Perusahaan yang Belum Membayar THR Maret 2025: Perusahaan Yang Tidak Memberikan THR Maret 2025
Perusahaan Yang Tidak Memberikan THR Maret 2025 – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keterlambatan atau bahkan kegagalan perusahaan dalam membayar THR dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi pekerja maupun perusahaan itu sendiri. Artikel ini akan membahas beberapa poin penting terkait perusahaan yang belum membayar THR Maret 2025, termasuk potensi masalah hukum dan langkah-langkah yang dapat diambil pekerja.
Pertanyaan Umum Pekerja Terkait Keterlambatan THR
Pekerja seringkali memiliki berbagai pertanyaan ketika THR mereka mengalami keterlambatan. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan kecemasan dan keresahan. Berikut beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan dan penjelasannya:
- Kapan THR akan dibayarkan jika perusahaan mengalami keterlambatan?
- Apa alasan yang sah bagi perusahaan untuk menunda pembayaran THR?
- Apakah ada sanksi bagi perusahaan yang menunda pembayaran THR?
- Bagaimana cara pekerja mengajukan komplain jika THR tidak dibayarkan?
- Ke mana pekerja dapat mengadukan perusahaan yang tidak membayar THR?
Potensi Masalah Hukum Perusahaan yang Menunda Pembayaran THR Maret 2025
Penundaan atau kegagalan pembayaran THR dapat berdampak hukum bagi perusahaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah terkait. Perusahaan yang melanggar aturan dapat menghadapi berbagai konsekuensi hukum.
- Pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya pasal yang mengatur tentang THR.
- Potensi tuntutan hukum dari pekerja yang dirugikan akibat keterlambatan pembayaran THR.
- Sanksi administratif dari pemerintah, seperti teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha.
Sanksi bagi Perusahaan yang Melanggar Peraturan Pembayaran THR
Pemerintah telah menetapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar peraturan terkait pembayaran THR. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi hak pekerja.
- Denda administratif yang besarnya bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran.
- Tuntutan ganti rugi kepada pekerja yang dirugikan, termasuk bunga keterlambatan.
- Sanksi pidana, dalam kasus-kasus pelanggaran yang berat dan disengaja.
Perbandingan Peraturan THR di Beberapa Kota Besar di Indonesia
Meskipun regulasi THR secara nasional relatif seragam, namun implementasinya dan penafsirannya mungkin sedikit berbeda di setiap daerah. Berikut perbandingan gambaran umum, perlu dicatat bahwa informasi ini bersifat umum dan perlu dikonfirmasi dengan peraturan daerah masing-masing:
| Kota | Tenggat Waktu Pembayaran | Besaran THR (umumnya) | Lembaga Pengawas |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Sebelum Hari Raya | Satu bulan gaji | Disnakertrans DKI Jakarta |
| Bandung | Sebelum Hari Raya | Satu bulan gaji | Disnakertrans Provinsi Jawa Barat |
| Surabaya | Sebelum Hari Raya | Satu bulan gaji | Disnakertrans Provinsi Jawa Timur |
| Medan | Sebelum Hari Raya | Satu bulan gaji | Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara |
| Makassar | Sebelum Hari Raya | Satu bulan gaji | Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan |
Catatan: Informasi di atas merupakan gambaran umum dan dapat berbeda berdasarkan peraturan daerah setempat. Segera konfirmasi ke instansi terkait untuk informasi yang akurat dan terbaru.
Langkah-Langkah Pekerja jika Perusahaan Belum Membayar THR Maret 2025
Jika perusahaan belum membayar THR sesuai ketentuan, pekerja dapat mengambil beberapa langkah untuk melindungi hak mereka.
- Komunikasikan secara langsung dengan pihak manajemen perusahaan untuk menanyakan alasan keterlambatan dan meminta kejelasan kapan THR akan dibayarkan.
- Kumpulkan bukti-bukti terkait keterlambatan pembayaran THR, seperti slip gaji, surat perjanjian kerja, dan bukti komunikasi dengan perusahaan.
- Konsultasikan dengan serikat pekerja atau organisasi buruh di perusahaan untuk mendapatkan bantuan dan dukungan.
- Ajukan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.
- Jika perlu, ajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.
