Besaran THR Maret 2025
Besaran THR Maret 2025 Dan Gaji 13 – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang diatur pemerintah untuk memberikan kesejahteraan finansial menjelang hari raya keagamaan. Artikel ini akan membahas regulasi dan perhitungan THR Maret 2025, memberikan gambaran umum mengenai besaran THR yang akan diterima pekerja di tahun tersebut.
Regulasi Pemerintah Terkait Besaran THR Maret 2025
Pemerintah menetapkan regulasi THR melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, THR dibayarkan satu bulan gaji, dan diatur dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan. Ketentuan detail mengenai besaran dan waktu pembayaran THR dapat dilihat pada peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah menjelang Maret 2025. Perlu diingat bahwa informasi ini bersifat umum dan sebaiknya dikonfirmasi dengan peraturan resmi yang berlaku pada saatnya nanti.
Perhitungan THR Bagi Karyawan Dengan Masa Kerja Kurang Dari 1 Tahun
Bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari satu tahun, perhitungan THR dihitung proporsional berdasarkan masa kerja. Rumus yang umum digunakan adalah gaji pokok dibagi 12 bulan, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan masa kerja.
Menjelang Maret 2025, banyak yang menantikan besaran THR dan gaji ke-13. Tentu saja, perhitungan pajak menjadi hal penting yang perlu dipahami. Untuk memastikan perhitungan pajak THR Anda akurat, silahkan kunjungi Cara Hitung Pajak THR Maret 2025 untuk panduan lengkapnya. Dengan memahami cara menghitung pajak ini, Anda dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam mengelola keuangan terkait besaran THR Maret 2025 dan gaji ke-13 yang akan diterima.
Semoga informasi ini bermanfaat!
Rumus: (Gaji Pokok / 12 bulan) x Jumlah Bulan Kerja
Contoh Perhitungan THR
Misalnya, seorang karyawan dengan gaji pokok Rp 5.000.000 dan masa kerja 6 bulan, perhitungan THR-nya adalah:
(Rp 5.000.000 / 12 bulan) x 6 bulan = Rp 2.500.000
Karyawan tersebut akan menerima THR sebesar Rp 2.500.000.
Perbedaan Perhitungan THR Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak
Secara umum, perhitungan THR untuk karyawan tetap dan karyawan kontrak mengacu pada peraturan yang sama. Perbedaan mungkin muncul jika terdapat kesepakatan khusus dalam kontrak kerja karyawan kontrak yang mengatur besaran THR. Namun, pada prinsipnya, THR tetap dihitung berdasarkan gaji pokok dan masa kerja, baik untuk karyawan tetap maupun kontrak.
Tabel Perbandingan Besaran THR Berdasarkan Masa Kerja dan Jenis Pekerjaan
Berikut tabel perbandingan besaran THR (ilustrasi, besaran THR sebenarnya bergantung pada gaji pokok dan peraturan pemerintah yang berlaku):
| Masa Kerja | Jenis Pekerjaan | Besaran THR (Ilustrasi) |
|---|---|---|
| <6 bulan | Karyawan Tetap | Proporsional berdasarkan masa kerja |
| <6 bulan | Karyawan Kontrak | Proporsional berdasarkan masa kerja dan kesepakatan kontrak |
| ≥ 1 tahun | Karyawan Tetap | 1 bulan gaji pokok |
| ≥ 1 tahun | Karyawan Kontrak | 1 bulan gaji pokok (kecuali kesepakatan kontrak berbeda) |
Gaji ke-13 Maret 2025
Gaji ke-13 merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada para pekerja, baik di sektor publik maupun swasta, sebagai bentuk apresiasi dan bantuan menjelang hari raya. Pencairannya biasanya dilakukan pada bulan Maret, berdekatan dengan perayaan hari raya keagamaan. Berikut rincian ketentuan dan besaran gaji ke-13 yang diperkirakan akan berlaku pada Maret 2025.
