Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Memberikan THR Maret 2025?

Dampak Perusahaan Tidak Memberikan THR Maret 2025: Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Memberikan THR Maret 2025

Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Memberikan THR Maret 2025 – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang diatur dalam undang-undang. Ketidakpatuhan perusahaan dalam memberikan THR dapat berdampak serius, baik secara hukum, finansial, maupun sosial. Artikel ini akan menguraikan berbagai dampak negatif yang mungkin timbul jika perusahaan tidak memberikan THR pada Maret 2025.

Bayangkan jika perusahaan Anda tak memberikan THR Maret 2025? Tentu akan menimbulkan pertanyaan besar, bukan? Untuk menghitung besaran THR yang seharusnya Anda terima, Anda bisa merujuk pada panduan perhitungan di Perhitungan THR Maret 2025 Masa Kerja 10 Tahun , terutama jika masa kerja Anda sudah mencapai 10 tahun. Informasi ini penting untuk mengetahui hak Anda dan mempersiapkan langkah selanjutnya jika memang perusahaan belum memberikan THR sesuai ketentuan.

Jadi, pastikan Anda memahami hak-hak Anda terkait THR Maret 2025.

Dampak Hukum Bagi Perusahaan

Perusahaan yang tidak memberikan THR kepada karyawannya dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa denda, teguran, bahkan hingga penutupan usaha. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan pelanggaran terhadapnya dapat dilaporkan oleh karyawan ke instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dampak Finansial Bagi Karyawan

Bagi karyawan, ketidakberikan THR berdampak langsung pada kondisi keuangan mereka. THR biasanya digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti persiapan hari raya, pembayaran utang, atau investasi. Kehilangan THR dapat mengganggu rencana keuangan karyawan dan menyebabkan kesulitan finansial, terutama bagi mereka yang bergantung sepenuhnya pada penghasilan bulanan.

Perbandingan Dampak Pemberian dan Ketidakberikan THR

Berikut tabel perbandingan dampak positif dan negatif bagi perusahaan dalam memberikan atau tidak memberikan THR:

Aspek	Memberikan THR	Tidak Memberikan THR
Hukum	Kepatuhan hukum, terhindar dari sanksi	Pelanggaran hukum, potensi sanksi denda, teguran, bahkan penutupan usaha
Keuangan Perusahaan	Potensi peningkatan produktivitas dan moral karyawan	Penghematan biaya jangka pendek, namun berisiko pada kerugian jangka panjang akibat penurunan moral dan produktivitas karyawan, serta potensi tuntutan hukum
Hubungan Industrial	Hubungan industrial yang harmonis, peningkatan loyalitas karyawan	Potensi konflik, demo, penurunan moral karyawan, dan citra perusahaan yang buruk
Karyawan	Meningkatkan kesejahteraan karyawan, mengurangi beban finansial	Menurunkan kesejahteraan karyawan, potensi kesulitan finansial

Potensi Konflik Sosial

Ketidakberikan THR berpotensi memicu konflik sosial. Karyawan yang merasa dirugikan dapat melakukan aksi protes, seperti demonstrasi atau gugatan hukum. Hal ini dapat mengganggu operasional perusahaan dan merusak citra perusahaan di mata publik. Potensi konflik ini akan semakin besar jika jumlah karyawan yang terdampak cukup signifikan.

Gimana ya kalau perusahaan tiba-tiba nggak ngasih THR Maret 2025? Tentu bikin pusing, kan? Nah, sebelum panik, ada baiknya kita pahami dulu aturan perhitungannya. Untuk karyawan tetap, silakan cek detail penghitungannya di sini: Penghitungan THR Maret 2025 Karyawan Tetap. Dengan memahami perhitungan ini, kita bisa lebih siap jika menghadapi situasi perusahaan yang mungkin tak memberikan THR sesuai ketentuan.

Semoga informasi ini bermanfaat untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tersebut.

Contoh Kasus Perusahaan yang Menghadapi Masalah Serupa

Meskipun tidak ada kasus spesifik yang persis sama untuk tahun 2025, beberapa kasus di masa lalu menunjukkan konsekuensi dari perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai ketentuan. Misalnya, kasus perusahaan X yang digugat karyawannya karena keterlambatan pembayaran THR dan akhirnya diwajibkan membayar THR beserta denda. Kasus tersebut menjadi pembelajaran penting bagi perusahaan lain untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Regulasi dan Aturan THR Maret 2025

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan merupakan hak pekerja/buruh yang diatur secara hukum di Indonesia. Menjelang THR keagamaan Maret 2025, penting bagi perusahaan untuk memahami regulasi yang berlaku agar terhindar dari sanksi dan memastikan hak karyawan terpenuhi. Berikut ini uraian mengenai regulasi dan aturan THR Maret 2025.

