Permasalahan TKI Di Malaysia 2025 Analisis dan Solusi

Permasalahan TKI di Malaysia 2025

Permasalahan TKI Di Malaysia 2025 – Tahun 2025 diproyeksikan akan tetap menyajikan tantangan signifikan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Meskipun terdapat upaya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan, berbagai permasalahan struktural dan sistemik masih perlu ditangani secara komprehensif. Artikel ini akan memberikan gambaran umum permasalahan yang dihadapi TKI di Malaysia pada tahun 2025, dengan fokus pada sektor pekerjaan, demografi, dan wilayah asal, serta proyeksi tren permasalahan berdasarkan data dari periode 2020-2024.

Tren Permasalahan TKI di Malaysia (2020-2025)

Lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukan tren peningkatan kasus pelanggaran hak asasi manusia, upah rendah, dan kesulitan akses layanan kesehatan bagi TKI di Malaysia. Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan potensi peningkatan kasus serupa, terutama dengan mempertimbangkan potensi dampak ekonomi global dan perubahan kebijakan ketenagakerjaan di Malaysia. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran, namun masih dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Perbandingan Permasalahan TKI di Malaysia (2020, 2022, 2025)

Tabel berikut membandingkan frekuensi dan penyebab permasalahan TKI di Malaysia pada tahun 2020, 2022, dan proyeksi untuk tahun 2025. Data ini didasarkan pada laporan dari berbagai organisasi non-pemerintah dan lembaga pemerintah terkait.

Jenis Permasalahan	Frekuensi (2020)	Frekuensi (2022)	Frekuensi (Proyeksi 2025)	Penyebab	Solusi yang Diusulkan
Pelanggaran Hak Asasi Manusia	Tinggi	Menengah-Tinggi	Menengah-Tinggi	Peraturan yang lemah, pengawasan minim, eksploitasi oleh agen penyalur	Penguatan kerjasama bilateral, peningkatan pengawasan, perlindungan hukum yang lebih kuat
Upah Rendah dan Tidak Dibayar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Perjanjian kerja yang tidak jelas, kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja migran	Standarisasi upah minimum, penegakan hukum yang tegas terhadap pemberi kerja yang melanggar
Kesulitan Akses Layanan Kesehatan	Menengah	Menengah	Menengah-Tinggi	Biaya kesehatan yang tinggi, kendala administrasi, kurangnya informasi	Kerjasama jaminan kesehatan bilateral, penyediaan informasi kesehatan yang mudah diakses

Proporsi Permasalahan TKI Berdasarkan Sektor Pekerjaan (2025)

Sektor pekerjaan yang melibatkan TKI di Malaysia beragam, dengan masing-masing sektor memiliki permasalahan spesifik. Berikut gambaran proporsi permasalahan berdasarkan sektor pada tahun 2025:

Sektor Konstruksi (40%): Dominan dalam jumlah TKI, permasalahan utama meliputi upah rendah, kondisi kerja yang berbahaya, dan jam kerja yang berlebihan. Banyak kasus eksploitasi tenaga kerja terjadi di sektor ini.

Sektor Perkebunan (30%): Permasalahan meliputi upah rendah, tempat tinggal yang tidak layak, dan akses kesehatan yang terbatas. Pekerja seringkali terisolasi dan rentan terhadap eksploitasi.

Sektor Domestik (30%): Permasalahan meliputi penganiayaan fisik dan verbal, jam kerja yang panjang tanpa istirahat, dan upah yang tidak dibayar. Pekerja domestik seringkali terisolasi dan sulit untuk mendapatkan bantuan.

Contoh Kasus Pelanggaran HAM TKI di Malaysia (2025)

Sebagai contoh, bayangkan kasus seorang TKI perempuan asal Jawa Timur yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur. Ia mengalami penganiayaan fisik dan verbal dari majikannya, termasuk pemukulan dan penghinaan. Ia juga tidak dibayar upah selama berbulan-bulan dan dilarang berkomunikasi dengan keluarganya. Kasus ini, meskipun fiktif, merepresentasikan realitas yang mungkin terjadi pada tahun 2025 jika perlindungan dan pengawasan terhadap TKI di Malaysia tidak ditingkatkan.

Analisis Faktor Penyebab Permasalahan TKI di Malaysia 2025

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia merupakan isu kompleks yang terus berkembang. Melihat proyeksi ke tahun 2025, beberapa faktor ekonomi, politik, regulasi, dan peran agen penyalur tenaga kerja perlu dianalisis untuk memahami akar permasalahan yang dihadapi TKI. Analisis ini akan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai tantangan yang akan dihadapi dan potensi solusi yang dapat diterapkan.

