PKH 2025: Evaluasi dan Perbaikan
PKH 2025 evaluasi dan perbaikan – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu. Evaluasi menyeluruh terhadap PKH 2025 sangat penting untuk memastikan efektivitas program dan melakukan perbaikan yang tepat sasaran.
Tujuan Utama PKH 2025
Tujuan utama PKH 2025 adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini diharapkan dapat memutus siklus kemiskinan antar generasi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Indikator Keberhasilan PKH 2025
Keberhasilan PKH 2025 diukur melalui beberapa indikator, antara lain peningkatan angka kehadiran anak sekolah, peningkatan akses layanan kesehatan, penurunan angka stunting, dan peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat. Data-data ini akan dikumpulkan dan dianalisis secara berkala untuk memantau kemajuan program.
Perbandingan Target dan Realisasi PKH Tahun Sebelumnya
Berikut perbandingan target dan realisasi pencapaian PKH beberapa tahun terakhir (data ilustrasi):
Tahun | Target Keluarga Penerima Manfaat | Realisasi Keluarga Penerima Manfaat | Target Angka Kemiskinan (%) | Realisasi Angka Kemiskinan (%) |
---|---|---|---|---|
2022 | 10.000.000 | 9.800.000 | 10% | 9,5% |
2023 | 10.500.000 | 10.200.000 | 9% | 8,8% |
2024 (Proyeksi) | 11.000.000 | – | 8% | – |
Catatan: Data di atas merupakan ilustrasi dan belum tentu mencerminkan data riil.
Kendala dan Tantangan Pelaksanaan PKH 2025
Pelaksanaan PKH 2025 menghadapi beberapa kendala, antara lain:
- Kesulitan dalam menjangkau daerah terpencil dan tertinggal.
- Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
- Perlu peningkatan koordinasi antar instansi terkait.
- Adanya potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dana.
- Perlu peningkatan literasi keuangan bagi keluarga penerima manfaat.
Rekomendasi Perbaikan PKH 2025
Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:
- Peningkatan akses teknologi informasi untuk mempermudah monitoring dan evaluasi program.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan.
- Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas untuk mencegah penyimpangan.
- Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.
- Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada keluarga penerima manfaat.
Analisis Data PKH 2025
Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan selama beberapa tahun dan memberikan dampak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Evaluasi data PKH 2025 menjadi penting untuk melihat tren, efektivitas, dan area perbaikan program ini. Analisis data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keberhasilan PKH dan bagaimana program ini dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuannya.
Tren Data Penerima Manfaat PKH dari Tahun ke Tahun
Data penerima manfaat PKH menunjukkan tren peningkatan jumlah penerima manfaat secara bertahap dari tahun ke tahun, meskipun dengan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penyesuaian kriteria penerima dan cakupan wilayah. Grafik garis yang menunjukkan jumlah penerima manfaat dari tahun ke tahun akan memberikan gambaran visual yang jelas tentang tren ini. Misalnya, jika pada tahun 2022 terdapat 10 juta penerima manfaat, angka ini mungkin meningkat menjadi 10,5 juta pada tahun 2023, dan seterusnya, dengan catatan data yang akurat dan terpercaya.
Visualisasi Dampak PKH terhadap Pengurangan Kemiskinan
Diagram batang atau grafik yang membandingkan tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah implementasi PKH di berbagai wilayah akan menunjukkan dampak program ini. Visualisasi ini akan menunjukkan korelasi antara penerimaan bantuan PKH dan penurunan angka kemiskinan. Sebagai contoh, di daerah X, tingkat kemiskinan mungkin turun dari 20% menjadi 15% setelah penerapan PKH selama beberapa tahun. Tentu, dibutuhkan data yang valid untuk menguatkan visualisasi ini.
