Perhitungan PPh 21 THR Maret 2025 & 2016
Perhitungan Pph 21 Atas THR Maret 2025 2016 – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang diatur pemerintah. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas THR mengalami perubahan seiring dengan perubahan regulasi perpajakan. Artikel ini akan membandingkan perhitungan PPh 21 THR Maret 2025 dan 2016, mengungkap perbedaannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Perbedaan Perhitungan PPh 21 THR 2016 dan 2025
Perbedaan utama dalam perhitungan PPh 21 THR antara tahun 2016 dan 2025 terletak pada peraturan perpajakan yang berlaku. Tahun 2016 menggunakan aturan perpajakan yang berlaku saat itu, sementara tahun 2025 mengacu pada peraturan perpajakan terbaru yang mungkin telah mengalami revisi terkait tarif PPh 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan mekanisme perhitungannya. Perubahan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara atau menyesuaikan daya beli masyarakat.
Faktor Penyebab Perbedaan Perhitungan
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan perbedaan perhitungan PPh 21 THR antara tahun 2016 dan 2025 meliputi:
- Perubahan Tarif PPh 21: Pemerintah dapat merevisi tarif PPh 21, sehingga besaran pajak yang terutang akan berbeda.
- Penyesuaian PTKP: Besaran PTKP dapat berubah, mempengaruhi penghasilan kena pajak (PKP) dan akibatnya besaran PPh 21 yang harus dibayar.
- Perubahan Regulasi Pajak: Penerbitan peraturan perpajakan baru atau revisi peraturan yang sudah ada dapat mengubah metode perhitungan PPh 21.
- Sistem Perhitungan: Mungkin terdapat perubahan dalam sistem perhitungan PPh 21, misalnya dari sistem progresif menjadi sistem flat tax (meskipun hal ini kurang mungkin terjadi).
Contoh Perhitungan PPh 21 THR untuk Berbagai Tingkat Penghasilan
Berikut ini contoh perbandingan perhitungan PPh 21 THR untuk tiga level penghasilan berbeda (rendah, menengah, tinggi) di tahun 2016 dan 2025. Perlu diingat bahwa angka-angka ini merupakan ilustrasi dan berdasarkan asumsi tarif dan PTKP tertentu. Untuk perhitungan yang akurat, selalu rujuk pada peraturan perpajakan yang berlaku.
| Penghasilan Kotor | PTKP | Penghasilan Neto | PPh 21 |
|---|---|---|---|
| Rp 5.000.000 (Rendah – 2016) | Rp 54.000.000 (Asumsi) | Rp 0 (Asumsi) | Rp 0 |
| Rp 5.000.000 (Rendah – 2025) | Rp 60.000.000 (Asumsi) | Rp 0 (Asumsi) | Rp 0 |
| Rp 20.000.000 (Menengah – 2016) | Rp 54.000.000 (Asumsi) | Rp 16.000.000 (Asumsi) | Rp 1.600.000 (Asumsi) |
| Rp 20.000.000 (Menengah – 2025) | Rp 60.000.000 (Asumsi) | Rp 14.000.000 (Asumsi) | Rp 1.400.000 (Asumsi) |
| Rp 50.000.000 (Tinggi – 2016) | Rp 54.000.000 (Asumsi) | Rp 46.000.000 (Asumsi) | Rp 9.200.000 (Asumsi) |
| Rp 50.000.000 (Tinggi – 2025) | Rp 60.000.000 (Asumsi) | Rp 40.000.000 (Asumsi) | Rp 8.000.000 (Asumsi) |
Ilustrasi Perhitungan PPh 21 THR 2016 dan 2025
Ilustrasi ini menggunakan asumsi dan angka-angka hipotetis untuk tujuan penjelasan. Perhitungan sebenarnya akan bergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku dan data karyawan masing-masing.
Contoh 2016 (Asumsi): Misalkan seorang karyawan menerima THR Rp 15.000.000, dengan PTKP Rp 54.000.000 dan tarif PPh 21 progresif. Perhitungannya akan melibatkan penghasilan neto (THR dikurangi PTKP jika ada kelebihan) dan kemudian dikalikan dengan tarif PPh 21 yang berlaku pada saat itu.
