Aturan Pembayaran THR Maret 2025 Menurut Depnaker

victory 1 day ago Tenaga Kerja & Pekerjaan 0 Views

Aturan Pembayaran THR Maret 2025

Aturan Pembayaran THR Maret 2025 Menurut Depnaker – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang diatur pemerintah untuk memberikan kesejahteraan finansial menjelang hari raya keagamaan. Aturan pembayaran THR setiap tahunnya dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) guna memastikan kepastian dan keadilan bagi pekerja. Artikel ini akan membahas aturan pembayaran THR Maret 2025 berdasarkan regulasi terbaru dari Depnaker, memberikan gambaran umum mengenai hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan terkait THR.

Isi

Definisi THR dan Penerimanya

THR adalah pembayaran yang wajib diberikan perusahaan kepada pekerja/buruh sebagai penghargaan atas jasa dan kerja keras mereka selama periode tertentu. THR keagamaan diberikan menjelang hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri dan Natal. Penerima THR meliputi seluruh pekerja/buruh baik yang berstatus tetap, kontrak, maupun harian, dengan masa kerja tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pekerja yang telah bekerja selama satu bulan secara terus menerus berhak menerima THR, kecuali terdapat ketentuan khusus dalam perjanjian kerja.

Pentingnya Peraturan THR bagi Pekerja dan Perusahaan

Peraturan THR memiliki peran krusial dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Bagi pekerja, THR merupakan sumber dana penting untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya beli mereka. Bagi perusahaan, kepatuhan terhadap aturan THR menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pekerja, menciptakan iklim kerja yang positif, dan mengurangi potensi konflik industrial. Penerapan aturan THR yang jelas juga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Sumber Referensi Utama Aturan THR dari Depnaker

Aturan THR secara resmi dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Referensi utama yang perlu diperhatikan adalah peraturan menteri ketenagakerjaan terbaru terkait THR keagamaan. Informasi detail dan terbaru dapat diakses melalui website resmi Kemnaker atau melalui konsultasi langsung dengan instansi terkait.

Poin-Poin Penting Aturan THR Secara Umum

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan terkait aturan THR:

THR dibayarkan paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.
Besaran THR untuk pekerja yang telah bekerja 12 bulan penuh adalah satu bulan upah.
Pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerjanya.
Perhitungan THR didasarkan pada upah terakhir yang diterima pekerja, termasuk tunjangan tetap.
Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR sesuai aturan yang berlaku.

Jangka Waktu Pembayaran THR Maret 2025

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan merupakan hak pekerja/buruh yang diatur oleh pemerintah. Pembayaran THR menjelang hari raya keagamaan, khususnya Idul Fitri, selalu menjadi perhatian penting bagi pekerja dan perusahaan. Aturan mengenai pembayaran THR ini senantiasa diperbarui, dan artikel ini akan membahas secara spesifik mengenai jangka waktu pembayaran THR Maret 2025 berdasarkan aturan terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Tanggal Paling Lambat Pembayaran THR Maret 2025

Berdasarkan aturan Depnaker (yang masih perlu dirujuk pada peraturan resmi terbaru di tahun 2025), tanggal paling lambat pembayaran THR diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan ini umumnya menetapkan batas waktu pembayaran beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri. Perlu dicatat bahwa tanggal pastinya akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah mendekati bulan Ramadhan 2025. Perusahaan wajib memperhatikan pengumuman resmi tersebut.

Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran THR

Keterlambatan pembayaran THR dapat berdampak serius bagi perusahaan. Aturan yang berlaku umumnya mengatur sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran THR, yang dapat berupa denda administratif hingga tindakan hukum lainnya. Selain itu, keterlambatan juga dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja/buruh berupa kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan THR sesuai rencana, serta dapat merusak hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja.

Related Posts:

Perbandingan Aturan Pembayaran THR Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Meskipun detail aturan untuk tahun 2025 masih menunggu pengumuman resmi, secara umum aturan pembayaran THR cenderung konsisten dari tahun ke tahun. Perubahan biasanya hanya berupa penyesuaian mekanisme pengawasan atau penambahan detail teknis. Perbandingan detail aturan tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini setelah aturan resmi 2025 dirilis.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Waktu Pembayaran THR

Beberapa faktor dapat mempengaruhi waktu pembayaran THR. Faktor internal perusahaan seperti kondisi keuangan dan sistem administrasi penggajian dapat menjadi penentu. Faktor eksternal seperti pengumuman resmi pemerintah terkait tanggal hari raya dan perubahan regulasi juga berpengaruh. Kondisi ekonomi makro juga dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan waktu pembayaran.