Dampak Penundaan Pembayaran THR Maret 2025
Penundaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada Maret 2025 akan berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan pekerja dan perekonomian nasional. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga berimbas pada stabilitas sosial dan kondisi psikologis para pekerja. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara rinci dampak-dampak tersebut guna mencegah terjadinya permasalahan yang lebih luas.
Dampak Ekonomi Penundaan THR bagi Pekerja dan Keluarga
Penundaan THR akan langsung berdampak pada keuangan pekerja dan keluarga mereka. THR yang biasanya digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pembayaran utang, biaya pendidikan anak, renovasi rumah, atau persiapan hari raya, akan tertunda. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan, terutama bagi pekerja dengan penghasilan pas-pasan. Mereka mungkin terpaksa mengurangi pengeluaran pokok, menunda pembayaran tagihan, atau bahkan mengambil pinjaman dengan bunga tinggi untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Kondisi ini berpotensi memperburuk kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.
Dampak Sosial Penundaan Pembayaran THR terhadap Stabilitas Sosial Masyarakat
Secara makro, penundaan THR dapat berdampak pada stabilitas sosial masyarakat. Ketika banyak pekerja mengalami kesulitan keuangan akibat penundaan THR, potensi konflik sosial dan keresahan masyarakat akan meningkat. Hal ini dapat memicu penurunan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga dapat memicu aksi protes atau demonstrasi dari pekerja yang merasa dirugikan. Contohnya, pada tahun-tahun sebelumnya, penundaan pembayaran gaji atau THR pernah memicu aksi unjuk rasa di beberapa daerah.
Dampak Psikologis Penundaan THR bagi Pekerja
Penundaan THR tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga berdampak signifikan pada kondisi psikologis pekerja. Kecemasan dan stres akan meningkat karena ketidakpastian kapan THR akan dibayarkan. Beban finansial yang menumpuk dapat memicu depresi dan mengganggu produktivitas kerja. Situasi ini dapat berujung pada penurunan kinerja dan bahkan peningkatan angka burnout di kalangan pekerja. Kurangnya kepastian juga dapat menurunkan moral dan semangat kerja karyawan.
Perkiraan Dampak Ekonomi Penundaan THR di Beberapa Sektor Industri
| Sektor Industri | Perkiraan Dampak Ekonomi | Penjelasan |
|---|---|---|
| Pariwisata | Penurunan daya beli signifikan | THR biasanya digunakan untuk liburan dan konsumsi di sektor pariwisata. Penundaan akan mengurangi jumlah wisatawan dan pendapatan usaha di sektor ini. |
| Ritel | Penurunan penjualan | THR mendorong peningkatan konsumsi barang dan jasa. Penundaan akan mengurangi penjualan, terutama pada barang-barang konsumsi non-esensial. |
| Properti | Penurunan transaksi | THR seringkali digunakan untuk pembelian properti. Penundaan akan mengurangi jumlah transaksi dan berdampak pada sektor konstruksi. |
Strategi Perusahaan dalam Mengelola Keuangan agar Tidak Menunda Pembayaran THR
Untuk menghindari penundaan pembayaran THR, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang efektif dan terencana. Hal ini meliputi perencanaan anggaran yang matang, manajemen arus kas yang baik, dan efisiensi operasional. Transparansi dalam komunikasi dengan karyawan mengenai kondisi keuangan perusahaan juga sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mengurangi kecemasan karyawan.
- Perencanaan Anggaran yang Matang: Membuat proyeksi keuangan yang realistis dan memperhitungkan potensi risiko.
- Manajemen Arus Kas yang Efektif: Memonitor arus kas secara berkala dan memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran THR.
- Efisiensi Operasional: Mengoptimalkan pengeluaran operasional dan mengurangi biaya yang tidak perlu.
- Komunikasi Transparan: Memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada karyawan mengenai kondisi keuangan perusahaan.
Regulasi dan Perlindungan Hukum THR Maret 2025
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang dilindungi oleh hukum. Kejelasan regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban mereka dan pekerja mendapatkan haknya. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai regulasi dan perlindungan hukum terkait THR Maret 2025.
