Pengantar Undang-Undang THR Maret 2025 dan 2017
Undang Undang THR Maret 2025 2017 – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja/buruh di Indonesia yang diatur oleh pemerintah. Peraturan mengenai THR telah mengalami beberapa revisi, dengan peraturan terbaru yang signifikan pada tahun 2017 dan rencana revisi lebih lanjut yang diperkirakan akan berlaku pada tahun 2025. Perbedaan antara kedua peraturan ini berdampak signifikan pada pekerja dan pengusaha, baik dari segi waktu pembayaran, besaran, maupun cakupan penerima.
Regulasi mengenai THR, khususnya Undang-Undang THR Maret 2025 dan aturan sebelumnya di tahun 2017, memberikan kepastian hukum terkait hak pekerja. Namun, penting juga untuk memahami besaran pajak yang akan dipotong dari THR tersebut. Untuk mengetahui Pemotongan Pajak THR Maret 2025 Berapa Persen, silakan cek informasi lengkapnya di Pemotongan Pajak THR Maret 2025 Berapa Persen.
Memahami hal ini penting agar kita bisa menghitung THR bersih yang akan diterima sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang THR Maret 2025 dan regulasi terkait lainnya.
Latar belakang pengaturan THR di Indonesia berakar pada kebutuhan untuk memberikan jaminan kesejahteraan finansial bagi pekerja/buruh menjelang hari raya keagamaan, terutama Idul Fitri dan Natal. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan pekerja/buruh dapat merayakan hari raya dengan layak dan mengurangi potensi permasalahan sosial ekonomi.
Perbedaan Signifikan Peraturan THR 2017 dan Rancangan 2025
Peraturan THR tahun 2017 dan rancangan peraturan tahun 2025 memiliki beberapa perbedaan penting. Meskipun detail rancangan 2025 masih belum sepenuhnya dipublikasikan secara resmi, perubahan yang diperkirakan akan terjadi berfokus pada peningkatan perlindungan pekerja dan penyederhanaan mekanisme pembayaran.
Poin-Poin Penting dalam Peraturan THR 2017 dan Rancangan 2025
Berikut ini poin-poin penting yang membedakan kedua peraturan tersebut, yang perlu dipahami oleh pekerja dan pengusaha:
- Waktu Pembayaran: Peraturan 2017 menetapkan waktu pembayaran THR paling lambat H-7 sebelum hari raya. Rancangan 2025 diperkirakan akan mempertahankan atau bahkan mempercepat waktu pembayaran ini, guna memastikan pekerja menerima THR tepat waktu.
- Besaran THR: THR tahun 2017 dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap. Rancangan 2025 diperkirakan akan tetap mempertahankan hal ini, namun mungkin akan mempertimbangkan penyesuaian berdasarkan perkembangan upah minimum regional atau inflasi.
- Penerima THR: Peraturan 2017 mencakup pekerja/buruh dengan masa kerja tertentu. Rancangan 2025 diperkirakan akan memperluas cakupan penerima, termasuk kelompok pekerja tertentu yang sebelumnya belum tercakup.
Tabel Perbandingan Regulasi THR 2017 dan Rancangan 2025
Tabel berikut ini memberikan perbandingan singkat antara regulasi THR tahun 2017 dan rancangan 2025. Perlu diingat bahwa data rancangan 2025 masih bersifat estimasi berdasarkan informasi yang tersedia hingga saat ini.
| Aspek | Regulasi 2017 | Rancangan 2025 (Estimasi) |
|---|---|---|
| Waktu Pembayaran | Paling lambat H-7 sebelum hari raya | Diperkirakan tetap atau lebih cepat |
| Besaran | Gaji pokok + tunjangan tetap | Diperkirakan tetap, dengan potensi penyesuaian inflasi/UMR |
| Penerima | Pekerja/buruh dengan masa kerja tertentu | Diperkirakan cakupan lebih luas |
Dampak Penerapan Kedua Regulasi terhadap Pekerja dan Pengusaha
Peraturan THR 2017 telah memberikan dampak positif bagi pekerja dengan memberikan kepastian pembayaran THR menjelang hari raya. Namun, bagi pengusaha, terdapat potensi beban finansial. Rancangan 2025 yang diperkirakan akan memperluas cakupan penerima dan potensi penyesuaian besaran THR, akan semakin meningkatkan tantangan bagi pengusaha dalam hal perencanaan keuangan. Di sisi lain, peningkatan perlindungan pekerja melalui regulasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.
