di suatu daerah. Namun, beberapa faktor kunci umumnya berperan.
Kondisi Ekonomi Daerah
Kondisi perekonomian daerah sangat berpengaruh terhadap penetapan UMK. Jika perekonomian daerah sedang lesu, pertumbuhan ekonomi rendah, dan investasi minim, maka kemungkinan kenaikan UMK akan terbatas. Perusahaan mungkin akan keberatan dengan kenaikan UMK yang signifikan karena dapat membebani operasional mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Sebagai contoh, daerah yang bergantung pada sektor pertanian dan mengalami gagal panen akan merasakan dampaknya pada perekonomian daerah dan berujung pada stagnasi UMK.
Inflasi dan Daya Beli
Tingkat inflasi juga menjadi pertimbangan penting. Jika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun. Dalam situasi ini, kenaikan UMK yang terlalu tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan harga barang, sehingga memperburuk kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan antara kenaikan UMK dan pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Survei dan Perhitungan UMK
Proses penetapan UMK melibatkan survei dan perhitungan yang rumit. Data yang digunakan untuk menghitung UMK, seperti kebutuhan hidup layak (KHL) dan produktivitas kerja, harus akurat dan representatif. Jika data yang digunakan kurang akurat atau tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, maka hasil perhitungan UMK bisa saja tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan berdampak pada stagnasi atau kenaikan yang minim.
Tekanan dari Asosiasi Pengusaha
Asosiasi pengusaha juga memiliki peran dalam proses penetapan UMK. Mereka biasanya akan mengajukan usulan kenaikan UMK yang mereka anggap realistis dan tidak membebani operasional perusahaan. Jika asosiasi pengusaha memberikan tekanan yang kuat untuk menjaga UMK tetap rendah, maka pemerintah daerah mungkin akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pengambilan keputusan.
Regulasi dan Kebijakan Pemerintah
Terakhir, regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah juga berpengaruh. Adanya aturan atau kebijakan yang membatasi kenaikan UMK, misalnya untuk melindungi investasi atau menjaga stabilitas ekonomi makro, dapat menyebabkan stagnasi UMK di daerah tertentu. Peraturan pemerintah tentang penetapan UMK juga perlu dikaji secara berkala untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan pekerja.
Stagnasi UMK 2025: Kekecewaan dan Pertanyaan di Daerah X
Kekecewaan melanda banyak pekerja di daerah X menyusul stagnasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025. Mengapa hal ini terjadi? UMK merupakan jaring pengaman sosial bagi pekerja, menjamin standar hidup layak. Stagnasi UMK berdampak signifikan pada daya beli dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi mereka yang bergantung sepenuhnya pada upah minimum. Artikel ini akan mengupas tuntas berbagai faktor yang menyebabkan UMK 2025 di daerah X tidak naik, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan ini.
Faktor Ekonomi Regional
Kondisi ekonomi regional daerah X memainkan peran krusial dalam penentuan UMK. Pertumbuhan ekonomi yang lambat atau bahkan mengalami penurunan dapat menjadi alasan utama mengapa UMK tidak mengalami kenaikan. Misalnya, jika sektor industri utama di daerah X mengalami penurunan produksi atau investasi, maka kemampuan perusahaan untuk membayar upah yang lebih tinggi akan terbatas. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menetapkan UMK yang lebih tinggi, karena pertimbangan daya saing industri dan kelangsungan usaha menjadi prioritas.
Inflasi dan Daya Beli
Tingkat inflasi yang tinggi juga turut mempengaruhi penetapan UMK. Jika inflasi meningkat signifikan, kenaikan UMK yang rendah tidak akan mampu menutupi peningkatan harga barang dan jasa. Akibatnya, daya beli pekerja tetap rendah meskipun secara nominal UMK tidak berubah. Contohnya, jika inflasi mencapai 10% sementara UMK hanya naik 2%, maka secara riil daya beli pekerja justru menurun. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan hal ini secara cermat dalam menentukan besaran kenaikan UMK.