Contoh 2025 (Asumsi): Dengan asumsi yang sama, tetapi dengan PTKP Rp 60.000.000 dan tarif PPh 21 yang mungkin telah direvisi, maka perhitungan PPh 21 akan berbeda. Penghasilan neto akan dihitung berdasarkan PTKP baru, dan kemudian dikalikan dengan tarif PPh 21 yang berlaku di tahun 2025.
Perhitungan PPh 21 atas THR Maret, baik tahun 2016 maupun proyeksi 2025, memang memerlukan ketelitian. Rumusnya sendiri cukup kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti penghasilan bruto dan potongan lainnya. Setelah berhitung dan sedikit pusing, mungkin kita butuh sedikit hiburan, seperti melihat koleksi Meme THR Maret 2025 Lucu Terbaru untuk melepas penat sejenak. Setelah tertawa, kita bisa kembali fokus pada perhitungan PPh 21 THR agar pelaporan pajak tetap akurat dan tepat waktu.
Semoga penghasilan bersih setelah pajak tetap memuaskan!
Rincian perhitungan untuk setiap tahun akan sangat bergantung pada regulasi pajak yang berlaku pada tahun tersebut. Karena itu, contoh numerik yang diberikan di atas hanyalah ilustrasi.
Dasar Hukum Perhitungan PPh 21 THR
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perpajakan Indonesia. Pemahaman yang tepat mengenai dasar hukumnya sangat penting bagi wajib pajak, baik pemberi maupun penerima THR, untuk memastikan kepatuhan dan menghindari potensi masalah perpajakan.
Perhitungan PPh 21 atas THR Maret, baik tahun 2016 maupun proyeksi 2025, memang memerlukan ketelitian. Rumusnya sendiri cukup kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti penghasilan bruto dan potongan lainnya. Setelah berhitung dan sedikit pusing, mungkin kita butuh sedikit hiburan, seperti melihat koleksi Meme THR Maret 2025 Lucu Terbaru untuk melepas penat sejenak. Setelah tertawa, kita bisa kembali fokus pada perhitungan PPh 21 THR agar pelaporan pajak tetap akurat dan tepat waktu.
Semoga penghasilan bersih setelah pajak tetap memuaskan!
Dasar hukum perhitungan PPh 21 THR berakar pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini senantiasa mengalami pembaruan dan penyesuaian seiring perubahan regulasi perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk selalu merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku terbaru.
Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
Perhitungan PPh 21 THR diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu, peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) juga memberikan detail teknis perhitungan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008).
- Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan PPh 21, khususnya yang mengatur tentang penghasilan bruto, pengurangan, dan tarif pajak.
Pasal-Pasal Penting dalam Perhitungan PPh 21 THR
Beberapa pasal dalam UU PPh dan peraturan pelaksanaannya sangat relevan dalam menghitung PPh 21 THR. Pasal-pasal ini mengatur tentang definisi penghasilan bruto, pengurangan, dan tarif pajak yang berlaku. Perlu dipahami bahwa penafsiran pasal-pasal ini dapat berubah seiring dengan terbitnya peraturan baru.
Perhitungan PPh 21 atas THR Maret, baik tahun 2016 maupun proyeksi 2025, memang memerlukan ketelitian. Rumusnya sendiri cukup kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti penghasilan bruto dan potongan lainnya. Setelah berhitung dan sedikit pusing, mungkin kita butuh sedikit hiburan, seperti melihat koleksi Meme THR Maret 2025 Lucu Terbaru untuk melepas penat sejenak. Setelah tertawa, kita bisa kembali fokus pada perhitungan PPh 21 THR agar pelaporan pajak tetap akurat dan tepat waktu.
Semoga penghasilan bersih setelah pajak tetap memuaskan!
- Pasal 1 angka 1 UU PPh (definisi penghasilan kena pajak).
- Pasal 17 UU PPh (mengenai tarif PPh Pasal 21).
- Pasal 21 UU PPh (mengenai pemotongan PPh Pasal 21).
- (Sebutkan pasal-pasal relevan lainnya dari PP dan PMK yang berlaku, misalnya pasal yang mengatur tentang penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan penghasilan di luar gaji/upah).