Besaran THR Maret 2025 dan Gaji ke-13 memang selalu dinantikan setiap tahunnya. Untuk memastikan perhitungan yang akurat, pahamilah dasar perhitungannya, terutama sesuai regulasi yang berlaku. Informasi detail mengenai proses perhitungan THR Maret 2025 bisa Anda temukan di sini: Perhitungan THR Maret 2025 Menurut UU Cipta Kerja. Dengan memahami perhitungan tersebut, Anda dapat memperkirakan besaran THR Maret 2025 dan Gaji ke-13 yang akan diterima dan melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik.
Ketentuan Penerimaan Gaji ke-13 untuk PNS dan Karyawan Swasta
Penerimaan gaji ke-13 memiliki ketentuan yang berbeda antara PNS dan karyawan swasta. Untuk PNS, pemberian gaji ke-13 diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, bagi karyawan swasta, pemberian gaji ke-13 umumnya diatur dalam perjanjian kerja, kesepakatan perusahaan, atau peraturan perusahaan yang berlaku. Keberadaan gaji ke-13 di sektor swasta lebih bersifat kebijakan perusahaan.
Ilustrasi Perbedaan Besaran Gaji ke-13 PNS Golongan I dan IV
Besaran gaji ke-13 untuk PNS dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang diterima. Sebagai ilustrasi, PNS golongan I dengan gaji pokok Rp 2 juta dan tunjangan Rp 500.000 akan menerima gaji ke-13 sebesar Rp 2.500.000. Sementara itu, PNS golongan IV dengan gaji pokok Rp 10 juta dan tunjangan Rp 2 juta akan menerima gaji ke-13 sebesar Rp 12.000.000. Perbedaan besaran ini mencerminkan perbedaan jenjang dan tanggung jawab dalam pekerjaan.
Besaran THR Maret 2025 dan Gaji ke-13 memang selalu dinantikan, terutama bagi pekerja. Perhitungannya pun perlu ketelitian, apalagi bagi karyawan yang masa kerjanya belum genap setahun. Untuk menghitung THR secara prorata, Anda bisa memanfaatkan panduan praktis yang tersedia di Cara Hitung THR Maret 2025 Prorata agar perhitungan THR Anda akurat. Dengan memahami perhitungan prorata ini, Anda dapat memastikan besaran THR Maret 2025 dan Gaji ke-13 yang diterima sesuai dengan hak Anda.
Persyaratan Penerimaan Gaji ke-13 bagi Karyawan
Persyaratan penerimaan gaji ke-13 bagi karyawan bervariasi tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Umumnya, karyawan yang berhak menerima gaji ke-13 adalah mereka yang telah bekerja selama periode tertentu dalam satu tahun anggaran, misalnya minimal 6 bulan. Beberapa perusahaan juga mungkin menetapkan persyaratan tambahan, seperti kinerja kerja yang baik atau masa kerja minimum.
Perbandingan Persyaratan Penerimaan Gaji ke-13 Sektor Publik dan Swasta
Di sektor publik, penerimaan gaji ke-13 lebih terstandarisasi dan diatur oleh pemerintah. Persyaratannya cenderung lebih umum dan merata bagi seluruh PNS. Sebaliknya, di sektor swasta, persyaratan penerimaan gaji ke-13 lebih beragam, bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin memberikannya kepada seluruh karyawan, sementara yang lain mungkin menerapkan kriteria tertentu.
Tabel Ringkasan Penerima Gaji ke-13 dan Besarannya
| Sektor | Penerima | Besaran | Persyaratan |
|---|---|---|---|
| Publik (PNS) | PNS aktif | Gaji pokok + tunjangan | Terdaftar sebagai PNS aktif |
| Swasta | Karyawan tetap/kontrak | Bervariasi, sesuai kebijakan perusahaan | Masa kerja minimal (biasanya 6 bulan), kinerja baik (tergantung kebijakan perusahaan) |
Perbedaan THR dan Gaji ke-13 Maret 2025: Besaran THR Maret 2025 Dan Gaji 13
Meskipun keduanya merupakan tambahan penghasilan bagi pekerja di bulan Maret 2025, Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 memiliki perbedaan mendasar dalam definisi, dasar hukum, perhitungan, dan komponen yang termasuk di dalamnya. Memahami perbedaan ini penting agar pekerja dapat mengetahui hak-haknya secara tepat.