Struktur Ekonomi dan Produktivitas
Struktur ekonomi daerah X yang didominasi oleh sektor informal atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dapat menjadi faktor penyebab stagnasi UMK. UMKM seringkali memiliki daya saing yang lebih rendah dan profit margin yang tipis, sehingga kemampuan mereka untuk membayar upah yang lebih tinggi sangat terbatas. Selain itu, rendahnya produktivitas pekerja juga dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan UMK. Meningkatkan produktivitas pekerja menjadi kunci untuk mendukung kenaikan UMK yang berkelanjutan.
Peraturan Pemerintah dan Proses Penetapan UMK
Proses penetapan UMK sendiri melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha. Adanya perbedaan pendapat atau negosiasi yang alot dapat menyebabkan penundaan atau bahkan stagnasi kenaikan UMK. Peraturan pemerintah terkait penetapan UMK juga perlu dikaji ulang untuk memastikan prosesnya transparan, adil, dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Ketidakjelasan atau kerumitan regulasi dapat memperlambat proses penetapan UMK.
Dampak Sosial dan Ekonomi Stagnasi UMK
Stagnasi UMK berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat daerah X. Rendahnya upah minimum menyebabkan penurunan daya beli, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Kondisi ini dapat memicu peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Selain itu, stagnasi UMK juga dapat menurunkan motivasi kerja dan produktivitas pekerja, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini.
Faktor Ekonomi Regional
Penetapan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) setiap tahunnya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kinerja sektor usaha di suatu daerah menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah dalam menentukan besaran UMK. Jika ekonomi daerah sedang tumbuh pesat dan sektor usaha berkembang baik, maka peluang kenaikan UMK lebih besar. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi kurang menguntungkan, kenaikan UMK mungkin akan lebih rendah atau bahkan stagnan.
Memahami faktor ekonomi regional ini penting untuk mengerti mengapa UMK di beberapa daerah naik signifikan, sementara di daerah lain tetap sama. Berikut penjelasan lebih detail mengenai pengaruhnya.
Dampak Kondisi Ekonomi Regional terhadap Penetapan UMK
Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi biasanya diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat. Hal ini memberikan ruang bagi pengusaha untuk memberikan upah yang lebih tinggi kepada karyawan tanpa terlalu membebani operasional bisnis. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat menekan daya beli masyarakat dan keuntungan bisnis, sehingga pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli dan kemampuan pengusaha sebelum menetapkan UMK. Kondisi sektor usaha juga sangat krusial; sektor usaha yang berkembang pesat mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberikan peluang kenaikan UMK, sementara sektor usaha yang lesu akan membatasi ruang gerak tersebut.
Perbandingan Indikator Ekonomi Daerah
Berikut perbandingan indikator ekonomi di dua daerah hipotetis untuk menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi penetapan UMK. Data ini bersifat ilustrasi untuk memudahkan pemahaman.
| Indikator Ekonomi | Daerah A (UMK Naik) | Daerah B (UMK Stagnan) | Perbandingan |
|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi (GDP) | 7% | 2% | Daerah A memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi, menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih baik. |
| Inflasi | 3% | 5% | Inflasi di Daerah A lebih terkendali dibandingkan Daerah B. |
| Tingkat Pengangguran | 5% | 10% | Daerah A memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah, menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. |
| Investasi | Meningkat signifikan | Stagnan | Investasi di Daerah A meningkat, menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian daerah. |
Contoh Kasus Daerah Lain
Misalnya, Daerah X dan Daerah Y memiliki karakteristik ekonomi yang serupa, namun Daerah X mengalami kenaikan UMK yang signifikan sementara Daerah Y stagnan. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan strategi pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian. Daerah X mungkin memiliki program peningkatan daya saing usaha yang lebih efektif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik. Hal ini memberikan ruang bagi kenaikan UMK tanpa terlalu membebani pengusaha. Sementara itu, Daerah Y mungkin kurang fokus pada program-program tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja relatif terbatas.
Perhitungan dan Metodologi Penetapan UMK
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setiap tahunnya merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Ketidaknaikan UMK di suatu daerah bisa disebabkan oleh beberapa hal, termasuk metode perhitungan yang digunakan dan data yang menjadi dasar perhitungan tersebut. Memahami proses perhitungan UMK sangat penting untuk mengevaluasi apakah angka yang ditetapkan sudah mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak di daerah tersebut.
