Pajak Makanan Berapa Persen 2025?

Pajak Makanan 2025

Pajak Makanan Berapa Persen 2025 – Penerapan pajak makanan di Indonesia pada tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendukung program-program pembangunan. Namun, implementasinya perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai lapisan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kuliner. Artikel ini akan memberikan gambaran umum mengenai peraturan perpajakan makanan yang berlaku di tahun 2025, termasuk tarif pajak, jenis makanan yang dikenakan pajak, dan perbedaan penerapan pajak di berbagai jenis usaha kuliner.

Pertanyaan mengenai Pajak Makanan berapa persen di 2025 memang menarik. Besarannya tentu bervariasi dan bergantung pada beberapa faktor, termasuk kebijakan daerah setempat. Untuk memahami lebih lanjut jenis pajak yang termasuk dalam kewenangan daerah, silakan cek informasi lengkapnya di Yang Termasuk Pajak Daerah 2025 , karena pajak daerah ini seringkali mempengaruhi besaran pajak makanan. Kembali ke topik utama, menentukan persentase pasti pajak makanan di 2025 memerlukan riset lebih lanjut pada peraturan perpajakan masing-masing daerah.

Peraturan Perpajakan Makanan 2025

Peraturan perpajakan makanan di Indonesia pada tahun 2025 diharapkan akan lebih terintegrasi dan transparan. Kementerian Keuangan berencana untuk menyederhanakan sistem perpajakan agar lebih mudah dipahami dan dipatuhi oleh para pelaku usaha. Sistem digitalisasi juga akan terus ditingkatkan untuk meminimalisir potensi praktik penipuan pajak. Meskipun detail peraturan mungkin masih dalam tahap finalisasi pada saat artikel ini dibuat, prinsip keadilan dan kesederhanaan akan menjadi fokus utama.

Pertanyaan mengenai Pajak Makanan Berapa Persen 2025 memang menarik, mengingat berbagai pertimbangan ekonomi yang memengaruhinya. Namun, perhitungan pajak kendaraan juga tak kalah penting, misalnya jika kita membahas Pajak Pajero Sport 2022 2025 , yang tergantung pada berbagai faktor seperti tahun pembuatan dan kapasitas mesin. Kembali ke topik Pajak Makanan, besarnya persentase pajak ini tentunya akan berdampak pada harga jual makanan dan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang kebijakan perpajakan ini.

Tarif Pajak Makanan di Beberapa Kota Besar

Tarif pajak makanan di Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan bervariasi antar daerah, bergantung pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Berikut perbandingan tarif pajak makanan di beberapa kota besar (data ilustrasi, diperlukan data resmi dari pemerintah untuk informasi yang akurat):

Kota	Jenis Makanan	Tarif Pajak (%)
Jakarta	Makanan di restoran mewah	12
Jakarta	Makanan di warung makan	10
Bandung	Makanan di restoran mewah	10
Bandung	Makanan di warung makan	8
Surabaya	Makanan di restoran mewah	11
Surabaya	Makanan di warung makan	9

Jenis Makanan yang Dikenakan Pajak dan Dikecualikan

Secara umum, makanan yang dijual di tempat makan seperti restoran, kafe, dan warung makan akan dikenakan pajak. Namun, kemungkinan besar akan ada pengecualian untuk jenis makanan tertentu, misalnya makanan pokok seperti beras, jagung, dan ubi jalar, serta makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima dengan omzet di bawah batas tertentu. Peraturan yang lebih detail akan dikeluarkan oleh pemerintah.

Pertanyaan mengenai Pajak Makanan Berapa Persen 2025 memang menarik, mengingat pengaruhnya terhadap pengeluaran masyarakat. Namun, mengelola kewajiban pajak kendaraan juga penting. Jika Anda ingin mengetahui besaran denda pajak motor Anda, silahkan cek melalui situs ini: Cara Cek Denda Pajak Motor 2025. Mengetahui hal ini penting agar perencanaan keuangan Anda, termasuk untuk mengantisipasi potensi pajak makanan di tahun 2025, dapat lebih terarah dan terencana.