Perbandingan Efektivitas PKH di Berbagai Daerah di Indonesia
Efektivitas PKH bervariasi antar daerah di Indonesia, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aksesibilitas, kualitas pengelolaan program, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Tabel perbandingan yang menunjukkan tingkat keberhasilan PKH di berbagai provinsi, misalnya dengan mengukur penurunan angka kemiskinan atau peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, akan memberikan gambaran yang komprehensif. Daerah dengan tingkat keberhasilan tinggi dapat menjadi contoh best practice untuk daerah lain.
Identifikasi Kelompok Penerima Manfaat yang Paling Terbantu oleh Program PKH
Analisis data akan mengidentifikasi kelompok penerima manfaat yang paling merasakan dampak positif PKH. Kelompok ini mungkin termasuk keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga yang dipimpin oleh perempuan kepala rumah tangga, atau keluarga yang tinggal di daerah terpencil. Data demografis dan tingkat kesejahteraan sebelum dan sesudah penerimaan PKH akan menjadi kunci dalam mengidentifikasi kelompok ini.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program PKH di Berbagai Wilayah
Beberapa faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan PKH meliputi kualitas pendampingan, ketersediaan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan transparansi pengelolaan dana. Analisis data akan mengidentifikasi korelasi antara faktor-faktor ini dengan tingkat keberhasilan PKH di berbagai wilayah. Sebagai contoh, daerah dengan pendampingan yang efektif dan partisipasi masyarakat yang tinggi cenderung menunjukkan hasil yang lebih baik.
Perbaikan dan Peningkatan PKH 2025: PKH 2025 Evaluasi Dan Perbaikan
Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal di tahun 2025, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Berikut beberapa strategi peningkatan yang diusulkan untuk memastikan PKH lebih efektif dan tepat sasaran.
Peningkatan Akurasi Data Penerima Manfaat PKH
Akurasi data merupakan kunci keberhasilan PKH. Data yang tidak akurat dapat menyebabkan bantuan salah sasaran dan mengurangi efektivitas program. Untuk meningkatkan akurasi, perlu dilakukan validasi data secara berkala melalui integrasi data dari berbagai sumber, seperti data kependudukan, data pendidikan, dan data kesehatan. Selain itu, perlu juga ditingkatkannya kemampuan petugas lapangan dalam melakukan verifikasi data di lapangan.
- Implementasi sistem verifikasi data online yang terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah.
- Pelatihan yang lebih intensif bagi petugas lapangan dalam melakukan verifikasi data dan identifikasi potensi penerima manfaat palsu.
- Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile untuk mempermudah proses pengumpulan dan validasi data.
Rencana Aksi Peningkatan Efektivitas Program PKH
Efektivitas PKH dapat ditingkatkan melalui perencanaan yang matang dan terukur. Rencana aksi ini harus mencakup target yang jelas, indikator keberhasilan, dan mekanisme monitoring yang terintegrasi.
- Menentukan target yang spesifik dan terukur untuk setiap indikator keberhasilan program, misalnya peningkatan akses pendidikan anak, peningkatan kesehatan ibu dan anak, dan penurunan angka kemiskinan.
- Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan berbasis data untuk memantau kemajuan program secara berkala.
- Melakukan penyesuaian program secara berkala berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk memastikan program tetap relevan dan efektif.
Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi yang Lebih Efektif untuk PKH
Pengawasan dan evaluasi yang ketat sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Mekanisme pengawasan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga independen.
- Peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi penyaluran bantuan PKH melalui pembentukan forum pengawasan masyarakat.
- Penguatan peran Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dalam melakukan audit dan investigasi terhadap potensi penyimpangan.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses pengawasan dan evaluasi, misalnya dengan membangun sistem pelaporan online.
Peningkatan Kualitas Pendampingan bagi Penerima Manfaat PKH
Pendampingan yang berkualitas sangat penting untuk membantu penerima manfaat PKH dalam memanfaatkan bantuan secara efektif dan mencapai kemandirian. Pendamping harus memiliki kompetensi yang memadai dan terlatih dengan baik.
