Apabila Perusahaan Tidak Membayar THR Maret 2025

Dampak Perusahaan Tidak Membayar THR Maret 2025

Apabila Perusahaan Tidak Membayar THR Maret 2025 – Kegagalan perusahaan dalam membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan pada Maret 2025 memiliki konsekuensi serius, baik dari sisi hukum, finansial, maupun reputasi. Peraturan pemerintah terkait THR menetapkan kewajiban pembayaran yang tegas bagi perusahaan, dan pelanggaran terhadapnya akan berujung pada berbagai sanksi. Artikel ini akan menguraikan secara detail dampak-dampak tersebut.

Dampak Hukum Bagi Perusahaan

Tidak membayar THR merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini dapat berakibat pada tindakan hukum yang diajukan oleh pekerja yang dirugikan. Proses hukum ini dapat berupa gugatan perdata maupun laporan pidana, tergantung dari jenis pelanggaran dan bukti yang diajukan.

Sanksi Administratif

Selain sanksi hukum, perusahaan juga berpotensi menerima sanksi administratif dari instansi terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, pembekuan izin usaha, hingga denda administratif. Tingkat keparahan sanksi administratif akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk jumlah pekerja yang terdampak dan riwayat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.

Perbandingan Sanksi Pidana dan Perdata

Jenis Sanksi	Penjelasan	Contoh
Pidana	Terancam hukuman penjara dan/atau denda berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Hukuman ini umumnya diterapkan jika terbukti adanya unsur kesengajaan atau kecurangan dalam pembayaran THR.	Misalnya, jika perusahaan terbukti sengaja menahan THR dengan tujuan tertentu, mereka dapat dijerat dengan pasal pidana terkait pelanggaran UU Ketenagakerjaan.
Perdata	Pekerja dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut pembayaran THR yang belum dibayarkan, ditambah dengan bunga dan ganti rugi atas kerugian yang dialami.	Seorang pekerja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pembayaran THR yang belum dibayarkan, ditambah dengan bunga keterlambatan dan kompensasi atas kerugian moral.

Dampak Terhadap Reputasi Perusahaan dan Hubungan Industrial

Kegagalan membayar THR akan berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik, calon pekerja, dan mitra bisnis. Selain itu, kepercayaan dan hubungan baik dengan pekerja juga akan terganggu, berpotensi memicu konflik industrial seperti mogok kerja atau aksi protes lainnya. Kerusakan reputasi ini sulit diperbaiki dan dapat berdampak jangka panjang terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan.

Potensi Kerugian Finansial Tambahan

Selain sanksi hukum dan administratif, perusahaan juga berpotensi mengalami kerugian finansial tambahan. Biaya hukum, seperti biaya pengacara dan biaya proses persidangan, dapat cukup besar. Kerusakan reputasi juga dapat berdampak pada penurunan penjualan dan keuntungan, bahkan hingga kerugian investasi. Kehilangan produktivitas pekerja akibat konflik industrial juga akan menambah beban finansial perusahaan.

Hak dan Langkah Hukum Karyawan

Tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Idul Fitri 2025 tepat waktu merupakan hak karyawan yang dilindungi oleh hukum. Jika perusahaan tempat Anda bekerja gagal memenuhi kewajiban membayar THR, Anda memiliki hak untuk menuntut pembayaran tersebut melalui jalur hukum. Berikut penjelasan mengenai hak-hak Anda dan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh.

Hak Karyawan yang Tidak Menerima THR

Karyawan yang tidak menerima THR memiliki beberapa hak, di antaranya adalah hak untuk mendapatkan pembayaran THR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besaran THR diatur dalam peraturan perundangan, dan karyawan berhak atas pembayaran penuh sesuai ketentuan tersebut. Selain itu, karyawan juga berhak atas ganti rugi atas keterlambatan pembayaran THR, termasuk bunga dan sanksi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hak ini mencakup hak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan dan mendapatkan bantuan dari lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Langkah Hukum Menuntut THR

Langkah hukum yang dapat ditempuh karyawan untuk menuntut THR yang belum dibayarkan meliputi beberapa tahapan, yang idealnya dimulai dengan upaya mediasi atau negosiasi. Jika upaya ini gagal, maka jalur hukum formal dapat ditempuh.