Permasalahan TKI di Malaysia pada 2025 diperkirakan akan semakin kompleks, terutama terkait perlindungan hukum dan kesejahteraan mereka. Untuk memahami konteksnya, kita perlu melihat tren jumlah TKI di Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Data mengenai Jumlah TKI Di Malaysia 2018 2025 sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Melihat proyeksi jumlah tersebut, kita bisa mengantisipasi potensi peningkatan permasalahan, mengingat tantangan yang sudah ada saat ini terkait perlindungan dan hak-hak TKI di Malaysia.

Faktor Ekonomi yang Berkontribusi pada Permasalahan TKI di Malaysia 2025

Faktor ekonomi memainkan peran krusial dalam permasalahan TKI di Malaysia. Perbedaan pendapatan yang signifikan antara Indonesia dan Malaysia menjadi daya tarik utama bagi TKI untuk mencari nafkah di luar negeri. Diperkirakan pada tahun 2025, kesenjangan ekonomi ini masih akan cukup besar, mendorong migrasi tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia. Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia yang mungkin masih tinggi, khususnya di kalangan pekerja dengan keterampilan rendah, akan memperkuat arus migrasi ini. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu juga dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja di Malaysia, sehingga berdampak pada stabilitas pekerjaan dan kesejahteraan TKI.

Permasalahan TKI di Malaysia tahun 2025 diperkirakan akan semakin kompleks, terutama terkait perlindungan dan kesejahteraan mereka. Untuk memahami konteksnya, kita perlu melihat tren jumlah TKI di luar negeri secara keseluruhan. Data mengenai jumlah TKI di luar negeri periode 2018-2025 dapat dilihat di sini: Jumlah TKI Di Luar Negeri 2018 2025. Memahami data ini penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi TKI di Malaysia, termasuk isu ketenagakerjaan dan perlindungan hukum mereka.

Faktor Politik dan Regulasi yang Mempengaruhi Kondisi TKI di Malaysia 2025

Kerangka regulasi dan kebijakan politik di Malaysia memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan dan kesejahteraan TKI. Peraturan imigrasi yang ketat, proses perekrutan yang rumit, dan penegakan hukum yang belum optimal dapat menyebabkan eksploitasi dan pelanggaran hak-hak TKI. Potensi perubahan politik di Malaysia pada tahun 2025 juga perlu dipertimbangkan, karena dapat berdampak pada kebijakan imigrasi dan perlindungan pekerja migran. Ketidakpastian politik dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan rentan bagi TKI.

Dampak Kebijakan Imigrasi Malaysia terhadap Permasalahan TKI di Tahun 2025

Kebijakan imigrasi Malaysia yang berubah-ubah atau kurang konsisten dapat memperburuk permasalahan TKI. Contohnya, peningkatan biaya proses imigrasi atau penguatan pengawasan perbatasan dapat menyulitkan TKI untuk memasuki dan bekerja secara legal di Malaysia. Hal ini dapat mendorong TKI untuk menggunakan jalur ilegal, meningkatkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia. Sebaliknya, kebijakan yang lebih terbuka dan terstruktur dapat memberikan perlindungan yang lebih baik, namun tetap memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Permasalahan TKI di Malaysia tahun 2025 masih menjadi perhatian serius, terutama terkait perlindungan dan kesejahteraan mereka. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kepastian jaminan sosial. Untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, pemahaman mengenai Cara Pembayaran Jamsos TKI 2025 sangat krusial. Dengan sistem pembayaran Jamsos yang jelas dan terlaksana dengan baik, diharapkan dapat meminimalisir potensi eksploitasi dan meningkatkan perlindungan bagi TKI di Malaysia.

Oleh karena itu, peningkatan akses informasi dan pengawasan terhadap implementasi Jamsos menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan TKI di Malaysia 2025.

Peran Agen Penyalur Tenaga Kerja dalam Permasalahan yang Dihadapi TKI di Malaysia 2025

Agen penyalur tenaga kerja memiliki peran penting, baik positif maupun negatif, dalam permasalahan TKI. Agen yang beretika dan profesional dapat membantu TKI dalam proses perekrutan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan melindungi hak-hak mereka. Namun, banyak agen yang tidak bertanggung jawab, melakukan praktik pungutan liar, memberikan informasi yang tidak akurat, dan bahkan terlibat dalam perdagangan manusia. Regulasi yang lemah terhadap agen penyalur tenaga kerja memungkinkan praktik-praktik tersebut terus berlangsung, memperparah permasalahan TKI.