Ringkasan Poin Penting Perhitungan PPh 21 THR
Secara ringkas, perhitungan PPh 21 THR melibatkan beberapa langkah utama: menentukan penghasilan bruto THR, mengurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan menerapkan tarif pajak yang berlaku. Hasilnya adalah jumlah PPh 21 yang harus dipotong dan disetor ke negara.
Perhitungan PPh 21 atas THR Maret 2025 (dan bahkan 2016) memang sedikit rumit, terutama karena melibatkan berbagai komponen gaji. Untuk menghitung THR karyawan secara tepat, kita perlu memahami dasar perhitungannya terlebih dahulu. Hal ini penting, khususnya jika karyawan tersebut berstatus kontrak, karena perhitungannya bisa berbeda. Untuk panduan lebih detail mengenai cara menghitung THR Maret 2025 untuk karyawan kontrak, silahkan kunjungi Cara Hitung THR Maret 2025 Karyawan Kontrak.
Setelah memahami perhitungan THR, kita dapat melanjutkan ke penghitungan PPh 21 yang tepat atas THR tersebut, memastikan kepatuhan pajak perusahaan.
- Tentukan penghasilan bruto THR.
- Kurangi penghasilan bruto THR dengan PTKP.
- Hitung PPh 21 terutang berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
- Potong dan setor PPh 21 yang terutang.
Esensi Regulasi Perhitungan PPh 21 THR
Perhitungan PPh 21 THR didasarkan pada prinsip keadilan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. THR merupakan bagian dari penghasilan kena pajak, sehingga wajib dipotong PPh 21-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan ini penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan nasional.
Perubahan Signifikan Regulasi Pajak
Regulasi perpajakan, termasuk yang mengatur PPh 21, berkembang secara dinamis. Perubahan signifikan dapat terjadi dari tahun ke tahun, misalnya perubahan tarif pajak, penyesuaian PTKP, atau penambahan/pengurangan jenis penghasilan yang dikenakan pajak. Penting bagi wajib pajak untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru agar perhitungan PPh 21 THR tetap akurat dan sesuai ketentuan.
Sebagai contoh, perubahan signifikan dapat berupa penyesuaian PTKP yang mempengaruhi jumlah penghasilan kena pajak, atau perubahan tarif pajak yang akan berdampak pada besarnya PPh 21 yang terutang. Perubahan-perubahan ini perlu dipertimbangkan dalam perhitungan PPh 21 THR setiap tahunnya.
Komponen Penghasilan yang Dikenakan PPh 21 THR
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas Tunjangan Hari Raya (THR) memerlukan pemahaman yang tepat mengenai komponen penghasilan yang dikenakan pajak. Tidak semua komponen penghasilan yang diterima karyawan termasuk dalam perhitungan PPh 21 THR. Berikut penjelasan detail mengenai komponen-komponen tersebut beserta contoh perhitungannya.
Komponen Penghasilan yang Dikenakan PPh 21 THR
Komponen penghasilan yang termasuk dalam perhitungan PPh 21 THR umumnya meliputi gaji pokok, tunjangan tetap, dan bonus. Tunjangan tidak tetap atau insentif yang bersifat periodik biasanya tidak termasuk. Perlu diperhatikan juga peraturan perusahaan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
Perhitungan Gaji Pokok untuk PPh 21 THR
Gaji pokok merupakan dasar perhitungan PPh 21 THR. Besaran gaji pokok yang digunakan adalah gaji pokok yang diterima karyawan pada bulan pembayaran THR. Perhitungannya langsung menggunakan nilai gaji pokok tersebut tanpa pengurangan atau penambahan.
Contoh: Jika gaji pokok seorang karyawan adalah Rp 5.000.000, maka nilai gaji pokok yang digunakan dalam perhitungan PPh 21 THR adalah Rp 5.000.000.
Perhitungan Tunjangan Tetap untuk PPh 21 THR
Tunjangan tetap, seperti tunjangan makan, transportasi, atau kesehatan yang diterima secara rutin setiap bulan, juga termasuk dalam perhitungan PPh 21 THR. Perhitungannya sama seperti gaji pokok, menggunakan nilai tunjangan tetap yang diterima karyawan pada bulan pembayaran THR.
Contoh: Jika seorang karyawan menerima tunjangan tetap sebesar Rp 1.000.000 per bulan, maka nilai tunjangan tetap yang digunakan dalam perhitungan PPh 21 THR adalah Rp 1.000.000.