Definisi THR dan Gaji ke-13
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan pembayaran yang diberikan kepada pekerja atau buruh sebagai penghargaan atas kinerja dan kesetiaan mereka selama periode tertentu, biasanya menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri atau Natal. Sedangkan Gaji ke-13 merupakan pembayaran tambahan yang diberikan kepada pekerja atau buruh sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kontribusi mereka, umumnya diberikan pada bulan Juni atau Juli menjelang tahun ajaran baru.
Dasar Hukum THR dan Gaji ke-13
THR memiliki dasar hukum yang berbeda dengan Gaji ke-13. THR diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara itu, Gaji ke-13 diatur secara terpisah, biasanya melalui peraturan pemerintah atau kebijakan pemerintah terkait.
Menjelang Maret 2025, banyak yang menantikan besaran THR dan gaji ke-13. Tentu, perencanaan keuangan menjadi penting, termasuk memperhitungkan pajak. Nah, untuk memastikan perhitungan yang akurat, ada baiknya kita cek terlebih dahulu informasi mengenai Apa THR Maret 2025 Kena Pajak , agar kita bisa mempersiapkan diri dengan matang terkait besaran THR Maret 2025 dan gaji ke-13 yang akan diterima.
Dengan informasi yang lengkap, kita bisa merencanakan pengeluaran dan investasi dengan lebih bijak.
Perhitungan THR dan Gaji ke-13
Perhitungan THR dan Gaji ke-13 juga berbeda. THR umumnya dihitung berdasarkan upah satu bulan, termasuk upah pokok, tunjangan tetap, dan mungkin beberapa tunjangan lainnya tergantung pada kesepakatan kerja. Gaji ke-13 biasanya dihitung berdasarkan upah satu bulan, namun komponen yang termasuk dapat sedikit berbeda dengan THR, dan terkadang bisa termasuk komponen tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah.
- THR: Umumnya satu bulan gaji pokok plus tunjangan tetap.
- Gaji ke-13: Satu bulan gaji pokok plus tunjangan tetap, dengan kemungkinan tambahan komponen lain sesuai kebijakan pemerintah.
Komponen THR dan Gaji ke-13
Komponen yang termasuk dalam perhitungan THR dan Gaji ke-13 dapat berbeda. Meskipun keduanya biasanya mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap, komponen lain seperti tunjangan kinerja atau tunjangan lainnya mungkin termasuk dalam salah satu atau keduanya, tergantung pada peraturan perusahaan dan kebijakan pemerintah yang berlaku.
Pembahasan mengenai besaran THR Maret 2025 dan Gaji ke-13 memang menarik perhatian banyak pekerja. Tentu saja, perencanaan keuangan yang matang sangat penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, bagi Anda yang ingin memastikan kesejahteraan orang tua tercukupi, silahkan cek informasi lebih lanjut mengenai THR Maret 2025 Untuk Orang Tua agar bisa merencanakan alokasi dana dengan bijak.
Dengan begitu, perencanaan besaran THR Maret 2025 dan Gaji ke-13 dapat disesuaikan dengan kebutuhan seluruh anggota keluarga, termasuk orang tua tercinta.
| Komponen | THR | Gaji ke-13 |
|---|---|---|
| Gaji Pokok | Ya | Ya |
| Tunjangan Tetap | Ya | Ya |
| Tunjangan Kinerja | Mungkin | Mungkin |
| Tunjangan Lain | Tergantung Kesepakatan Kerja | Tergantung Kebijakan Pemerintah |
Perbedaan Utama THR dan Gaji ke-13
THR diberikan sebagai penghargaan menjelang hari raya keagamaan, sementara Gaji ke-13 diberikan sebagai apresiasi pemerintah atas kontribusi pekerja. Perhitungan dan komponen yang termasuk di dalamnya pun dapat berbeda, tergantung pada peraturan perusahaan dan kebijakan pemerintah yang berlaku. Dasar hukum penerapannya pun terpisah.