Aspek Pendampingan | Perbaikan yang Diusulkan |
---|---|
Pelatihan | Meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan bagi pendamping PKH, mencakup materi manajemen keuangan, pengembangan usaha, dan peningkatan kapasitas lainnya. |
Supervisi | Melakukan supervisi secara berkala dan terstruktur untuk memastikan pendamping menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pendampingan yang berkualitas. |
Evaluasi Kinerja | Menerapkan sistem evaluasi kinerja pendamping yang objektif dan transparan untuk memastikan pendamping yang berkinerja baik diberikan penghargaan dan pendamping yang berkinerja buruk diberikan pembinaan. |
Solusi Pengurangan Potensi Penyimpangan dalam Penyaluran Bantuan PKH
Penyimpangan dalam penyaluran bantuan PKH dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengurangi potensi penyimpangan, perlu dilakukan beberapa langkah strategis.
- Peningkatan transparansi dalam proses penyaluran bantuan PKH melalui publikasi data penerima manfaat dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
- Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam penyaluran bantuan PKH untuk mencegah duplikasi dan memastikan bantuan tepat sasaran.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyimpangan dalam penyaluran bantuan PKH.
Aspek Keuangan dan Transparansi PKH 2025
Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 memerlukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan dana tepat sasaran dan meminimalisir potensi penyimpangan. Kepercayaan publik terhadap program ini sangat bergantung pada bagaimana dana dikelola dan dilaporkan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sangat penting.
Alokasi Anggaran PKH 2025
Alokasi anggaran PKH 2025 diperkirakan akan mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan prioritas pemerintah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai komponen, termasuk penyaluran bantuan langsung tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), biaya operasional program, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Besaran anggaran secara rinci dapat dilihat dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang resmi.
Mekanisme Penyaluran Dana PKH dan Transparansinya
Penyaluran dana PKH umumnya dilakukan melalui transfer langsung ke rekening bank atau lembaga keuangan milik KPM. Sistem ini dipilih untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi tercatat dan dapat dipantau. Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pengelola program menyediakan platform daring untuk memantau penyaluran dana dan memastikan data KPM selalu terbarui. Laporan periodik mengenai penyaluran dana juga dipublikasikan secara berkala.
Dapatkan dokumen lengkap tentang penggunaan Cek kapan PKH cair 2025 online yang efektif.
Potensi Risiko Korupsi dalam Pengelolaan Dana PKH
Meskipun mekanisme penyaluran sudah dirancang untuk meminimalisir risiko, potensi korupsi tetap ada. Beberapa risiko yang perlu diwaspadai antara lain manipulasi data KPM, penyelewengan dana oleh oknum petugas lapangan, dan kurangnya pengawasan yang efektif. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh publik.
Rekomendasi untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana PKH
- Penguatan sistem verifikasi dan validasi data KPM secara berkala.
- Peningkatan kapasitas petugas lapangan dalam hal pengelolaan keuangan dan kode etik.
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses publik terhadap informasi terkait pengelolaan dana PKH.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dalam pengelolaan dana PKH.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program PKH.
Contoh Mekanisme Pelaporan yang Transparan untuk PKH
Salah satu contoh mekanisme pelaporan yang transparan adalah dengan menyediakan portal daring yang menampilkan informasi detail mengenai alokasi anggaran, penyaluran dana, jumlah KPM, dan laporan audit. Portal ini harus mudah diakses oleh publik dan menampilkan data secara real-time atau setidaknya diperbarui secara berkala. Selain itu, laporan audit eksternal yang independen juga perlu dipublikasikan secara terbuka untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Dampak PKH 2025 terhadap Indikator Pembangunan
Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai indikator pembangunan di Indonesia. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan efektivitas program ini dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut uraian dampak PKH terhadap beberapa indikator kunci.
PKH dirancang untuk menargetkan keluarga miskin dan rentan, memberikan bantuan tunai bersyarat yang dikaitkan dengan pemenuhan beberapa persyaratan, seperti kesehatan dan pendidikan anak. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu memberikan dampak multisektoral yang luas.
