THR Maret 2025
THR Maret 2025 Harus Dibayarkan Paling Lambat – Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Idul Fitri 1445 H yang jatuh pada Maret 2025 merupakan kewajiban perusahaan bagi seluruh pekerja/buruh di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan regulasi terkait batas waktu pembayaran dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci peraturan, batas waktu, sanksi, potensi masalah, dan solusi terkait pembayaran THR Maret 2025.
Batas Waktu Pembayaran THR Maret 2025
Berdasarkan peraturan pemerintah, THR keagamaan Idul Fitri 2025 harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri. Dengan mempertimbangkan kalender tahun 2025, maka batas waktu pembayaran THR akan disesuaikan dengan tanggal pasti Idul Fitri 1445 H. Peraturan ini berlaku untuk seluruh sektor industri di Indonesia, meskipun terdapat beberapa perbedaan teknis dalam pelaksanaannya.
Perbandingan Batas Waktu Pembayaran THR Berbagai Sektor Industri
Meskipun batas waktu utama sama, praktik pembayaran THR di lapangan mungkin sedikit bervariasi tergantung pada kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja/serikat pekerja. Berikut perkiraan gambaran umum, bukan data pasti, karena detailnya tergantung pada perjanjian kerja bersama (PKB) masing-masing perusahaan:
| Sektor Industri | Batas Waktu Pembayaran (Perkiraan) | Catatan |
|---|---|---|
| Perbankan | Sesuai dengan ketentuan perusahaan dan PKB, umumnya mengikuti aturan pemerintah | Seringkali dibayarkan lebih awal |
| Perusahaan Manufaktur | Sesuai dengan ketentuan perusahaan dan PKB, umumnya mengikuti aturan pemerintah | Tergantung pada siklus produksi dan keuangan perusahaan |
| Perusahaan Jasa | Sesuai dengan ketentuan perusahaan dan PKB, umumnya mengikuti aturan pemerintah | Tergantung pada kondisi keuangan dan perjanjian dengan klien |
| Pemerintah | Sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, umumnya mengikuti aturan pemerintah | Biasanya dibayarkan tepat waktu |
Catatan: Tabel di atas merupakan gambaran umum dan dapat berbeda di lapangan. Untuk informasi yang akurat, selalu rujuk pada peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB).
Sanksi Keterlambatan Pembayaran THR
Perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan dan terlambat membayar THR dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa denda administratif, teguran, hingga sanksi pidana. Besaran sanksi bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku.
Potensi Masalah dan Solusi Pembayaran THR
Beberapa potensi masalah yang mungkin dihadapi pekerja terkait pembayaran THR meliputi keterlambatan pembayaran, pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan, dan pembayaran yang tidak utuh. Untuk mengatasi hal tersebut, pekerja dapat melakukan beberapa langkah, seperti:
- Meminta klarifikasi tertulis kepada perusahaan mengenai jadwal pembayaran THR.
- Mengajukan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat jika terjadi pelanggaran.
- Menggunakan jalur mediasi atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika diperlukan.
- Mengajukan tuntutan hukum jika upaya-upaya sebelumnya tidak membuahkan hasil.
Contoh Surat Tuntutan Pembayaran THR
Berikut contoh surat tuntutan pembayaran THR yang dapat digunakan pekerja yang mengalami keterlambatan pembayaran:
Kepada Yth.
[Nama Perusahaan] [Alamat Perusahaan]Perihal: Tuntutan Pembayaran THR
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Pekerja] Alamat : [Alamat Pekerja] Jabatan : [Jabatan Pekerja] Nomor Induk Karyawan : [NIK]Menyatakan bahwa hingga saat ini saya belum menerima pembayaran THR Idul Fitri 1445 H. Berdasarkan peraturan yang berlaku, saya menuntut agar perusahaan segera membayarkan THR saya selambat-lambatnya [tanggal]. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, saya akan mengambil langkah hukum selanjutnya.
Demikian surat tuntutan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
[Tanda Tangan Pekerja] [Nama Pekerja]
Catatan: Surat di atas merupakan contoh dan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing pekerja.
Perhitungan THR Maret 2025: THR Maret 2025 Harus Dibayarkan Paling Lambat
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan perusahaan paling lambat H-7 sebelum hari raya. Perhitungan THR sendiri memiliki beberapa ketentuan yang perlu dipahami, terutama bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan. Artikel ini akan menjelaskan secara detail perhitungan THR Maret 2025, termasuk contoh perhitungan untuk berbagai jenis gaji dan sistem upah.