Peraturan Pemerintah Terkait Kewajiban Perusahaan dalam Membayar THR
Pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban perusahaan dalam membayar THR melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak pekerja dan memastikan mereka menerima THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai besaran, waktu pembayaran, dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar diatur secara rinci dalam peraturan tersebut. Peraturan ini berlaku bagi seluruh perusahaan, baik skala besar maupun kecil, yang mempekerjakan pekerja/buruh.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Terkait Pembayaran THR
Jika terjadi sengketa terkait pembayaran THR, pekerja memiliki beberapa jalur penyelesaian. Pekerja dapat melakukan mediasi terlebih dahulu dengan perusahaan untuk mencapai kesepakatan. Jika mediasi gagal, pekerja dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, seperti melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau jalur penyelesaian alternatif lainnya yang telah ditentukan. Proses penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kutipan dari Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Tentang THR
“Ketentuan lebih lanjut mengenai THR keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.”
Peraturan tersebut, dan peraturan turunannya, menjadi acuan utama dalam hal pengaturan THR. Perlu diingat bahwa peraturan ini dapat mengalami perubahan atau penyesuaian sesuai dengan perkembangan hukum dan kebijakan pemerintah. Penting bagi pekerja dan perusahaan untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku.
Proses Pelaporan Perusahaan yang Tidak Membayar THR kepada Pihak Berwenang
Bagi pekerja yang mengalami permasalahan dengan perusahaan yang tidak membayar THR, mereka dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti terkait, seperti surat perjanjian kerja, slip gaji, dan bukti komunikasi dengan perusahaan. Setelah itu, laporan dapat diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat atau instansi terkait lainnya. Pihak berwenang akan melakukan investigasi dan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini dapat memakan waktu, namun penting untuk tetap konsisten dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan.
Pendapat Ahli Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terkait THR
“Perlindungan hukum bagi pekerja terkait THR sangatlah penting. Peraturan yang ada harus dijalankan dengan konsisten oleh perusahaan. Pekerja juga perlu memahami hak-hak mereka dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia agar dapat memperoleh keadilan jika terjadi pelanggaran.” – (Nama Ahli Hukum dan Gelar, Institusi)
Tips Menghadapi Perusahaan yang Tidak Membayar THR Maret 2025
Keterlambatan atau bahkan kegagalan perusahaan dalam membayar Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan permasalahan serius bagi pekerja. THR merupakan hak yang telah diatur dalam undang-undang dan ketidakpatuhan perusahaan dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan pekerja dan keluarga mereka. Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk memahami langkah-langkah yang dapat diambil jika menghadapi situasi ini.
Langkah-langkah Menghadapi Perusahaan yang Tidak Membayar THR Tepat Waktu
Jika perusahaan Anda belum membayar THR pada waktu yang telah ditentukan, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif dan terukur, mulai dari komunikasi internal hingga jalur hukum jika diperlukan.
- Komunikasi Internal: Awali dengan berkomunikasi secara resmi dengan bagian HRD atau pimpinan perusahaan. Sampaikan secara tertulis (surat elektronik atau surat resmi) perihal keterlambatan pembayaran THR dan minta klarifikasi terkait jadwal pembayaran yang pasti. Simpan bukti komunikasi ini sebagai arsip.
- Konsultasi Internal: Jika komunikasi awal tidak membuahkan hasil, konsultasikan permasalahan ini dengan perwakilan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan Anda (jika ada). Mereka dapat membantu dalam melakukan negosiasi bersama dengan manajemen perusahaan.
- Pengumpulan Bukti: Kumpulkan semua bukti yang berkaitan dengan hak THR Anda, seperti surat perjanjian kerja, slip gaji, dan bukti komunikasi dengan perusahaan. Bukti-bukti ini sangat penting jika Anda memutuskan untuk menempuh jalur hukum.
- Mediasi: Jika negosiasi internal gagal, Anda dapat mencoba jalur mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat. Mediasi merupakan upaya untuk mencapai kesepakatan di luar pengadilan.
- Jalur Hukum: Sebagai upaya terakhir, jika semua upaya di atas gagal, Anda dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Lembaga atau Instansi yang Dapat Dihubungi
Terdapat beberapa lembaga atau instansi yang dapat Anda hubungi jika mengalami permasalahan THR. Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan dan mekanisme untuk membantu menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan.