Diagram Alur Faktor-Faktor yang Berkontribusi pada Permasalahan TKI di Malaysia 2025

Berikut adalah gambaran bagaimana faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi pada permasalahan TKI di Malaysia 2025. Diagram ini menggambarkan sebuah sistem yang kompleks dimana setiap faktor saling mempengaruhi dan memperkuat dampak negatifnya.

Permasalahan TKI di Malaysia tahun 2025 masih menjadi perhatian serius, terutama terkait perlindungan hukum dan kesejahteraan mereka. Salah satu hal krusial yang seringkali terabaikan adalah kelengkapan administrasi, termasuk surat izin dari keluarga. Untuk itu, mempelajari contoh surat izin yang tepat sangat penting, seperti yang bisa Anda temukan di Contoh Surat Izin Keluarga Untuk TKI 2025.

Dengan dokumen yang lengkap, diharapkan permasalahan TKI di Malaysia dapat sedikit diminimalisir dan perlindungan hukum bagi mereka bisa lebih terjamin.

Faktor	Dampak	Hubungan dengan Faktor Lain
Kesenjangan Ekonomi (Indonesia-Malaysia)	Meningkatkan migrasi TKI	Mendorong migrasi ilegal, memperburuk eksploitasi karena kebutuhan ekonomi mendesak.
Kebijakan Imigrasi Malaysia yang Ketat	Meningkatkan migrasi ilegal	Memperburuk eksploitasi karena TKI ilegal rentan terhadap penipuan dan perlakuan buruk. Berkaitan erat dengan peran agen penyalur yang tidak bertanggung jawab.
Peran Agen Penyalur yang Tidak Bertanggung Jawab	Eksploitasi dan penipuan terhadap TKI	Memperparah masalah migrasi ilegal dan meningkatkan kerentanan TKI terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Diperkuat oleh lemahnya penegakan hukum.
Lemahnya Penegakan Hukum di Malaysia	Ketidakadilan dan impunitas bagi pelaku eksploitasi TKI	Membiarkan praktik eksploitasi terus berlanjut, mengurangi efektivitas regulasi dan perlindungan TKI.

Diagram alur ini menunjukkan bagaimana faktor ekonomi, politik, regulasi, dan peran agen penyalur tenaga kerja saling berkaitan dan membentuk siklus permasalahan yang kompleks bagi TKI di Malaysia. Perbaikan di satu area saja tidak akan cukup, diperlukan pendekatan holistik dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan ini.

Permasalahan TKI di Malaysia tahun 2025 masih menjadi perhatian serius, terutama terkait perlindungan dan kesejahteraan mereka. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat bagaimana keberhasilan TKI di Taiwan yang terdokumentasi dengan baik di Kisah Sukses TKI Taiwan 2025 , menunjukkan potensi keberhasilan dengan kebijakan dan perlindungan yang tepat. Dengan mempelajari keberhasilan tersebut, semoga kita bisa menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan TKI di Malaysia dan memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan lebih baik di masa mendatang.

Dampak Permasalahan TKI di Malaysia 2025

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia telah berlangsung lama dan berpotensi semakin kompleks di tahun 2025. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para TKI sendiri, tetapi juga berimbas pada perekonomian Indonesia dan Malaysia, serta menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Analisis berikut akan merinci dampak-dampak tersebut, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan.

Dampak Ekonomi Permasalahan TKI di Malaysia 2025

Masalah TKI di Malaysia berpotensi menimbulkan dampak ekonomi negatif bagi kedua negara. Di Indonesia, penurunan jumlah TKI yang bekerja di Malaysia akibat pembatasan atau kebijakan yang kurang menguntungkan dapat mengurangi remitansi yang dikirim ke tanah air. Hal ini dapat berdampak pada perekonomian keluarga TKI dan bahkan perekonomian nasional, khususnya di daerah-daerah yang mengandalkan remitansi TKI sebagai sumber pendapatan utama. Sementara di Malaysia, kekurangan tenaga kerja akibat permasalahan TKI dapat mengganggu sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada tenaga kerja asing, seperti pertanian, konstruksi, dan perkebunan. Potensi kerugian ekonomi bagi Malaysia bisa signifikan jika tidak ada solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini.