Perhitungan THR untuk Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan
Pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan berhak mendapatkan THR proporsional. Perhitungannya didasarkan pada perbandingan masa kerja dengan 12 bulan. Rumus yang digunakan adalah:
THR = (Gaji/Upah Satu Bulan) x (Masa Kerja/12 Bulan)
Sebagai contoh, Bayu bekerja di sebuah perusahaan sejak 1 Juli 2024 dan menerima gaji pokok Rp 5.000.000 per bulan. Saat THR Maret 2025 dibayarkan, masa kerjanya adalah 8 bulan (Juli-Februari). Maka perhitungan THR-nya adalah:
THR = (Rp 5.000.000) x (8/12) = Rp 3.333.333,33
Contoh Perhitungan THR dengan Berbagai Jenis Gaji
Perhitungan THR tidak hanya memperhitungkan gaji pokok, tetapi juga tunjangan tetap dan upah lembur. Berikut contoh perhitungan THR untuk karyawan dengan berbagai komponen gaji:
| Komponen Gaji | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Gaji Pokok | 5.000.000 |
| Tunjangan Makan | 500.000 |
| Tunjangan Transportasi | 300.000 |
| Upah Lembur (rata-rata per bulan) | 200.000 |
| Total Gaji per Bulan | 5.000.000 + 500.000 + 300.000 + 200.000 = 6.000.000 |
Dengan masa kerja 10 bulan, perhitungan THR-nya adalah:
THR = (Rp 6.000.000) x (10/12) = Rp 5.000.000
Langkah-Langkah Perhitungan THR
- Tentukan total gaji/upah satu bulan (termasuk gaji pokok, tunjangan tetap, dan upah lembur).
- Hitung masa kerja dalam bulan.
- Bagi masa kerja dengan 12 bulan.
- Kalikan hasil pembagian dengan total gaji/upah satu bulan.
Perbandingan Perhitungan THR Berdasarkan Sistem Upah
Perhitungan THR untuk sistem upah harian, mingguan, dan bulanan pada dasarnya sama, yaitu menggunakan rumus proporsional. Perbedaannya terletak pada cara menentukan total gaji/upah satu bulan. Untuk upah harian, total gaji bulanan dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dalam satu bulan. Untuk upah mingguan, dihitung berdasarkan jumlah minggu kerja dalam satu bulan, dan untuk upah bulanan, total gaji bulanan sudah diketahui.
Flowchart Perhitungan THR
Berikut gambaran alur perhitungan THR secara visual (deskripsi flowchart):
Mulai -> Tentukan total gaji/upah satu bulan -> Tentukan masa kerja (dalam bulan) -> Bagi masa kerja dengan 12 -> Kalikan hasil bagi dengan total gaji/upah -> Hasil (THR) -> Selesai
Hak dan Kewajiban Pekerja Terkait THR Maret 2025
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Idul Fitri 1445 H/Maret 2025 merupakan hak yang wajib diberikan perusahaan kepada seluruh pekerja/buruh. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban terkait THR sangat penting bagi pekerja maupun pemberi kerja untuk memastikan proses pembayaran berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembayaran THR Maret 2025 paling lambat harus sudah diterima oleh seluruh pekerja. Peraturan ini penting untuk memastikan hak pekerja terpenuhi. Menariknya, bahasan mengenai THR seringkali dikaitkan dengan isu politik, seperti yang terlihat dalam pemberitaan mengenai THR Maret 2025 Prabowo , yang menunjukkan perhatian publik terhadap distribusi dan kepastian pembayaran THR. Kembali ke poin utama, patuhilah tenggat waktu pembayaran THR Maret 2025 agar tidak ada masalah hukum dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.
Hak-hak Pekerja Terkait Pembayaran THR
Sesuai peraturan perundang-undangan, pekerja memiliki beberapa hak terkait pembayaran THR. Hak-hak tersebut menjamin pekerja menerima THR secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan mengenai hak ini akan membantu pekerja dalam menuntut haknya jika terjadi pelanggaran.
- Menerima THR sebesar satu bulan upah atau rata-rata upah satu bulan untuk pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.
- Menerima THR paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan Idul Fitri.
- Menerima THR sebanding dengan masa kerja jika pekerja belum bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.
- Mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai perhitungan THR dari pemberi kerja.
- Mengajukan pengaduan jika terjadi permasalahan atau keterlambatan pembayaran THR.
