Perbandingan UMK Bandung 2025 dan UMP Jawa Barat 2025: UMK Bandung 2025 Vs UMP Jawa Barat 2025
UMK Bandung 2025 vs UMP Jawa Barat 2025 – Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahunnya selalu menjadi perhatian besar bagi pekerja dan pengusaha. Perbedaan antara UMK Bandung dan UMP Jawa Barat 2025, meski berada dalam satu provinsi, mencerminkan dinamika ekonomi dan kebutuhan hidup di masing-masing wilayah. Berikut perbandingan keduanya.
Perbedaan Nominal UMK Bandung 2025 dan UMP Jawa Barat 2025
Sebagai ilustrasi, mari kita asumsikan UMP Jawa Barat 2025 ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 dan UMK Bandung 2025 sebesar Rp. 5.500.000. Perbedaan nominal sebesar Rp. 500.000 ini menunjukkan bahwa kebutuhan hidup di Bandung dinilai lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Jawa Barat. Perbedaan ini akan berdampak langsung pada daya beli pekerja dan juga perencanaan keuangan perusahaan di masing-masing wilayah.
Akhiri riset Anda dengan informasi dari UMK Bandung 2025 inflasi.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan UMK Bandung 2025 dan UMP Jawa Barat 2025
Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi penetapan UMK dan UMP meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kebutuhan hidup, produktivitas pekerja, dan kondisi perekonomian daerah. Di Bandung, misalnya, tingginya biaya hidup dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi mungkin berkontribusi pada UMK yang lebih besar dibandingkan UMP Jawa Barat. Sebaliknya, daerah lain di Jawa Barat mungkin memiliki biaya hidup yang lebih rendah, sehingga UMP-nya pun lebih rendah.
Lihat Kenaikan upah 2025 hubungan industrial untuk memeriksa review lengkap dan testimoni dari pengguna.
Metodologi Perhitungan UMK Bandung 2025 dan UMP Jawa Barat 2025
Meskipun keduanya mengacu pada peraturan pemerintah yang sama, metodologi perhitungan UMK dan UMP bisa sedikit berbeda dalam hal bobot faktor-faktor yang dipertimbangkan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan metodologi berdasarkan kondisi spesifik wilayahnya. Sebagai contoh, Bandung mungkin memberikan bobot yang lebih besar pada faktor biaya hidup, sedangkan daerah lain mungkin lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi.
Tabel Perbandingan UMK Bandung 2025 dan UMP Jawa Barat 2025
| Item | UMK Bandung 2025 (Asumsi) | UMP Jawa Barat 2025 (Asumsi) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Nominal Upah | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.000.000 | Angka ini bersifat ilustrasi |
| Inflasi | 5% | 4% | Asumsi tingkat inflasi |
| Pertumbuhan Ekonomi | 6% | 5% | Asumsi pertumbuhan ekonomi |
| UMK/UMP Sebelumnya | Rp. 5.200.000 | Rp. 4.750.000 | Asumsi UMK/UMP tahun sebelumnya |
Dampak Penetapan UMK Bandung 2025 dan UMP Jawa Barat 2025 terhadap Perekonomian
Penetapan UMK dan UMP yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi, dan pada akhirnya memicu pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, peningkatan upah minimum juga dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan, potensial mengurangi daya saing dan bahkan memicu pengurangan tenaga kerja. Dampaknya akan bervariasi tergantung pada sektor industri, kemampuan adaptasi perusahaan, dan kondisi ekonomi makro secara keseluruhan. Diperlukan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan UMK Bandung 2025
Penetapan UMK (Upah Minimum Kota) Bandung 2025 merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja di Bandung, tetapi juga pada dinamika ekonomi kota secara keseluruhan. Berikut beberapa faktor kunci yang berperan penting dalam penentuan angka UMK Bandung 2025.
