TKI Tenaga Kerja Indonesia 2025 Proyeksi dan Tantangan

Gambaran Umum TKI di 2025

TKI Tenaga Kerja Indonesia 2025 – Proyeksi jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tahun 2025 memerlukan analisis mendalam terhadap tren migrasi terkini dan kebijakan pemerintah. Meskipun angka pasti sulit diprediksi, berbagai faktor seperti perkembangan ekonomi global, kebutuhan tenaga kerja di negara tujuan, dan regulasi ketenagakerjaan akan turut memengaruhi jumlah TKI. Berikut uraian lebih lanjut mengenai gambaran umum TKI di tahun 2025.

Proyeksi Jumlah TKI Tahun 2025

Berdasarkan tren migrasi beberapa tahun terakhir yang menunjukkan fluktuasi, diperkirakan jumlah TKI di tahun 2025 akan berada di kisaran 4-5 juta orang. Angka ini didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi global yang moderat dan kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan perlindungan dan kesejahteraan TKI. Perlu diingat bahwa angka ini bersifat estimasi dan dapat berubah tergantung berbagai faktor eksternal dan internal.

Sektor Pekerjaan yang Menyerap TKI di Tahun 2025

Sektor domestik seperti perawatan lansia dan rumah tangga diperkirakan tetap menjadi sektor utama yang menyerap TKI. Selain itu, sektor manufaktur, pertanian, dan perikanan di beberapa negara tujuan juga akan tetap membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Perkembangan teknologi dan otomatisasi mungkin akan mempengaruhi permintaan di beberapa sektor, namun kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang tertentu tetap tinggi.

Profil TKI di Tahun 2025

Profil TKI di tahun 2025 kemungkinan akan menunjukkan peningkatan proporsi TKI dengan pendidikan menengah ke atas. Usia TKI diperkirakan akan tetap didominasi oleh kelompok usia produktif (25-45 tahun). Asal daerah TKI kemungkinan masih akan terkonsentrasi di beberapa provinsi dengan tingkat pengangguran tinggi dan akses informasi migrasi yang luas.

Perbandingan Jumlah TKI Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2025

Negara Tujuan	Jumlah TKI (Estimasi)
Malaysia	1.500.000 – 1.800.000
Hong Kong	200.000 – 300.000
Singapura	150.000 – 200.000
Taiwan	300.000 – 400.000
Arab Saudi	500.000 – 700.000
Negara Lain	500.000 – 700.000

Catatan: Angka-angka di atas merupakan proyeksi dan dapat berbeda dengan data riil.

Tren Peningkatan atau Penurunan Jumlah TKI

Ilustrasi grafik tren jumlah TKI dari tahun ke tahun hingga 2025 akan menunjukkan fluktuasi. Periode tertentu mungkin menunjukkan peningkatan yang signifikan, sementara periode lain mengalami penurunan. Faktor-faktor seperti resesi ekonomi global, perubahan kebijakan di negara tujuan, dan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan lapangan kerja di dalam negeri akan mempengaruhi tren tersebut. Grafik tersebut akan menunjukkan kecenderungan umum, bukan angka yang pasti. Misalnya, grafik dapat menunjukkan peningkatan bertahap hingga tahun 2023, kemudian sedikit penurunan di tahun 2024 sebelum kembali meningkat di tahun 2025. Namun, pola ini bersifat ilustrasi dan perlu dikaji lebih lanjut dengan data aktual.

Tantangan dan Peluang TKI di 2025

Tahun 2025 menandai babak baru bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Perubahan global yang cepat menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang signifikan bagi para pekerja migran Indonesia. Persaingan internasional yang semakin ketat, kemajuan teknologi yang pesat, dan kebutuhan akan perlindungan pekerja yang lebih kuat menjadi faktor kunci yang perlu dipertimbangkan. Namun, di sisi lain, peningkatan keterampilan, akses teknologi, dan munculnya pasar kerja baru membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan TKI.

Persaingan Global dan Perubahan Teknologi

TKI di tahun 2025 akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dari negara-negara lain yang juga mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Otomatisasi dan digitalisasi di berbagai sektor juga akan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual di beberapa bidang. Sebagai contoh, perkembangan kecerdasan buatan (AI) dapat menggantikan beberapa pekerjaan yang sebelumnya dipegang oleh TKI di sektor manufaktur atau jasa. Oleh karena itu, adaptasi dan peningkatan keterampilan menjadi sangat krusial.