Perubahan Regulasi THR dari 2017 ke 2025 (jika ada)
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, mengalami beberapa perubahan dari tahun ke tahun. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di sektor swasta menjadi dasar hukum utama, dan kemudian mengalami penyempurnaan dan penyesuaian seiring berjalannya waktu. Berikut uraian detail mengenai perubahan regulasi THR dari tahun 2017 hingga rencana di tahun 2025, dengan fokus pada poin-poin penting dan dampaknya.
Perubahan Regulasi THR dari 2017 hingga 2025
Sejak tahun 2017 hingga saat ini, regulasi THR secara substansial masih berpedoman pada Permenakertrans Nomor 6 Tahun 2016. Tidak ada perubahan mendasar dalam hal kewajiban pemberian THR, yakni satu bulan gaji bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih, dan proporsional bagi yang bekerja kurang dari satu tahun. Namun, perubahan lebih banyak difokuskan pada aspek penegakan hukum dan sosialisasi peraturan, serta penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan perkembangan teknologi. Misalnya, penambahan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan THR, dan upaya pemerintah untuk mempermudah akses informasi terkait hak THR bagi pekerja.
Alasan di Balik Perubahan Regulasi
Perubahan regulasi THR, meskipun tidak bersifat substansial, ditujukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa setiap pekerja menerima THR sesuai dengan haknya, serta memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Selain itu, perubahan juga bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ekonomi dan sosial, misalnya dengan mengakomodasi perkembangan teknologi dan model kerja baru.
Dampak Positif dan Negatif Perubahan Regulasi bagi Pekerja dan Pengusaha
Perubahan regulasi, meski minim, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi pekerja antara lain meningkatnya kepastian hukum dalam memperoleh THR, dan adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, dampak negatif bagi pengusaha mungkin berupa peningkatan beban biaya operasional, khususnya jika terdapat sanksi yang diterapkan. Namun, kejelasan regulasi juga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis.
Poin-poin Kunci Perubahan Regulasi THR dari 2017 ke 2025
- Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap perusahaan yang menunggak atau tidak membayar THR.
- Sosialisasi yang lebih intensif kepada pekerja dan pengusaha mengenai hak dan kewajiban terkait THR.
- Penyesuaian mekanisme pembayaran THR seiring dengan perkembangan teknologi, misalnya melalui transfer elektronik.
- Tidak ada perubahan substansial pada besaran THR (tetap satu bulan gaji untuk pekerja yang telah bekerja satu tahun atau lebih).
Kutipan dari Sumber Resmi
Meskipun tidak terdapat perubahan substansial dalam regulasi THR sejak Permenakertrans Nomor 6 Tahun 2016, penjelasan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait penegakan hukum dan sosialisasi peraturan dapat ditemukan di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan media pemerintah lainnya. Sayangnya, tidak ada satu kutipan spesifik yang dapat mewakili seluruh perubahan implisit selama periode tersebut. Perubahan lebih bersifat pada implementasi dan penegakan aturan yang sudah ada.
Regulasi mengenai THR, khususnya Undang-Undang THR Maret 2025 dan aturan sebelumnya di tahun 2017, memberikan kepastian hukum terkait hak pekerja. Namun, penting juga untuk memahami besaran pajak yang akan dipotong dari THR tersebut. Untuk mengetahui Pemotongan Pajak THR Maret 2025 Berapa Persen, silakan cek informasi lengkapnya di Pemotongan Pajak THR Maret 2025 Berapa Persen.
Memahami hal ini penting agar kita bisa menghitung THR bersih yang akan diterima sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang THR Maret 2025 dan regulasi terkait lainnya.
Penjelasan Mengenai Besaran THR
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perhitungan besaran THR mengalami sedikit perubahan dari tahun ke tahun, sehingga penting untuk memahami regulasi yang berlaku. Artikel ini akan menjelaskan perhitungan THR berdasarkan regulasi tahun 2017 dan rencana (perkiraan) untuk tahun 2025, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Besaran THR Berdasarkan Regulasi 2017 dan Rencana 2025
Peraturan pemerintah mengenai THR umumnya mengacu pada upah satu bulan. Namun, perbedaan bisa muncul dalam hal definisi “upah” dan kemungkinan penambahan komponen lain. Untuk tahun 2017, perhitungan THR umumnya mengacu pada upah pokok dan tunjangan tetap. Sementara untuk tahun 2025, walaupun belum ada regulasi resmi, diperkirakan akan terjadi penyesuaian yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Perkiraan ini didasarkan pada tren peningkatan upah minimum regional dan kebijakan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan pekerja.