Tabel Perbandingan Jadwal Pembayaran THR Beberapa Tahun Terakhir

Tabel berikut memberikan gambaran umum jadwal pembayaran THR beberapa tahun terakhir. Perlu diingat bahwa ini adalah data ilustrasi dan bisa berbeda tergantung jenis perusahaan dan peraturan yang berlaku. Data pasti akan diperbarui setelah aturan resmi tahun 2025 dikeluarkan.

Tahun	Tanggal Paling Lambat Pembayaran THR (Ilustrasi)	Keterangan	Referensi
2022	[Tanggal Ilustrasi]	Berdasarkan peraturan [Referensi peraturan tahun 2022]	[Sumber Referensi]
2023	[Tanggal Ilustrasi]	Berdasarkan peraturan [Referensi peraturan tahun 2023]	[Sumber Referensi]
2024	[Tanggal Ilustrasi]	Berdasarkan peraturan [Referensi peraturan tahun 2024]	[Sumber Referensi]
2025	[Akan Diumumkan]	Menunggu pengumuman resmi dari pemerintah	[akan diupdate]

Besarnya THR Maret 2025

Pembahasan berikut menjelaskan perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Idul Fitri tahun 2025 berdasarkan regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Perhitungan THR ini penting bagi pekerja dan pengusaha untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari. Penjelasan ini akan memberikan gambaran umum dan contoh perhitungan, namun selalu disarankan untuk merujuk pada peraturan resmi Kemnaker terbaru.

Rumus Perhitungan THR Berdasarkan Upah dan Masa Kerja

Perhitungan THR pada dasarnya didasarkan pada upah pekerja. Untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, THR dihitung sebesar satu bulan upah. Upah yang dimaksud mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Rumus umum yang dapat digunakan adalah:

THR = 1 bulan upah (upah pokok + tunjangan tetap)

Untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, perhitungan THR diproporsionalkan berdasarkan masa kerja. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di bagian selanjutnya.

Contoh Perhitungan THR Berbagai Skenario Masa Kerja

Berikut beberapa contoh perhitungan THR untuk memperjelas pemahaman:

Pekerja dengan masa kerja 1 tahun: Pak Budi bekerja selama 1 tahun dengan upah pokok Rp 5.000.000 dan tunjangan tetap Rp 1.000.000. THR Pak Budi = (Rp 5.000.000 + Rp 1.000.000) = Rp 6.000.000
Pekerja dengan masa kerja 2 tahun: Ibu Ani bekerja selama 2 tahun dengan upah pokok Rp 7.000.000 dan tunjangan tetap Rp 1.500.000. THR Ibu Ani = (Rp 7.000.000 + Rp 1.500.000) = Rp 8.500.000

Ketentuan Pembayaran THR Bagi Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun

Bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, THR dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerjanya. Misalnya, pekerja yang telah bekerja selama 6 bulan akan menerima THR sebesar ½ bulan upah.

THR = (Masa Kerja/12 bulan) x 1 bulan upah (upah pokok + tunjangan tetap)

Contoh: Sari bekerja selama 6 bulan dengan upah pokok Rp 4.000.000 dan tunjangan tetap Rp 500.000. THR Sari = (6/12) x (Rp 4.000.000 + Rp 500.000) = Rp 2.250.000

Ketentuan THR Bagi Pekerja yang Menerima Upah Berdasarkan Sistem Komisi atau Insentif, Aturan Pembayaran THR Maret 2025 Menurut Depnaker

Untuk pekerja yang menerima upah berdasarkan sistem komisi atau insentif, perhitungan THR didasarkan pada rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum THR dibayarkan. Jika masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka rata-rata upah dihitung berdasarkan masa kerjanya.

Contoh: Bayu bekerja selama 10 bulan dengan sistem komisi. Rata-rata penghasilannya selama 10 bulan tersebut adalah Rp 6.000.000 per bulan. THR Bayu = (10/12) x Rp 6.000.000 = Rp 5.000.000

Contoh Perhitungan THR untuk Karyawan dengan Masa Kerja Berbeda

Berikut contoh perhitungan THR untuk karyawan dengan masa kerja dan komponen gaji yang berbeda:

Nama Karyawan	Masa Kerja	Upah Pokok	Tunjangan Tetap	THR
Andi	1 tahun	Rp 6.000.000	Rp 1.000.000	Rp 7.000.000
Budi	6 bulan	Rp 5.000.000	Rp 500.000	Rp 2.625.000
Citra	10 bulan (sistem komisi)	–	–	Rp 6.000.000 (asumsi rata-rata upah Rp 7.200.000 per bulan)

Sanksi Pelanggaran Aturan Pembayaran THR

Peraturan mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bertujuan melindungi hak pekerja. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sanksi tegas. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai sanksi, proses pelaporan, dan hak pekerja yang terdampak.