Isu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan terhadap hak-hak TKI tetap menjadi isu penting. Kasus eksploitasi, penipuan perekrutan, dan pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi ancaman nyata. Peningkatan pengawasan dan kerja sama internasional untuk memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan TKI menjadi sangat penting. Contohnya, perlu adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara tujuan migrasi untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif bagi TKI yang mengalami permasalahan.

Peningkatan Keterampilan dan Akses Teknologi

Untuk menghadapi tantangan di atas, peningkatan keterampilan dan akses terhadap teknologi merupakan kunci keberhasilan TKI di tahun 2025. Program pelatihan yang berfokus pada keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional sangat dibutuhkan. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi juga akan menjadi aset berharga bagi TKI dalam mencari pekerjaan dan berkomunikasi dengan keluarga di tanah air. Sebagai contoh, pelatihan dalam bidang digital marketing atau perawatan robot industri dapat meningkatkan daya saing TKI di pasar global.

Pengembangan Pasar Kerja Baru

Munculnya sektor-sektor ekonomi baru, seperti ekonomi digital dan energi terbarukan, membuka peluang pasar kerja baru bagi TKI. Pelatihan dan sertifikasi di bidang-bidang ini akan sangat membantu TKI dalam memasuki pasar kerja yang lebih modern dan berpenghasilan tinggi. Contohnya, pelatihan di bidang energi terbarukan seperti instalasi panel surya atau perawatan turbin angin dapat membuka peluang kerja di negara-negara yang tengah mengembangkan sektor ini.

Kebijakan Pemerintah untuk Peningkatan Kesejahteraan TKI

Pemerintah Indonesia perlu berperan aktif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan TKI. Berikut beberapa kebijakan yang dapat diimplementasikan:

• Peningkatan akses terhadap pelatihan vokasi dan pendidikan tinggi bagi calon TKI.
• Penguatan sistem perlindungan hukum dan advokasi bagi TKI di luar negeri.
• Kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan migrasi untuk memastikan perlindungan hak-hak TKI.
• Diversifikasi sektor pekerjaan bagi TKI agar tidak terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap eksploitasi.
• Fasilitasi akses teknologi dan informasi bagi TKI, termasuk akses internet dan pelatihan digital.

Program Pelatihan untuk Meningkatkan Daya Saing TKI

Program pelatihan yang efektif harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional. Program ini harus mencakup:

1. Pelatihan keterampilan teknis sesuai dengan permintaan pasar.
2. Pelatihan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.
3. Pelatihan soft skills seperti komunikasi, teamwork, dan problem-solving.
4. Pelatihan kewirausahaan bagi TKI yang ingin membuka usaha sendiri.
5. Simulasi kerja dan magang di lingkungan kerja yang relevan.

“Masa depan TKI di tahun 2025 sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan global dan meningkatkan keterampilan mereka. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi para pekerja migran Indonesia agar mereka dapat bersaing di pasar kerja internasional dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.” – Prof. Dr. Budi Santoso (Pakar Migrasi Internasional – *nama dan gelar bersifat fiktif untuk ilustrasi*)

Peran Pemerintah dalam Mendukung TKI di 2025

Pemerintah Indonesia memiliki peran krusial dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tahun 2025 dan seterusnya. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak, peningkatan kualitas dan keterampilan, serta kerjasama internasional yang efektif. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan bermartabat bagi TKI di manapun mereka berada.

Pemerintah berupaya mewujudkan visi ini melalui berbagai strategi dan program yang terintegrasi. Komitmen ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan peluang yang ada di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Perlindungan Hak-Hak TKI

Perlindungan hak-hak TKI merupakan prioritas utama pemerintah. Ini meliputi pengawasan ketat terhadap proses perekrutan, memastikan adanya kontrak kerja yang jelas dan menguntungkan bagi TKI, serta akses mudah pada layanan konsuler dan bantuan hukum di negara penempatan. Pemerintah juga berkomitmen untuk menindak tegas praktik-praktik perekrutan ilegal dan eksploitasi tenaga kerja yang merugikan TKI.

