THR Maret 2025 6 Bulan Kerja Panduan Lengkap

THR Maret 2025 untuk Karyawan 6 Bulan Kerja

THR Maret 2025 6 Bulan Kerja – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak bagi setiap pekerja di Indonesia menjelang hari raya keagamaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memahami hak dan kewajiban terkait THR sangat penting bagi baik karyawan maupun perusahaan untuk memastikan proses pemberian THR berjalan lancar dan sesuai aturan. Artikel ini akan membahas secara spesifik mengenai THR bagi karyawan yang telah bekerja selama 6 bulan pada Maret 2025, memberikan gambaran mengenai perhitungan dan hak-hak yang terkait. Mari kita simak penjelasan lengkapnya.

Bayangkan Anda mulai bekerja pada September 2024 dan akan menerima THR pada Maret 2025. Anda telah bekerja selama enam bulan, dan bertanya-tanya apakah Anda berhak atas THR dan bagaimana perhitungannya. Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

Berikut poin-poin penting yang akan dibahas dalam artikel ini:

• Ketentuan Hukum THR bagi Karyawan
• Perhitungan THR untuk Karyawan yang Bekerja Kurang dari 1 Tahun
• Contoh Perhitungan THR untuk Karyawan 6 Bulan Kerja
• Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Terkait THR

Ketentuan Hukum THR bagi Karyawan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan mengatur secara detail mengenai THR. Peraturan ini menjelaskan bahwa THR diberikan secara proporsional berdasarkan masa kerja karyawan. Karyawan yang telah bekerja kurang dari 12 bulan tetap berhak menerima THR, namun dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerjanya.

Perhitungan THR untuk Karyawan yang Bekerja Kurang dari 1 Tahun

Perhitungan THR untuk karyawan yang bekerja kurang dari 1 tahun didasarkan pada perbandingan masa kerja dengan 12 bulan. Rumusnya adalah: (Masa Kerja/12 Bulan) x Gaji/Upah. Gaji/upah yang dimaksud adalah gaji atau upah pokok ditambah tunjangan tetap lainnya yang diterima secara rutin.

Contoh Perhitungan THR untuk Karyawan 6 Bulan Kerja

Misalnya, seorang karyawan bernama Budi menerima gaji pokok Rp 5.000.000 per bulan dan tunjangan tetap Rp 500.000 per bulan. Total pendapatan bulanannya adalah Rp 5.500.000. Jika Budi telah bekerja selama 6 bulan, maka perhitungan THR-nya adalah: (6 bulan / 12 bulan) x Rp 5.500.000 = Rp 2.750.000. Budi berhak menerima THR sebesar Rp 2.750.000.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Terkait THR

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait THR antara lain adalah tenggat waktu pembayaran, komponen gaji yang termasuk dalam perhitungan THR, dan mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa terkait THR. Pastikan untuk selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan terkait.

THR Maret 2025 untuk masa kerja 6 bulan memang menjadi perbincangan hangat, terutama bagi pekerja yang baru bergabung. Besarannya tentu menjadi pertanyaan banyak orang. Namun, perlu diperhatikan pula informasi penting terkait hal ini, khususnya bagi tenaga honorer. Berdasarkan informasi dari Tenaga Honorer Tidak Dapat THR Maret 2025 , aturan THR mungkin berbeda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai regulasi THR Maret 2025 bagi karyawan dengan masa kerja 6 bulan harus tetap diprioritaskan, sehingga hak-hak pekerja tetap terlindungi.

Perhitungan THR Maret 2025 (6 Bulan Kerja)

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak bagi pekerja yang telah bekerja selama minimal 1 bulan. Artikel ini akan membahas perhitungan THR untuk karyawan yang telah bekerja selama 6 bulan pada Maret 2025, dengan beberapa contoh perhitungan gaji pokok yang berbeda, termasuk simulasi dengan adanya tunjangan tidak tetap.

THR Maret 2025 untuk masa kerja 6 bulan memang menjadi pertanyaan banyak karyawan baru. Besarannya tentu berbeda dengan mereka yang sudah bekerja lebih lama. Nah, sambil menunggu kabar gembira itu, mungkin Anda bisa sedikit menghibur diri dengan mendengarkan lagu yang sedang viral, Lagu THR Maret 2025 Ku Dimana , yang menggambarkan perasaan antusias sekaligus sedikit cemas menanti THR.