Pengaruh Inflasi terhadap Penetapan UMK Bandung 2025
Inflasi, atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum, merupakan faktor krusial dalam penetapan UMK. Jika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun. Untuk menjaga daya beli pekerja dan agar UMK tetap relevan, maka besaran kenaikan UMK perlu mempertimbangkan tingkat inflasi yang terjadi. Sebagai contoh, jika inflasi tahun 2024 tinggi, maka diperkirakan kenaikan UMK Bandung 2025 akan lebih besar untuk mengimbangi penurunan daya beli akibat inflasi tersebut. Pemerintah akan menggunakan data inflasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat terhadap Penetapan UMK Bandung 2025
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara keseluruhan juga berpengaruh pada penetapan UMK Bandung. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kondisi ekonomi yang baik, yang idealnya dapat mendukung kenaikan UMK yang lebih signifikan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang rendah mungkin akan membatasi besaran kenaikan UMK untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Data pertumbuhan ekonomi Jawa Barat akan bersumber dari data BPS dan Kementerian Keuangan.
Peran Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam Menentukan UMK Bandung 2025
Survei KHL merupakan dasar utama dalam penetapan UMK. Survei ini mengukur biaya hidup minimum yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Hasil survei KHL akan menjadi acuan utama dalam menentukan besaran UMK agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Metodologi survei KHL mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pengaruh Daya Beli Masyarakat terhadap Penetapan UMK Bandung 2025
Daya beli masyarakat merupakan pertimbangan penting dalam menentukan UMK. Kenaikan UMK yang terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai dapat berdampak negatif pada daya saing industri dan bahkan menyebabkan inflasi. Sebaliknya, kenaikan UMK yang terlalu rendah dapat mengurangi daya beli pekerja dan menurunkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penetapan UMK harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan stabilitas ekonomi daerah.
Ketahui seputar bagaimana UMK Bandung 2025 tertinggi di Jawa Barat dapat menyediakan solusi terbaik untuk masalah Anda.
Faktor-faktor Penentu UMK Bandung 2025 dan Sumber Informasinya
- Inflasi: Badan Pusat Statistik (BPS)
- Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat: BPS dan Kementerian Keuangan
- Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL): Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung
- Daya beli masyarakat: BPS dan Bank Indonesia
- Produktivitas kerja: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung
- Kemampuan membayar perusahaan: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan UMP Jawa Barat 2025
Penetapan UMP Jawa Barat 2025 merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pertimbangan. Bukan sekadar angka, UMP mencerminkan kesejahteraan pekerja dan juga kesehatan ekonomi Jawa Barat. Beberapa faktor kunci berperan signifikan dalam menentukan besaran UMP tahun tersebut.
Perhatikan UMK Bandung 2025 pengangguran untuk rekomendasi dan saran yang luas lainnya.
Pengaruh Inflasi Jawa Barat terhadap Penetapan UMP Jawa Barat 2025
Inflasi merupakan salah satu faktor penentu utama UMP. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum akan menurunkan daya beli pekerja. Oleh karena itu, penetapan UMP harus mempertimbangkan laju inflasi Jawa Barat di tahun 2024 untuk memastikan bahwa upah minimum tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Semakin tinggi inflasi, semakin besar kemungkinan kenaikan UMP untuk menjaga keseimbangan daya beli.
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat terhadap Penetapan UMP Jawa Barat 2025
Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat juga berpengaruh signifikan terhadap penetapan UMP. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan peningkatan produktivitas dan kemampuan perusahaan untuk membayar upah yang lebih tinggi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk menaikkan UMP secara signifikan. Data pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2024 akan menjadi pertimbangan penting dalam proses penetapan UMP 2025.
Peran Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dalam Penetapan UMP Jawa Barat 2025
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat memiliki peran sentral dalam proses penetapan UMP. Dewan ini terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Mereka berdiskusi dan melakukan kajian untuk menentukan angka UMP yang adil dan seimbang, mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial. Proses ini melibatkan negosiasi dan pertimbangan yang matang dari berbagai perspektif untuk mencapai kesepakatan.
Dampak UMP Jawa Barat 2025 terhadap Daya Saing Industri di Jawa Barat
Penetapan UMP juga memiliki implikasi terhadap daya saing industri di Jawa Barat. Kenaikan UMP yang signifikan dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga jual produk dan daya saing di pasar. Sebaliknya, UMP yang terlalu rendah dapat menekan kesejahteraan pekerja dan mengurangi produktivitas. Oleh karena itu, penentuan UMP harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya saing industri.