Variabel dan Rumus Perhitungan UMK
Perhitungan UMK umumnya mempertimbangkan beberapa variabel kunci. Variabel-variabel ini berinteraksi untuk menghasilkan angka UMK. Prosesnya tidak sesederhana penjumlahan atau pengurangan, melainkan melibatkan pertimbangan yang lebih kompleks. Ketepatan data dan metode perhitungan sangat menentukan hasil akhirnya.
- Kebutuhan Hidup Layak (KHL): KHL merupakan komponen utama. Ini mencakup biaya hidup minimum yang dibutuhkan pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Data KHL seringkali dikumpulkan melalui survei dan penelitian lapangan.
- Inflasi: Tingkat inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi yang tinggi berdampak pada naiknya biaya hidup, sehingga perlu dipertimbangkan dalam perhitungan UMK.
- Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi daerah juga berpengaruh. Pertumbuhan ekonomi yang positif idealnya berkontribusi pada peningkatan daya beli dan memungkinkan kenaikan UMK.
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB): PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah dengan PDRB tinggi cenderung memiliki potensi untuk menaikkan UMK lebih tinggi dibandingkan daerah dengan PDRB rendah.
Rumus perhitungan UMK bervariasi antar daerah, namun secara umum menggabungkan variabel-variabel di atas dengan bobot tertentu. Rumus yang tepat dan transparan sangat penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam penetapan UMK.
UMK = f(KHL, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB)
Fungsi ‘f’ di atas mewakili rumus perhitungan yang spesifik, yang bisa berbeda di setiap daerah.
Akhiri riset Anda dengan informasi dari Bagaimana cara mengatasi Dapodik 2025 yang data tidak valid?.
Diagram Alur Penetapan UMK
Proses penetapan UMK melibatkan beberapa tahapan yang sistematis. Berikut adalah gambaran umum alur proses tersebut:
- Pengumpulan Data: Tahap awal melibatkan pengumpulan data KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB dari berbagai sumber terpercaya.
- Analisis Data: Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menentukan nilai masing-masing variabel dalam rumus perhitungan.
- Perhitungan UMK: Berdasarkan rumus dan data yang telah dianalisis, UMK dihitung.
- Sosialisasi dan Musyawarah: Hasil perhitungan UMK kemudian disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah. Musyawarah tripartit (pemerintah, pengusaha, dan pekerja) dilakukan untuk membahas dan menyepakati angka UMK.
- Penetapan UMK: Gubernur menetapkan UMK berdasarkan hasil musyawarah.
Potensi Kesalahan dalam Metodologi
Meskipun terdapat proses yang sistematis, beberapa potensi kesalahan atau kelemahan dalam metodologi perhitungan dapat menyebabkan stagnasi UMK. Akurasi data dan metode perhitungan sangat krusial.
- Bias dalam Data KHL: Data KHL yang tidak akurat atau tidak representatif dapat menyebabkan UMK tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak sebenarnya. Metode pengumpulan data yang kurang teliti atau sampel yang tidak memadai bisa menjadi sumber bias.
- Metode Perhitungan yang Kurang Akurat: Rumus perhitungan yang kurang tepat atau bobot variabel yang tidak seimbang dapat menghasilkan angka UMK yang tidak realistis.
- Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam proses perhitungan dan musyawarah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan protes dari para pekerja.
- Dominasi Pihak Tertentu: Dalam musyawarah tripartit, dominasi salah satu pihak (misalnya pengusaha) dapat mempengaruhi hasil penetapan UMK.
Peran Pemerintah Daerah dan Serikat Pekerja dalam Penetapan UMK
Kenaikan UMK yang diharapkan setiap tahunnya tidak selalu tercapai di semua daerah. Proses penetapan UMK melibatkan berbagai pihak, dan peran serta pemerintah daerah dan serikat pekerja sangat krusial dalam menentukan besarannya. Memahami peran masing-masing pihak ini penting untuk mengerti mengapa UMK di suatu daerah mungkin tidak naik signifikan atau bahkan stagnan.