Kewajiban Pekerja Terkait Pelaporan dan Pengaduan THR
Selain memiliki hak, pekerja juga memiliki kewajiban dalam proses pembayaran THR. Kewajiban ini penting untuk menjaga kelancaran proses dan mencegah potensi penyalahgunaan.
- Menanyakan informasi terkait perhitungan THR kepada pemberi kerja jika terdapat hal yang kurang jelas.
- Melaporkan kepada pihak yang berwenang (seperti Dinas Ketenagakerjaan) jika terjadi keterlambatan atau permasalahan dalam pembayaran THR.
- Menyimpan bukti-bukti pembayaran THR sebagai arsip pribadi.
- Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan THR.
Pertanyaan Umum Pekerja Terkait Hak dan Kewajibannya
Beberapa pertanyaan umum sering diajukan pekerja terkait hak dan kewajibannya dalam hal THR. Penjelasan yang rinci akan membantu pekerja memahami hak dan kewajibannya dengan lebih baik.
- Bagaimana cara menghitung THR jika saya belum bekerja selama satu tahun penuh?
- Apa yang harus saya lakukan jika perusahaan menunda pembayaran THR?
- Ke mana saya harus mengadukan jika perusahaan tidak membayar THR?
- Apakah saya berhak mendapatkan THR jika saya sedang cuti?
- Bagaimana jika saya baru bekerja beberapa bulan dan kemudian di PHK, apakah saya tetap berhak mendapatkan THR?
Contoh Skenario Kasus dan Penyelesaiannya
Berikut contoh skenario kasus terkait THR dan bagaimana penyelesaiannya. Contoh kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis mengenai penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.
Skenario: Seorang pekerja bernama Budi telah bekerja di sebuah perusahaan selama 9 bulan. Perusahaan menolak membayar THR Budi dengan alasan masa kerjanya belum mencapai satu tahun.
Penyelesaian: Budi berhak atas THR proporsional sesuai masa kerjanya (9/12 x upah bulanan). Budi dapat mengadukan hal ini ke Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk mendapatkan bantuan penyelesaian.
Poin-poin Penting Mengenai Hak dan Kewajiban Pekerja
Berikut ringkasan poin-poin penting mengenai hak dan kewajiban pekerja terkait THR. Memahami poin-poin ini akan membantu pekerja dalam melindungi haknya dan memastikan proses pembayaran THR berjalan lancar.
- THR merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan perusahaan.
- Pembayaran THR paling lambat H-7 sebelum hari raya.
- Pekerja berhak atas THR proporsional jika masa kerjanya kurang dari satu tahun.
- Pekerja wajib melaporkan jika terjadi pelanggaran atau keterlambatan pembayaran THR.
- Pekerja dapat mengadukan permasalahan THR ke Dinas Ketenagakerjaan.
Perbedaan THR dan Gaji ke-13
Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 merupakan dua bentuk pembayaran tambahan yang diterima pekerja, namun keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam perhitungan, waktu pembayaran, dan dasar hukumnya. Memahami perbedaan ini penting bagi pekerja untuk merencanakan keuangan dengan lebih efektif.
Perbandingan THR dan Gaji ke-13
Berikut tabel perbandingan THR dan Gaji ke-13 yang merangkum perbedaan utama antara keduanya:
| Aspek | THR | Gaji ke-13 |
|---|---|---|
| Perhitungan | Satu bulan gaji pokok atau rata-rata gaji satu bulan terakhir. Untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional. | Satu bulan gaji pokok ditambah tunjangan tetap. Perhitungannya berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang diterima setiap bulan. |
| Waktu Pembayaran | Paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan (Idul Fitri dan Natal). | Dibayarkan pada bulan Juni atau Juli setiap tahunnya. |
| Dasar Hukum | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Gaji ke-13. |
Besaran THR dan Gaji ke-13 untuk Berbagai Jenis Pekerja
Besaran THR umumnya sama untuk semua jenis pekerja, yaitu satu bulan gaji pokok atau rata-rata gaji satu bulan terakhir. Namun, untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, perhitungannya proporsional berdasarkan masa kerjanya. Gaji ke-13, di sisi lain, memiliki perhitungan yang lebih kompleks karena mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap, sehingga besarannya bervariasi tergantung pada struktur gaji masing-masing pekerja.
