Undang Undang Tenaga Kerja THR Maret 2025

Pengantar Undang-Undang Tenaga Kerja Terkait THR Maret 2025

Undang Undang Tenaga Kerja THR Maret 2025 – Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja/buruh di Indonesia. Peraturan ini memastikan pekerja menerima haknya menjelang hari raya keagamaan, memberikan dampak positif pada perekonomian rumah tangga mereka. Artikel ini akan membahas peraturan THR yang berlaku pada Maret 2025 berdasarkan UU Ketenagakerjaan, mempertimbangkan kemungkinan perubahan atau kesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya.

Definisi THR Menurut UU Ketenagakerjaan

THR keagamaan, sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, merupakan pembayaran yang wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja/buruh sebelum hari raya keagamaan. THR ini bertujuan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan selama perayaan hari raya. Besaran THR umumnya dihitung berdasarkan upah pekerja dan masa kerja, dengan rincian yang lebih spesifik diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

Pihak-Pihak yang Berhak Menerima THR

Hampir seluruh pekerja/buruh berhak menerima THR. Namun, peraturan menetapkan beberapa kriteria yang perlu dipenuhi. Berikut beberapa kategori pekerja yang umumnya berhak atas THR:

• Pekerja/buruh dengan masa kerja tertentu (misalnya, minimal 1 bulan).
• Pekerja/buruh dengan status kontrak kerja tertentu.
• Pekerja/buruh dengan jenis pekerjaan tertentu (dengan pengecualian yang diatur dalam peraturan pelaksana).

Perlu dicatat bahwa ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima THR dapat bervariasi tergantung pada jenis perjanjian kerja dan peraturan perusahaan yang berlaku.

Dasar Hukum Pemberian THR Bagi Pekerja/Buruh

Pemberian THR kepada pekerja/buruh memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketentuan detail mengenai perhitungan, waktu pembayaran, dan sanksi atas keterlambatan pembayaran THR diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kepastian hukum dalam pemberian THR.

Perbandingan Peraturan THR Tahun Sebelumnya dengan Tahun 2025

Peraturan mengenai THR cenderung mengalami sedikit perubahan dari tahun ke tahun, biasanya berupa penyesuaian terhadap mekanisme pembayaran atau penambahan penjelasan untuk memperjelas ketentuan yang ada. Pada Maret 2025, diperkirakan aturan dasar pemberian THR masih mengacu pada UU Ketenagakerjaan yang berlaku, dengan kemungkinan penyesuaian pada peraturan pelaksanaannya untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini. Sebagai contoh, tahun-tahun sebelumnya mungkin pernah terjadi penambahan ketentuan mengenai sanksi bagi pemberi kerja yang telat membayar THR, atau penyesuaian mengenai besaran THR berdasarkan inflasi. Namun, perubahan yang signifikan diharapkan tidak akan terlalu drastis, sehingga prinsip dasar pemberian THR tetap terjaga.

Besaran dan Jangka Waktu Pembayaran THR Maret 2025

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan merupakan hak pekerja/buruh yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artikel ini akan menjelaskan secara detail besaran dan jangka waktu pembayaran THR untuk Maret 2025, khususnya mengenai perhitungan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan dan memberikan contoh perhitungannya.

Besaran THR Berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh adalah sebesar satu bulan upah. Upah yang dimaksud di sini adalah upah yang diterima pekerja/buruh sebelum dipotong pajak atau potongan lainnya. Ini termasuk gaji pokok, tunjangan tetap, dan upah lainnya yang diterima secara rutin. Tunjangan tidak tetap seperti lembur tidak termasuk dalam perhitungan THR.

Undang-Undang Tenaga Kerja mengatur dengan jelas pembayaran THR menjelang Hari Raya keagamaan, termasuk di Maret 2025. Kejelasan aturan ini penting untuk memastikan hak pekerja terpenuhi. Namun, apabila perusahaan lalai dan tak membayar THR sesuai ketentuan, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Sangat penting untuk memahami sanksi yang berlaku, yang bisa dilihat lebih detail di sini: Sanksi Perusahaan Yang Tidak Membayar THR Maret 2025.