Semoga lagu tersebut bisa sedikit mewakili perasaan Anda, dan semoga THR Maret 2025 Anda sesuai harapan! Jangan lupa cek peraturan perusahaan terkait kebijakan THR ya.

Perhitungan THR Karyawan dengan Gaji Pokok Berbeda

Berikut perhitungan THR untuk karyawan dengan masa kerja 6 bulan, mempertimbangkan gaji pokok yang berbeda, dengan asumsi gaji pokok sudah termasuk tunjangan tetap.

Gaji Pokok	Masa Kerja (Bulan)	Perhitungan THR	Total THR
Rp 5.000.000	6	(Rp 5.000.000 x 6 bulan) / 12 bulan	Rp 2.500.000
Rp 7.000.000	6	(Rp 7.000.000 x 6 bulan) / 12 bulan	Rp 3.500.000
Rp 10.000.000	6	(Rp 10.000.000 x 6 bulan) / 12 bulan	Rp 5.000.000

Rumus Perhitungan THR

Berdasarkan peraturan pemerintah, perhitungan THR umumnya didasarkan pada gaji pokok dan masa kerja. Rumus umum yang digunakan adalah:

THR = (Gaji Pokok x Masa Kerja) / 12 bulan

Gaji pokok di sini mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap seperti lembur dihitung terpisah dan ditambahkan ke total THR.

Contoh Perhitungan THR dengan Tunjangan Tidak Tetap

Misalkan seorang karyawan dengan gaji pokok Rp 6.000.000 (termasuk tunjangan tetap) dan mendapatkan tunjangan lembur sebesar Rp 500.000 selama 6 bulan kerja. Perhitungan THR-nya adalah:

THR Pokok = (Rp 6.000.000 x 6 bulan) / 12 bulan = Rp 3.000.000

THR Maret 2025 untuk masa kerja 6 bulan memang sedikit berbeda perhitungannya. Bagi karyawan kontrak, proses penghitungannya mungkin agak rumit. Untuk memahami cara menghitungnya dengan tepat, silahkan lihat panduan lengkapnya di sini: Cara Hitung THR Maret 2025 Karyawan Kontrak. Setelah memahami perhitungan tersebut, Anda bisa kembali menghitung THR Maret 2025 Anda yang bekerja selama 6 bulan dengan lebih akurat dan memastikan hak Anda terpenuhi.

Semoga informasi ini bermanfaat!

Total THR = THR Pokok + Total Tunjangan Lembur = Rp 3.000.000 + Rp 500.000 = Rp 3.500.000

Jadi, total THR karyawan tersebut adalah Rp 3.500.000.

THR Maret 2025 untuk masa kerja 6 bulan memang sedikit berbeda perhitungannya. Anda perlu menghitung prorata THR karena belum setahun bekerja. Untuk mengetahui besaran THR Anda, silakan simak panduan lengkapnya di Cara Menghitung Prorata THR Maret 2025 yang akan membantu Anda memahami proses perhitungannya. Dengan memahami cara menghitung prorata, Anda dapat memastikan besaran THR Maret 2025 yang diterima sesuai dengan hak Anda sebagai pekerja yang telah mengabdi selama 6 bulan.

Hak dan Kewajiban Karyawan Terkait THR: THR Maret 2025 6 Bulan Kerja

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bagi karyawan yang telah bekerja selama jangka waktu tertentu. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban terkait THR sangat penting bagi baik karyawan maupun perusahaan agar terhindar dari permasalahan hukum dan memastikan proses pemberian THR berjalan lancar dan adil.

Hak-hak Karyawan Terkait THR

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, karyawan memiliki beberapa hak terkait THR. Hak-hak ini menjamin perlindungan dan kesejahteraan karyawan, khususnya menjelang hari raya keagamaan.

• Menerima THR sebesar satu bulan gaji atau lebih, tergantung masa kerja dan ketentuan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Menerima THR paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.
• THR dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap yang diterima secara rutin.
• Mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai perhitungan THR dari perusahaan.
• Mengajukan keberatan atau gugatan jika THR yang diterima tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban Karyawan Terkait Penerimaan THR

Selain memiliki hak, karyawan juga memiliki kewajiban terkait penerimaan THR. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan proses pemberian THR berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur.