Contoh Perhitungan THR Berbagai Skenario
Berikut contoh perhitungan THR untuk beberapa skenario, dengan asumsi peraturan tahun 2017 dan proyeksi tahun 2025. Perlu diingat bahwa ini adalah contoh ilustrasi dan angka-angka yang digunakan merupakan perkiraan.
| Skenario | Masa Kerja | Upah Pokok (2017) | Tunjangan Tetap (2017) | THR 2017 | Upah Pokok (Proyeksi 2025) | Tunjangan Tetap (Proyeksi 2025) | THR Proyeksi 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karyawan A | 1 Tahun | Rp 5.000.000 | Rp 500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 700.000 | Rp 7.200.000 |
| Karyawan B | 5 Tahun | Rp 7.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 10.500.000 |
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran THR
- Upah pokok: Komponen utama dalam perhitungan THR.
- Tunjangan tetap: Tunjangan yang bersifat tetap dan rutin diterima pekerja, seperti tunjangan makan, transportasi, atau jabatan.
- Masa kerja: Pada beberapa kasus, masa kerja dapat mempengaruhi besaran THR, meskipun umumnya tidak menjadi faktor utama.
- Peraturan pemerintah yang berlaku: Regulasi yang berlaku setiap tahunnya dapat mempengaruhi komponen yang termasuk dalam perhitungan THR.
- Perjanjian kerja: Perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan dapat mengatur hal-hal spesifik terkait THR.
Ilustrasi Perhitungan THR Karyawan dengan Masa Kerja Berbeda
Berikut ilustrasi perhitungan THR untuk karyawan dengan masa kerja 1 tahun dan 5 tahun, berdasarkan regulasi 2017 dan proyeksi 2025. Angka-angka yang digunakan merupakan contoh ilustrasi dan dapat berbeda di setiap perusahaan.
Karyawan dengan masa kerja 1 tahun:
THR 2017 = Upah Pokok (Rp 5.000.000) + Tunjangan Tetap (Rp 500.000) = Rp 5.500.000
THR Proyeksi 2025 = Upah Pokok (Rp 6.500.000) + Tunjangan Tetap (Rp 700.000) = Rp 7.200.000
Regulasi mengenai THR, khususnya Undang-Undang THR Maret 2025 dan aturan sebelumnya di tahun 2017, memberikan kepastian hukum terkait hak pekerja. Namun, penting juga untuk memahami besaran pajak yang akan dipotong dari THR tersebut. Untuk mengetahui Pemotongan Pajak THR Maret 2025 Berapa Persen, silakan cek informasi lengkapnya di Pemotongan Pajak THR Maret 2025 Berapa Persen.
Memahami hal ini penting agar kita bisa menghitung THR bersih yang akan diterima sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang THR Maret 2025 dan regulasi terkait lainnya.
Karyawan dengan masa kerja 5 tahun:
THR 2017 = Upah Pokok (Rp 7.000.000) + Tunjangan Tetap (Rp 1.000.000) = Rp 8.000.000
THR Proyeksi 2025 = Upah Pokok (Rp 9.000.000) + Tunjangan Tetap (Rp 1.500.000) = Rp 10.500.000
Regulasi mengenai THR, khususnya Undang-Undang THR Maret 2025 dan aturan sebelumnya di tahun 2017, memberikan kepastian hukum terkait hak pekerja. Namun, penting juga untuk memahami besaran pajak yang akan dipotong dari THR tersebut. Untuk mengetahui Pemotongan Pajak THR Maret 2025 Berapa Persen, silakan cek informasi lengkapnya di Pemotongan Pajak THR Maret 2025 Berapa Persen.
Memahami hal ini penting agar kita bisa menghitung THR bersih yang akan diterima sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang THR Maret 2025 dan regulasi terkait lainnya.
Komponen yang Termasuk dalam Perhitungan THR
THR dihitung berdasarkan upah sebulan yang diterima pekerja. Upah tersebut meliputi upah pokok dan tunjangan tetap yang diterima secara rutin. Komponen lain seperti bonus atau insentif biasanya tidak termasuk dalam perhitungan THR, kecuali diatur secara khusus dalam perjanjian kerja.
Waktu Pembayaran THR: Undang Undang THR Maret 2025 2017
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja/buruh yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan waktu pembayaran THR telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan dipertegas dalam aturan selanjutnya. Berikut penjelasan rinci mengenai waktu pembayaran THR berdasarkan regulasi tahun 2017 dan rencana 2025, sanksi keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian masalah yang mungkin terjadi.