Pengaruh Inflasi terhadap Besaran THR dan Gaji ke-13 Maret 2025
Inflasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum ini secara langsung berdampak pada besaran THR dan gaji ke-13 yang diterima karyawan pada Maret 2025. Oleh karena itu, memahami dampak inflasi dan strategi pengelolaan keuangan yang tepat sangat krusial bagi perencanaan keuangan pribadi.
Dampak Inflasi terhadap Daya Beli THR dan Gaji ke-13
Inflasi menurunkan daya beli. Jika inflasi tinggi, meskipun nominal THR dan gaji ke-13 naik, kemampuan untuk membeli barang dan jasa bisa jadi tetap sama atau bahkan berkurang. Misalnya, jika inflasi mencapai 5%, dan THR naik 10%, kenaikan daya beli hanya 5% (10% – 5%). Sebaliknya, jika THR naik 3% sementara inflasi 5%, daya beli justru turun 2%.
Pembahasan mengenai besaran THR Maret 2025 dan Gaji ke-13 memang menarik banyak perhatian, terutama bagi para pekerja. Tentu, perhitungannya berbeda untuk masing-masing individu. Nah, bagi pensiunan, pertanyaan yang sering muncul adalah kapan mereka akan menerima THR-nya? Untuk mengetahui informasi lengkap mengenai jadwal pencairannya, silakan kunjungi situs ini: Kapan THR Maret 2025 Pensiunan Cair.
Setelah mengetahui jadwal tersebut, kita bisa kembali fokus menghitung besaran THR Maret 2025 dan Gaji ke-13 kita masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat!
Skenario Potensial Kenaikan THR dan Gaji ke-13 Mengikuti Inflasi
Prediksi kenaikan THR dan gaji ke-13 sangat bergantung pada tingkat inflasi yang terjadi sepanjang tahun 2024. Sebagai gambaran, jika inflasi diperkirakan sekitar 4%, maka kenaikan THR dan gaji ke-13 kemungkinan besar akan berada di kisaran tersebut atau sedikit di atasnya untuk menjaga daya beli. Namun, skenario ini bisa berubah jika terjadi gejolak ekonomi yang signifikan, seperti kenaikan harga BBM atau komoditas pangan secara drastis. Sebagai contoh, kenaikan harga beras yang signifikan di tahun sebelumnya dapat menjadi indikator potensi inflasi yang lebih tinggi di tahun berikutnya.
Strategi Pengelolaan Keuangan yang Bijak di Tengah Inflasi
Menghadapi inflasi, pengelolaan keuangan yang cermat sangat penting. Berikut beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan:
- Buatlah anggaran bulanan yang detail dan realistis, memperhitungkan potensi kenaikan harga barang dan jasa.
- Prioritaskan kebutuhan pokok dan batasi pengeluaran untuk hal-hal yang kurang penting.
- Cari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau.
- Manfaatkan THR dan gaji ke-13 untuk membayar utang atau investasi jangka panjang, seperti deposito atau emas, untuk melindungi nilai uang dari inflasi.
- Pertimbangkan untuk meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan sampingan atau investasi.
Ilustrasi Pengaruh Inflasi terhadap Perencanaan Keuangan Karyawan
Bayangkan seorang karyawan yang menerima THR sebesar Rp 10 juta pada Maret 2025. Jika inflasi 5%, nilai riil THR tersebut sebenarnya hanya setara dengan Rp 9,5 juta pada tahun sebelumnya. Jika karyawan tersebut berencana membeli sepeda motor seharga Rp 15 juta, dia perlu menambah dana dari sumber lain atau menunda pembelian karena daya beli THR-nya telah berkurang.
