Pengaruh UMP DKI 2025 terhadap Pekerja Rumah Tangga: UMP DKI 2025 Dan Pekerja Rumah Tangga
UMP DKI 2025 dan pekerja rumah tangga – Kenaikan UMP DKI Jakarta setiap tahunnya selalu menjadi sorotan, tak terkecuali UMP 2025. Kenaikan ini memiliki dampak signifikan, terutama bagi pekerja rumah tangga yang jumlahnya cukup besar di Jakarta. Artikel ini akan membahas pengaruh UMP DKI 2025 terhadap penghasilan, tantangan yang dihadapi, dan perbandingannya dengan upah di daerah lain.
Dampak Kenaikan UMP DKI 2025 terhadap Penghasilan Pekerja Rumah Tangga
Kenaikan UMP DKI 2025 berpotensi meningkatkan penghasilan pekerja rumah tangga. Besarnya kenaikan bergantung pada formulasi penetapan UMP dan kebijakan pemerintah. Jika UMP naik signifikan, maka upah pekerja rumah tangga yang sebelumnya di bawah UMP juga akan mengalami peningkatan. Namun, perlu diingat bahwa upah pekerja rumah tangga seringkali dinegosiasikan secara langsung antara pekerja dan majikan, sehingga belum tentu kenaikan UMP secara langsung berdampak pada kenaikan upah mereka secara proporsional.
Tantangan Majikan dalam Menyesuaikan Pengeluaran dengan UMP Baru
Kenaikan UMP DKI 2025 dapat menimbulkan tantangan bagi majikan. Mereka mungkin perlu menyesuaikan anggaran pengeluaran rumah tangga untuk mengakomodasi kenaikan upah pekerja. Bagi sebagian majikan, khususnya yang berpenghasilan menengah ke bawah, penyesuaian ini bisa menjadi beban tambahan. Beberapa majikan mungkin mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah pekerja atau mencari alternatif lain untuk mengurangi beban biaya.
Perbandingan UMP DKI 2025 dengan Upah Rata-rata Pekerja Rumah Tangga Saat Ini
Data pasti mengenai upah rata-rata pekerja rumah tangga di DKI Jakarta saat ini sulit diperoleh secara komprehensif. Namun, dapat diasumsikan bahwa sebagian besar upah pekerja rumah tangga masih berada di bawah UMP. Kenaikan UMP diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah dan meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga, meski implementasinya di lapangan perlu diperhatikan.
Periksa apa yang dijelaskan oleh spesialis mengenai UMP DKI 2025 Dewan Pengupahan DKI Jakarta dan manfaatnya bagi industri.
Perbandingan Upah Pekerja Rumah Tangga di Berbagai Daerah di Indonesia
Perbedaan upah minimum antar provinsi di Indonesia cukup signifikan. Pekerja rumah tangga di daerah dengan UMP tinggi, seperti DKI Jakarta, berpotensi mendapatkan upah lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja rumah tangga di daerah dengan UMP lebih rendah. Berikut tabel perbandingan (data bersifat ilustrasi dan perlu verifikasi dari sumber terpercaya):
| Provinsi | Upah Minimum (Ilustrasi) | Jenis Pekerjaan |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp 5.000.000 (Ilustrasi) | Pekerja Rumah Tangga |
| Jawa Barat | Rp 2.500.000 (Ilustrasi) | Pekerja Rumah Tangga |
| Jawa Timur | Rp 2.000.000 (Ilustrasi) | Pekerja Rumah Tangga |
| Bali | Rp 3.000.000 (Ilustrasi) | Pekerja Rumah Tangga |
Contoh Kasus Dampak Kenaikan UMP terhadap Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga
Ibu Ani, seorang pekerja rumah tangga di Jakarta, sebelumnya menerima upah Rp 3.500.000 per bulan. Dengan kenaikan UMP, majikannya menaikkan upahnya menjadi Rp 4.000.000. Kenaikan ini memungkinkan Ibu Ani untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih baik, misalnya membeli asuransi kesehatan atau menyisihkan uang untuk pendidikan anaknya. Namun, tidak semua pekerja rumah tangga bernasib sama. Beberapa mungkin tetap menerima upah di bawah UMP, atau bahkan kehilangan pekerjaan karena majikan kesulitan menyesuaikan pengeluaran.
Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga di DKI Jakarta
Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan bagian penting dari masyarakat DKI Jakarta. Mereka berkontribusi besar dalam kehidupan keluarga, namun seringkali hak-hak mereka kurang terlindungi. Oleh karena itu, memahami perlindungan hukum dan kesejahteraan PRT di DKI Jakarta sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bermartabat.
Hak-hak Pekerja Rumah Tangga di DKI Jakarta
Peraturan perundang-undangan di DKI Jakarta memberikan sejumlah hak kepada PRT, termasuk hak atas upah layak, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, waktu istirahat yang cukup, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Upah minimum yang berlaku, termasuk UMP DKI 2025, juga berlaku bagi PRT. Selain itu, PRT juga berhak atas perjanjian kerja tertulis yang jelas, mencantumkan tugas, waktu kerja, upah, dan hak-hak lainnya. Terdapat pula peraturan yang mengatur batasan jam kerja dan cuti tahunan bagi PRT.
Ingatlah untuk klik UMP DKI 2025 demonstrasi untuk memahami detail topik UMP DKI 2025 demonstrasi yang lebih lengkap.
Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Hak Pekerja Rumah Tangga, UMP DKI 2025 dan pekerja rumah tangga
Jika terjadi pelanggaran hak PRT, beberapa jalur pengaduan tersedia. PRT dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta. Selain itu, organisasi buruh dan LSM yang fokus pada perlindungan pekerja juga dapat menjadi tempat pengaduan. Proses pengaduan biasanya melibatkan mediasi antara PRT dan majikan, dan jika mediasi gagal, kasus dapat dilanjutkan ke jalur hukum.
Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga
Pemerintah DKI Jakarta memiliki peran krusial dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan PRT. Peran tersebut meliputi penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyediaan pelatihan dan pendidikan bagi PRT, serta sosialisasi hak dan kewajiban PRT dan majikan. Pemerintah juga berperan dalam memfasilitasi akses PRT terhadap program jaminan sosial, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Poin-poin Penting Terkait Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rumah Tangga di DKI Jakarta
- Akses terhadap BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan.
- Akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua.
- Program pelatihan keahlian untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing PRT.
- Sosialisasi dan edukasi kepada PRT dan majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak PRT.
Prosedur Penyelesaian Konflik antara Pekerja Rumah Tangga dan Majikan
Penyelesaian konflik antara PRT dan majikan idealnya dilakukan melalui jalur mediasi. Disnakertrans DKI Jakarta biasanya berperan sebagai mediator. Jika mediasi gagal, kasus dapat dibawa ke pengadilan. Bukti-bukti seperti perjanjian kerja, kesaksian, dan dokumen pendukung lainnya akan sangat penting dalam proses hukum. Proses hukum ini akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.
Perencanaan Keuangan Pekerja Rumah Tangga Menghadapi Kenaikan UMP
Kenaikan UMP DKI 2025 membawa angin segar bagi pekerja rumah tangga, namun juga menuntut perencanaan keuangan yang lebih matang. Manajemen keuangan yang baik akan memastikan kenaikan UMP berdampak positif pada kesejahteraan mereka, bukan hanya sekadar peningkatan pendapatan sesaat. Berikut beberapa langkah praktis yang dapat diterapkan.
Langkah-langkah Praktis Mengelola Keuangan
Menghadapi kenaikan UMP, pekerja rumah tangga perlu menyusun langkah-langkah praktis dalam mengelola keuangan. Hal ini meliputi pencatatan pendapatan dan pengeluaran, pembuatan anggaran, serta perencanaan untuk masa depan.
- Catat seluruh pendapatan dan pengeluaran secara detail. Gunakan buku catatan, aplikasi, atau metode lain yang mudah diakses dan dipahami.
- Buat anggaran bulanan yang realistis, dengan membagi pendapatan menjadi pos-pos kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan tabungan.
- Evaluasi anggaran secara berkala (misalnya, setiap bulan) dan sesuaikan dengan kondisi keuangan terkini.
- Cari cara untuk meningkatkan pendapatan tambahan, misalnya dengan menerima pekerjaan sampingan yang sesuai.
- Cari peluang untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, misalnya dengan berbelanja lebih hemat dan memanfaatkan promo.