Pembahasan mengenai THR Maret 2025 untuk karyawan yang telah bekerja selama 6 bulan memang menarik, terutama terkait perhitungannya. Namun, perlu juga diperhatikan informasi terkait THR bagi pensiunan, yang mungkin berbeda peraturannya. Untuk informasi lebih lengkap mengenai THR Maret 2025 dan gaji ke-13 pensiunan, silakan kunjungi THR Maret 2025 Dan Gaji Ke 13 Pensiunan.

Kembali ke topik awal, memahami regulasi THR Maret 2025 untuk masa kerja 6 bulan sangat penting agar hak karyawan terpenuhi dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

• Menyerahkan data dan informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk proses perhitungan THR, seperti masa kerja dan slip gaji.
• Memastikan data pribadi yang diberikan akurat dan terupdate.
• Menerima THR yang telah dibayarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
• Menanyakan kepada perusahaan jika terdapat kejanggalan dalam perhitungan THR yang diterima.

Konsekuensi Perusahaan yang Tidak Memberikan THR Sesuai Peraturan

Jika perusahaan tidak memberikan THR sesuai dengan peraturan yang berlaku, terdapat konsekuensi hukum yang dapat dihadapi. Hal ini dapat merugikan karyawan dan citra perusahaan.

• Sanksi administratif dari pemerintah, seperti teguran atau denda.
• Gugatan hukum dari karyawan yang dirugikan, yang dapat berujung pada pembayaran THR beserta denda dan ganti rugi.
• Rusaknya reputasi perusahaan dan penurunan kepercayaan dari karyawan dan publik.

Poin-poin Penting yang Perlu Diperhatikan Karyawan

Agar tidak dirugikan, karyawan perlu memperhatikan beberapa poin penting terkait THR. Kehati-hatian dan pemahaman yang baik akan melindungi hak-hak karyawan.

• Pahami peraturan perundang-undangan terkait THR dan ketentuan perusahaan.
• Simpan bukti-bukti terkait masa kerja dan gaji.
• Komunikasikan dengan perusahaan jika terdapat kejanggalan dalam perhitungan THR.
• Konsultasikan dengan pihak berwenang atau lembaga hukum jika hak THR tidak dipenuhi.

Ringkasan Hak dan Kewajiban Karyawan Terkait THR

Berikut ringkasan singkat hak dan kewajiban karyawan terkait THR untuk memudahkan pemahaman:

Hak Karyawan	Kewajiban Karyawan
Menerima THR sesuai peraturan	Memberikan data akurat untuk perhitungan THR
THR dibayarkan tepat waktu	Menerima THR sesuai prosedur
THR dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap	Bertanya jika ada kejanggalan dalam perhitungan
Mendapatkan informasi transparan tentang perhitungan THR	Menjaga komunikasi baik dengan perusahaan

Solusi jika Terjadi Permasalahan THR

Mendapatkan THR sesuai hak adalah kewajiban perusahaan. Namun, jika terjadi permasalahan terkait pembayaran THR, karyawan perlu mengetahui langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikannya. Berikut ini beberapa solusi yang dapat ditempuh jika perusahaan tidak memberikan THR atau memberikan THR di bawah ketentuan yang berlaku.

THR Maret 2025 untuk masa kerja 6 bulan memang menarik perhatian banyak karyawan. Besarannya tentu saja menjadi pertimbangan utama, namun jangan lupa aspek penting lainnya yaitu pajak. Sebelum Anda terlalu bersemangat merencanakan liburan, ada baiknya mengecek terlebih dahulu informasi mengenai pajak THR. Simak penjelasan lengkapnya di sini: Apa THR Maret 2025 Kena Pajak , agar Anda bisa mempersiapkan diri dengan matang.

Dengan memahami aturan perpajakannya, Anda bisa lebih bijak dalam mengelola THR Maret 2025 dari hasil kerja keras selama 6 bulan tersebut.

Langkah-langkah Penyelesaian Permasalahan THR

Jika perusahaan Anda belum membayarkan THR atau memberikan THR yang nilainya kurang dari ketentuan yang berlaku, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. Proses ini dapat dimulai dengan jalur non-hukum, dan jika tidak membuahkan hasil, dapat dilanjutkan ke jalur hukum.