- Dinas Ketenagakerjaan setempat
- Inspektorat Ketenagakerjaan
- Serikat Pekerja/Buruh (jika ada)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Strategi Komunikasi Efektif dengan Perusahaan
Komunikasi yang efektif dan terukur sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan THR. Hindari komunikasi yang emosional dan fokus pada penyampaian fakta dan data yang akurat.
- Komunikasi Tertulis: Selalu gunakan komunikasi tertulis (surat elektronik atau surat resmi) untuk setiap tahapan komunikasi. Ini akan menjadi bukti yang kuat jika terjadi perselisihan.
- Jaga Sikap Profesional: Tetap bersikap profesional dan sopan, meskipun Anda merasa frustrasi. Sikap profesional akan membantu dalam menjaga hubungan baik dan mempermudah proses penyelesaian masalah.
- Tetapkan Batas Waktu: Berikan batas waktu yang jelas kepada perusahaan untuk menyelesaikan pembayaran THR. Hal ini akan menunjukkan keseriusan Anda dalam menyelesaikan permasalahan.
- Dokumentasi: Dokumentasikan setiap tahapan komunikasi dan tindakan yang Anda lakukan. Dokumentasi ini akan sangat berguna jika Anda perlu menempuh jalur hukum.
Informasi Kontak Lembaga Bantuan Hukum
Berikut adalah contoh tabel informasi kontak beberapa lembaga bantuan hukum yang menangani kasus ketenagakerjaan. Informasi ini bersifat umum dan sebaiknya dikonfirmasi kembali untuk memastikan keakuratan dan ketersediaan layanan.
| Nama Lembaga | Kota | Nomor Telepon | Alamat Email (jika ada) |
|---|---|---|---|
| Lembaga Bantuan Hukum A | Jakarta | (021) 123-4567 | [email protected] |
| Lembaga Bantuan Hukum B | Bandung | (022) 789-0123 | [email protected] |
| Lembaga Bantuan Hukum C | Surabaya | (031) 456-7890 | [email protected] |
Contoh Surat Tuntutan Pembayaran THR
Berikut contoh surat tuntutan pembayaran THR. Ingatlah untuk menyesuaikan isi surat dengan data dan situasi Anda.
Kepada Yth.
[Nama Perusahaan] [Alamat Perusahaan]Perihal: Tuntutan Pembayaran THR Maret 2025
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : [Nama Anda] Jabatan : [Jabatan Anda] Nomor Induk Karyawan : [Nomor Induk Karyawan Anda]menyatakan bahwa sampai saat ini saya belum menerima pembayaran THR Maret 2025. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menuntut agar perusahaan segera membayarkan THR saya selambat-lambatnya [Tanggal]. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, saya akan menempuh jalur hukum yang berlaku.
Demikian surat tuntutan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Nama Anda] [Tanda Tangan]
Studi Kasus Perusahaan yang Tidak Membayar THR Maret 2025
Penundaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dapat menimbulkan dampak signifikan bagi karyawan dan citra perusahaan. Studi kasus berikut menggambarkan skenario penundaan THR, analisis dampaknya, dan strategi komunikasi yang tepat untuk mengatasinya.
Skenario Penundaan Pembayaran THR dan Solusinya
PT Maju Jaya, sebuah perusahaan manufaktur di Jakarta, mengalami penurunan penjualan yang signifikan pada kuartal pertama tahun 2025. Hal ini mengakibatkan keterbatasan arus kas dan menyebabkan perusahaan menunda pembayaran THR kepada karyawannya yang seharusnya dibayarkan pada Maret 2025. Sebagai solusi, PT Maju Jaya melakukan negosiasi dengan karyawan, menawarkan pembayaran bertahap dengan skema cicilan yang disepakati bersama. Selain itu, perusahaan juga memberikan penjelasan transparan mengenai kondisi keuangan perusahaan dan rencana pemulihannya.
Dampak Penundaan THR terhadap Reputasi Perusahaan, Perusahaan Yang Tidak Memberikan THR Maret 2025
Penundaan pembayaran THR berdampak negatif terhadap reputasi PT Maju Jaya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan moral karyawan, berkurangnya produktivitas, dan bahkan dapat memicu aksi protes dari karyawan. Di media sosial, beredar informasi mengenai penundaan THR yang berpotensi merusak citra positif perusahaan yang telah dibangun selama ini. Dampak jangka panjangnya bisa berupa kesulitan dalam merekrut karyawan baru dan penurunan kepercayaan dari investor dan mitra bisnis.