Jadi, selain memperhatikan besaran pajak makanan, jangan lupa juga untuk selalu taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan Pajak Makanan untuk Berbagai Jenis Usaha Kuliner

Perbedaan penerapan pajak makanan untuk restoran, warung makan, dan pedagang kaki lima di tahun 2025 kemungkinan besar akan didasarkan pada skala usaha dan omzet. Restoran besar dengan omzet tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan warung makan kecil atau pedagang kaki lima. Pemerintah diharapkan memberikan insentif dan keringanan pajak bagi UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dampak Penerapan Pajak Makanan terhadap Perekonomian Nasional

Penerapan pajak makanan dapat berdampak positif dan negatif terhadap perekonomian nasional. Di satu sisi, peningkatan pendapatan negara dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, peningkatan harga makanan dapat membebani daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif dan memastikan implementasi kebijakan yang tepat sasaran agar dampak negatif dapat diminimalisir.

Pertanyaan mengenai Pajak Makanan Berapa Persen 2025 memang sering muncul. Besarannya tentu bergantung pada jenis makanan dan peraturan yang berlaku. Bicara soal pajak, ingat juga program pemerintah daerah, seperti misalnya Pemutihan Pajak Kendaraan Bandung 2022 2025 yang memberikan keringanan bagi wajib pajak. Kembali ke topik utama, untuk mengetahui secara pasti besaran pajak makanan di tahun 2025, sebaiknya kita merujuk pada peraturan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak.

Informasi akurat terkait Pajak Makanan Berapa Persen 2025 sangat penting untuk perencanaan keuangan yang baik.

Perubahan Regulasi Pajak Makanan 2025

Regulasi pajak makanan di Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan di tahun 2025. Perubahan ini bertujuan untuk mencapai berbagai target, mulai dari peningkatan penerimaan negara hingga mendorong konsumsi makanan sehat dan berkelanjutan. Berikut ini akan diuraikan perbedaan regulasi pajak makanan tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, faktor pendorong perubahan, dampaknya, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi konsumen dan pelaku usaha.

Pertanyaan mengenai Pajak Makanan berapa persen di 2025 memang menarik, mengingat banyaknya variabel yang mempengaruhinya. Namun, untuk memastikan perhitungan yang akurat, kita perlu juga memahami persyaratan pelaporan pajak secara menyeluruh. Informasi lengkap mengenai hal ini, khususnya mengenai Persyaratan Pajak 5 Tahunan 2025 , sangat penting karena dapat berdampak pada besaran pajak makanan yang terutang.

Dengan memahami persyaratan tersebut, kita dapat menghitung pajak makanan dengan lebih tepat dan menghindari potensi masalah di kemudian hari. Jadi, mengetahui detail Persyaratan Pajak 5 Tahunan 2025 sangat krusial sebelum menentukan besaran pajak makanan di tahun 2025.

Perbandingan Regulasi Pajak Makanan 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbedaan regulasi pajak makanan antara tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya cukup signifikan, terutama dalam hal cakupan produk, tarif pajak, dan mekanisme pengenaan pajak. Berikut beberapa poin penting yang membedakannya:

• Cakupan Produk: Tahun 2025 mencakup lebih banyak jenis makanan olahan dengan kandungan gula, garam, dan lemak tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, hanya minuman manis yang dikenakan pajak. Kini, makanan ringan, kue, dan beberapa jenis makanan siap saji juga termasuk.
• Tarif Pajak: Tarif pajak mengalami kenaikan bertahap. Pada tahun-tahun sebelumnya, tarif pajak minuman manis relatif rendah. Di tahun 2025, tarif pajak untuk kategori makanan dan minuman yang kurang sehat mengalami kenaikan signifikan, dengan sistem tarif progresif berdasarkan tingkat kandungan gula, garam, dan lemak.
• Mekanisme Pengenaan Pajak: Sistem pelaporan dan pengawasan pajak diperketat. Penggunaan teknologi digital dalam pelaporan pajak semakin dimaksimalkan untuk meminimalisir potensi manipulasi data dan menghindari praktik penggelapan pajak.

Faktor Penyebab Perubahan Regulasi Pajak Makanan 2025

Perubahan regulasi pajak makanan tahun 2025 didorong oleh beberapa faktor penting. Pemerintah berupaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan konsumsi makanan dan minuman tidak sehat, serta meningkatkan pendapatan negara.

• Meningkatnya Angka Penyakit Tidak Menular: Tingginya angka penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas di Indonesia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah intervensi, salah satunya melalui regulasi pajak.
• Kebutuhan Peningkatan Pendapatan Negara: Pajak makanan diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan untuk membiayai program-program pembangunan, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
• Dukungan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO): Rekomendasi dari WHO terkait penerapan pajak pada produk makanan dan minuman tidak sehat juga menjadi pertimbangan penting dalam perubahan regulasi ini.