Dengan memahami sanksi tersebut, perusahaan diharapkan lebih patuh pada Undang-Undang Tenaga Kerja terkait THR Maret 2025, demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Perhitungan THR untuk Pekerja Kurang dari 12 Bulan

Bagi pekerja yang telah bekerja kurang dari 12 bulan, perhitungan THR dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerjanya. Rumusnya adalah: (masa kerja/12 bulan) x satu bulan upah. Perhitungan ini memastikan keadilan bagi pekerja yang belum bekerja selama satu tahun penuh.

Undang-Undang Tenaga Kerja mengatur dengan jelas pembayaran THR menjelang Hari Raya keagamaan, termasuk di Maret 2025. Kejelasan aturan ini penting untuk memastikan hak pekerja terpenuhi. Namun, apabila perusahaan lalai dan tak membayar THR sesuai ketentuan, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Sangat penting untuk memahami sanksi yang berlaku, yang bisa dilihat lebih detail di sini: Sanksi Perusahaan Yang Tidak Membayar THR Maret 2025.

Dengan memahami sanksi tersebut, perusahaan diharapkan lebih patuh pada Undang-Undang Tenaga Kerja terkait THR Maret 2025, demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Contoh Perhitungan THR

Berikut contoh perhitungan THR untuk pekerja dengan masa kerja berbeda, dengan asumsi gaji pokok Rp 5.000.000,- dan tidak ada tunjangan tetap lainnya:

Nama Pekerja	Masa Kerja	Gaji Pokok	Besaran THR
Andi	6 bulan	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000 (6/12 x Rp 5.000.000)
Budi	12 bulan	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000 (12/12 x Rp 5.000.000)
Cici	24 bulan	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000 (Perhitungan THR maksimal satu bulan gaji pokok)

Jangka Waktu Pembayaran THR, Undang Undang Tenaga Kerja THR Maret 2025

Menurut UU Ketenagakerjaan, THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Untuk THR Idul Fitri 2025, pembayaran paling lambat harus dilakukan tujuh hari sebelum Idul Fitri. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Sanksi Bagi Pemberi Kerja yang Melanggar Ketentuan THR

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban bagi pemberi kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun pidana bagi perusahaan yang bersangkutan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi-sanksi tersebut dan bagaimana proses pelaporannya.

Undang-Undang Tenaga Kerja mengatur pemberian THR menjelang hari raya keagamaan, termasuk di Maret 2025. Namun, aturan ini berlaku bagi pekerja aktif. Lalu bagaimana dengan pensiunan PNS? Untuk mengetahui besaran THR Maret 2025 bagi pensiunan PNS, silakan cek informasi lengkapnya di sini: Berapa THR Maret 2025 Pensiunan Pns. Meskipun berbeda regulasinya, pemberian THR bagi pensiunan PNS tetap penting diperhatikan, sejalan dengan semangat UU Tenaga Kerja untuk memberikan hak-hak finansial bagi seluruh warga negara yang telah berkontribusi pada negara.

Sanksi Administratif Keterlambatan Pembayaran THR

Keterlambatan pembayaran THR, meskipun akhirnya dibayarkan, tetap dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini bervariasi tergantung dari peraturan daerah dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Secara umum, sanksi administratif berupa denda atau teguran tertulis dari instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja. Besaran denda umumnya proporsional terhadap jumlah THR yang terlambat dibayarkan dan lamanya keterlambatan. Perusahaan juga dapat dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha atau larangan mengikuti tender proyek pemerintah.

Undang-Undang Tenaga Kerja mengatur dengan jelas pembayaran THR menjelang Hari Raya keagamaan, termasuk di Maret 2025. Kejelasan aturan ini penting untuk memastikan hak pekerja terpenuhi. Namun, apabila perusahaan lalai dan tak membayar THR sesuai ketentuan, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Sangat penting untuk memahami sanksi yang berlaku, yang bisa dilihat lebih detail di sini: Sanksi Perusahaan Yang Tidak Membayar THR Maret 2025.

Dengan memahami sanksi tersebut, perusahaan diharapkan lebih patuh pada Undang-Undang Tenaga Kerja terkait THR Maret 2025, demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Sanksi Pidana Tidak Membayar THR

Bagi pemberi kerja yang terbukti secara sengaja tidak membayarkan THR kepada karyawannya, dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan dapat berupa hukuman penjara dan/atau denda. Hukuman penjara dapat mencapai beberapa tahun, sementara denda dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Besaran hukuman akan disesuaikan dengan tingkat kesengajaan dan jumlah THR yang tidak dibayarkan.