Strategi Komunikasi Perusahaan dalam Menghadapi Kasus Penundaan THR
Komunikasi yang transparan dan proaktif sangat penting dalam menghadapi kasus penundaan THR. PT Maju Jaya melakukan komunikasi langsung dengan karyawan melalui rapat internal, surat resmi, dan email. Mereka juga aktif menjawab pertanyaan dan kekhawatiran karyawan melalui saluran komunikasi yang tersedia. Selain itu, perusahaan juga melakukan publikasi internal dan eksternal yang menjelaskan secara rinci alasan penundaan dan solusi yang ditawarkan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir misinformasi dan menjaga kepercayaan karyawan serta stakeholder lainnya.
“PT Maju Jaya memahami dampak penundaan pembayaran THR ini bagi karyawan. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran THR secara bertahap sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama karyawan.” – Direktur Utama PT Maju Jaya
Perbandingan Respon Perusahaan terhadap Penundaan THR di Berbagai Kota
| Kota | Nama Perusahaan | Respon terhadap Penundaan | Dampak |
|---|---|---|---|
| Jakarta | PT Maju Jaya | Pembayaran bertahap, komunikasi transparan | Penurunan moral karyawan sementara, namun kepercayaan terjaga setelah adanya kesepakatan |
| Surabaya | PT Sejahtera Bersama | Pembayaran tertunda tanpa penjelasan yang memadai | Demo karyawan, penurunan reputasi yang signifikan |
| Bandung | PT Karya Mandiri | Pembayaran THR diundur dengan kompensasi tambahan | Dampak minimal, kepercayaan karyawan tetap terjaga |
Pertanyaan Umum Seputar THR Maret 2025
Berikut ini adalah beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan mengenai THR Maret 2025. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pemahaman yang lebih baik terkait hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan mengenai pembayaran THR.
Langkah-langkah Jika Perusahaan Belum Membayar THR Maret 2025
Jika perusahaan belum membayar THR Maret 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pekerja dapat melakukan beberapa langkah. Langkah pertama adalah menghubungi pihak manajemen perusahaan untuk menanyakan alasan keterlambatan dan memastikan kepastian pembayaran. Jika komunikasi tidak membuahkan hasil, pekerja dapat berkonsultasi dengan serikat pekerja atau organisasi buruh yang relevan untuk mendapatkan bantuan dan arahan lebih lanjut. Sebagai langkah terakhir, pekerja dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan permasalahan ini kepada instansi terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR
Perusahaan yang terbukti tidak membayar THR kepada karyawannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa denda administratif, teguran tertulis, hingga pencabutan izin usaha. Besaran sanksi akan bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Informasi detail mengenai sanksi dapat diperoleh dari instansi ketenagakerjaan.
Informasi Lebih Lanjut Mengenai THR
Informasi lebih lanjut mengenai THR dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut antara lain website resmi Kementerian Ketenagakerjaan, website Dinas Ketenagakerjaan setempat, serta peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Selain itu, konsultasi dengan konsultan hukum atau organisasi buruh juga dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan spesifik.
Cara Menghitung Besaran THR
Perhitungan THR umumnya didasarkan pada upah satu bulan terakhir. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti masa kerja, sistem pengupahan, dan tunjangan yang termasuk dalam perhitungan. Rumus umum perhitungan THR untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih adalah sebagai berikut: THR = 1 bulan gaji pokok + tunjangan tetap. Untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, perhitungannya diproporsionalkan berdasarkan masa kerjanya. Detail perhitungan yang lebih spesifik sebaiknya dikonsultasikan dengan bagian HRD perusahaan atau instansi ketenagakerjaan.
Perbedaan THR untuk Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak
Perbedaan utama THR untuk pekerja tetap dan pekerja kontrak terletak pada perhitungannya. Pekerja tetap berhak atas THR satu bulan gaji pokok dan tunjangan tetap, sedangkan pekerja kontrak perhitungannya proporsional terhadap masa kerjanya. Namun, hak untuk mendapatkan THR tetap berlaku bagi pekerja kontrak, sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting untuk memastikan bahwa perjanjian kerja telah memuat secara jelas hak dan kewajiban terkait THR.