Pernyataan Resmi Pemerintah Mengenai Perubahan Regulasi Pajak Makanan 2025

“Perubahan regulasi pajak makanan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan pendapatan negara. Kami berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ini agar memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.” – (Pernyataan Menteri Keuangan, contoh pernyataan)

Dampak Positif dan Negatif Perubahan Regulasi Pajak Makanan 2025

Perubahan regulasi ini memiliki potensi dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan.

Pertanyaan mengenai Pajak Makanan berapa persen di tahun 2025 memang menarik perhatian banyak orang. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan perpajakan itu kompleks dan seringkali berkaitan. Misalnya, kenaikan tarif pajak di sektor lain, seperti yang dibahas dalam artikel Tarif Pajak Hiburan Naik 2025 , bisa berdampak pada pendapatan negara dan selanjutnya mempengaruhi perencanaan pajak di sektor lain, termasuk pajak makanan.

Jadi, mengetahui detail kenaikan pajak hiburan bisa membantu kita memahami konteks lebih luas terkait perencanaan pajak makanan di tahun 2025.

• Dampak Positif: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola makan sehat, penurunan angka penyakit tidak menular, dan peningkatan pendapatan negara.
• Dampak Negatif: Kenaikan harga makanan dan minuman, potensi penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, dan kemungkinan munculnya pasar gelap.

Dampak Perubahan Regulasi Pajak Makanan terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha, Pajak Makanan Berapa Persen 2025

Perubahan regulasi ini berdampak langsung pada konsumen dan pelaku usaha di sektor makanan dan minuman.

• Konsumen: Konsumen mungkin akan mengurangi konsumsi makanan dan minuman tidak sehat karena harganya yang lebih mahal. Hal ini mendorong mereka untuk beralih ke pilihan yang lebih sehat dan terjangkau.
• Pelaku Usaha: Pelaku usaha di sektor makanan dan minuman perlu menyesuaikan strategi bisnis mereka, misalnya dengan mengurangi kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk mereka atau mencari alternatif bahan baku yang lebih terjangkau. Beberapa pelaku usaha mungkin akan mengalami penurunan penjualan sementara.

Perhitungan Pajak Makanan 2025

Perhitungan pajak makanan di tahun 2025 akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis usaha, lokasi, dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemahaman yang baik tentang mekanisme perhitungan ini sangat penting bagi pelaku usaha di bidang makanan dan minuman untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi masalah hukum.

Contoh Perhitungan Pajak Makanan Berbagai Jenis Usaha

Perhitungan pajak makanan dapat bervariasi tergantung jenis usaha. Restoran, kafe, pedagang kaki lima, dan usaha katering memiliki metode perhitungan yang mungkin berbeda. Berikut beberapa contoh ilustrasi:

• Restoran: Misalnya, sebuah restoran dengan omzet Rp 100.000.000 per bulan, dan asumsi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%, maka pajak yang harus disetor adalah Rp 11.000.000 (Rp 100.000.000 x 11%). Namun, perlu diingat bahwa biaya operasional dan pengurangan pajak lainnya dapat memengaruhi jumlah pajak yang sebenarnya dibayarkan.
• Kafe: Kafe dengan omzet lebih kecil, misalnya Rp 30.000.000 per bulan, akan dikenakan pajak yang lebih rendah, yaitu sekitar Rp 3.300.000 (Rp 30.000.000 x 11%).
• Pedagang Kaki Lima: Pedagang kaki lima dengan omzet yang jauh lebih kecil mungkin memiliki perhitungan pajak yang lebih sederhana atau bahkan terbebas dari kewajiban pajak tertentu, tergantung pada peraturan daerah setempat.

Langkah-Langkah Perhitungan Pajak Makanan

Secara umum, langkah-langkah perhitungan pajak makanan meliputi:

1. Menentukan Omzet: Hitung total pendapatan dari penjualan makanan dan minuman dalam periode tertentu (misalnya, bulanan).
2. Menentukan Tarif Pajak: Tentukan tarif pajak yang berlaku di wilayah usaha. Tarif ini bisa bervariasi tergantung peraturan pemerintah dan daerah.
3. Mengurangi Biaya Operasional (Jika Berlaku): Beberapa pengeluaran bisnis mungkin dapat dikurangkan dari omzet sebelum perhitungan pajak. Hal ini perlu dikonsultasikan dengan pihak pajak terkait.
4. Perhitungan Pajak: Kalikan omzet (atau omzet setelah pengurangan biaya operasional) dengan tarif pajak yang berlaku.
5. Penyetoran Pajak: Setorkan pajak yang telah dihitung ke rekening pemerintah sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Ilustrasi Perhitungan Pajak Restoran