Tips Mengoptimalkan Pendapatan dan Mengurangi Pengeluaran
Meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran adalah dua sisi mata uang yang sama pentingnya dalam mengelola keuangan. Dengan strategi yang tepat, pekerja rumah tangga dapat mencapai keseimbangan yang optimal.
- Negosiasikan upah dengan majikan secara profesional dan terbuka, dengan mempertimbangkan kenaikan UMP.
- Kembangkan keterampilan tambahan yang dapat meningkatkan nilai jual diri dan peluang mendapatkan pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi, misalnya kursus memasak atau perawatan rumah.
- Manfaatkan teknologi untuk mencari informasi tentang harga barang dan jasa, sehingga dapat berbelanja lebih hemat.
- Hindari pembelian impulsif dan fokus pada kebutuhan, bukan keinginan.
- Membuat daftar belanja sebelum berbelanja dapat membantu mengurangi pengeluaran yang tidak terduga.
Pentingnya Menabung dan Berinvestasi
Menabung dan berinvestasi merupakan langkah penting untuk mengamankan masa depan keuangan. Meskipun jumlahnya kecil, konsistensi dalam menabung dan berinvestasi akan memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang.
Contohnya, menabung secara rutin sebesar 10% dari pendapatan setiap bulan, meskipun terlihat kecil, akan berakumulasi menjadi jumlah yang cukup besar dalam beberapa tahun. Investasi dapat berupa deposito, reksa dana, atau instrumen investasi lainnya sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan.
Contoh Rencana Anggaran Bulanan
Berikut contoh rencana anggaran bulanan pekerja rumah tangga dengan UMP Rp 5 juta (sebagai ilustrasi):
| Pos Anggaran | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Kebutuhan Pokok (Makanan, Transportasi, dll) | 2.000.000 |
| Kebutuhan Sekunder (Hiburan, Kesehatan, dll) | 1.000.000 |
| Tabungan | 1.000.000 |
| Investasi | 500.000 |
| Lain-lain | 500.000 |
Anggaran ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan masing-masing individu.
Anda juga berkesempatan memelajari dengan lebih rinci mengenai UMP DKI 2025 inflasi untuk meningkatkan pemahaman di bidang UMP DKI 2025 inflasi.
Strategi Keuangan Jangka Panjang
Memiliki tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, merencanakan pendidikan anak, atau masa pensiun, akan memotivasi untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, pekerja rumah tangga dapat merencanakan strategi keuangan jangka panjang yang tepat.
Misalnya, menabung secara konsisten untuk dana pendidikan anak, atau mulai berinvestasi di properti untuk persiapan masa pensiun. Konsultasi dengan perencana keuangan dapat membantu dalam merancang strategi yang sesuai.
Aspek Sosial dan Budaya Pekerja Rumah Tangga di DKI Jakarta
Pekerja rumah tangga (PRT) di DKI Jakarta merupakan bagian integral dari kehidupan kota, namun seringkali kondisi sosial dan budaya mereka kurang mendapat perhatian. Mereka berkontribusi besar pada perekonomian keluarga dan masyarakat, namun seringkali menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Memahami aspek sosial dan budaya PRT di Jakarta krusial untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat guna meningkatkan kualitas hidup mereka.
Kondisi Sosial dan Budaya Pekerja Rumah Tangga
Banyak PRT di Jakarta berasal dari luar daerah, bahkan luar pulau, terdorong oleh kebutuhan ekonomi. Mereka seringkali tinggal di lingkungan yang berbeda dengan budaya asalnya, mengakibatkan adaptasi sosial yang cukup kompleks. Kondisi ini seringkali diiringi dengan keterbatasan akses informasi dan dukungan sosial. Interaksi sosial mereka seringkali terbatas pada majikan dan sesama PRT, menciptakan dinamika sosial yang unik dan rentan terhadap berbagai permasalahan.
Potensi Permasalahan Sosial yang Dihadapi Pekerja Rumah Tangga
Beberapa permasalahan sosial yang kerap dihadapi PRT di Jakarta antara lain: ketidakjelasan status kerja dan perlindungan hukum, upah yang rendah dan tidak sesuai UMP, jam kerja yang panjang dan melelahkan, kurangnya akses kesehatan dan pendidikan, serta potensi eksploitasi dan perlakuan tidak adil. Kondisi tempat tinggal yang kurang layak juga menjadi masalah umum. Ketiadaan jaminan sosial semakin memperparah situasi mereka, membuat mereka rentan terhadap berbagai risiko ekonomi dan sosial.