Perhitungan Bonus untuk PPh 21 THR
Bonus yang diberikan sebagai bagian dari THR juga termasuk dalam perhitungan PPh 21. Besaran bonus ini dapat bervariasi tergantung kebijakan perusahaan. Perhitungannya menggunakan nilai bonus yang diterima karyawan.
Contoh: Jika seorang karyawan menerima bonus THR sebesar Rp 2.000.000, maka nilai bonus yang digunakan dalam perhitungan PPh 21 THR adalah Rp 2.000.000.
Tabel Rincian Komponen Penghasilan dan Cara Perhitungannya
| Komponen Penghasilan | Cara Perhitungan | Contoh (Rp) |
|---|---|---|
| Gaji Pokok | Nilai Gaji Pokok Bulan Pembayaran THR | 5.000.000 |
| Tunjangan Tetap | Nilai Tunjangan Tetap Bulan Pembayaran THR | 1.000.000 |
| Bonus THR | Nilai Bonus yang Diterima | 2.000.000 |
| Total Penghasilan Kena Pajak | Jumlah Gaji Pokok + Tunjangan Tetap + Bonus | 8.000.000 |
Ilustrasi Penghitungan THR yang Meliputi Gaji Pokok, Tunjangan, dan Bonus
Misalnya, seorang karyawan bernama Budi menerima gaji pokok Rp 5.000.000, tunjangan tetap Rp 1.000.000, dan bonus THR Rp 2.000.000. Total penghasilannya yang akan dikenakan PPh 21 adalah Rp 8.000.000 (Rp 5.000.000 + Rp 1.000.000 + Rp 2.000.000). Besaran PPh 21 yang terutang akan dihitung berdasarkan tarif PPh 21 yang berlaku dan penghasilan kena pajak Budi.
Perhitungan PPh 21 atas THR Maret, baik tahun 2016 maupun proyeksi 2025, memang memerlukan ketelitian. Rumusnya sendiri cukup kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti penghasilan bruto dan potongan lainnya. Setelah berhitung dan sedikit pusing, mungkin kita butuh sedikit hiburan, seperti melihat koleksi Meme THR Maret 2025 Lucu Terbaru untuk melepas penat sejenak. Setelah tertawa, kita bisa kembali fokus pada perhitungan PPh 21 THR agar pelaporan pajak tetap akurat dan tepat waktu.
Semoga penghasilan bersih setelah pajak tetap memuaskan!
Catatan: Ilustrasi ini merupakan contoh sederhana. Perhitungan PPh 21 yang sebenarnya mungkin lebih kompleks dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan tarif pajak yang berlaku.
Penghitungan PPh 21 THR Berdasarkan PTKP
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan faktor krusial dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang terutang atas Tunjangan Hari Raya (THR). PTKP mencerminkan penghasilan minimum yang bebas dari pajak. Semakin tinggi PTKP seseorang, semakin kecil PPh 21 yang harus dibayarkannya atas THR.
Perhitungan PPh 21 THR didasarkan pada penghasilan bruto THR dikurangi PTKP, kemudian hasilnya dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak ini bervariasi dan bergantung pada besarnya penghasilan kena pajak (PKP).
Perhitungan PPh 21 atas THR Maret, baik tahun 2016 maupun proyeksi 2025, memang memerlukan ketelitian. Rumusnya sendiri cukup kompleks, melibatkan berbagai faktor seperti penghasilan bruto dan potongan lainnya. Setelah berhitung dan sedikit pusing, mungkin kita butuh sedikit hiburan, seperti melihat koleksi Meme THR Maret 2025 Lucu Terbaru untuk melepas penat sejenak. Setelah tertawa, kita bisa kembali fokus pada perhitungan PPh 21 THR agar pelaporan pajak tetap akurat dan tepat waktu.
Semoga penghasilan bersih setelah pajak tetap memuaskan!
Pengaruh PTKP terhadap Perhitungan PPh 21 THR, Perhitungan Pph 21 Atas THR Maret 2025 2016
Besarnya PTKP ditentukan oleh status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Seorang wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki banyak tanggungan akan memiliki PTKP yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang masih lajang dan tidak memiliki tanggungan. Dengan PTKP yang lebih tinggi, maka penghasilan kena pajaknya akan lebih rendah, sehingga PPh 21 yang terutang pun akan lebih kecil.