Proses Pelaporan Pelanggaran Pembayaran THR

Karyawan yang merasa hak THR-nya tidak dibayarkan dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja setempat atau pengawas ketenagakerjaan. Proses pelaporan umumnya diawali dengan pengajuan pengaduan secara tertulis, disertai bukti-bukti pendukung seperti surat perjanjian kerja, slip gaji, dan bukti pembayaran THR karyawan lain (jika ada). Setelah menerima pengaduan, instansi terkait akan melakukan investigasi dan pemeriksaan terhadap perusahaan yang dilaporkan. Jika terbukti bersalah, perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Tenaga Kerja mengatur dengan jelas pembayaran THR menjelang Hari Raya keagamaan, termasuk di Maret 2025. Kejelasan aturan ini penting untuk memastikan hak pekerja terpenuhi. Namun, apabila perusahaan lalai dan tak membayar THR sesuai ketentuan, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Sangat penting untuk memahami sanksi yang berlaku, yang bisa dilihat lebih detail di sini: Sanksi Perusahaan Yang Tidak Membayar THR Maret 2025.

Dengan memahami sanksi tersebut, perusahaan diharapkan lebih patuh pada Undang-Undang Tenaga Kerja terkait THR Maret 2025, demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Poin Penting Bagi Pemberi Kerja Agar Terhindar dari Sanksi

• Memastikan pemahaman yang benar tentang peraturan dan ketentuan pembayaran THR yang berlaku.
• Menyusun rencana anggaran dan keuangan yang memadai untuk membiayai pembayaran THR.
• Membuat sistem administrasi kepegawaian yang tertib dan akurat, termasuk data karyawan yang berhak menerima THR.
• Membayar THR tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Menyimpan bukti pembayaran THR sebagai arsip perusahaan.
• Melakukan konsultasi dengan instansi terkait atau ahli hukum ketenagakerjaan jika terdapat kendala atau keraguan dalam hal pembayaran THR.

Contoh Kasus Pelanggaran Pembayaran THR dan Sanksi yang Dijatuhkan

Sebagai contoh, sebuah perusahaan di Jakarta terlambat membayar THR kepada 50 karyawannya selama 2 bulan. Setelah dilakukan investigasi oleh Dinas Tenaga Kerja, perusahaan tersebut dijatuhi sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000 dan teguran tertulis. Kasus lain, perusahaan di Surabaya yang sengaja tidak membayarkan THR kepada 10 karyawannya dikenakan sanksi pidana berupa denda Rp. 100.000.000 dan hukuman penjara 6 bulan. Besarnya sanksi bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jumlah karyawan yang dirugikan, jumlah THR yang tidak dibayarkan, dan kesengajaan pelanggaran.

Undang-Undang Tenaga Kerja mengatur dengan jelas pembayaran THR menjelang Hari Raya keagamaan, termasuk di Maret 2025. Kejelasan aturan ini penting untuk memastikan hak pekerja terpenuhi. Namun, apabila perusahaan lalai dan tak membayar THR sesuai ketentuan, ada konsekuensi yang harus dihadapi. Sangat penting untuk memahami sanksi yang berlaku, yang bisa dilihat lebih detail di sini: Sanksi Perusahaan Yang Tidak Membayar THR Maret 2025.

Dengan memahami sanksi tersebut, perusahaan diharapkan lebih patuh pada Undang-Undang Tenaga Kerja terkait THR Maret 2025, demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Peraturan Khusus THR untuk Pekerja Tertentu

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan memiliki peraturan khusus yang perlu dipahami, terutama bagi pekerja dengan kondisi kerja tertentu. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kepastian hak pekerja dalam menerima THR, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

THR untuk Pekerja Kontrak Waktu Tertentu

Pekerja dengan kontrak kerja waktu tertentu berhak atas THR proporsional. Besaran THR dihitung berdasarkan masa kerja selama satu tahun dan dibagi 12 bulan. Misalnya, pekerja dengan kontrak 6 bulan hanya berhak atas THR sebesar 50% dari upah satu bulan.