Regulasi mengenai THR, khususnya Undang-Undang THR Maret 2025 dan aturan sebelumnya di tahun 2017, memberikan kepastian hukum terkait hak pekerja. Namun, penting juga untuk memahami besaran pajak yang akan dipotong dari THR tersebut. Untuk mengetahui Pemotongan Pajak THR Maret 2025 Berapa Persen, silakan cek informasi lengkapnya di Pemotongan Pajak THR Maret 2025 Berapa Persen.
Memahami hal ini penting agar kita bisa menghitung THR bersih yang akan diterima sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang THR Maret 2025 dan regulasi terkait lainnya.
Waktu Pembayaran THR Berdasarkan Regulasi
Berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, waktu pembayaran THR memiliki tenggat waktu yang spesifik. Untuk THR Keagamaan Idul Fitri dan Natal, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat H-7 sebelum hari raya. Hal ini berlaku baik untuk THR keagamaan maupun THR tahunan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pekerja/buruh dapat mempersiapkan diri dan merayakan hari raya dengan tenang tanpa kekhawatiran finansial. Meskipun belum ada regulasi resmi mengenai THR 2025, diperkirakan ketentuan waktu pembayaran akan tetap mengacu pada aturan yang sudah ada, yaitu paling lambat H-7 sebelum hari raya.
Regulasi mengenai THR, khususnya Undang-Undang THR Maret 2025 dan aturan sebelumnya di tahun 2017, menetapkan hak pekerja atas pembayaran THR. Peraturan ini penting untuk memastikan kepastian pembayaran bagi pekerja. Untuk mengetahui lebih detail mengenai batas waktu pembayaran, silahkan cek informasi mengenai THR Maret 2025 Paling Lambat Dibayarkan , agar Anda memahami ketentuan terbaru.
Dengan memahami tenggat waktu pembayaran sesuai aturan tersebut, maka kita dapat memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang THR Maret 2025 dan regulasi sebelumnya.
Sanksi Keterlambatan Pembayaran THR, Undang Undang THR Maret 2025 2017
Perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan waktu pembayaran THR akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan peraturan daerah setempat. Sanksi dapat berupa denda administratif, teguran tertulis, hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keterlambatan pembayaran THR tidak hanya merugikan pekerja/buruh, tetapi juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi perusahaan.
Ringkasan Jadwal Pembayaran THR
Berikut ringkasan jadwal pembayaran THR berdasarkan regulasi yang berlaku. Perlu diingat bahwa jadwal ini dapat berubah jika ada peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah.
| Jenis THR | Waktu Pembayaran |
|---|---|
| THR Keagamaan Idul Fitri | Paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri |
| THR Keagamaan Natal | Paling lambat H-7 sebelum Natal |
| THR Tahun Kerja (jika ada) | Sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, biasanya di akhir tahun |
Mekanisme Penyelesaian Masalah Keterlambatan Pembayaran THR
Apabila terjadi keterlambatan pembayaran THR, pekerja/buruh dapat menempuh beberapa jalur penyelesaian masalah. Mereka dapat mengajukan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat, serikat pekerja/buruh, atau melalui jalur hukum. Proses penyelesaian masalah akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan bukti-bukti yang diajukan oleh pekerja/buruh.
Ketentuan Waktu Pembayaran THR Berdasarkan Undang-Undang
Pembayaran THR dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan Idul Fitri dan Natal bagi pekerja/buruh yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu bulan secara terus menerus atau lebih. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.
Penerima THR
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai THR telah mengalami perkembangan, dengan regulasi tahun 2017 yang menjadi dasar hingga saat ini, dan rencana revisi untuk tahun 2025 yang masih dalam tahap pengembangan. Pemahaman mengenai siapa saja yang berhak menerima THR dan kriteria penerimanya sangat penting bagi pekerja dan pemberi kerja.
Kriteria Penerima THR Berdasarkan Regulasi 2017
Berdasarkan regulasi tahun 2017, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja paling singkat 1 (satu) bulan secara terus menerus atau tidak terputus-putus. Hal ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan berbagai jenis perjanjian kerja, baik tetap, kontrak, maupun harian. Besaran THR minimal sama dengan satu bulan upah, dan dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Contoh Kasus Penerima THR (Regulasi 2017)
Berikut beberapa contoh kasus untuk memperjelas kriteria penerima THR berdasarkan regulasi tahun 2017:
- Pekerja Berhak THR: Ani bekerja di sebuah perusahaan selama 6 bulan secara terus menerus. Ia berhak menerima THR karena telah memenuhi syarat masa kerja minimal 1 bulan.