Dampak PKH terhadap Angka Kemiskinan dan Ketimpangan
Program PKH bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Data menunjukkan penurunan angka kemiskinan di beberapa wilayah yang menjadi target PKH. Namun, efektivitasnya dalam mengurangi ketimpangan masih perlu dievaluasi lebih lanjut, memperhatikan distribusi bantuan dan aksesibilitas program di berbagai daerah. Studi lebih lanjut dibutuhkan untuk mengukur dampak jangka panjang PKH terhadap struktur pendapatan dan distribusi kekayaan.
Kontribusi PKH terhadap Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan
Salah satu syarat penerimaan bantuan PKH adalah memastikan anak-anak KPM mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan adanya persyaratan ini, diharapkan angka putus sekolah dan angka kematian bayi dapat ditekan. Peningkatan akses pendidikan tercermin dari meningkatnya angka partisipasi sekolah anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Sementara itu, peningkatan akses kesehatan dapat dilihat dari peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan dan peningkatan cakupan imunisasi.
Dapatkan rekomendasi ekspertis terkait Info terbaru kapan PKH cair 2025 yang dapat menolong Anda hari ini.
Korelasi antara PKH dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Berikut tabel yang menunjukkan korelasi antara PKH dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (data ilustrasi):
Indikator Kesejahteraan | Sebelum PKH | Setelah PKH (Proyeksi 2025) |
---|---|---|
Angka Kemiskinan (%) | 10% | 7% |
Angka Putus Sekolah (%) | 5% | 2% |
Cakupan Imunisasi Anak (%) | 80% | 90% |
Pengeluaran Per Kapita (Rupiah) | 1.000.000 | 1.200.000 |
Catatan: Data dalam tabel merupakan ilustrasi dan memerlukan verifikasi lebih lanjut dari data resmi pemerintah.
Dampak Positif dan Negatif PKH terhadap Perekonomian Lokal
Dampak positif PKH terhadap perekonomian lokal antara lain peningkatan daya beli masyarakat di tingkat lokal, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena meningkatnya permintaan barang dan jasa. Namun, potensi dampak negatif juga perlu dipertimbangkan, seperti potensi inflasi lokal jika peningkatan daya beli tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa. Distribusi bantuan yang tepat sasaran dan pemantauan yang ketat diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif ini.
Rekomendasi Kebijakan untuk Memaksimalkan Dampak Positif PKH
- Peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait untuk memastikan sinergi program.
- Penguatan sistem data dan informasi untuk memastikan penargetan bantuan yang tepat sasaran.
- Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pengawasan program.
- Pengembangan program pendampingan bagi KPM untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola bantuan.
- Evaluasi dan monitoring berkelanjutan untuk mengukur dampak program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.
Format Laporan Evaluasi PKH 2025
Laporan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025 merupakan dokumen penting yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan dan tantangan program dalam mencapai tujuannya. Laporan ini akan menjadi dasar bagi perencanaan dan perbaikan program di masa mendatang. Oleh karena itu, format laporan yang komprehensif dan mudah dipahami sangatlah krusial.
Komponen Penting Laporan Evaluasi PKH
Laporan evaluasi PKH 2025 harus mencakup beberapa komponen penting untuk memastikan kelengkapan dan akurasi informasi. Komponen-komponen tersebut akan membantu dalam menganalisis dampak program dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
- Latar Belakang Program: Deskripsi singkat tentang PKH, tujuan, dan sasarannya.
- Metodologi Evaluasi: Penjelasan detail mengenai metode pengumpulan data, seperti survei, wawancara, dan studi kasus, yang digunakan dalam evaluasi.
- Data Demografi Penerima Manfaat: Gambaran jumlah dan karakteristik penerima manfaat PKH, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lokasi geografis.
- Analisis Dampak Program: Evaluasi dampak PKH terhadap kesejahteraan penerima manfaat, meliputi aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- Analisis Efisiensi dan Efektivitas: Pengukuran efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas program dalam mencapai tujuannya.