THR untuk Pekerja Upah Harian

Pekerja dengan upah harian juga berhak menerima THR. Perhitungan THR didasarkan pada upah rata-rata harian selama 1 bulan sebelum hari raya dikalikan dengan jumlah hari kerja dalam setahun. Jika pekerja tersebut memiliki hari kerja tidak tetap, maka upah rata-rata harian dihitung berdasarkan upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya, dibagi dengan jumlah hari kerja dalam periode tersebut.

THR untuk Pekerja yang Mengundurkan Diri

Pekerja yang mengundurkan diri tetap berhak atas THR, asalkan telah memenuhi masa kerja tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja. Besaran THR dihitung proporsional berdasarkan masa kerja hingga pengunduran diri. Jika pengunduran diri dilakukan tanpa alasan yang sah dan melanggar ketentuan perjanjian kerja, perusahaan berhak melakukan pemotongan THR sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

THR untuk Pekerja yang Di-PHK

Pekerja yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tetap berhak atas THR, kecuali jika PHK dilakukan karena kesalahan pekerja yang berat dan terbukti melanggar peraturan perusahaan. Besaran THR dihitung proporsional berdasarkan masa kerja hingga tanggal PHK. Namun, jika PHK dilakukan karena alasan efisiensi perusahaan atau karena alasan lain yang dilindungi hukum, maka pekerja tetap berhak atas THR penuh.

Ringkasan Hak Pekerja Terkait THR dalam Berbagai Kondisi Kerja

Berikut ringkasan hak pekerja terkait THR dalam berbagai kondisi:

• Pekerja kontrak waktu tertentu: Berhak atas THR proporsional.
• Pekerja upah harian: Berhak atas THR berdasarkan upah rata-rata harian.
• Pekerja yang mengundurkan diri: Berhak atas THR proporsional, kecuali ada pelanggaran perjanjian kerja.
• Pekerja yang di-PHK: Berhak atas THR proporsional, kecuali PHK karena kesalahan berat pekerja.

Perlu diingat bahwa ketentuan di atas merupakan gambaran umum. Ketentuan yang lebih spesifik dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perundang-undangan yang berlaku.

Pertanyaan Umum Seputar THR Maret 2025

Berikut ini penjelasan detail mengenai beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang dibayarkan pada Maret 2025. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan terkait THR.

Definisi Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah pembayaran yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh sebagai penghargaan atas jasa dan kerja keras mereka selama periode tertentu, biasanya menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri atau Natal. THR ini merupakan hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjamin kesejahteraan pekerja.

Batas Waktu Pembayaran THR

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, batas waktu pembayaran THR keagamaan untuk Idul Fitri adalah paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Untuk hari raya keagamaan lainnya, waktu pembayaran diatur berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja atau melalui perjanjian kerja bersama. Keterlambatan pembayaran dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Cara Menghitung THR

Perhitungan THR umumnya didasarkan pada upah pekerja. Upah yang dimaksud meliputi gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan lainnya yang bersifat tetap dan rutin diterima pekerja. Berikut contoh perhitungan THR:

Misalnya, seorang pekerja memiliki gaji pokok Rp 5.000.000,- dan tunjangan tetap Rp 1.000.000,-. Maka upah yang menjadi dasar perhitungan THR adalah Rp 6.000.000,-. Jika masa kerja pekerja selama satu tahun penuh, maka THR yang diterima adalah Rp 6.000.000,- (upah) x 1 (masa kerja) = Rp 6.000.000,-. Untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, perhitungannya dibagi 12 bulan dikalikan masa kerja.

Contoh lain, jika pekerja telah bekerja selama 6 bulan, maka THR yang diterima adalah Rp 6.000.000,- x (6/12) = Rp 3.000.000,-.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran THR

Perusahaan yang terbukti melakukan keterlambatan pembayaran THR dapat dikenai sanksi berupa denda dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran denda dan jenis sanksi dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, keterlambatan pembayaran juga dapat menimbulkan permasalahan hukum antara perusahaan dan pekerja.

Hak Pekerja Baru Terhadap THR

Pekerja yang baru bekerja beberapa bulan pun berhak atas THR, namun besarnya THR akan dihitung proporsional sesuai dengan masa kerja. Misalnya, seorang pekerja baru bergabung pada bulan Januari dan hari raya keagamaan jatuh pada bulan Maret, maka pekerja tersebut berhak atas THR yang dihitung berdasarkan masa kerjanya hingga bulan Maret. Perhitungannya sama seperti contoh yang telah dijelaskan sebelumnya.