1. Komunikasi Langsung dengan Perusahaan: Langkah pertama adalah mencoba berkomunikasi secara langsung dengan pihak manajemen perusahaan. Sampaikan keluhan Anda secara sopan dan profesional, serta sertakan bukti-bukti yang mendukung klaim Anda, seperti surat perjanjian kerja atau slip gaji.
2. Mediasi Internal: Jika komunikasi langsung tidak membuahkan hasil, Anda dapat mencoba mediasi internal, misalnya melalui bagian HRD atau perwakilan serikat pekerja jika ada. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
3. Pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja: Jika mediasi internal gagal, Anda dapat mengajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Dinas Tenaga Kerja akan membantu memfasilitasi penyelesaian sengketa dan memastikan hak-hak Anda sebagai pekerja terpenuhi.
4. Jalur Hukum: Sebagai upaya terakhir, Anda dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Instansi Pemerintah yang Dapat Dihubungi

Beberapa instansi pemerintah yang dapat dihubungi jika terjadi permasalahan THR antara lain Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat, serta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Anda dapat mencari informasi kontak dan prosedur pengaduan melalui website resmi instansi tersebut.

Proses Penyelesaian Sengketa THR

Penyelesaian sengketa THR dapat melalui jalur non-hukum dan jalur hukum. Jalur non-hukum seperti mediasi dan negosiasi, umumnya lebih cepat dan efisien. Namun, jika jalur non-hukum gagal, maka jalur hukum melalui PHI menjadi pilihan terakhir. Proses di PHI meliputi tahapan persidangan, pembuktian, dan putusan hakim.

Alur Penyelesaian Permasalahan THR

Berikut ini ilustrasi alur penyelesaian permasalahan THR dalam bentuk diagram alur (flowchart):

1. Masalah THR: Perusahaan tidak membayar THR atau membayar THR di bawah ketentuan.
2. Komunikasi Langsung: Hubungi manajemen perusahaan.
3. Mediasi Internal: Melalui HRD atau serikat pekerja.
4. Pengaduan ke Disnakertrans: Ajukan pengaduan resmi.
5. Mediasi Disnakertrans: Pihak Disnakertrans memfasilitasi penyelesaian.
6. Jalur Hukum (PHI): Ajukan gugatan ke PHI jika mediasi gagal.
7. Putusan Pengadilan: Menunggu putusan pengadilan.

Saran Pencegahan Permasalahan THR

Untuk mencegah permasalahan THR, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

• Perjanjian Kerja yang Jelas: Pastikan perjanjian kerja memuat secara jelas dan rinci tentang hak-hak karyawan, termasuk ketentuan THR.
• Komunikasi yang Terbuka: Membangun komunikasi yang terbuka antara karyawan dan perusahaan terkait hak dan kewajiban masing-masing.
• Ketaatan Perusahaan pada Regulasi: Perusahaan harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait THR.
• Dokumentasi yang Baik: Baik karyawan maupun perusahaan perlu menyimpan bukti-bukti terkait pembayaran THR, seperti slip gaji dan bukti transfer.

FAQ: Pertanyaan Umum Seputar THR Maret 2025

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Memahami aturan THR, khususnya bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun, penting untuk memastikan hak Anda terpenuhi. Berikut penjelasan detail mengenai beberapa pertanyaan umum seputar THR Maret 2025.

Penjelasan Lengkap Mengenai THR, THR Maret 2025 6 Bulan Kerja

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja atau buruh di Indonesia menjelang hari raya keagamaan, baik Idul Fitri maupun Natal. THR bertujuan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan selama hari raya dan memberikan apresiasi atas kinerja mereka. Besaran THR diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan umumnya dibayarkan satu kali gaji atau lebih, tergantung pada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja atau peraturan perusahaan.

Batas Waktu Pembayaran THR

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, batas waktu pembayaran THR diatur sebagai berikut: THR keagamaan Idul Fitri harus dibayarkan paling lambat H-7 sebelum hari raya. Sedangkan untuk THR Natal, pembayaran paling lambat H-7 sebelum hari raya Natal. Keterlambatan pembayaran THR dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Cara Menghitung THR untuk Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun

Perhitungan THR untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dihitung proporsional berdasarkan masa kerja. Rumusnya adalah: (Gaji/12 bulan) x jumlah bulan bekerja. Sebagai contoh, jika gaji bulanan seorang pekerja adalah Rp 5.000.000 dan ia telah bekerja selama 6 bulan, maka THR yang diterima adalah (Rp 5.000.000/12 bulan) x 6 bulan = Rp 2.500.000.