Dampak Sosial Permasalahan TKI di Malaysia 2025

Dampak sosial permasalahan TKI di Malaysia meluas dan kompleks. Di Indonesia, keluarga TKI yang kehilangan pencari nafkah utama akan menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial. Anak-anak mungkin kehilangan akses pendidikan yang layak, dan keluarga bisa terjerat dalam kemiskinan. Di Malaysia, kekurangan tenaga kerja asing dapat memicu perubahan demografis dan sosial. Masyarakat Malaysia mungkin perlu beradaptasi dengan perubahan pola kerja dan kebutuhan tenaga kerja lokal. Selain itu, potensi peningkatan kriminalitas terkait migrasi ilegal juga menjadi perhatian serius.

• Meningkatnya angka kemiskinan di keluarga TKI di Indonesia.
• Terganggunya akses pendidikan bagi anak-anak TKI.
• Perubahan demografis di Malaysia akibat kekurangan tenaga kerja.
• Potensi peningkatan kriminalitas terkait migrasi ilegal.

Dampak Psikologis yang Dialami TKI di Malaysia 2025

Kondisi kerja yang buruk, diskriminasi, dan masalah hukum yang dihadapi TKI di Malaysia dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius. Stres, kecemasan, depresi, dan bahkan trauma merupakan dampak yang mungkin dialami oleh banyak TKI. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai semakin memperparah situasi. Kondisi ini dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan kesejahteraan TKI.

• Tingkat stres dan kecemasan yang tinggi.
• Depresi dan gangguan mental lainnya.
• Trauma akibat kekerasan fisik atau verbal.
• Kesulitan adaptasi dan isolasi sosial.

Potensi Konflik Sosial Akibat Permasalahan TKI di Malaysia 2025

Permasalahan TKI di Malaysia berpotensi memicu konflik sosial jika tidak ditangani dengan bijak. Ketegangan antara TKI dan masyarakat lokal, atau antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, dapat meningkat jika masalah-masalah seperti eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang lemah tidak diatasi. Konflik ini dapat berdampak negatif pada hubungan bilateral kedua negara dan stabilitas sosial di kedua negara.

Kutipan dari Berbagai Sumber Terpercaya

Meskipun prediksi spesifik untuk tahun 2025 sulit diperoleh, berbagai laporan dari organisasi internasional seperti ILO (International Labour Organization) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) telah menunjukkan secara konsisten adanya permasalahan serius terkait hak-hak TKI di Malaysia. Contohnya, laporan ILO sering menyoroti masalah eksploitasi, upah rendah, dan kondisi kerja yang tidak layak yang dialami banyak TKI. Laporan-laporan ini menjadi indikator kuat bahwa tanpa adanya intervensi yang efektif, permasalahan ini akan terus berlanjut dan berdampak negatif di tahun 2025 dan seterusnya. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan data spesifik tahun 2025.

Permasalahan TKI di Malaysia pada 2025 diperkirakan akan semakin kompleks, melibatkan isu perlindungan hukum dan kesejahteraan. Untuk memahami gambaran lebih lengkap mengenai jumlah dan distribusi TKI, sangat membantu untuk merujuk pada data historis, misalnya melalui Daftar Nama TKI Di Malaysia 2020 2025 , yang dapat memberikan wawasan mengenai skala permasalahan yang dihadapi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang jumlah TKI di masa lalu, kita dapat memprediksi dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan yang akan dihadapi para TKI di Malaysia pada tahun 2025 mendatang.

Solusi dan Strategi Mengatasi Permasalahan TKI di Malaysia 2025

Permasalahan TKI di Malaysia memerlukan solusi komprehensif dan kolaboratif untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan mereka. Strategi yang efektif harus melibatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia, organisasi buruh, LSM, serta pihak-pihak terkait lainnya. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini di tahun 2025.

Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk Perlindungan TKI di Malaysia

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat beberapa aspek kebijakan untuk melindungi TKI di Malaysia. Hal ini mencakup peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan penyediaan layanan yang memadai bagi para TKI.

• Meningkatkan kualitas pelatihan pra-pemberangkatan bagi TKI, meliputi pengetahuan hukum ketenagakerjaan di Malaysia dan keterampilan bernegosiasi.
• Menerapkan sistem penempatan TKI yang lebih transparan dan terintegrasi, dengan pemantauan ketat terhadap agen penyalur.
• Meningkatkan kerjasama bilateral dengan pemerintah Malaysia untuk memastikan penegakan hukum yang adil bagi TKI yang mengalami pelanggaran hak.
• Membangun dan memperkuat posko perlindungan TKI di berbagai wilayah di Malaysia untuk memberikan akses mudah pada bantuan hukum dan konsuler.
• Menyediakan akses yang lebih mudah bagi TKI untuk melaporkan pelanggaran hak melalui saluran yang aman dan terjamin kerahasiaannya.