Peraturan Pemerintah Terkait Kewajiban Pemberian THR

Pemerintah Indonesia mengatur kewajiban pemberian THR melalui peraturan perundang-undangan, yang secara umum mewajibkan perusahaan untuk memberikan THR kepada karyawannya paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan. Besaran THR biasanya setara dengan satu bulan gaji, namun ketentuan lebih rinci dapat dilihat pada peraturan perundangan yang berlaku saat itu. Peraturan ini berlaku untuk berbagai jenis karyawan, baik karyawan tetap, kontrak, maupun pekerja paruh waktu, dengan beberapa pengecualian yang diatur secara spesifik dalam peraturan tersebut. Perusahaan yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi.

Gimana ya kalau perusahaan tiba-tiba nggak ngasih THR Maret 2025? Tentu bikin pusing, ya. Sebagai perbandingan, coba lihat informasi mengenai besaran THR untuk perangkat desa di Berapa THR Maret 2025 Perangkat Desa , agar kita bisa sedikit membandingkan regulasi yang berlaku. Kembali ke perusahaan yang tidak memberikan THR, hal ini tentu perlu dikaji lebih lanjut terkait hak pekerja dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Semoga saja semua berjalan lancar dan THR tetap cair tepat waktu.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Melanggar Aturan Pemberian THR

Sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai aturan dapat berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha. Besaran sanksi dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Selain sanksi administratif, perusahaan juga dapat menghadapi tuntutan hukum dari karyawan yang dirugikan, termasuk gugatan perdata untuk pembayaran THR yang tertunggak, serta potensi kerugian reputasi perusahaan.

Poin-Penting Regulasi THR yang Perlu Dipahami Perusahaan

• Jangka waktu pembayaran THR yang telah ditetapkan pemerintah.
• Kriteria karyawan yang berhak menerima THR.
• Cara perhitungan THR, termasuk komponen gaji yang termasuk dan yang tidak termasuk.
• Prosedur penyelesaian sengketa THR.
• Kewajiban perusahaan untuk mencatat dan melaporkan pemberian THR.

Alur Penyelesaian Sengketa THR Antara Karyawan dan Perusahaan

Jika terjadi sengketa terkait THR antara karyawan dan perusahaan, alur penyelesaiannya umumnya dimulai dengan mediasi atau negosiasi antara kedua belah pihak. Jika mediasi gagal, karyawan dapat mengajukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Selanjutnya, jika belum terselesaikan, kasus dapat dibawa ke pengadilan hubungan industrial. Proses hukum ini memerlukan bukti-bukti yang kuat dari kedua pihak, seperti perjanjian kerja, slip gaji, dan bukti pembayaran THR.

Perbandingan Regulasi THR di Indonesia dengan Negara Lain

Peraturan mengenai THR di Indonesia berbeda dengan negara lain. Beberapa negara mungkin memiliki sistem pembayaran bonus tahunan yang berbeda, atau mungkin tidak memiliki regulasi khusus untuk pembayaran THR keagamaan seperti di Indonesia. Sebagai contoh, di beberapa negara Eropa, sistem bonus tahunan mungkin lebih terkait dengan kinerja individu atau perusahaan, sedangkan di negara-negara Asia Tenggara lainnya, sistem THR mungkin memiliki persyaratan dan mekanisme yang berbeda pula. Perbandingan yang detail memerlukan kajian komparatif terhadap regulasi masing-masing negara.

Strategi Perusahaan Menghadapi Tantangan Pemberian THR

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban perusahaan yang diatur oleh pemerintah. Namun, kondisi ekonomi yang dinamis dapat menimbulkan tantangan bagi perusahaan dalam memastikan pembayaran THR tepat waktu. Oleh karena itu, perencanaan dan strategi yang matang sangat diperlukan untuk menghadapi potensi kendala finansial.

Pengelolaan Keuangan Perusahaan untuk Pembayaran THR

Perencanaan keuangan yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam pembayaran THR. Hal ini meliputi pembuatan proyeksi keuangan yang akurat, memperhitungkan potensi fluktuasi pendapatan, dan mengalokasikan dana khusus untuk THR sejak jauh-jauh hari. Misalnya, perusahaan dapat mengalokasikan sebagian keuntungan setiap bulan atau kuartal ke dalam rekening khusus THR. Dengan demikian, perusahaan tidak akan kaget dan terbebani saat waktu pembayaran THR tiba. Selain itu, perusahaan juga perlu mengoptimalkan pengeluaran operasional agar tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan.