Contoh konkretnya adalah peningkatan jumlah petugas perlindungan TKI di berbagai negara tujuan, serta penyediaan hotline dan platform pengaduan online yang mudah diakses oleh TKI. Selain itu, pemerintah terus berupaya memperkuat kerja sama dengan pemerintah negara tujuan untuk memastikan perlindungan hukum dan akses keadilan bagi TKI yang mengalami permasalahan.

Peningkatan Kualitas dan Keterampilan TKI

Pemerintah menyadari pentingnya peningkatan kualitas dan keterampilan TKI agar mampu bersaing di pasar kerja internasional. Program pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi menjadi fokus utama, dengan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga mencakup pelatihan soft skills seperti komunikasi, manajemen waktu, dan adaptasi budaya.

Program-program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing TKI dan membuka peluang kerja yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Pemerintah juga mendorong pengembangan pusat-pusat pelatihan yang berstandar internasional dan terintegrasi dengan sistem sertifikasi kompetensi.

Program Pemerintah untuk Mendukung TKI di 2025, TKI Tenaga Kerja Indonesia 2025

Berbagai program pemerintah dirancang untuk mendukung TKI, baik sebelum, selama, maupun setelah masa penempatan kerja di luar negeri. Berikut rangkumannya:

Program	Tujuan	Sasaran
Pelatihan Vokasi	Meningkatkan keterampilan TKI	Calon TKI dan TKI yang telah bekerja
Perlindungan Hukum	Menjamin hak-hak TKI	TKI yang mengalami permasalahan hukum di negara penempatan
Bantuan Pemulangan	Memfasilitasi pemulangan TKI yang mengalami kesulitan	TKI yang sakit, mengalami kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan
Pengembangan Pasar Kerja	Membuka akses ke peluang kerja yang lebih baik	Semua TKI

Kendala dan Solusi dalam Mendukung TKI

Pemerintah menghadapi berbagai kendala dalam mendukung TKI, antara lain terbatasnya akses informasi bagi TKI di negara penempatan, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas regulasi di berbagai negara tujuan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat kerjasama dengan organisasi internasional, dan mengembangkan teknologi informasi yang dapat menjangkau TKI di seluruh dunia.

Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan aksesibilitas informasi melalui platform digital yang terintegrasi, peningkatan kapasitas petugas perlindungan TKI di luar negeri, dan penyederhanaan prosedur administrasi terkait penempatan TKI.

Peningkatan Kerjasama Internasional untuk Perlindungan TKI

Kerjasama internasional sangat penting untuk melindungi TKI. Pemerintah Indonesia aktif menjalin kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara tujuan penempatan TKI untuk merumuskan perjanjian kerja sama yang melindungi hak-hak TKI dan mencegah eksploitasi. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, pengawasan bersama, dan penegakan hukum.

Contohnya adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan negara-negara tujuan untuk melindungi TKI dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Pemerintah juga aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional yang membahas isu migrasi dan perlindungan tenaga kerja.

Peran Lembaga dan Organisasi dalam Mendukung TKI di 2025

Peran lembaga dan organisasi, baik swasta maupun internasional, sangat krusial dalam mendukung keberhasilan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di tahun 2025. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelatihan pra-penempatan hingga perlindungan hak-hak mereka di negara penempatan. Meningkatnya jumlah TKI dan kompleksitas tantangan yang dihadapi menuntut kolaborasi yang efektif dari berbagai pihak.

Peran Lembaga dan Organisasi Swasta dalam Pelatihan dan Pendampingan TKI

Lembaga dan organisasi swasta memainkan peran penting dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada TKI. Pelatihan ini mencakup keterampilan kerja spesifik yang dibutuhkan di negara tujuan, keterampilan berbahasa asing, serta pemahaman mengenai budaya dan hukum setempat. Pendampingan berkelanjutan pasca-penempatan juga sangat vital, membantu TKI mengatasi tantangan adaptasi dan mempertahankan hak-hak mereka. Banyak perusahaan swasta yang kini berinvestasi dalam program-program ini, baik secara langsung maupun melalui kemitraan dengan pemerintah.