- Rekomendasi Perbaikan: Saran-saran konkret untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program PKH di masa mendatang.
Contoh Tabel Data Kuantitatif, PKH 2025 evaluasi dan perbaikan
Penyajian data kuantitatif dalam bentuk tabel akan memudahkan pembaca dalam memahami hasil evaluasi. Berikut contoh tabel yang dapat digunakan:
Indikator | Target | Capaian | Persentase (%) |
---|---|---|---|
Jumlah Penerima Manfaat | 10.000 | 9.800 | 98% |
Peningkatan Pendapatan Per Kapita | Rp 500.000 | Rp 450.000 | 90% |
Angka Kemiskinan | -10% | -8% | 80% |
Panduan Penulisan Laporan Evaluasi PKH
Penulisan laporan evaluasi PKH harus mengikuti beberapa panduan agar mudah dipahami dan memberikan informasi yang akurat. Hal ini penting untuk memastikan laporan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- Bahasa yang Sederhana dan Jelas: Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan.
- Struktur yang Sistematis: Susun laporan secara sistematis dengan alur yang logis dan mudah diikuti.
- Data yang Akurat dan Terpercaya: Pastikan data yang disajikan akurat dan berasal dari sumber yang terpercaya.
- Visualisasi Data yang Efektif: Gunakan grafik dan tabel untuk menyajikan data secara visual dan mudah dipahami.
- Kesimpulan yang Jelas dan Ringkas: Tulis kesimpulan yang merangkum temuan utama evaluasi.
Contoh Visualisasi Data
Visualisasi data, seperti grafik batang atau diagram lingkaran, dapat membantu pembaca memahami data kuantitatif dengan lebih mudah. Misalnya, grafik batang dapat digunakan untuk membandingkan capaian program di berbagai wilayah, sementara diagram lingkaran dapat menunjukkan proporsi penerima manfaat berdasarkan kategori tertentu (misalnya, tingkat pendidikan atau kelompok usia).
Sebagai contoh, grafik batang dapat menampilkan perbandingan jumlah penerima manfaat PKH yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar di berbagai provinsi. Sedangkan diagram lingkaran dapat menggambarkan proporsi penerima manfaat berdasarkan kelompok usia, misalnya anak usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia.
Pertanyaan Umum Seputar PKH 2025
Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 diharapkan akan terus memberikan bantuan bagi keluarga kurang mampu. Agar masyarakat dapat memahami program ini lebih baik, berikut penjelasan mengenai beberapa pertanyaan umum seputar PKH 2025.
Kriteria Penerima Manfaat PKH 2025
Penerima manfaat PKH 2025 umumnya berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kriteria penerima meliputi keluarga dengan ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. Data DTKS diperbarui secara berkala, sehingga kriteria ini dapat mengalami penyesuaian.
Cara Mendaftar sebagai Penerima Manfaat PKH
Pendaftaran PKH dilakukan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria dapat melaporkan diri ke kantor desa/kelurahan setempat untuk diverifikasi dan divalidasi datanya. Proses verifikasi ini memastikan keakuratan data penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran.
Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH
Bantuan PKH disalurkan secara non tunai melalui rekening bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau kantor pos. Besaran bantuan berbeda-beda tergantung kategori penerima dan akan disalurkan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan. Penerima akan menerima notifikasi sebelum pencairan bantuan.
Sanksi bagi Penerima Manfaat yang Melakukan Penyimpangan
Penerima manfaat yang melakukan penyimpangan, seperti penyalahgunaan dana atau pemalsuan data, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi dapat berupa pemutusan bantuan dan proses hukum lebih lanjut. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam program PKH.
Cara Melaporkan Dugaan Penyimpangan PKH
Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan PKH melalui berbagai saluran, seperti melapor langsung ke kantor desa/kelurahan, menghubungi call center Kementerian Sosial, atau melalui aplikasi pelaporan online yang disediakan. Kerjasama masyarakat sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan PKH berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.