Jelajahi macam keuntungan dari UMP DKI 2025 dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat mengubah cara Anda meninjau topik ini.
Peran Keluarga dan Komunitas dalam Mendukung Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga
Keluarga dan komunitas berperan penting dalam mendukung kesejahteraan PRT. Dukungan keluarga asal dapat berupa bantuan finansial, emosional, dan informasi. Sementara itu, komunitas dapat menyediakan akses informasi mengenai hak-hak pekerja, pelatihan keterampilan, dan jejaring sosial yang dapat membantu mereka mengatasi berbagai tantangan. Pembentukan wadah perkumpulan PRT juga dapat memperkuat posisi tawar mereka dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka.
Ilustrasi Kondisi Kehidupan Pekerja Rumah Tangga
Bayangkan seorang PRT bernama Ani, berasal dari Jawa Tengah, tinggal di sebuah kamar sempit di belakang rumah majikannya di kawasan Jakarta Selatan. Kamarnya berukuran 2×3 meter, hanya berisi kasur tipis dan beberapa pakaian. Ia berbagi kamar mandi dengan anggota keluarga majikan. Aksesnya terhadap fasilitas umum seperti taman, pusat kesehatan, dan transportasi umum sangat terbatas. Ia bekerja dari pukul 6 pagi hingga 10 malam, dengan istirahat yang minim. Kondisi ini menggambarkan realita kehidupan banyak PRT di Jakarta, yang hidup dalam keterbatasan dan jauh dari kehidupan layak.
Dampak Sosial Budaya terhadap Akses Pekerja Rumah Tangga terhadap Pendidikan dan Kesehatan
Keterbatasan akses informasi dan sumber daya ekonomi seringkali membatasi akses PRT terhadap pendidikan dan kesehatan. Banyak PRT yang putus sekolah karena harus bekerja sejak usia muda untuk membantu perekonomian keluarga. Sementara itu, akses mereka terhadap layanan kesehatan juga terbatas karena kendala biaya dan waktu. Hal ini menyebabkan banyak PRT yang mengabaikan kesehatan mereka, dan rentan terhadap penyakit. Kurangnya literasi kesehatan juga memperparah situasi ini. Kondisi sosial budaya yang menempatkan PRT pada posisi yang rentan, juga seringkali membuat mereka enggan untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia.
Peran Pemerintah dan Lembaga terkait dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja rumah tangga
Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan bagian penting dari struktur sosial ekonomi, namun kesejahteraan mereka seringkali terabaikan. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup para PRT, melalui berbagai program dan kebijakan. Peran ini mencakup perlindungan hukum, akses pendidikan dan pelatihan, serta jaminan sosial yang memadai.
Program Pemerintah untuk Kesejahteraan PRT
Berbagai program pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PRT. Program-program ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum, akses terhadap pelatihan keterampilan, dan jaminan sosial. Efektivitas program-program ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan dan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk PRT, majikan, dan pemerintah daerah.
- Program pelatihan keterampilan: Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan dinas terkait seringkali menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk PRT, meliputi kebersihan, perawatan anak, dan pengasuhan lansia. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan PRT.
- Perlindungan hukum: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi landasan hukum dalam melindungi hak-hak PRT. Namun, implementasinya masih perlu ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang optimal.
- Jaminan sosial: Meskipun belum sepenuhnya merata, beberapa program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mulai diakses oleh PRT. Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan cakupan dan aksesibilitas program ini.
Mekanisme Akses dan Manfaat Program
Akses terhadap program-program tersebut bervariasi tergantung lokasi dan jenis program. Informasi mengenai program seringkali disebarluaskan melalui kantor dinas tenaga kerja setempat, lembaga pelatihan, dan organisasi masyarakat yang fokus pada isu PRT. Manfaat yang didapat meliputi peningkatan keterampilan, perlindungan hukum, dan jaminan sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan PRT.
Sebagai contoh, akses terhadap pelatihan keterampilan biasanya melalui pendaftaran langsung di lembaga pelatihan yang bekerjasama dengan pemerintah. Sementara akses BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan pendaftaran melalui majikan atau secara mandiri, dengan persyaratan tertentu.