Sebagai contoh, pekerja dengan gaji pokok tinggi dan banyak tunjangan tetap akan menerima Gaji ke-13 yang lebih besar dibandingkan pekerja dengan gaji pokok rendah dan sedikit tunjangan.
Ilustrasi Perbedaan THR dan Gaji ke-13
Bayangkan sebuah infografis sederhana. Di sisi kiri, gambar ikon THR dengan keterangan “Satu bulan gaji pokok (atau rata-rata gaji bulan terakhir)”, “Dibayarkan sebelum Lebaran/Natal”, dan “Berbasis UU Ketenagakerjaan”. Di sisi kanan, gambar ikon Gaji ke-13 dengan keterangan “Gaji pokok + tunjangan tetap”, “Dibayarkan Juni/Juli”, dan “Berbasis PP No. 35 Tahun 2019”. Panah menghubungkan kedua ikon, menunjukkan perbedaan utama.
Implikasi Perbedaan THR dan Gaji ke-13 bagi Perencanaan Keuangan Pekerja, THR Maret 2025 Harus Dibayarkan Paling Lambat
Perbedaan waktu pembayaran THR dan Gaji ke-13 berdampak signifikan pada perencanaan keuangan pekerja. THR yang diterima menjelang hari raya biasanya dialokasikan untuk kebutuhan festifal, seperti membeli pakaian baru, hidangan spesial, dan angpao. Sementara Gaji ke-13, yang diterima di pertengahan tahun, dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membayar biaya pendidikan anak, biaya liburan keluarga, atau mencicil utang.
Oleh karena itu, penting bagi pekerja untuk membuat perencanaan keuangan yang matang dan memisahkan alokasi dana untuk masing-masing pembayaran tambahan ini agar dapat memanfaatkannya secara optimal.
Format Pembayaran THR Maret 2025
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan Idul Fitri 2025 yang jatuh pada bulan Maret mendatang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai format pembayaran THR sangat penting bagi perusahaan maupun pekerja untuk memastikan proses pembayaran berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Berikut ini penjelasan mengenai berbagai format pembayaran THR yang diperbolehkan, contoh bukti pembayaran, panduan pengisiannya, langkah-langkah pembayaran oleh perusahaan, dan contoh surat pernyataan penerimaan THR dari pekerja.
Format Pembayaran THR yang Diperbolehkan
Perusahaan memiliki beberapa pilihan dalam melakukan pembayaran THR kepada karyawan. Pemilihan metode pembayaran ini harus mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan baik bagi perusahaan maupun karyawan.
- Transfer Bank: Metode ini praktis dan aman, memberikan bukti transaksi yang jelas. Transfer dapat dilakukan melalui sistem online banking perusahaan atau melalui teller bank.
- Pembayaran Tunai: Pembayaran tunai masih diperbolehkan, namun perlu diimbangi dengan bukti pembayaran yang lengkap dan terpercaya untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
Contoh Bukti Pembayaran THR
Bukti pembayaran THR harus lengkap dan jelas agar terhindar dari potensi sengketa. Berikut contoh bukti pembayaran yang ideal:
| No. | Nama Karyawan | Jabatan | Jumlah THR | Metode Pembayaran | Tanggal Pembayaran | Tanda Tangan Karyawan | Tanda Tangan Pemberi THR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi Setiawan | Staff Administrasi | Rp 5.000.000 | Transfer Bank | 10 Maret 2025 | _________________ | _________________ |
| 2 | Budi Hartono | Supervisor | Rp 7.500.000 | Tunai | 10 Maret 2025 | _________________ | _________________ |
Catatan: Untuk pembayaran tunai, pastikan bukti pembayaran mencakup nomor seri uang, jumlah uang, dan tanda tangan penerima dan pemberi THR. Untuk pembayaran transfer bank, lampirkan bukti mutasi rekening.
Panduan Mengisi Bukti Pembayaran THR
Pengisian bukti pembayaran THR harus akurat dan detail. Kesalahan dalam pengisian dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Pastikan semua data terisi dengan benar dan lengkap.
- Pastikan nama karyawan tertera dengan jelas dan sesuai dengan data kepegawaian.
- Jumlah THR harus sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan dan tercantum dalam slip gaji.
- Metode pembayaran harus dicantumkan dengan jelas (transfer bank atau tunai).
- Tanggal pembayaran harus sesuai dengan tanggal transaksi.
- Tanda tangan karyawan dan pemberi THR harus ada sebagai bukti penerimaan dan persetujuan.