1. Mediasi/Negosiasi: Cobalah untuk berkomunikasi dengan pihak manajemen perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dokumentasikan semua komunikasi dan kesepakatan yang telah dicapai.
2. Pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan: Jika mediasi gagal, laporkan permasalahan ini ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Mereka akan memfasilitasi mediasi lebih lanjut dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan.
3. Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI): Jika upaya mediasi dan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan tidak membuahkan hasil, langkah selanjutnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Panduan Mengajukan Tuntutan THR

Berikut panduan langkah demi langkah dalam mengajukan tuntutan THR:

1. Kumpulkan Bukti: Kumpulkan semua bukti yang mendukung klaim Anda, seperti surat perjanjian kerja, slip gaji, bukti pembayaran THR tahun-tahun sebelumnya (jika ada), dan bukti komunikasi dengan perusahaan terkait THR.
2. Konsultasi dengan Konsultan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH): Mendapatkan nasihat hukum sangat disarankan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan benar.
3. Susun Surat Tuntutan: Buat surat tuntutan yang jelas, terstruktur, dan berisi semua informasi penting, termasuk rincian THR yang belum dibayarkan, dasar hukum tuntutan, dan bukti-bukti yang mendukung.
4. Ajukan Tuntutan: Ajukan tuntutan melalui jalur yang telah dipilih (mediasi, Dinas Ketenagakerjaan, atau PHI).
5. Ikuti Proses Hukum: Ikuti semua tahapan proses hukum yang berlaku, dan hadir dalam setiap persidangan (jika diperlukan).

Lembaga yang Membantu Proses Hukum

Beberapa lembaga yang dapat membantu karyawan dalam proses hukum terkait THR meliputi Dinas Ketenagakerjaan setempat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Serikat Pekerja/Buruh, dan advokat/pengacara yang ahli di bidang hukum ketenagakerjaan.

Contoh Surat Tuntutan THR

Berikut contoh surat tuntutan THR (ingat, ini hanya contoh dan perlu disesuaikan dengan kasus Anda):

Kepada Yth.	[Nama Perusahaan]
Perihal	Tuntutan Pembayaran THR Idul Fitri 1444 H/2025
[Isi Surat yang menjelaskan identitas karyawan, rincian THR yang belum dibayar, dasar hukum, dan bukti pendukung]
Hormat Saya,	[Nama Karyawan]

Peraturan Perundang-undangan Terkait THR: Apabila Perusahaan Tidak Membayar THR Maret 2025

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan di Indonesia diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Kejelasan regulasi ini penting untuk melindungi hak pekerja dan memastikan proses pembayaran THR berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini dapat berdampak hukum bagi perusahaan yang bersangkutan.

Peraturan utama yang mengatur pembayaran THR adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan peraturan pelaksanaannya. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai hak-hak pekerja, termasuk hak atas THR.

Pasal-Pasal Penting UU Ketenagakerjaan Terkait THR

Beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang relevan dengan pembayaran THR meliputi pasal-pasal yang mengatur tentang hak pekerja, kewajiban pemberi kerja, dan sanksi atas pelanggaran. Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pekerja untuk menuntut haknya jika THR tidak dibayarkan sesuai ketentuan.

• Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan tentang hak pekerja/buruh untuk mendapatkan THR keagamaan.
• Pasal 90 ayat (2) mengatur tentang besaran THR keagamaan, yaitu satu bulan upah bagi pekerja/buruh yang telah bekerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
• Pasal 90 ayat (3) mengatur tentang besaran THR keagamaan bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 (dua belas) bulan, yaitu dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja.
• Pasal 90 ayat (4) menjelaskan tentang waktu pembayaran THR keagamaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan.
• Pasal 156 mengatur sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan terkait THR, berupa denda dan pidana kurungan.

Poin-Poin Penting Peraturan THR, Apabila Perusahaan Tidak Membayar THR Maret 2025

Berikut ringkasan poin-poin penting terkait regulasi THR di Indonesia yang perlu dipahami oleh perusahaan dan pekerja:

• THR wajib dibayarkan kepada seluruh pekerja/buruh, baik tetap maupun kontrak.
• Besaran THR minimal satu bulan upah, dihitung berdasarkan upah terakhir.
• THR dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
• Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan terkait pembayaran THR.
• Pelanggaran terhadap aturan THR dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.