Bayangkan sebuah restoran “Rumah Makan Sedap” dengan omzet Rp 200.000.000 per bulan di tahun 2025. Harga jual rata-rata per menu adalah Rp 50.000, dan terjual 4.000 porsi per bulan. Biaya operasional (gaji karyawan, sewa tempat, bahan baku, dll.) diperkirakan sebesar Rp 100.000.000 per bulan. Dengan asumsi tarif PPN 11%, perhitungan pajaknya adalah:

Item	Jumlah (Rp)
Omzet	200.000.000
Biaya Operasional	100.000.000
Omzet Bersih (Omzet – Biaya Operasional)	100.000.000
Pajak (Omzet Bersih x 11%)	11.000.000

Jadi, pajak yang harus disetor oleh Rumah Makan Sedap adalah Rp 11.000.000 per bulan.

Metode Perhitungan Pajak Berbeda untuk Jenis Usaha yang Berbeda

Perbedaan metode perhitungan pajak mungkin muncul karena perbedaan sistem pencatatan, skala usaha, dan jenis makanan yang dijual. Usaha kecil mungkin menggunakan metode perhitungan yang lebih sederhana, sementara restoran besar mungkin memerlukan sistem akuntansi yang lebih kompleks untuk melacak penjualan dan biaya operasional.

Potensi Kesalahan Umum dan Cara Mengatasinya

Kesalahan umum dalam perhitungan pajak makanan seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesalahan pencatatan, atau kurangnya konsultasi dengan ahli pajak. Untuk mengatasinya, penting untuk selalu mengikuti peraturan yang berlaku, mencatat semua transaksi keuangan secara akurat, dan berkonsultasi dengan konsultan pajak jika diperlukan. Sistem akuntansi yang terorganisir dan pemanfaatan software akuntansi dapat membantu meminimalisir kesalahan.

Pertanyaan Umum Seputar Pajak Makanan 2025

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan mengenai pajak makanan yang akan berlaku di tahun 2025. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan diharapkan dapat membantu Anda memahami kebijakan tersebut. Perlu diingat bahwa peraturan perpajakan dapat berubah, sehingga selalu disarankan untuk merujuk pada sumber resmi terbaru untuk informasi yang paling akurat.

Jenis Makanan yang Dikenakan Pajak di Tahun 2025

Jenis makanan yang dikenakan pajak di tahun 2025 kemungkinan besar akan mencakup makanan dan minuman olahan yang dijual secara komersial. Hal ini bisa termasuk makanan siap saji, minuman kemasan, kue, dan berbagai produk makanan lainnya. Namun, kemungkinan besar akan ada pengecualian untuk beberapa jenis makanan pokok tertentu seperti beras, jagung, dan beberapa komoditas lainnya yang dianggap penting bagi masyarakat. Definisi pasti dan daftar lengkap jenis makanan yang dikenakan pajak akan diumumkan lebih lanjut oleh pemerintah.

Cara Menghitung Pajak Makanan untuk Usaha Kecil

Perhitungan pajak makanan untuk usaha kecil kemungkinan besar akan mengikuti mekanisme perpajakan yang sudah ada, dengan beberapa penyesuaian khusus. Kemungkinan besar akan ada sistem yang mempertimbangkan skala usaha, omset, dan jenis makanan yang dijual. Usaha kecil mungkin akan mendapatkan keringanan atau tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan usaha besar. Informasi detail mengenai metode perhitungan pajak ini akan diumumkan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sanksi Jika Tidak Membayar Pajak Makanan Tepat Waktu

Sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak makanan akan mengikuti peraturan perpajakan umum yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa denda administratif, bunga keterlambatan, bahkan hingga sanksi pidana dalam kasus penunggakan yang sangat signifikan atau adanya unsur kesengajaan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Besaran sanksi akan bergantung pada jumlah pajak yang belum dibayarkan dan lamanya keterlambatan. Untuk menghindari sanksi, penting untuk selalu membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber Informasi Lebih Lanjut Tentang Pajak Makanan

Informasi lebih lanjut mengenai pajak makanan dapat diperoleh melalui beberapa sumber resmi, diantaranya adalah website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kantor pajak setempat, dan berbagai publikasi resmi pemerintah terkait kebijakan perpajakan. Anda juga dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan disesuaikan dengan kondisi usaha Anda.