Langkah-Langkah Pembayaran THR oleh Perusahaan
Proses pembayaran THR oleh perusahaan harus terencana dan terdokumentasi dengan baik. Berikut langkah-langkah yang disarankan:
- Hitung jumlah THR setiap karyawan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Siapkan daftar penerima THR beserta rincian jumlah yang akan diterima.
- Lakukan pembayaran THR sesuai dengan metode yang telah dipilih (transfer bank atau tunai).
- Pastikan setiap karyawan menerima bukti pembayaran THR yang lengkap dan ditandatangani.
- Simpan semua dokumen terkait pembayaran THR sebagai arsip perusahaan.
Contoh Surat Pernyataan Penerimaan THR
Surat pernyataan penerimaan THR dari pekerja berfungsi sebagai bukti resmi bahwa pekerja telah menerima THR sesuai dengan haknya.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Karyawan]
NIK : [NIK Karyawan]
Jabatan : [Jabatan Karyawan]
Dengan ini menyatakan telah menerima THR Idul Fitri 1444 H sebesar Rp [Jumlah THR] melalui [Metode Pembayaran] pada tanggal [Tanggal Pembayaran].
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
[Tempat, Tanggal] [Tanda Tangan Karyawan] [Nama Karyawan, terbaca]Pertanyaan Umum Seputar THR Maret 2025
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Idul Fitri 2025 yang jatuh di bulan Maret mendatang tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan pekerja. Berikut ini penjelasan mengenai beberapa pertanyaan umum yang sering muncul terkait THR Maret 2025.
Langkah Penyelesaian Masalah Keterlambatan Pembayaran THR
Jika perusahaan telat membayar THR, pekerja dapat mengambil beberapa langkah. Pertama, konfirmasikan kepada bagian HRD atau pimpinan perusahaan mengenai penyebab keterlambatan dan jadwal pembayaran yang pasti. Jika penjelasan tidak memuaskan atau tidak ada tindak lanjut, pekerja dapat melayangkan surat somasi secara tertulis. Langkah selanjutnya adalah melaporkan permasalahan ini ke Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk mendapatkan bantuan mediasi dan penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya terakhir, jalur hukum melalui pengadilan hubungan industrial dapat ditempuh.
Perhitungan THR untuk Pekerja Paruh Waktu
Perhitungan THR untuk pekerja paruh waktu sedikit berbeda dengan pekerja penuh waktu. THR pekerja paruh waktu dihitung berdasarkan proporsi masa kerja mereka dibandingkan dengan pekerja penuh waktu. Misalnya, jika seorang pekerja paruh waktu bekerja selama 6 bulan dalam setahun, maka THR yang diterima adalah setengah dari THR pekerja penuh waktu. Rumusnya adalah (gaji per bulan x masa kerja/12 bulan). Perlu diperhatikan bahwa definisi “paruh waktu” dan perhitungannya dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan kerja dan peraturan perusahaan.
Aturan Perpajakan Terkait THR
THR merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan dan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak yang dikenakan dipotong langsung oleh pemberi kerja (perusahaan) melalui sistem penggajian. Besaran pajak yang dipotong bergantung pada penghasilan bruto karyawan dan tarif pajak yang berlaku. Karyawan dapat mengecek besarnya pajak yang dipotong pada slip gaji mereka.
Dokumen Penting untuk Menuntut THR yang Belum Dibayarkan
Untuk menuntut THR yang belum dibayarkan, beberapa dokumen penting perlu disiapkan. Dokumen tersebut antara lain: Surat Perjanjian Kerja, Slip Gaji, Kartu Identitas (KTP), dan bukti-bukti komunikasi (email, pesan singkat) yang menunjukkan adanya janji pembayaran THR dari perusahaan. Jika memungkinkan, kumpulkan juga kesaksian dari rekan kerja yang mengalami hal serupa. Semua dokumen ini akan memperkuat klaim pekerja ketika mengajukan gugatan.
Hak THR bagi Pekerja yang Diberhentikan Kerja Sebelum Maret 2025
Pekerja yang diberhentikan sebelum Maret 2025 tetap berhak atas THR, asalkan masa kerjanya memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku. Besaran THR yang diterima akan dihitung proporsional berdasarkan masa kerja hingga saat pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, hak THR ini bisa saja berbeda tergantung pada jenis PHK (PHK atas kesalahan pekerja atau PHK karena perusahaan). Dalam hal PHK, sebaiknya pekerja berkonsultasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-haknya terpenuhi.