Bayangkan jika perusahaan Anda tak memberikan THR Maret 2025, tentu akan menimbulkan pertanyaan besar. Namun, berbeda halnya dengan program menarik yang ditawarkan oleh beberapa usaha kecil, misalnya promosi THR Maret 2025 untuk pelanggan warung yang bisa dilihat di THR Maret 2025 Untuk Pelanggan Warung. Inisiatif seperti ini menunjukkan bagaimana dampaknya bisa sangat berbeda, tergantung kebijakan masing-masing pihak.

Kembali ke permasalahan THR, ketidakpastian penerimaan THR bisa memengaruhi daya beli masyarakat, sehingga penting bagi perusahaan untuk tetap memperhatikan kewajiban ini.

Komunikasi Efektif dengan Karyawan Terkait THR

Transparansi dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan perlu menginformasikan kepada karyawan mengenai rencana pembayaran THR secara jelas dan detail, termasuk jadwal, metode pembayaran, dan mekanisme penyelesaian jika ada kendala. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti surat resmi, email, pengumuman di papan pengumuman, atau rapat internal. Kejelasan informasi akan meminimalisir kesalahpahaman dan mengurangi potensi konflik.

Rencana Kontingensi untuk Kesulitan Finansial

Meskipun telah melakukan perencanaan keuangan yang matang, perusahaan tetap perlu mempersiapkan rencana kontingensi jika terjadi kesulitan finansial yang tidak terduga. Rencana ini dapat berupa negosiasi dengan kreditur untuk mendapatkan keringanan pembayaran, pencarian sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman bank atau investor, atau penjadwalan ulang pembayaran THR secara bertahap dengan persetujuan karyawan. Kecepatan dan ketepatan dalam mengambil langkah-langkah mitigasi sangat krusial dalam situasi darurat.

Negosiasi dengan Karyawan Terkait THR

Dalam situasi sulit, negosiasi dengan karyawan menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan. Hal ini harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan dengan mengedepankan rasa saling pengertian. Perusahaan dapat menjelaskan secara detail kondisi finansial perusahaan dan menawarkan solusi alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Misalnya, perusahaan dapat menawarkan pembayaran THR secara bertahap atau memberikan insentif lain sebagai kompensasi. Proses negosiasi ini sebaiknya dilakukan dengan melibatkan perwakilan karyawan untuk memastikan kesepakatan yang adil dan diterima semua pihak.

Program Insentif Alternatif

Sebagai upaya terakhir, jika perusahaan benar-benar tidak mampu memberikan THR penuh, perusahaan dapat menawarkan program insentif alternatif. Insentif ini dapat berupa pemberian bonus kinerja, peningkatan tunjangan lainnya, kesempatan pelatihan dan pengembangan, atau program kesejahteraan karyawan lainnya. Penting untuk diingat bahwa insentif alternatif ini harus memiliki nilai yang setara atau mendekati nilai THR agar tetap adil bagi karyawan. Contohnya, perusahaan dapat memberikan tambahan cuti atau voucher belanja sebagai bentuk apresiasi.

Gimana ya kalau perusahaan ‘ngemplang’ THR Maret 2025? Tentu bikin pusing, kan? Untungnya, kita punya payung hukum yang jelas. Untuk memahami hak kita terkait THR, sebaiknya kita baca dulu informasi lengkapnya di Uu Tenaga Kerja Tentang THR Maret 2025 agar kita tahu langkah apa yang bisa diambil jika perusahaan terbukti melanggar aturan. Dengan begitu, kita bisa memperjuangkan hak kita untuk mendapatkan THR sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan ragu untuk mempelajari aturannya agar kita terlindungi.

Pandangan Karyawan Terhadap Ketidakberikan THR

Ketidakhadiran Tunjangan Hari Raya (THR) pada Maret 2025 tentu akan menimbulkan berbagai reaksi dan dampak signifikan bagi karyawan. Hal ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial mereka, tetapi juga pada aspek psikologis dan produktivitas kerja. Berikut beberapa potensi reaksi dan dampaknya yang perlu diperhatikan.