Perbandingan Regulasi THR di Indonesia dengan Negara Lain

Regulasi THR di Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain untuk melihat perbedaan pendekatan dan implementasinya. Sebagai contoh, di Singapura, bonus tahunan (annual bonus) merupakan hal yang umum diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, besarannya bervariasi tergantung kinerja perusahaan dan individu. Di Amerika Serikat, tidak ada aturan wajib mengenai bonus atau THR keagamaan seperti di Indonesia, namun praktik pemberian bonus atau insentif pada periode tertentu cukup umum terjadi, tergantung kebijakan perusahaan.

Perubahan Terbaru dalam Regulasi THR dan Dampaknya

Perubahan regulasi THR biasanya mengikuti perkembangan ekonomi dan sosial. Misalnya, perubahan terkait perhitungan upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan THR atau penambahan penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dapat berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja. Implementasi aturan yang lebih jelas dan tegas dapat mengurangi potensi sengketa dan memastikan pembayaran THR dilakukan secara adil dan tepat waktu.

Perencanaan Keuangan Perusahaan Terkait THR

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban perusahaan yang diatur oleh undang-undang. Perencanaan keuangan yang matang sangat krusial untuk memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban ini tanpa mengganggu operasional bisnis. Kegagalan dalam perencanaan dapat berdampak negatif, mulai dari penurunan kepercayaan karyawan hingga sanksi hukum. Berikut ini beberapa strategi perencanaan keuangan yang dapat diterapkan perusahaan untuk memastikan pembayaran THR tepat waktu.

Strategi Perencanaan Keuangan untuk Pembayaran THR

Perencanaan keuangan yang efektif untuk THR melibatkan beberapa langkah penting. Perusahaan perlu melakukan proyeksi pendapatan dan pengeluaran secara detail, mengidentifikasi potensi risiko keuangan, dan menetapkan strategi pengelolaan arus kas yang efektif. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi keuangan perusahaan dan antisipasi terhadap fluktuasi pendapatan.

Contoh Simulasi Perencanaan Keuangan Perusahaan untuk Pembayaran THR

Misalnya, PT Maju Jaya memiliki 100 karyawan dengan rata-rata THR Rp 5.000.000 per karyawan. Total kebutuhan dana THR adalah Rp 500.000.000. PT Maju Jaya dapat mengalokasikan dana tersebut secara bertahap, misalnya dengan menabung sebesar Rp 41.666.667 per bulan selama 12 bulan sebelum jatuh tempo pembayaran THR. Selain itu, PT Maju Jaya dapat juga mempertimbangkan untuk menggunakan fasilitas kredit perbankan jika dirasa dana yang terkumpul belum mencukupi, namun hal ini harus dipertimbangkan dengan cermat dan dengan perhitungan biaya yang transparan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Perusahaan Membayar THR

Beberapa faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar THR. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi makro, fluktuasi nilai tukar, dan persaingan bisnis. Sementara faktor internal mencakup efisiensi operasional, pengelolaan biaya, dan strategi penjualan. Perusahaan perlu menganalisis dan mengantisipasi faktor-faktor ini dalam perencanaan keuangannya.

Pertanyaan yang Harus Dipertimbangkan Perusahaan dalam Merencanakan Anggaran THR

Sebelum menyusun anggaran THR, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa hal penting. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menentukan jumlah dana yang dibutuhkan dan strategi pengelolaan yang tepat.

• Jumlah karyawan yang berhak menerima THR.
• Besaran THR yang akan diberikan (berdasarkan upah/gaji, masa kerja, atau kebijakan perusahaan).
• Sumber dana untuk pembayaran THR (cadangan dana, pinjaman, atau kombinasi keduanya).
• Jadwal pembayaran THR yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
• Potensi risiko keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran THR.
• Strategi mitigasi risiko untuk memastikan pembayaran THR tetap berjalan lancar.

Pengelolaan Arus Kas untuk Pembayaran THR Tepat Waktu

Pengelolaan arus kas yang baik sangat penting untuk memastikan pembayaran THR tepat waktu. Perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi, seperti meningkatkan efisiensi operasional untuk memaksimalkan pendapatan, mengoptimalkan pengeluaran, dan memanfaatkan fasilitas perbankan seperti rekening giro atau deposito untuk mengelola dana THR.