Sanksi bagi Perusahaan yang Melanggar Aturan Pembayaran THR

Perusahaan yang terbukti melanggar aturan pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif dan bahkan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran, denda, hingga pembekuan izin usaha. Besarnya sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang dialami pekerja. Sementara itu, sanksi pidana dapat dijatuhkan jika pelanggaran dianggap sebagai tindak kejahatan, seperti penipuan atau penggelapan gaji.

Proses Pelaporan Pelanggaran Pembayaran THR

Pekerja yang merasa hak THR-nya tidak dibayarkan sesuai aturan dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang. Proses pelaporan umumnya diawali dengan penyampaian pengaduan secara tertulis kepada perusahaan. Jika perusahaan tidak memberikan respons yang memuaskan atau tidak menyelesaikan permasalahan, pekerja dapat melanjutkan pengaduan ke instansi terkait.

Lembaga yang Berwenang Menangani Pengaduan THR

Lembaga yang berwenang menangani pengaduan terkait THR adalah Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Selain itu, pekerja juga dapat mengajukan pengaduan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, atau melalui jalur online yang disediakan oleh masing-masing instansi.

Contoh Kasus Pelanggaran dan Solusinya

Misalnya, Perusahaan X menunda pembayaran THR karyawannya selama dua bulan tanpa alasan yang jelas. Karyawan Perusahaan X kemudian melaporkan hal ini ke Disnaker setempat. Setelah dilakukan investigasi, terbukti Perusahaan X melanggar aturan. Sebagai solusinya, Disnaker memerintahkan Perusahaan X untuk membayar THR karyawannya beserta denda keterlambatan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam kasus lain, perusahaan mungkin sengaja mengurangi jumlah THR yang seharusnya diterima pekerja. Hal ini juga merupakan pelanggaran yang dapat dilaporkan dan akan mendapat sanksi.

Hak Pekerja Jika THR Tidak Dibayarkan Sesuai Aturan

Jika THR tidak dibayarkan sesuai aturan, pekerja memiliki beberapa hak, antara lain:

Mendapatkan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk denda keterlambatan jika ada.
Mendapatkan perlindungan hukum dari instansi terkait.
Mungkin berhak atas kompensasi tambahan atas kerugian yang diderita akibat keterlambatan atau kekurangan pembayaran THR.
Meminta bantuan dari serikat pekerja atau organisasi buruh untuk memperjuangkan haknya.

Pertanyaan Umum Seputar THR Maret 2025

Menjelang pembayaran THR Maret 2025, beberapa pertanyaan umum sering muncul terkait hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan. Berikut penjelasan detail mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan proses pembayaran THR berjalan lancar dan sesuai regulasi yang berlaku.

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Mengklaim THR

Karyawan umumnya perlu menyiapkan beberapa dokumen untuk mempermudah proses klaim THR. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti kepegawaian dan penghasilan. Dokumen yang dibutuhkan biasanya termasuk:

Kartu identitas (KTP atau SIM).
Slip gaji beberapa bulan terakhir sebagai bukti penghasilan.
Surat keterangan kerja dari perusahaan.
Buku rekening bank atas nama karyawan untuk penerimaan THR.
Surat perjanjian kerja (jika ada).

Perlu diingat bahwa persyaratan dokumen dapat sedikit berbeda tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Sebaiknya karyawan selalu mengkonfirmasi persyaratan dokumen yang dibutuhkan kepada bagian HRD atau personalia di perusahaan tempat mereka bekerja.

Perusahaan Mengalami Kesulitan Keuangan dan Tidak Mampu Membayar THR Tepat Waktu

Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan ketidakmampuan membayar THR tepat waktu, terdapat beberapa prosedur dan solusi yang dapat dipertimbangkan. Perusahaan wajib melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur dengan karyawannya mengenai situasi keuangan perusahaan dan rencana pembayaran THR.