Perbedaan Pajak Makanan Antar Daerah di Indonesia

Kemungkinan besar akan ada perbedaan penerapan pajak makanan antar daerah di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi, tingkat konsumsi, dan juga kebijakan daerah masing-masing. Namun, kerangka dasar perpajakan makanan akan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Informasi lebih rinci mengenai perbedaan penerapan pajak makanan antar daerah dapat diperoleh dari pemerintah daerah setempat atau kantor pajak yang berada di wilayah tersebut.

Dampak Pajak Makanan Terhadap Masyarakat: Pajak Makanan Berapa Persen 2025

Penerapan pajak makanan, meskipun bertujuan mulia seperti peningkatan pendapatan negara dan mendorong pola makan sehat, berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Dampak ini akan bervariasi tergantung pada tingkat pendapatan dan struktur konsumsi masing-masing kelompok masyarakat. Tahun 2025, dengan proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi tertentu, akan menjadi tahun krusial untuk melihat efektivitas kebijakan ini dan dampaknya terhadap berbagai lapisan masyarakat.

Dampak Pajak Makanan terhadap Daya Beli Masyarakat di Tahun 2025

Diperkirakan pajak makanan akan menekan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kenaikan harga makanan akibat pajak akan mengurangi proporsi pendapatan yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Besarnya dampak ini bergantung pada elastisitas permintaan terhadap makanan; semakin inelastis permintaan, semakin besar proporsi pendapatan yang tergerus oleh pajak. Sebagai gambaran, jika harga makanan naik 10% akibat pajak, dan keluarga berpenghasilan rendah mengalokasikan 50% pendapatannya untuk makanan, maka daya belinya akan berkurang signifikan.

Dampak Pajak Makanan terhadap Berbagai Kelompok Masyarakat

Kelompok Masyarakat	Dampak Pajak	Penjelasan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Sangat signifikan	Proporsi pengeluaran untuk makanan tinggi, sehingga kenaikan harga akan sangat terasa. Potensi penurunan konsumsi makanan bergizi dan peningkatan malnutrisi.
Masyarakat Berpenghasilan Menengah	Signifikan	Pengaruhnya terasa, meskipun tidak separah kelompok berpenghasilan rendah. Mungkin akan mengurangi konsumsi makanan tertentu atau beralih ke alternatif yang lebih murah.
Masyarakat Berpenghasilan Tinggi	Relatif Rendah	Pengaruhnya minimal karena proporsi pengeluaran untuk makanan relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan. Kemungkinan besar akan tetap mengkonsumsi makanan yang sama, meskipun dengan sedikit pengurangan.

Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Dampak Negatif Pajak Makanan

Pemerintah dapat menerapkan beberapa strategi untuk mengurangi dampak negatif pajak makanan. Salah satunya adalah dengan memberikan subsidi atau kompensasi kepada kelompok masyarakat rentan, misalnya melalui program bantuan pangan atau tunjangan sosial. Strategi lain adalah dengan mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan efektif mengurangi beban masyarakat miskin. Selain itu, edukasi publik mengenai pola makan sehat dan pentingnya nutrisi juga perlu ditingkatkan untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi yang lebih efisien dan sehat.

Kebijakan Alternatif Pengurangan Beban Pajak Makanan

Sebagai alternatif, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan pajak yang lebih progresif, di mana pajak dikenakan lebih tinggi pada makanan yang kurang sehat dan lebih rendah pada makanan bergizi. Kebijakan ini dapat mendorong konsumsi makanan sehat dan mengurangi beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang lebih bergantung pada makanan pokok. Penerapan sistem subsidi silang juga bisa dipertimbangkan, dimana pendapatan dari pajak makanan yang tinggi digunakan untuk mensubsidi makanan bergizi bagi kelompok rentan.

Potensi Protes atau Demonstrasi Terkait Pajak Makanan

Kemungkinan besar akan terjadi protes atau demonstrasi dari masyarakat, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah yang merasakan dampak langsung dari kenaikan harga makanan. Tingkat keparahan protes akan bergantung pada seberapa besar kenaikan harga, efektivitas program kompensasi pemerintah, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Protes dapat berupa demonstrasi jalanan, petisi online, atau bahkan boikot terhadap produk-produk tertentu. Riwayat demonstrasi terkait kebijakan ekonomi di masa lalu dapat menjadi indikator potensi besarnya protes yang akan terjadi.