Evaluasi Efektivitas Program
Evaluasi efektivitas program-program tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain masih rendahnya kesadaran PRT dan majikan tentang hak dan kewajiban mereka, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, akses terhadap informasi program dan proses pendaftaran yang rumit juga menjadi hambatan. Data mengenai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan PRT pasca mengikuti program pelatihan juga perlu dikumpulkan dan dianalisis secara berkala.
Ranguman Program Pemerintah yang Relevan
| Program | Lembaga | Manfaat |
|---|---|---|
| Pelatihan Keterampilan | Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja | Peningkatan keterampilan dan daya saing |
| Perlindungan Hukum (UU Ketenagakerjaan) | Kementerian Hukum dan HAM | Perlindungan hak-hak pekerja |
| BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan | BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan | Jaminan kesehatan dan jaminan sosial |
Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektivitas Program
Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas program antara lain: sosialisasi yang lebih intensif kepada PRT dan majikan mengenai hak dan kewajiban, penyederhanaan mekanisme akses program, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pendataan yang lebih komprehensif terhadap PRT. Penting juga untuk melibatkan organisasi masyarakat dan LSM yang fokus pada isu PRT dalam implementasi program untuk memastikan keberhasilan program dan tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan PRT.
Dampak UMP 2025 terhadap Pekerja Rumah Tangga di DKI Jakarta
Kenaikan UMP DKI Jakarta setiap tahunnya membawa dampak yang beragam, terutama bagi pekerja rumah tangga yang seringkali bekerja tanpa perlindungan formal. Studi kasus berikut ini akan menganalisis dampak kenaikan UMP 2025 terhadap kesejahteraan mereka, dengan fokus pada perubahan pendapatan, pengeluaran, dan kualitas hidup.
Situasi Pekerja Rumah Tangga Sebelum Kenaikan UMP 2025
Sebelum kenaikan UMP 2025, banyak pekerja rumah tangga di DKI Jakarta menerima upah di bawah standar hidup layak. Mereka seringkali bekerja lembur tanpa bayaran tambahan, dan akses terhadap jaminan kesehatan dan hari libur masih terbatas. Kondisi tempat tinggal yang disediakan majikan pun beragam, dari yang layak hingga yang kurang memadai. Data fiktif menunjukkan bahwa sekitar 60% pekerja rumah tangga menerima upah di bawah Rp 2.500.000 per bulan, dengan rata-rata jam kerja 12 jam per hari, termasuk hari libur.
Situasi Setelah Kenaikan UMP 2025
Dengan diberlakukannya UMP 2025 yang baru, beberapa pekerja rumah tangga mengalami peningkatan upah. Namun, tidak semua pekerja merasakan dampak positif ini. Beberapa majikan mungkin mengurangi jumlah pekerja atau memangkas jam kerja untuk mengimbangi kenaikan biaya operasional. Data fiktif menunjukkan bahwa sekitar 30% pekerja rumah tangga mengalami kenaikan upah, sementara 20% lainnya mengalami pengurangan jam kerja, dan 50% sisanya tetap menerima upah di bawah UMP.
Analisis Dampak terhadap Pendapatan, Pengeluaran, dan Kesejahteraan
Kenaikan UMP berdampak positif bagi sebagian pekerja rumah tangga, meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka. Mereka dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan kesehatan. Namun, bagi sebagian lain, dampaknya bersifat netral atau bahkan negatif, karena pengurangan jam kerja atau kehilangan pekerjaan. Secara keseluruhan, dampaknya terhadap kesejahteraan masih perlu dievaluasi lebih lanjut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti akses terhadap jaminan sosial dan pelatihan keterampilan.
Pengalaman Pekerja Rumah Tangga
Berikut kutipan fiktif dari Ibu Ani, seorang pekerja rumah tangga di Jakarta Selatan:
“Setelah kenaikan UMP, gaji saya naik sedikit. Alhamdulillah, saya bisa sedikit lebih menabung untuk biaya sekolah anak saya. Tapi, banyak teman saya yang malah kehilangan pekerjaan karena majikannya kesulitan membayar gaji sesuai UMP.”
Data Statistik (Fiktif)
| Indikator | Sebelum Kenaikan UMP | Setelah Kenaikan UMP |
|---|---|---|
| Rata-rata Upah Bulanan | Rp 2.000.000 | Rp 2.700.000 |
| Persentase Pekerja dengan Upah di bawah UMP | 60% | 40% |
| Persentase Pekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja | 5% | 20% |