Bulan	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Kas (Rp)
Januari	1.000.000.000	800.000.000	200.000.000
Februari	900.000.000	750.000.000	350.000.000
Maret (THR)	1.200.000.000	1.050.000.000 + 500.000.000 (THR)	–

Tabel di atas merupakan contoh sederhana. Perusahaan perlu membuat proyeksi yang lebih detail dan realistis berdasarkan data keuangan aktual.

Studi Kasus Perusahaan yang Gagal Membayar THR

Kegagalan perusahaan dalam membayar Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan permasalahan serius yang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan karyawan dan reputasi perusahaan. Studi kasus berikut menganalisis penyebab, dampak, dan strategi pencegahan terkait kegagalan pembayaran THR, dengan harapan dapat memberikan pembelajaran berharga bagi perusahaan lain.

Contoh Kasus Perusahaan yang Gagal Membayar THR dan Akibatnya

PT Maju Jaya, sebuah perusahaan manufaktur tekstil di Jawa Barat, mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2024. Akibat penurunan permintaan dan peningkatan harga bahan baku, perusahaan tersebut gagal membayar THR kepada 200 karyawannya tepat waktu pada bulan Juni 2024. Hal ini memicu protes dari karyawan, yang berujung pada aksi mogok kerja selama beberapa hari. Kejadian ini menyebabkan kerugian produksi dan kerusakan reputasi perusahaan.

Analisis Penyebab Kegagalan PT Maju Jaya dalam Membayar THR

Beberapa faktor berkontribusi terhadap kegagalan PT Maju Jaya dalam membayar THR. Pertama, penurunan signifikan dalam penjualan akibat persaingan pasar yang ketat dan perlambatan ekonomi global. Kedua, peningkatan harga bahan baku yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual produk. Ketiga, kurangnya perencanaan keuangan yang matang dan antisipasi terhadap potensi risiko keuangan. Keempat, minimnya diversifikasi produk dan ketergantungan pada satu pasar utama. Kelima, kurangnya komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan mengenai kondisi keuangan perusahaan.

Dampak Kegagalan Pembayaran THR terhadap Karyawan dan Perusahaan

Aspek	Dampak terhadap Karyawan	Dampak terhadap Perusahaan
Keuangan	Kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, terutama menjelang hari raya.	Kerugian finansial akibat penurunan produktivitas dan biaya hukum.
Psikologis	Kecemasan, stres, dan penurunan moral kerja.	Rusaknya hubungan industrial dan menurunnya loyalitas karyawan.
Hukum	Kemungkinan untuk menempuh jalur hukum untuk menuntut pembayaran THR.	Sanksi hukum berupa denda dan reputasi yang buruk.
Reputasi	Menurunnya kepercayaan terhadap perusahaan.	Kesulitan dalam menarik dan mempertahankan karyawan berbakat.

Strategi Pencegahan Kegagalan Pembayaran THR

Untuk menghindari kejadian serupa, perusahaan perlu menerapkan beberapa strategi pencegahan. Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Perencanaan keuangan yang matang dan realistis, termasuk proyeksi arus kas yang akurat.
• Diversifikasi produk dan pasar untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan.
• Pengelolaan biaya yang efisien dan efektif.
• Komunikasi yang transparan dan terbuka dengan karyawan mengenai kondisi keuangan perusahaan.
• Membangun cadangan dana khusus untuk membayar THR.
• Mencari solusi alternatif pembiayaan jika terjadi kesulitan keuangan.

Kutipan dari Sumber Terpercaya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayar THR kepada karyawannya. Kegagalan membayar THR dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia).

Pertanyaan Umum Seputar THR Maret 2025

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) yang dibayarkan pada Maret 2025. Penjelasan di bawah ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih jelas terkait hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan.

Langkah Karyawan Jika Perusahaan Tidak Membayar THR

Jika perusahaan tidak membayar THR sesuai ketentuan yang berlaku, karyawan dapat mengambil beberapa langkah. Langkah pertama adalah melakukan komunikasi internal dengan pihak manajemen perusahaan untuk menanyakan alasan keterlambatan atau kegagalan pembayaran. Jika komunikasi internal tidak membuahkan hasil, karyawan dapat berkonsultasi dengan Serikat Pekerja/serikat buruh di perusahaan atau pengawas ketenagakerjaan setempat. Terdapat pula jalur hukum yang dapat ditempuh sebagai upaya terakhir jika mediasi tidak berhasil.