Ringkasan: Besaran UMP Jawa Barat 2025 ditentukan oleh beberapa faktor kunci, termasuk laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan hasil negosiasi di Dewan Pengupahan Provinsi. Penetapan UMP ini akan berdampak pada kesejahteraan pekerja dan daya saing industri di Jawa Barat. Menemukan titik keseimbangan antara kedua aspek ini merupakan tantangan utama dalam proses penetapan UMP.
Dampak UMK Bandung 2025 dan UMP Jawa Barat 2025 terhadap Pekerja
Penetapan UMK Bandung dan UMP Jawa Barat setiap tahunnya memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan pekerja dan dinamika perekonomian di kedua wilayah tersebut. Kenaikan UMK dan UMP diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan taraf hidup pekerja, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan tantangan bagi dunia usaha. Berikut analisis lebih detail mengenai dampaknya.
Dampak Positif terhadap Kesejahteraan Pekerja
Kenaikan UMK Bandung dan UMP Jawa Barat secara idealnya akan meningkatkan pendapatan pekerja. Hal ini berdampak positif pada peningkatan daya beli, sehingga dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pokok dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, pekerja dapat mengalokasikan dana untuk pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan lainnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Lebih lanjut, kenaikan upah juga dapat mendorong peningkatan produktivitas pekerja karena merasa lebih dihargai dan termotivasi.
Dampak Negatif Potensial terhadap Dunia Usaha
Meskipun kenaikan UMK dan UMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, peningkatan biaya produksi yang signifikan dapat menjadi beban bagi dunia usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah pekerja, mengurangi investasi, atau bahkan terpaksa menutup usaha jika tidak mampu menanggung beban biaya produksi yang meningkat. Kondisi ini dapat berdampak pada angka pengangguran dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Perlu adanya strategi dan kebijakan yang tepat agar dampak negatif ini dapat diminimalisir.
Perbandingan Daya Beli Pekerja di Bandung dan Jawa Barat
Perbandingan daya beli pekerja di Bandung dan Jawa Barat setelah penetapan UMK dan UMP bergantung pada beberapa faktor, termasuk besarnya kenaikan UMK dan UMP, tingkat inflasi, dan harga barang dan jasa di masing-masing wilayah. Jika kenaikan UMK Bandung lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP Jawa Barat dan inflasi terkendali, maka daya beli pekerja di Bandung berpotensi meningkat lebih signifikan. Sebaliknya, jika inflasi tinggi, maka peningkatan daya beli mungkin tidak sebesar yang diharapkan, baik di Bandung maupun Jawa Barat.
Pertumbuhan UMK Bandung dan UMP Jawa Barat (2020-2025)
Berikut ilustrasi grafik batang yang membandingkan pertumbuhan UMK Bandung dan UMP Jawa Barat selama 5 tahun terakhir (2020-2024) dan proyeksi pertumbuhan di tahun 2025. Data ini bersifat ilustrasi dan angka-angka yang digunakan hanya sebagai contoh.
| Tahun | UMK Bandung (juta rupiah) | UMP Jawa Barat (juta rupiah) |
|---|---|---|
| 2020 | 3.5 | 4.0 |
| 2021 | 3.7 | 4.2 |
| 2022 | 4.0 | 4.5 |
| 2023 | 4.3 | 4.8 |
| 2024 | 4.6 | 5.1 |
| 2025 (Proyeksi) | 4.9 | 5.4 |
Grafik batang akan menunjukkan tren peningkatan UMK Bandung dan UMP Jawa Barat dari tahun ke tahun. Meskipun keduanya mengalami peningkatan, grafik akan menunjukkan perbedaan besaran kenaikan antara UMK Bandung dan UMP Jawa Barat. Proyeksi tahun 2025 menunjukkan perkiraan kenaikan berdasarkan tren pertumbuhan beberapa tahun sebelumnya.