Contoh Perhitungan PPh 21 THR Berdasarkan PTKP
Berikut contoh perhitungan PPh 21 THR untuk beberapa level PTKP yang berbeda, dengan asumsi tarif pajak progresif dan THR sebesar Rp 10.000.000. Perlu diingat bahwa angka-angka ini merupakan ilustrasi dan dapat berbeda tergantung peraturan perpajakan yang berlaku dan penghasilan kena pajak.
| Status Perkawinan & Tanggungan | PTKP (Rp) | Penghasilan Kena Pajak (PKP) (Rp) | PPh 21 (Rp) * |
|---|---|---|---|
| Lajang, Tanpa Tanggungan | 54.000.000 | 4.600.000 | 552.000 |
| Menikah, 1 Tanggungan | 63.000.000 | 3.700.000 | 333.000 |
| Menikah, 3 Tanggungan | 72.000.000 | 2.800.000 | 168.000 |
*Angka PPh 21 merupakan ilustrasi dan perhitungan sederhana. Perhitungan sebenarnya dapat lebih kompleks dan bergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku.
Visualisasi Pengaruh PTKP terhadap PPh 21 THR
Secara visual, dapat digambarkan bahwa hubungan antara PTKP dan PPh 21 THR bersifat invers. Semakin tinggi PTKP (garis horizontal), semakin rendah PPh 21 yang harus dibayarkan (garis vertikal menurun). Hubungan ini dapat diilustrasikan dengan grafik garis menurun, dimana sumbu X mewakili PTKP dan sumbu Y mewakili PPh 21.
Perbedaan Perhitungan PPh 21 THR Berdasarkan Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungan
Perbedaan status perkawinan dan jumlah tanggungan secara signifikan mempengaruhi besarnya PTKP. Wajib pajak yang sudah menikah umumnya memiliki PTKP lebih tinggi daripada yang lajang. Penambahan jumlah tanggungan juga akan meningkatkan PTKP. Akibatnya, PPh 21 yang terutang akan lebih rendah bagi mereka yang memiliki PTKP lebih tinggi.
Format Pelaporan PPh 21 THR: Perhitungan Pph 21 Atas THR Maret 2025 2016
Pelaporan PPh Pasal 21 atas THR merupakan kewajiban wajib pajak badan maupun pribadi yang telah membayarkan THR kepada karyawannya. Ketepatan pelaporan ini penting untuk menghindari sanksi administrasi dan memastikan kepatuhan perpajakan. Format pelaporan yang benar dan terstruktur akan mempermudah proses pelaporan dan audit pajak.
Secara umum, format pelaporan PPh 21 THR mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun tidak ada format baku yang secara eksplisit disebut “Format Pelaporan PPh 21 THR”, informasi yang dilaporkan tetap mengacu pada aturan umum pelaporan PPh 21, disesuaikan dengan karakteristik pembayaran THR.
Informasi Penting dalam Pelaporan PPh 21 THR
Beberapa informasi penting yang wajib dicantumkan dalam pelaporan PPh 21 THR meliputi data perusahaan, data karyawan penerima THR, jumlah THR bruto dan neto, perhitungan PPh Pasal 21, dan periode pembayaran. Ketepatan data ini sangat krusial untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan pajak dan mempermudah proses verifikasi oleh pihak pajak.
- Data Perusahaan: Nama, NPWP, alamat perusahaan.
- Data Karyawan: Nama, NPWP (jika ada), alamat, jabatan, dan Nomor Induk Karyawan (NIK).
- Data THR: Jumlah THR bruto, jumlah potongan iuran pensiun, potongan asuransi kesehatan, dan potongan lainnya (jika ada).
- Perhitungan PPh 21: Rincian perhitungan PPh 21 yang telah dipotong, termasuk tarif pajak yang diterapkan dan dasar pengenaan pajak.
- Periode Pembayaran: Tanggal pembayaran THR.