Batas Waktu Pembayaran THR

Batas waktu pembayaran THR diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Secara umum, THR keagamaan (Idul Fitri dan Natal) harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Namun, untuk THR keagamaan yang jatuh di bulan Maret 2025, perlu merujuk pada peraturan terbaru yang berlaku saat itu, karena belum ada kepastian mengenai peraturan spesifik untuk THR di bulan tersebut. Penting untuk selalu mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku saat itu.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Telat Membayar THR

Perusahaan yang telat atau tidak membayar THR dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa denda administratif, hingga tindakan hukum lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Besaran sanksi dan jenisnya dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Cara Menghitung THR

Perhitungan THR umumnya didasarkan pada masa kerja dan upah. Untuk karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, THR dihitung sebesar satu bulan upah. Sementara itu, untuk karyawan yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan masa kerja dengan 12 bulan. Rumus perhitungan THR dapat bervariasi tergantung pada jenis THR dan peraturan perusahaan. Sebagai contoh, untuk THR keagamaan, biasanya dihitung berdasarkan upah pokok ditambah tunjangan tetap.

THR dan Penghasilan Kena Pajak

THR termasuk dalam penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan (PPh) akan dipotong dari THR yang diterima karyawan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Besarnya potongan pajak tergantung pada penghasilan bruto karyawan dan tarif pajak yang berlaku. Karyawan akan menerima slip gaji yang menunjukkan rincian penghasilan dan potongan pajak yang telah dibayarkan.

Ilustrasi Dampak Tidak Membayar THR

Kegagalan perusahaan dalam membayar Tunjangan Hari Raya (THR) memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan karyawan. Dampaknya meluas, tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga berimbas pada kondisi psikologis dan sosial karyawan. Berikut beberapa ilustrasi detail mengenai dampak negatif tersebut.

Tidak dibayarkannya THR dapat menciptakan kesulitan ekonomi yang serius bagi karyawan, terutama bagi mereka yang bergantung sepenuhnya pada pendapatan bulanan. Kondisi ini diperparah jika perusahaan tidak memberikan penjelasan yang memadai atau solusi alternatif.

Kesulitan Ekonomi Rumah Tangga

Bayangkan seorang karyawan bernama Budi, yang bekerja sebagai kepala keluarga dengan penghasilan pas-pasan. Budi telah merencanakan penggunaan THR untuk membayar cicilan rumah, membeli perlengkapan sekolah anak, dan keperluan Idul Fitri seperti baju baru dan makanan. Dengan tidak terbayarnya THR, Budi harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ia mungkin terpaksa menunda pembayaran cicilan rumah, mengurangi pengeluaran untuk makanan, atau bahkan meminjam uang dari rentenir dengan bunga tinggi. Kondisi ini dapat memicu stres dan konflik dalam keluarga.

Tekanan Psikologis Karyawan

Selain kesulitan ekonomi, tidak dibayarkannya THR juga menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Rasa kecewa, frustasi, dan marah dapat melanda karyawan. Kepercayaan terhadap perusahaan bisa runtuh, berdampak pada produktivitas dan motivasi kerja. Beberapa karyawan mungkin mengalami insomnia, penurunan nafsu makan, atau bahkan depresi akibat situasi ini. Kehilangan rasa aman dan stabilitas finansial dapat menyebabkan gangguan mental yang serius.

Dampak Sosial Negatif

Dampak tidak dibayarkannya THR juga meluas ke lingkungan sosial. Karyawan mungkin kesulitan memenuhi kewajiban sosial, seperti memberikan bantuan kepada keluarga atau tetangga yang membutuhkan. Hubungan sosial dapat terganggu akibat tekanan ekonomi dan psikologis yang dialami. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dapat menyebabkan isolasi sosial dan menurunkan harga diri.

Contoh Kasus dan Pengalaman Karyawan

Di tahun-tahun sebelumnya, beberapa kasus perusahaan yang menunggak THR telah dilaporkan dan mendapat sorotan media. Banyak karyawan yang menceritakan pengalaman mereka menghadapi kesulitan ekonomi dan tekanan psikologis akibatnya. Beberapa bahkan terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk menutupi kekurangan pendapatan, sementara yang lain harus bernegosiasi dengan pihak kreditur untuk mendapatkan keringanan pembayaran.