Dampak Perbedaan UMK Bandung dan UMP Jawa Barat terhadap Kehidupan Pekerja
Perbedaan antara UMK Bandung dan UMP Jawa Barat berdampak langsung pada pendapatan dan daya beli pekerja di kedua wilayah. Pekerja di Bandung dengan UMK yang lebih tinggi (asumsi) akan memiliki daya beli yang lebih besar dibandingkan pekerja di daerah lain di Jawa Barat yang hanya menerima UMP. Perbedaan ini dapat terlihat pada akses terhadap barang dan jasa, kualitas hidup, dan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, perlu diingat bahwa biaya hidup di Bandung juga mungkin lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, sehingga dampak perbedaan UMK dan UMP terhadap kehidupan pekerja perlu dikaji secara komprehensif.
Prosedur dan Mekanisme Penetapan UMK dan UMP
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan proses penting yang menentukan kesejahteraan pekerja. Proses ini melibatkan berbagai pihak dan tahapan yang perlu dipahami agar berjalan adil dan transparan. Berikut uraian rinci mengenai prosedur dan mekanisme penetapan UMK Bandung 2025 dan UMP Jawa Barat 2025, termasuk perbandingan peran pemerintah daerah dan provinsi.
Langkah-langkah Penetapan UMK Bandung 2025
Penetapan UMK Bandung melibatkan Dewan Pengupahan Kota Bandung yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Prosesnya umumnya diawali dengan kajian data ekonomi, inflasi, dan kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Bandung. Data ini kemudian dibahas dan dipertimbangkan oleh dewan pengupahan untuk menghasilkan rekomendasi besaran UMK. Rekomendasi tersebut kemudian diajukan kepada Wali Kota Bandung untuk ditetapkan sebagai UMK Bandung 2025. Proses ini juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Langkah-langkah Penetapan UMP Jawa Barat 2025
Penetapan UMP Jawa Barat melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang juga terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Prosesnya serupa dengan penetapan UMK, namun cakupannya lebih luas, mencakup seluruh wilayah Jawa Barat. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat akan mengkaji data ekonomi makro Jawa Barat, inflasi, dan mempertimbangkan KHL di berbagai daerah. Rekomendasi besaran UMP kemudian diajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk ditetapkan sebagai UMP Jawa Barat 2025. Pertimbangan hukum dan peraturan yang berlaku di tingkat provinsi juga menjadi acuan.
Peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam Penetapan UMK dan UMP
Pemerintah daerah (dalam hal ini Kota Bandung) berperan utama dalam penetapan UMK, dengan Dewan Pengupahan Kota Bandung sebagai badan pengkaji dan pengusul. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan dalam penetapan UMP, dengan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat sebagai badan pengkaji dan pengusul. Keduanya memiliki kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan. Pemerintah daerah fokus pada kondisi ekonomi dan KHL di wilayahnya, sedangkan pemerintah provinsi memiliki pandangan yang lebih makro, mencakup seluruh wilayah provinsi.
Alur Penetapan UMK dan UMP di Jawa Barat
Berikut ilustrasi alur penetapan UMK dan UMP di Jawa Barat yang dapat digambarkan dalam flowchart. Bayangkan flowchart dengan kotak-kotak yang menunjukkan tahapan: Pengumpulan Data (ekonomi, inflasi, KHL), Pembahasan di Dewan Pengupahan (Kota/Provinsi), Rekomendasi Besaran UMK/UMP, Penetapan oleh Wali Kota/Gubernur, dan Pengumuman UMK/UMP. Panah menghubungkan setiap kotak, menunjukkan alur prosesnya. Proses di tingkat provinsi lebih luas cakupannya dan mempertimbangkan data dari berbagai kabupaten/kota.
Perbedaan dan Persamaan Prosedur Penetapan UMK dan UMP
- Persamaan: Keduanya melibatkan Dewan Pengupahan, mengkaji data ekonomi dan KHL, dan mengikuti aturan perundang-undangan.
- Perbedaan: Cakupan wilayah (UMK: kabupaten/kota; UMP: provinsi), badan pengusul (Dewan Pengupahan Kota/Provinsi), pejabat yang menetapkan (Wali Kota/Gubernur).