- Pekerja Berhak THR: Budi bekerja sebagai pekerja harian lepas di sebuah toko dan telah bekerja selama lebih dari 1 bulan secara terus menerus. Ia juga berhak menerima THR.
- Pekerja Tidak Berhak THR: Citra baru bekerja selama 2 minggu di sebuah perusahaan. Ia belum memenuhi syarat masa kerja minimal 1 bulan, sehingga belum berhak menerima THR.
- Pekerja Tidak Berhak THR: Dani bekerja di perusahaan yang sama selama 1 bulan, namun pekerjaannya terputus selama 2 minggu karena sakit dan tidak ada perjanjian kerja yang menjamin pembayaran THR. Ia tidak berhak menerima THR karena masa kerjanya terputus.
Daftar Kategori Pekerja Berhak THR (Regulasi 2017)
Berikut daftar kategori pekerja yang berhak menerima THR berdasarkan regulasi tahun 2017:
| Kategori Pekerja | Keterangan |
|---|---|
| Pekerja/Buruh tetap | Memenuhi syarat masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus. |
| Pekerja/Buruh kontrak | Memenuhi syarat masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus. |
| Pekerja/Buruh harian | Memenuhi syarat masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus. |
| Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu | Memenuhi syarat masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus. |
Perbedaan Kriteria Penerima THR: Regulasi 2017 vs. Rencana 2025
Saat ini, detail regulasi THR tahun 2025 masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, belum ada informasi pasti mengenai perbedaan kriteria penerima THR antara regulasi 2017 dan rencana 2025. Perubahan yang mungkin terjadi dapat mencakup penyesuaian besaran THR, perluasan cakupan penerima, atau penambahan kriteria tertentu. Informasi lebih lanjut akan tersedia setelah regulasi baru disahkan.
Pertanyaan Umum Seputar THR
Berikut ini penjelasan mengenai beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan. Pemahaman yang baik tentang regulasi THR akan membantu baik pekerja maupun pemberi kerja dalam menjalankan kewajiban dan hak masing-masing.
Komponen Perhitungan THR
Perhitungan THR keagamaan umumnya meliputi gaji pokok, tunjangan tetap, dan beberapa tunjangan lainnya yang bersifat tetap dan rutin diterima pekerja. Tunjangan yang bersifat tidak tetap atau insentif biasanya tidak termasuk dalam perhitungan THR. Contoh tunjangan tetap yang biasanya termasuk adalah tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan tunjangan jabatan. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini dapat bervariasi tergantung pada peraturan perusahaan dan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Konsultasikan dengan HRD perusahaan Anda untuk informasi lebih detail mengenai komponen THR di perusahaan Anda.
Konsekuensi Pembayaran THR yang Tidak Tepat Waktu
Keterlambatan pembayaran THR dapat berdampak hukum. Pemerintah telah menetapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa denda administratif hingga tindakan hukum lainnya. Selain itu, keterlambatan pembayaran juga dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja, terutama jika THR tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penting menjelang hari raya.
Penerima THR
Secara umum, pekerja yang berhak menerima THR adalah mereka yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus atau lebih pada perusahaan tersebut. Namun, pekerja yang telah bekerja kurang dari 12 bulan juga berhak menerima THR secara proporsional, dihitung berdasarkan masa kerjanya. Ketentuan lebih detail dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja dengan status kontrak, pekerja paruh waktu, dan pekerja harian lepas juga memiliki ketentuan tersendiri terkait penerimaan THR.
Perhitungan THR untuk Pekerja Paruh Waktu
Perhitungan THR untuk pekerja paruh waktu didasarkan pada proporsi jam kerja mereka dibandingkan dengan pekerja penuh waktu. Misalnya, jika pekerja paruh waktu bekerja setengah hari, maka THR yang diterima juga setengah dari THR pekerja penuh waktu dengan asumsi gaji pokok dan tunjangan tetap dihitung secara proporsional. Rumus perhitungannya akan menyesuaikan dengan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja atau peraturan perusahaan yang berlaku. Konsultasikan dengan HRD perusahaan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat.
Lembaga Pengaduan Terkait THR
Jika hak THR Anda tidak dibayarkan atau dibayarkan tidak sesuai ketentuan, Anda dapat mengadu ke beberapa instansi, antara lain Dinas Ketenagakerjaan setempat, atau melalui jalur hukum. Setiap daerah memiliki prosedur pengaduan yang berbeda, sehingga disarankan untuk menghubungi Dinas Ketenagakerjaan di daerah Anda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang prosedur dan mekanisme pengaduan yang tepat.