Contoh Format Pelaporan PPh 21 THR dalam Bentuk Tabel
Berikut contoh format pelaporan yang disajikan dalam bentuk tabel. Format ini dirancang untuk mudah dipahami dan terstruktur, memudahkan proses pengisian dan verifikasi data.
| No. | Nama Karyawan | NIK | Jabatan | THR Bruto | Potongan | THR Neto | PPh 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi Setiawan | 12345 | Staff | Rp 5.000.000 | Rp 500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 315.000 |
| 2 | Budi Santoso | 67890 | Supervisor | Rp 10.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 945.000 |
Catatan: Angka pada contoh tabel di atas merupakan ilustrasi dan dapat berbeda tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku dan penghasilan masing-masing karyawan.
Pertimbangan dalam Merancang Format Pelaporan yang User-Friendly
Format pelaporan yang baik harus dirancang agar mudah dipahami dan digunakan. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan antara lain penggunaan bahasa yang sederhana dan jelas, tata letak yang terstruktur, dan penggunaan tabel atau formulir yang terorganisir. Sistem pelaporan elektronik juga dapat membantu mempermudah proses pelaporan dan mengurangi kesalahan.
Pertanyaan Umum Seputar PPh 21 THR
Pembahasan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas Tunjangan Hari Raya (THR) seringkali menimbulkan pertanyaan. Memahami mekanisme perhitungan ini penting bagi karyawan maupun pemberi kerja agar terhindar dari kesalahan pelaporan dan sanksi. Berikut penjelasan beberapa pertanyaan umum seputar PPh 21 THR.
Pengertian PPh 21 THR
PPh 21 THR adalah pajak penghasilan yang dipotong dari total penghasilan THR yang diterima karyawan. THR merupakan bagian dari penghasilan kena pajak yang wajib dilaporkan dan dipotong pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Besarnya PPh 21 yang dipotong bergantung pada penghasilan bruto karyawan dan tarif pajak yang berlaku.
Cara Menghitung PPh 21 THR dengan Benar
Perhitungan PPh 21 THR dilakukan dengan menghitung penghasilan kena pajak (PKP) terlebih dahulu. PKP dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto THR dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan berbagai pengurangan lainnya yang diizinkan. Setelah PKP didapatkan, selanjutnya dihitung besarnya pajak terutang berdasarkan tarif pajak progresif yang berlaku. Perhitungan ini dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi perhitungan pajak yang tersedia.
Contoh: Misalkan seorang karyawan menerima THR sebesar Rp 10.000.000, PTKP-nya Rp 54.000.000 per tahun (Rp 4.500.000 per bulan), dan tidak memiliki pengurangan lain. Maka PKP-nya adalah Rp 10.000.000 – (Rp 4.500.000/12 x 1) = Rp 9.625.000. Pajak yang terutang dihitung berdasarkan tarif pajak progresif yang berlaku di tahun 2025. (Catatan: Angka ini hanyalah ilustrasi dan tarif pajak dapat berubah). Perhitungan yang akurat memerlukan referensi terbaru dari peraturan perpajakan yang berlaku.
Komponen Penghasilan yang Dikenakan PPh 21 THR
Komponen penghasilan yang dikenakan PPh 21 pada THR meliputi semua jenis pembayaran THR yang diterima karyawan, baik berupa gaji, tunjangan, maupun bonus yang diberikan sebagai bagian dari THR. Komponen-komponen ini dijumlahkan untuk mendapatkan penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan PTKP dan pengurangan lainnya untuk menghitung PKP.
Pengaruh PTKP terhadap Perhitungan PPh 21 THR, Perhitungan Pph 21 Atas THR Maret 2025 2016
PTKP merupakan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP akan mengurangi penghasilan bruto THR sehingga mengurangi besarnya PKP dan pajak terutang. Semakin besar PTKP, semakin kecil pajak yang harus dibayarkan. Status perkawinan, jumlah tanggungan, dan faktor-faktor lain mempengaruhi besarnya PTKP yang dimiliki oleh seorang karyawan.
Sanksi Pelaporan PPh 21 THR yang Tidak Benar
Pelaporan PPh 21 THR yang tidak benar dapat berakibat sanksi administratif berupa denda dan bunga. Selain itu, perusahaan juga dapat menghadapi pemeriksaan pajak lebih lanjut dan potensi kerugian finansial yang lebih besar. Kepatuhan dalam pelaporan pajak sangat penting untuk menghindari konsekuensi hukum dan menjaga reputasi perusahaan.