Format Surat Permohonan THR dan Bukti Pembayaran THR: Undang Undang Tenaga Kerja THR Maret 2025

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang diatur dalam undang-undang. Agar proses pemberian THR berjalan lancar dan terdokumentasi dengan baik, diperlukan format surat permohonan THR dari karyawan dan bukti pembayaran THR dari perusahaan yang jelas dan lengkap. Berikut ini akan dijelaskan mengenai format surat permohonan THR, bukti pembayaran THR, serta elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan.

Contoh Format Surat Permohonan THR dari Karyawan

Surat permohonan THR dari karyawan sebaiknya dibuat secara formal dan berisi informasi yang lengkap dan jelas. Berikut contoh formatnya:

Kepada Yth.
[Nama dan Jabatan Pemberi Otorisasi] [Nama Perusahaan] [Alamat Perusahaan]

Perihal: Permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 H / Tahun 2025

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama          : [Nama Karyawan] NIP/NIK      : [Nomor Induk Pegawai/Nomor Identitas Karyawan] Jabatan      : [Jabatan] Departemen  : [Departemen]

Mengajukan permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 H / Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Saya berharap permohonan ini dapat diproses dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan pertimbangannya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,
[Nama Karyawan] [Tanda Tangan] [Tanggal]

Contoh Format Bukti Pembayaran THR dari Perusahaan

Bukti pembayaran THR dari perusahaan harus menunjukkan detail pembayaran yang jelas dan akurat untuk menghindari kesalahpahaman. Berikut contoh formatnya:

BUKTI PEMBAYARAN THR

Nama Karyawan: [Nama Karyawan] NIP/NIK: [Nomor Induk Pegawai/Nomor Identitas Karyawan] Jabatan: [Jabatan] Periode THR: [Periode THR, misal: Idul Fitri 1444 H / Tahun 2025] Jumlah THR: [Jumlah THR dalam angka dan huruf] Metode Pembayaran: [Metode Pembayaran, misal: Transfer Bank] Nomor Rekening: [Nomor Rekening] Nama Bank: [Nama Bank] Tanggal Pembayaran: [Tanggal Pembayaran]

Hormat Kami,
[Nama Perusahaan] [Tanda Tangan dan Cap Perusahaan] [Tanggal]

Elemen Penting dalam Surat Permohonan dan Bukti Pembayaran THR

Baik surat permohonan maupun bukti pembayaran THR harus memuat beberapa elemen penting agar valid dan terdokumentasi dengan baik. Kelengkapan informasi ini akan mempermudah proses administrasi dan menghindari potensi masalah di kemudian hari.

• Identitas karyawan (nama, NIP/NIK, jabatan, departemen)
• Periode THR (misalnya, Idul Fitri 1444 H/ Tahun 2025)
• Jumlah THR (dalam angka dan huruf)
• Metode pembayaran (transfer bank, tunai, dll.)
• Tanggal pembayaran
• Tanda tangan dan stempel perusahaan (untuk bukti pembayaran)
• Tanda tangan karyawan (untuk surat permohonan dan bukti penerimaan)

Tips untuk Mendokumentasikan Surat Permohonan dan Bukti Pembayaran THR

Dokumentasi yang baik akan memudahkan akses informasi dan mencegah kehilangan data penting. Berikut beberapa tips untuk memastikan surat permohonan dan bukti pembayaran THR terdokumentasi dengan baik:

• Simpan surat permohonan dan bukti pembayaran THR dalam file terpisah dan terorganisir.
• Buat sistem penamaan file yang mudah dipahami (misalnya, menggunakan format “Nama Karyawan_THR_Tahun”).
• Gunakan media penyimpanan yang aman dan tahan lama (baik fisik maupun digital).
• Buat backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan atau kehilangan media penyimpanan.

Ilustrasi Detail Surat dan Bukti Pembayaran THR

Ilustrasi surat permohonan THR akan menampilkan detail identitas karyawan, tanggal pengajuan, dan permohonan THR secara formal. Sementara itu, ilustrasi bukti pembayaran THR akan menampilkan detail pembayaran yang lengkap, termasuk jumlah THR, metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan tanda tangan serta stempel perusahaan. Kedua dokumen tersebut akan memiliki nomor identifikasi yang sama untuk memudahkan pelacakan dan verifikasi.