Potensi Reaksi Karyawan

Jika perusahaan tidak memberikan THR, potensi reaksi karyawan beragam, mulai dari kekecewaan hingga tindakan protes. Beberapa karyawan mungkin akan merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Reaksi lainnya bisa berupa penurunan motivasi kerja, hingga tindakan lebih lanjut seperti pengaduan ke pihak berwenang atau bahkan pergantian pekerjaan.

Bagaimana jika perusahaan Anda tidak memberikan THR Maret 2025? Tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi karyawan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kemungkinan tersebut, ada baiknya kita memahami perhitungan pajak yang terkait. Untuk itu, silahkan simak informasi detail mengenai Perhitungan Pph 21 Atas THR Maret 2025 2016 agar Anda lebih siap. Memahami perhitungan pajak ini penting, bahkan jika THR belum cair, karena dapat membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi berbagai skenario, termasuk kemungkinan perusahaan tidak memberikan THR Maret 2025.

Dampak Psikologis Karyawan

Ketidakadaan THR dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang signifikan bagi karyawan. Bayangkan seorang karyawan yang telah merencanakan penggunaan THR untuk membayar cicilan rumah, biaya pendidikan anak, atau keperluan penting lainnya. Kegagalan perusahaan dalam memberikan THR akan menciptakan tekanan finansial yang berdampak pada kesehatan mentalnya. Ia mungkin mengalami kesulitan tidur, mudah tersinggung, dan penurunan konsentrasi. Situasi ini dapat memperburuk kondisi kesehatan mental yang sudah ada sebelumnya.

Pengaruh Terhadap Produktivitas Karyawan

Ketidakpuasan dan stres akibat ketidakberikan THR secara langsung berdampak pada produktivitas kerja. Karyawan yang cemas akan kesulitan berkonsentrasi pada tugas-tugasnya. Mereka mungkin akan lebih sering melakukan kesalahan, kurang efisien dalam bekerja, dan mengalami penurunan kualitas output. Hal ini berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Dampak Terhadap Moral dan Semangat Kerja

THR bukan hanya sekadar bonus, tetapi juga merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja dan dedikasi karyawan. Ketidakberikan THR dapat menurunkan moral dan semangat kerja secara drastis. Karyawan akan merasa tidak dihargai dan kurang termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Hal ini dapat memicu peningkatan angka absensi, penurunan kualitas kerja, dan bahkan peningkatan tingkat pergantian karyawan (turnover).

Pendapat Pakar Mengenai Dampak Psikologis Ketidakadaan THR

“Ketidakhadiran THR dapat memicu stres finansial yang berdampak negatif pada kesehatan mental karyawan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas, peningkatan absensi, dan penurunan kepuasan kerja. Perusahaan perlu memahami pentingnya memberikan THR sebagai bentuk penghargaan dan menjaga kesejahteraan karyawan.” – [Nama Pakar dan Sumber]

Pertanyaan Umum Seputar THR Maret 2025

Menjelang bulan Maret 2025, penting bagi karyawan untuk memahami hak-hak mereka terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Berikut ini beberapa pertanyaan umum yang sering muncul dan penjelasannya untuk memberikan kejelasan dan pemahaman yang lebih baik.

Langkah Karyawan Jika Perusahaan Tidak Memberikan THR

Jika perusahaan tidak memberikan THR sesuai ketentuan yang berlaku, karyawan memiliki beberapa pilihan. Langkah pertama adalah mencoba berkomunikasi secara internal dengan pihak manajemen perusahaan, menanyakan alasan keterlambatan atau ketidakmampuan perusahaan dalam memberikan THR, dan mencari solusi bersama. Jika komunikasi internal tidak membuahkan hasil, karyawan dapat mempertimbangkan langkah-langkah hukum selanjutnya.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR, Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Memberikan THR Maret 2025

Pemerintah telah menetapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR sesuai ketentuan. Sanksi ini bervariasi tergantung pada pelanggaran yang dilakukan dan dapat berupa teguran, denda, hingga sanksi administratif lainnya. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan akan menjadi acuan dalam menentukan jenis dan besaran sanksi yang akan diberikan. Informasi lebih detail mengenai sanksi dapat diakses melalui website resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

Cara Karyawan Menuntut Hak THR yang Tidak Dibayarkan

Karyawan dapat menuntut hak THR yang tidak dibayarkan melalui jalur mediasi, bipartit, atau jalur hukum. Mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Jalur bipartit dilakukan melalui negosiasi langsung antara karyawan dan perusahaan. Jika kedua jalur tersebut gagal, karyawan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.