Kemungkinan solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain negosiasi pembayaran THR secara bertahap dengan kesepakatan tertulis antara perusahaan dan karyawan, atau mencari solusi lain yang disetujui bersama, seperti penjadwalan ulang pembayaran. Namun, perusahaan tetap harus memastikan bahwa THR dibayarkan selambat-lambatnya H-7 sebelum hari raya keagamaan. Jika terdapat pelanggaran, karyawan dapat menempuh jalur hukum atau pengaduan kepada instansi terkait.

THR Termasuk dalam Penghasilan Kena Pajak

THR termasuk dalam penghasilan kena pajak. Besaran pajak yang dikenakan akan dihitung berdasarkan besaran THR yang diterima dan tarif pajak penghasilan (PPh) yang berlaku. Pajak THR dipotong langsung oleh perusahaan dari total THR yang akan diterima karyawan. Besaran pajak yang dipotong sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku dan akan tercantum dalam slip gaji atau bukti pembayaran THR.

Cara Menghitung THR bagi Pekerja Harian Lepas

Perhitungan THR untuk pekerja harian lepas sedikit berbeda dengan karyawan tetap. THR pekerja harian lepas dihitung berdasarkan upah rata-rata selama 12 bulan terakhir atau masa kerja jika kurang dari 12 bulan.

Contoh: Seorang pekerja harian lepas menerima upah rata-rata Rp 100.000 per hari dan bekerja selama 25 hari dalam sebulan. Upah rata-rata per bulan adalah Rp 2.500.000 (Rp 100.000 x 25 hari). Jika masa kerjanya 1 tahun, maka THR nya adalah Rp 2.500.000 x 1 bulan = Rp 2.500.000. Jika masa kerjanya kurang dari 1 tahun, misalnya 6 bulan, maka THR nya adalah Rp 2.500.000 x 6/12 = Rp 1.250.000.

Lembaga dan Prosedur Pengaduan Perusahaan yang Tidak Membayar THR

Jika perusahaan tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karyawan dapat melakukan pengaduan ke beberapa lembaga, diantaranya:

Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.
Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) setempat.
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Prosedur pengaduan umumnya dimulai dengan mengajukan laporan tertulis disertai bukti-bukti yang relevan, seperti surat perjanjian kerja, slip gaji, dan bukti komunikasi dengan perusahaan. Lembaga terkait akan melakukan proses investigasi dan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan. Jika mediasi gagal, karyawan dapat menempuh jalur hukum melalui PHI.

Format Surat Permohonan THR dan Bukti Pembayaran

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang diatur oleh pemerintah. Untuk memastikan proses pemberian dan penerimaan THR berjalan lancar dan terdokumentasi dengan baik, penting bagi karyawan untuk mengajukan permohonan THR secara resmi dan bagi perusahaan untuk memberikan bukti pembayaran yang komprehensif. Berikut ini akan dijelaskan format surat permohonan THR dan bukti pembayaran THR yang ideal, beserta informasi penting yang perlu disertakan.

Dokumentasi yang lengkap dan akurat sangat penting, baik bagi karyawan sebagai bukti penerimaan haknya, maupun bagi perusahaan sebagai bukti pemenuhan kewajiban dan pengelolaan keuangan yang baik. Kejelasan administrasi ini dapat mencegah potensi sengketa atau permasalahan di kemudian hari.

Format Surat Permohonan THR Karyawan

Surat permohonan THR dari karyawan kepada perusahaan sebaiknya disusun secara formal dan berisi informasi yang jelas dan lengkap. Hal ini untuk memudahkan perusahaan dalam memproses permintaan THR dan memastikan data yang dibutuhkan terpenuhi.

Nama Karyawan
Nomor Induk Karyawan (NIK)
Jabatan
Masa Kerja
Besaran THR yang Diminta (sesuai perhitungan yang berlaku)
Nomor Rekening Bank dan Nama Bank
Tanggal Pengajuan
Tanda Tangan Karyawan

Contoh Surat Permohonan THR:
Kepada Yth.
Bapak/Ibu [Nama pimpinan perusahaan] di Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : [Nama Karyawan] NIK : [NIK Karyawan] Jabatan : [Jabatan] Dengan ini mengajukan permohonan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 H/2025 M sebesar [Jumlah THR] yang akan ditransfer ke rekening bank [Nama Bank], nomor rekening [Nomor Rekening].

Atas perhatian dan prosesnya, saya ucapkan terima kasih.
[Kota], [Tanggal] Hormat Saya,
[Nama Karyawan] [Tanda Tangan]

Format Bukti Pembayaran THR

Bukti pembayaran THR yang komprehensif akan memberikan jaminan dan kepastian bagi karyawan bahwa THR telah diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukti ini juga penting bagi perusahaan sebagai arsip dan data keuangan.