Peran Pemerintah Daerah dalam Penetapan UMK
Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam proses penetapan UMK. Mereka bertindak sebagai fasilitator dan mediator antara pengusaha dan serikat pekerja. Pemerintah daerah mengumpulkan data ekonomi, melakukan survei kebutuhan hidup layak, dan menganalisis kemampuan finansial perusahaan di wilayahnya. Berdasarkan data tersebut, pemerintah daerah kemudian memulai proses negosiasi dengan melibatkan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.
Proses negosiasi ini melibatkan presentasi data, diskusi, dan tawar-menawar untuk mencapai angka UMK yang disepakati bersama. Pemerintah daerah berperan memastikan proses negosiasi berjalan adil dan transparan, dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha. Keberhasilan negosiasi bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola perbedaan pendapat dan mencapai konsensus.
Peran dan Pengaruh Serikat Pekerja dalam Memperjuangkan Kenaikan UMK
Serikat pekerja berperan sebagai perwakilan suara para pekerja dalam proses penetapan UMK. Mereka mengumpulkan aspirasi dan tuntutan dari anggotanya, melakukan riset dan analisis terkait kebutuhan hidup layak, dan menyusun proposal kenaikan UMK yang terukur dan rasional. Strategi yang digunakan serikat pekerja bervariasi, mulai dari advokasi, negosiasi, hingga demonstrasi damai.
Kendala yang sering dihadapi serikat pekerja antara lain terbatasnya akses informasi, ketidakseimbangan kekuatan tawar menawar dengan pengusaha besar, dan kurangnya pemahaman dari pihak pengusaha terhadap kondisi riil pekerja. Keberhasilan serikat pekerja dalam memperjuangkan kenaikan UMK bergantung pada soliditas organisasi, keterampilan negosiasi, dan dukungan dari masyarakat luas.
Temukan bagaimana Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi Upah Minimum 2025? telah mentransformasi metode dalam hal ini.
- Pengumpulan data kebutuhan hidup layak pekerja.
- Negosiasi dengan pemerintah daerah dan pengusaha.
- Sosialisasi dan advokasi kepada anggota.
- Pengawasan implementasi UMK.
Komunikasi dan Negosiasi Efektif untuk UMK yang Adil
Komunikasi dan negosiasi yang efektif antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha merupakan kunci penentu terciptanya UMK yang adil dan berkelanjutan. Proses ini memerlukan transparansi, saluran komunikasi yang terbuka, dan saling pengertian antar pihak. Ketiga pihak perlu memahami kepentingan dan perspektif masing-masing, serta berkomitmen untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
“Suatu UMK yang adil tercipta melalui dialog konstruktif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Transparansi data dan proses negosiasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menghasilkan keputusan yang diterima semua pihak,” kata Pakar Ekonomi dari Universitas X (nama universitas dan pakar diganti sesuai sumber terpercaya).
Contohnya, di daerah Y, upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha menghasilkan kenaikan UMK yang signifikan karena semua pihak bersedia bernegosiasi dengan data yang transparan dan komitmen untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini berbeda dengan daerah Z, di mana kurangnya komunikasi dan negosiasi yang efektif menyebabkan stagnasi UMK karena kurangnya pemahaman bersama mengenai kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan pekerja.
Pertanyaan Tambahan (FAQ)
Mungkin Anda masih memiliki beberapa pertanyaan terkait stagnasi UMK 2025 di daerah Anda. Berikut beberapa pertanyaan umum dan jawabannya yang semoga dapat memberikan sedikit pencerahan.
Aksi Pekerja jika UMK Tidak Naik
Jika UMK di daerah Anda tidak mengalami kenaikan, pekerja memiliki beberapa pilihan. Mereka dapat bergabung dengan serikat pekerja untuk memperjuangkan kenaikan UMK melalui jalur negosiasi atau demonstrasi yang terorganisir. Pilihan lain adalah mencari informasi lebih lanjut tentang peraturan ketenagakerjaan dan prosedur pengaduan yang berlaku di daerah tersebut. Konsultasi dengan lembaga bantuan hukum juga bisa menjadi langkah yang bijak.