Pengecualian Perusahaan yang Tidak Wajib Memberikan THR

Terdapat beberapa pengecualian bagi perusahaan yang tidak wajib memberikan THR. Pengecualian ini umumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan biasanya berkaitan dengan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang sangat signifikan dan telah diverifikasi oleh pihak berwenang. Namun, perusahaan tetap wajib membuktikan kondisi tersebut secara transparan dan akuntabel.

Sumber Informasi Lebih Lanjut Mengenai Hak THR

Informasi lebih lanjut mengenai hak THR dapat diperoleh dari berbagai sumber terpercaya. Sumber-sumber tersebut antara lain website resmi Kementerian Ketenagakerjaan, serikat pekerja atau organisasi buruh, dan konsultan hukum yang berpengalaman di bidang ketenagakerjaan. Disarankan untuk selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkonsultasikannya dengan ahli hukum jika diperlukan.

Perencanaan dan Persiapan Perusahaan untuk THR

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban perusahaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Perencanaan dan persiapan yang matang sangat krusial untuk memastikan pembayaran THR berjalan lancar dan tepat waktu, menghindari potensi masalah, dan menjaga hubungan baik dengan karyawan. Kegagalan dalam perencanaan dapat berdampak negatif pada operasional perusahaan dan citra perusahaan di mata karyawan.

Checklist Persiapan Pembayaran THR

Berikut ini adalah checklist persiapan yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk memastikan pembayaran THR tepat waktu dan tertib administrasi:

• Verifikasi data karyawan yang berhak menerima THR, termasuk masa kerja dan gaji.
• Hitung jumlah THR yang harus dibayarkan kepada masing-masing karyawan sesuai peraturan yang berlaku.
• Siapkan sistem pembayaran THR, baik melalui transfer bank, tunai, atau metode lainnya.
• Uji coba sistem pembayaran untuk memastikan kelancaran proses.
• Siapkan bukti pembayaran THR untuk masing-masing karyawan.
• Informasikan kepada karyawan mengenai jadwal dan mekanisme pembayaran THR.
• Siapkan tim khusus untuk menangani pertanyaan dan kendala terkait pembayaran THR.

Pentingnya Perencanaan Anggaran THR

Perencanaan anggaran yang matang untuk pembayaran THR sangat penting untuk menghindari defisit keuangan. Perusahaan perlu menghitung total biaya THR yang harus dikeluarkan berdasarkan jumlah karyawan dan besaran THR yang diberikan. Anggaran ini harus diintegrasikan ke dalam rencana keuangan perusahaan secara keseluruhan, sehingga tidak mengganggu operasional perusahaan lainnya. Perusahaan perlu mempertimbangkan potensi peningkatan biaya THR setiap tahunnya dan mengalokasikan dana cadangan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Langkah Antisipasi Kendala Pembayaran THR

Beberapa kendala yang mungkin terjadi dalam pembayaran THR antara lain keterlambatan transfer bank, kesalahan data karyawan, dan masalah teknis sistem pembayaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan perlu:

• Memilih bank atau lembaga pembayaran yang terpercaya dan memiliki sistem yang handal.
• Melakukan verifikasi data karyawan secara berkala dan teliti.
• Memiliki rencana cadangan jika terjadi masalah teknis pada sistem pembayaran, misalnya menyiapkan pembayaran manual sebagai alternatif.
• Membangun komunikasi yang baik dengan pihak bank atau lembaga pembayaran.

Alur Proses Pembayaran THR

Berikut ini adalah flowchart alur proses pembayaran THR:

1. Verifikasi data karyawan dan perhitungan THR.
2. Input data THR ke sistem pembayaran.
3. Review dan validasi data.
4. Proses pembayaran THR.
5. Konfirmasi pembayaran kepada karyawan.
6. Arsip bukti pembayaran.

Potensi Risiko dan Penanganannya

Beberapa potensi risiko yang mungkin terjadi selama proses pembayaran THR antara lain kesalahan perhitungan THR, keterlambatan pembayaran, dan ketidakpuasan karyawan. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu:

• Melakukan pengecekan dan verifikasi data secara berkala dan teliti untuk meminimalisir kesalahan perhitungan.
• Memiliki rencana kontigensi untuk mengatasi keterlambatan pembayaran, misalnya dengan memberikan informasi yang transparan kepada karyawan.
• Membuka saluran komunikasi yang efektif dengan karyawan untuk menerima masukan dan keluhan terkait pembayaran THR.
• Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pembayaran THR.