Nama Perusahaan
Nama Karyawan
NIK Karyawan
Jabatan
Periode Pembayaran THR (misalnya: THR Idul Fitri 1444 H/2025 M)
Besaran THR yang Dibayarkan
Metode Pembayaran (Transfer Bank, Tunai, dll)
Nomor Rekening dan Nama Bank (jika transfer)
Tanggal Pembayaran
Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Tanda Terima Karyawan (dengan tanda tangan dan tanggal)

Contoh Bukti Pembayaran THR:
PT. [Nama Perusahaan] Bukti Pembayaran THR Idul Fitri 1444 H/2025 M

Nama Karyawan : [Nama Karyawan] NIK : [NIK Karyawan] Jabatan : [Jabatan] Jumlah THR : [Jumlah THR] Metode Pembayaran : Transfer Bank
Rekening Bank : [Nama Bank], [Nomor Rekening] Tanggal Pembayaran : [Tanggal] [Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan]
Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa saya telah menerima THR sebagaimana tertera di atas.
[Tanda Tangan Karyawan] [Nama Karyawan] [Tanggal]

Pentingnya Dokumentasi Pembayaran THR

Dokumentasi pembayaran THR yang baik dan lengkap memiliki manfaat signifikan baik bagi karyawan maupun perusahaan. Bagi karyawan, dokumen ini menjadi bukti sah penerimaan THR dan perlindungan hukum jika terjadi permasalahan. Bagi perusahaan, dokumentasi ini penting untuk keperluan audit, pelaporan keuangan, dan sebagai bukti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Kejelasan administrasi ini juga membantu mencegah potensi sengketa atau miskomunikasi di kemudian hari.

Perbedaan Aturan THR Antar Kota: Aturan Pembayaran THR Maret 2025 Menurut Depnaker

Meskipun aturan THR secara nasional telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, implementasinya di lapangan dapat bervariasi antar kota. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk peraturan daerah, budaya perusahaan, dan interpretasi atas aturan pusat. Berikut ini akan dibahas perbedaan implementasi aturan THR di Jakarta, Bandung, dan Surabaya sebagai contoh.

Perbandingan Implementasi Aturan THR di Jakarta, Bandung, dan Surabaya

Meskipun ketiganya berada di bawah payung hukum yang sama dari pemerintah pusat, terdapat perbedaan dalam praktik penerapan aturan THR. Perbedaan ini tidak selalu berarti pelanggaran hukum, melainkan variasi dalam penafsiran dan pelaksanaan di tingkat perusahaan dan daerah.

Faktor Penyebab Perbedaan Implementasi Aturan THR

Beberapa faktor berkontribusi pada perbedaan implementasi aturan THR di ketiga kota tersebut. Peraturan daerah yang spesifik terkait upah minimum, misalnya, dapat mempengaruhi besaran THR yang diberikan. Budaya perusahaan juga berperan; beberapa perusahaan mungkin lebih proaktif dalam memberikan THR melebihi kewajiban minimum, sementara yang lain mungkin hanya memenuhi kewajiban minimal. Interpretasi berbeda terhadap aturan THR oleh perusahaan juga menjadi faktor penting.

Contoh Kasus Perbedaan Implementasi Aturan THR

Sebagai contoh, sebuah perusahaan di Jakarta mungkin memberikan THR sesuai dengan upah minimum plus bonus tambahan sesuai kesepakatan perusahaan. Di Bandung, perusahaan serupa mungkin hanya memberikan THR sesuai upah minimum tanpa tambahan bonus. Sementara di Surabaya, perusahaan yang sama mungkin menerapkan sistem pembayaran THR yang terbagi dalam dua tahap, mengikuti kebiasaan lokal.

Tabel Perbandingan Aturan THR di Jakarta, Bandung, dan Surabaya

Kota	Besaran THR (Contoh)	Waktu Pembayaran (Contoh)	Faktor Pengaruh
Jakarta	Satu bulan upah + bonus kinerja	H-7 Lebaran	Upah minimum tinggi, budaya perusahaan kompetitif
Bandung	Satu bulan upah	H-5 Lebaran	Upah minimum lebih rendah, budaya perusahaan lebih beragam
Surabaya	Pembayaran bertahap (50% sebelum Lebaran, 50% sesudah Lebaran)	H-7 dan H+7 Lebaran	Kebiasaan lokal, kondisi ekonomi regional