Sanksi Perusahaan yang Tidak Membayar UMK
Perusahaan yang tidak membayar UMK sesuai peraturan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda dan teguran. Dalam kasus yang lebih serius, perusahaan bisa menghadapi sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda yang lebih besar. Besaran sanksi bervariasi tergantung pada peraturan daerah dan tingkat pelanggaran. Penting untuk melaporkan pelanggaran ini kepada instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja setempat.
Prosedur Pengaduan UMK yang Dirasa Tidak Adil
Jika Anda merasa penetapan UMK tidak adil, Anda dapat mengajukan pengaduan resmi kepada Dinas Tenaga Kerja di daerah Anda. Pastikan Anda memiliki bukti-bukti yang mendukung klaim Anda, seperti data terkait biaya hidup, upah di sektor lain, dan sebagainya. Pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, dan mungkin melibatkan proses mediasi atau bahkan jalur hukum jika diperlukan. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari lembaga bantuan hukum jika Anda membutuhkannya.
Ilustrasi Perbedaan Standar Hidup Pekerja
Bayangkan dua keluarga pekerja di daerah yang sama. Satu keluarga hidup di daerah dengan UMK yang naik signifikan, sementara keluarga lainnya berada di daerah dengan UMK yang stagnan selama beberapa tahun. Perbedaannya akan sangat terasa dalam berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari tempat tinggal hingga akses pendidikan anak-anak mereka.
Perbedaan ini bukan hanya angka di atas kertas, tetapi realitas yang memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup mereka secara langsung. Mari kita gambarkan secara detail perbedaan tersebut.
Kondisi Rumah dan Tempat Tinggal
Keluarga dengan UMK yang naik mampu tinggal di rumah yang lebih layak. Rumah mereka mungkin lebih luas, lebih terawat, dan memiliki fasilitas yang lebih baik seperti kamar mandi dalam dan akses air bersih yang lancar. Mereka mungkin bahkan mampu memiliki kendaraan pribadi untuk memudahkan mobilitas. Sebaliknya, keluarga dengan UMK stagnan mungkin tinggal di rumah yang lebih sempit, kurang terawat, bahkan mungkin mengontrak di tempat yang jauh dari pusat kota, sehingga mereka harus mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar.
Aspek Konsumsi Makanan
Perbedaan pendapatan juga terlihat jelas dari jenis dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Keluarga dengan UMK yang naik dapat mengonsumsi makanan bergizi dan lebih beragam. Mereka mampu membeli buah-buahan, sayur-sayuran, dan protein hewani secara teratur. Sementara itu, keluarga dengan UMK stagnan mungkin lebih sering mengonsumsi makanan pokok yang lebih murah dan kurang bergizi, mempersempit pilihan mereka hanya pada makanan yang terjangkau, yang berdampak pada kesehatan mereka dalam jangka panjang.
Akses Transportasi dan Pendidikan
Akses transportasi juga menjadi perbedaan yang signifikan. Keluarga dengan UMK yang naik mungkin memiliki sepeda motor atau mobil, memudahkan mereka dalam mengantar anak ke sekolah dan beraktivitas sehari-hari. Mereka juga mungkin mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka di sekolah yang lebih baik. Keluarga dengan UMK stagnan, di sisi lain, mungkin harus bergantung pada transportasi umum yang mahal dan tidak efisien, atau bahkan berjalan kaki jauh setiap hari. Hal ini bisa membatasi akses mereka ke pendidikan berkualitas untuk anak-anak mereka.
Tabel Perbandingan Kondisi Kehidupan, Mengapa UMK 2025 di daerah saya tidak naik?
| Aspek | UMK Naik | UMK Stagnan |
|---|---|---|
| Rumah | Luas, terawat, fasilitas lengkap | Sempit, kurang terawat, mungkin kontrakan jauh dari pusat kota |
| Makanan | Bergizi, beragam, termasuk protein hewani dan buah-buahan | Makanan pokok, terbatas, kurang gizi |
| Transportasi | Kendaraan pribadi (motor/mobil) | Transportasi umum yang mahal dan tidak efisien, atau berjalan kaki |
| Pendidikan Anak | Sekolah berkualitas | Sekolah terbatas pilihannya |