Peran LSM dan Organisasi Internasional dalam Perlindungan Hak-Hak TKI

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi internasional berperan sebagai pengawas dan pelindung hak-hak TKI. Mereka aktif melakukan advokasi, memberikan bantuan hukum, dan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang dihadapi TKI. Organisasi-organisasi ini seringkali menjadi suara bagi TKI yang rentan dan termarginalkan, memastikan bahwa suara mereka didengar dan hak-hak mereka dihormati. Mereka juga berperan dalam memantau kebijakan pemerintah dan perusahaan terkait perlindungan TKI.

Daftar Lembaga dan Organisasi yang Aktif Mendukung TKI

• Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
• BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) – sebelumnya bernama BP3TKI
• Organisasi buruh internasional seperti ILO (International Labour Organization)
• Berbagai LSM nasional dan internasional yang fokus pada migrasi dan hak asasi manusia, seperti Migrant Care dan Yayasan Solidaritas Perempuan.
• Beberapa perusahaan swasta yang memiliki program CSR (Corporate Social Responsibility) yang berfokus pada pelatihan dan perlindungan TKI.

Pernyataan Misi Organisasi yang Fokus pada Perlindungan TKI

“Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia melalui advokasi, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan sejahtera.”

Contoh Program Sukses dalam Mendukung TKI

Salah satu contoh program sukses adalah program pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh sebuah LSM bekerja sama dengan perusahaan swasta. Program ini memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada TKI sebelum penempatan, meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja internasional dan mengurangi risiko eksploitasi. Program ini juga menyertakan sesi konseling dan pendampingan untuk mempersiapkan TKI secara mental dan emosional sebelum berangkat ke luar negeri. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendapatan dan kesejahteraan TKI yang mengikuti program tersebut, serta penurunan kasus pelanggaran hak.

Perkembangan Teknologi dan Dampaknya terhadap TKI di 2025: TKI Tenaga Kerja Indonesia 2025

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengalami perkembangan pesat, mempengaruhi berbagai sektor, termasuk dunia kerja, khususnya bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Di tahun 2025, dampak teknologi terhadap TKI diperkirakan akan semakin signifikan, baik positif maupun negatif. Pemahaman mengenai perkembangan ini penting untuk mempersiapkan TKI agar mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada.

Pengaruh Teknologi terhadap Pekerjaan TKI di 2025

Perkembangan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) berpotensi mengubah lanskap pekerjaan di berbagai sektor. Beberapa pekerjaan TKI yang bersifat repetitif dan manual mungkin tergantikan oleh mesin. Namun, teknologi juga menciptakan peluang baru, seperti di bidang perawatan kesehatan berbasis teknologi, teknologi informasi, dan sektor digital lainnya yang membutuhkan keterampilan khusus. TKI yang mampu beradaptasi dan menguasai keterampilan digital akan memiliki keunggulan kompetitif.

Peningkatan Akses Informasi dan Perlindungan TKI melalui Teknologi

Teknologi berperan penting dalam meningkatkan akses informasi dan perlindungan TKI. Aplikasi mobile dan platform online dapat menyediakan informasi mengenai hak-hak pekerja, prosedur hukum, dan layanan dukungan. Sistem pelacakan berbasis GPS dapat meningkatkan keamanan dan memudahkan pemantauan kondisi TKI. Selain itu, platform digital dapat memfasilitasi komunikasi antara TKI, agen perekrutan, dan otoritas terkait, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dampak Positif dan Negatif Teknologi terhadap TKI di 2025

Dampak Positif	Dampak Negatif
Peningkatan akses informasi dan peluang kerja baru	Otomatisasi pekerjaan yang menyebabkan pengangguran
Peningkatan keamanan dan perlindungan melalui teknologi pelacakan dan monitoring	Kesenjangan digital yang membatasi akses teknologi bagi sebagian TKI
Kemudahan komunikasi dengan keluarga di tanah air	Potensi eksploitasi dan penipuan online
Peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja	Persaingan yang semakin ketat di pasar kerja global

Strategi Adaptasi TKI terhadap Perubahan Teknologi di 2025

Agar tetap relevan di era teknologi, TKI perlu mengembangkan beberapa strategi adaptasi. Hal ini meliputi peningkatan literasi digital, pelatihan keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, dan pengembangan kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Kerjasama antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan sektor swasta sangat penting dalam menyediakan akses pendidikan dan pelatihan yang memadai.