Solusi dan Langkah Jika Perusahaan Telat Membayar THR

Jika perusahaan telat membayar THR, pekerja dapat melakukan beberapa langkah, antara lain: melakukan konfirmasi langsung kepada pihak perusahaan mengenai keterlambatan pembayaran, mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang THR dan sanksi keterlambatan, serta jika perlu, berkonsultasi dengan serikat pekerja atau pengawas ketenagakerjaan untuk mendapatkan bantuan hukum dan penyelesaian masalah.

Aturan Perpajakan Terkait THR

THR dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Besaran pajak yang dikenakan akan dipotong langsung dari THR yang diterima. Sistem pengenaan pajak ini sama seperti pengenaan pajak pada gaji bulanan. Peraturan mengenai pengenaan pajak ini dapat berubah, sehingga penting untuk selalu mengikuti peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Informasi Tambahan: THR di Berbagai Kota di Indonesia

Penerapan regulasi THR di Indonesia secara umum seragam, namun dinamika ekonomi dan budaya di setiap kota besar dapat memberikan nuansa perbedaan dalam praktiknya. Berikut ini pemaparan singkat mengenai perbedaan regulasi dan budaya THR di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Perbedaan Regulasi THR di Jakarta, Bandung, dan Surabaya

Secara umum, regulasi THR di ketiga kota tersebut mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional. Namun, perbedaan mungkin muncul dalam hal pengawasan dan penegakan aturan oleh dinas terkait di masing-masing daerah. Perbedaan ini lebih bersifat operasional daripada substansial.

Kota	Perbedaan Regulasi (jika ada)	Pengawasan dan Penegakan
Jakarta	Tidak terdapat perbedaan regulasi yang signifikan dengan peraturan nasional. Fokus lebih pada pengawasan terhadap perusahaan besar.	Pengawasan intensif oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, khususnya untuk perusahaan besar dan sektor formal.
Bandung	Sama seperti Jakarta, tidak terdapat perbedaan signifikan. Fokus pada edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha UMKM.	Pengawasan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dengan prioritas pada pelaporan dan kepatuhan perusahaan.
Surabaya	Tidak ada perbedaan regulasi yang menonjol dari peraturan nasional. Lebih menekankan pada penyelesaian sengketa THR secara mediasi.	Pengawasan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya, dengan penekanan pada penyelesaian masalah melalui jalur musyawarah.

Budaya dan Kebiasaan THR di Jakarta, Bandung, dan Surabaya

Selain regulasi resmi, budaya dan kebiasaan pemberian THR juga bervariasi di setiap kota. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, karakteristik industri, dan tradisi lokal.

• Jakarta: Tren pemberian THR tambahan dari perusahaan besar cukup umum, terutama di sektor keuangan dan perbankan. Besarannya bervariasi, tergantung kinerja perusahaan dan kesepakatan internal.
• Bandung: Pemberian THR di Bandung cenderung lebih beragam, mulai dari perusahaan besar hingga UMKM. Budaya gotong royong masih kuat, sehingga beberapa perusahaan mungkin memberikan THR tambahan kepada karyawan dengan kinerja baik atau yang membutuhkan bantuan.
• Surabaya: Mirip dengan Bandung, budaya pemberian THR di Surabaya beragam. Beberapa perusahaan besar mungkin memberikan bonus tambahan, sementara UMKM lebih cenderung mengikuti regulasi pemerintah.

Kondisi Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap THR

Kondisi ekonomi di setiap kota juga mempengaruhi besaran dan kemampuan perusahaan untuk memberikan THR. Fluktuasi ekonomi makro dan kondisi sektor industri spesifik di setiap kota perlu diperhatikan.

• Jakarta: Sebagai pusat ekonomi, Jakarta umumnya memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat. Namun, inflasi dan biaya hidup yang tinggi juga perlu dipertimbangkan.
• Bandung: Bandung memiliki sektor ekonomi yang beragam, termasuk pariwisata dan industri kreatif. Kondisi ekonomi cenderung lebih dipengaruhi oleh sektor UMKM.
• Surabaya: Surabaya sebagai kota pelabuhan memiliki sektor ekonomi yang kuat, tetapi juga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perdagangan internasional.

Kutipan dari Sumber Terpercaya

Sayangnya, tidak ada kutipan spesifik dari sumber terpercaya yang secara langsung membandingkan regulasi THR di ketiga kota tersebut. Informasi di atas merupakan gambaran umum berdasarkan observasi dan pemahaman umum terhadap kondisi masing-masing kota.