Perbandingan UMK Bandung dan UMP Jabar dengan Daerah Lain di Indonesia
UMK Bandung dan UMP Jawa Barat 2025, meskipun telah ditetapkan, perlu dilihat dalam konteks nasional. Perbandingannya dengan daerah lain memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi ekonomi dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Memahami perbedaan ini penting untuk memahami mobilitas pekerja dan dampaknya terhadap perekonomian regional.
Faktor-faktor Penyebab Perbedaan UMK/UMP Antar Daerah
Perbedaan UMK/UMP antar daerah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor kompleks. Beberapa faktor utama meliputi: tingkat kebutuhan hidup di masing-masing daerah, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi regional, produktivitas sektor industri, dan kebijakan pemerintah daerah. Daerah dengan biaya hidup tinggi dan sektor industri yang berkembang pesat cenderung memiliki UMK/UMP yang lebih tinggi. Sebaliknya, daerah dengan perekonomian yang kurang berkembang mungkin memiliki UMK/UMP yang lebih rendah.
Tabel Perbandingan UMK/UMP Beberapa Kota Besar di Indonesia Tahun 2025
Data UMK/UMP tahun 2025 masih bersifat proyeksi dan dapat bervariasi tergantung sumber data. Tabel berikut ini memberikan gambaran umum perbandingan, dengan asumsi data yang diperoleh dari sumber terpercaya dan telah melalui proses verifikasi. Perlu diingat bahwa angka-angka ini bersifat estimasi dan dapat berbeda dengan angka resmi yang dikeluarkan pemerintah nantinya.
| Kota | UMK/UMP 2025 (estimasi) | Provinsi | Catatan |
|---|---|---|---|
| Bandung | Rp 5.000.000 (estimasi) | Jawa Barat | Angka ini merupakan perkiraan dan bisa berbeda dengan angka resmi |
| Jakarta | Rp 5.500.000 (estimasi) | DKI Jakarta | Angka ini merupakan perkiraan dan bisa berbeda dengan angka resmi |
| Surabaya | Rp 4.800.000 (estimasi) | Jawa Timur | Angka ini merupakan perkiraan dan bisa berbeda dengan angka resmi |
| Semarang | Rp 4.500.000 (estimasi) | Jawa Tengah | Angka ini merupakan perkiraan dan bisa berbeda dengan angka resmi |
| Medan | Rp 4.200.000 (estimasi) | Sumatera Utara | Angka ini merupakan perkiraan dan bisa berbeda dengan angka resmi |
Implikasi Perbedaan UMK/UMP terhadap Mobilitas Pekerja Antar Daerah
Perbedaan UMK/UMP secara signifikan mempengaruhi mobilitas pekerja antar daerah. Pekerja cenderung bermigrasi ke daerah dengan UMK/UMP yang lebih tinggi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Hal ini dapat menyebabkan disparitas ekonomi antar daerah, di mana daerah dengan UMK/UMP tinggi mengalami peningkatan jumlah penduduk dan persaingan tenaga kerja, sementara daerah dengan UMK/UMP rendah mengalami pengurangan jumlah penduduk produktif. Namun, migrasi ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan migrasi dan mengurangi pengangguran di daerah asal.
Peta Sederhana Perbedaan Besaran UMK/UMP di Beberapa Wilayah Jawa Barat, UMK Bandung 2025 vs UMP Jawa Barat 2025
Bayangkan sebuah peta Jawa Barat. Wilayah Bandung Raya, termasuk Kota Bandung dan sekitarnya, ditunjukkan dengan warna merah tua, mewakili UMK/UMP tertinggi. Wilayah Cirebon dan sekitarnya ditunjukkan dengan warna merah muda, menunjukkan UMK/UMP yang lebih rendah daripada Bandung Raya. Wilayah-wilayah lain di Jawa Barat seperti Sukabumi, Bogor, dan Cianjur, ditampilkan dengan gradasi warna merah, semakin muda warnanya, semakin rendah UMK/UMP-nya. Ukuran lingkaran yang mewakili setiap kota pada peta juga sebanding dengan besaran UMK/UMP-nya; lingkaran yang lebih besar menunjukkan UMK/UMP yang lebih tinggi. Perbedaan warna dan ukuran ini secara visual menggambarkan disparitas UMK/UMP di Jawa Barat.