• Mengikuti pelatihan keterampilan digital
• Mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris
• Membangun jaringan dan koneksi di dunia digital
• Mencari informasi tentang peluang kerja baru yang memanfaatkan teknologi

Ilustrasi Komunikasi TKI dengan Keluarga di Tanah Air melalui Teknologi

Bayangkan seorang TKI yang bekerja di Singapura. Ia dapat berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia melalui video call secara rutin menggunakan aplikasi seperti WhatsApp atau Zoom. Tidak hanya suara, ia juga dapat melihat wajah dan ekspresi keluarganya, membuat komunikasi terasa lebih personal dan hangat. Selain itu, ia juga dapat mengirimkan foto dan video kegiatan sehari-harinya, membuat keluarganya merasa lebih dekat dan terhubung meskipun jarak memisahkan mereka. Bahkan, dengan teknologi yang lebih canggih, ia mungkin dapat berpartisipasi dalam acara keluarga secara virtual, seperti ulang tahun atau acara keagamaan, sehingga mengurangi rasa rindu dan meningkatkan ikatan keluarga.

Studi Kasus TKI di Jakarta Tahun 2025

Jakarta, sebagai pusat ekonomi Indonesia, menjadi magnet bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari berbagai daerah. Proyeksi tahun 2025 menunjukkan dinamika yang kompleks terkait kondisi TKI di Jakarta, meliputi sektor pekerjaan, tingkat upah, tantangan, dan kebijakan yang mempengaruhinya. Analisis berikut akan memberikan gambaran umum kondisi tersebut berdasarkan data estimasi dan tren terkini.

Kondisi TKI di Jakarta Tahun 2025

Diperkirakan pada tahun 2025, TKI di Jakarta akan tersebar di berbagai sektor, mulai dari sektor informal seperti pekerja rumah tangga, pedagang kaki lima, hingga sektor formal seperti manufaktur, konstruksi, dan jasa. Tingkat upah bervariasi secara signifikan, tergantung sektor dan keahlian. Sektor informal umumnya menawarkan upah minimum regional atau bahkan di bawahnya, sementara sektor formal berpotensi menawarkan upah yang lebih tinggi, namun tetap rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Tantangan yang dihadapi meliputi akses terhadap perlindungan hukum, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang memadai. Persaingan kerja yang ketat dan potensi eksploitasi juga menjadi perhatian utama.

Data Demografi TKI di Jakarta Tahun 2025

Karakteristik	Jumlah (Estimasi)	Persentase (%)
Jenis Kelamin (Perempuan)	150.000	60
Jenis Kelamin (Laki-laki)	100.000	40
Asal Provinsi	Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dll.	–
Usia (18-35 tahun)	200.000	80
Usia (>35 tahun)	50.000	20
Pendidikan (SMA/SMK)	180.000	72
Pendidikan (Sarjana)	20.000	8
Pendidikan (Lainnya)	50.000	20

Catatan: Data di atas merupakan estimasi dan dapat berbeda dengan data riil.

Kebijakan Lokal di Jakarta yang Berdampak pada TKI Tahun 2025

Beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berdampak pada TKI meliputi peraturan tentang upah minimum, perlindungan pekerja migran, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Program-program pelatihan vokasi dan pemberdayaan ekonomi juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan TKI. Namun, implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan.

Pendapat Tokoh Masyarakat Jakarta Mengenai Permasalahan TKI

“Permasalahan TKI di Jakarta sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan multipihak. Selain penegakan hukum yang tegas, perlu ada upaya peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan agar TKI dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraannya. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.” – Bapak Budi Santoso, Ketua LSM Peduli TKI Jakarta (Contoh)

Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Kesejahteraan TKI di Jakarta Tahun 2025

• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah eksploitasi TKI.
• Peningkatan akses terhadap program pelatihan vokasi dan pengembangan keterampilan.
• Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial.
• Penguatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam perlindungan dan pemberdayaan TKI.
• Kampanye edukasi dan sosialisasi hak-hak TKI.