Strategi Peningkatan Perlindungan Hukum bagi TKI di Malaysia

Perlindungan hukum yang kuat merupakan pilar utama dalam melindungi TKI. Strategi peningkatan perlindungan hukum harus berfokus pada pencegahan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang efektif.

• Meratifikasi dan mengimplementasikan perjanjian bilateral yang komprehensif antara Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan TKI, mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil.
• Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petugas hukum dan konsuler Indonesia di Malaysia dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak TKI.
• Membangun kerjasama yang kuat dengan organisasi hukum dan advokasi di Malaysia untuk memberikan bantuan hukum kepada TKI yang membutuhkan.
• Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses TKI terhadap informasi hukum dan layanan bantuan hukum.
• Memberikan pelatihan khusus bagi TKI tentang hak-hak mereka dan cara mengakses bantuan hukum di Malaysia.

Rencana Aksi Komprehensif untuk Mengatasi Permasalahan TKI di Malaysia

Suatu rencana aksi yang melibatkan berbagai pihak diperlukan untuk keberhasilan program perlindungan TKI. Kerjasama yang erat antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, serta organisasi terkait, menjadi kunci keberhasilan.

1. Tahap 1 (2023-2024): Penguatan kerjasama bilateral, peningkatan kapasitas petugas perlindungan TKI, dan penyusunan perjanjian kerjasama yang komprehensif.
2. Tahap 2 (2024-2025): Implementasi perjanjian kerjasama, peningkatan akses TKI pada layanan bantuan hukum dan konsuler, serta pengawasan ketat terhadap agen penyalur.
3. Tahap 3 (2025 dan seterusnya): Evaluasi dan monitoring berkelanjutan, penyesuaian kebijakan berdasarkan temuan evaluasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

Peran Organisasi Buruh dan LSM dalam Membantu TKI di Malaysia

Organisasi buruh dan LSM memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan advokasi bagi TKI di Malaysia. Keterlibatan mereka sangat krusial dalam memastikan perlindungan hak-hak TKI.

• Memberikan konseling dan pendampingan hukum kepada TKI yang mengalami masalah.
• Melakukan advokasi dan lobi kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk memperjuangkan hak-hak TKI.
• Melakukan kampanye kesadaran hukum dan hak asasi manusia bagi TKI.
• Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada TKI tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari eksploitasi.
• Membangun jaringan kerja sama dengan organisasi serupa di Malaysia untuk memperkuat advokasi dan perlindungan TKI.

Pernyataan Pakar atau Lembaga Terkait Mengenai Solusi Terbaik untuk Permasalahan TKI di Malaysia

“Solusi terbaik untuk permasalahan TKI di Malaysia terletak pada kerjasama yang kuat antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, dengan melibatkan organisasi buruh dan LSM secara aktif. Perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi hak-hak TKI dan mencegah eksploitasi.” – Direktur Eksekutif [Nama Organisasi/Lembaga Terkait]

Peran Teknologi dalam Mengatasi Permasalahan TKI di Malaysia 2025

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki potensi besar untuk merevolusi perlindungan dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada tahun 2025. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi TKI dapat diatasi secara lebih efektif dan efisien. Integrasi teknologi yang tepat dapat menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan para TKI.

Peningkatan Akses Informasi dan Perlindungan bagi TKI, Permasalahan TKI Di Malaysia 2025

Teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan akses informasi yang lebih luas dan mudah bagi TKI di Malaysia. Aplikasi mobile yang terintegrasi dengan database pemerintah Indonesia dan Malaysia dapat memberikan informasi penting seperti hak-hak pekerja, prosedur pelaporan pelanggaran, dan akses ke layanan bantuan hukum. Selain itu, platform digital yang aman dapat memfasilitasi komunikasi antara TKI dengan keluarga di Indonesia, mengurangi rasa isolasi dan meningkatkan rasa aman. Sistem pelaporan online yang terenkripsi dan terintegrasi dengan otoritas terkait dapat memastikan laporan pelanggaran diproses dengan cepat dan efisien. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat mengurangi kasus-kasus penipuan, eksploitasi, dan kekerasan yang sering dialami TKI.