Langkah Antisipatif Menghadapi Dampak Inflasi terhadap THR dan Gaji ke-13
Untuk mengurangi dampak negatif inflasi, karyawan perlu melakukan beberapa langkah antisipatif, seperti:
- Memantau perkembangan inflasi secara berkala melalui data BPS atau sumber terpercaya lainnya.
- Menyisihkan sebagian THR dan gaji ke-13 untuk dana darurat guna menghadapi ketidakpastian ekonomi.
- Mempelajari berbagai pilihan investasi yang dapat melindungi nilai uang dari inflasi.
- Meningkatkan literasi keuangan untuk membuat keputusan finansial yang lebih bijak.
Pertanyaan Umum Seputar THR dan Gaji ke-13 Maret 2025
Menjelang bulan Maret 2025, banyak pekerja yang menantikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13. Memahami perbedaan keduanya, hak penerimaan, serta prosedur perhitungan dan penyelesaian masalah yang mungkin muncul sangatlah penting. Berikut penjelasan rinci mengenai beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan terkait THR dan Gaji ke-13.
Perbedaan THR dan Gaji ke-13
THR (Tunjangan Hari Raya) dan Gaji ke-13 merupakan dua tunjangan yang berbeda, meskipun keduanya diberikan menjelang hari raya keagamaan. THR diberikan sebagai penghargaan atas kinerja karyawan selama setahun dan biasanya dibayarkan satu kali sebelum hari raya keagamaan besar, seperti Idul Fitri atau Natal. Sementara itu, Gaji ke-13 merupakan pembayaran tambahan yang diberikan pemerintah sebagai bentuk bantuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan persiapan hari raya. Besaran THR umumnya setara dengan satu bulan gaji pokok, sementara Gaji ke-13 besarannya juga dapat bervariasi tergantung kebijakan pemerintah dan perusahaan.
Waktu Pembayaran THR dan Gaji ke-13
Pemerintah biasanya menetapkan batas waktu pembayaran THR dan Gaji ke-13. THR umumnya dibayarkan paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan Gaji ke-13 biasanya dibayarkan bersamaan atau mendekati waktu pembayaran THR. Namun, waktu pasti pembayaran dapat bervariasi tergantung kebijakan masing-masing perusahaan, dengan tetap memperhatikan aturan yang ditetapkan pemerintah.
Penerima THR dan Gaji ke-13
Secara umum, pekerja/karyawan yang berhak menerima THR dan Gaji ke-13 adalah mereka yang telah terikat kontrak kerja dengan perusahaan dan telah bekerja minimal satu bulan sebelum hari raya. Namun, persyaratan khusus dapat berbeda tergantung jenis pekerjaan dan peraturan perusahaan. Pekerja dengan status kontrak kerja tertentu mungkin memiliki ketentuan tersendiri terkait penerimaan THR dan Gaji ke-13. Peraturan yang lebih detail dapat dilihat pada peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku.
Perhitungan THR untuk Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun
Untuk karyawan yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, perhitungan THR dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja. Misalnya, jika seorang karyawan telah bekerja selama 6 bulan, maka THR yang diterima adalah setengah dari gaji pokok. Rumus perhitungannya biasanya adalah (gaji pokok x masa kerja/12 bulan). Namun, perusahaan mungkin memiliki kebijakan internal yang berbeda dalam hal ini, yang tetap harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Tindakan Jika Perusahaan Tidak Membayar THR dan Gaji ke-13 Tepat Waktu
Jika perusahaan tidak membayarkan THR dan Gaji ke-13 tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, karyawan dapat mengajukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Lembaga ini akan menindaklanjuti pengaduan dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, karyawan juga dapat berkonsultasi dengan organisasi buruh atau pengacara untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan.
Prosedur Pengaduan Jika THR dan Gaji ke-13 Tidak Dibayarkan
Terlambat atau bahkan tidak dibayarkannya THR dan gaji ke-13 tentu sangat meresahkan. Oleh karena itu, memahami prosedur pengaduan yang tepat sangat penting bagi pekerja untuk memperjuangkan haknya. Berikut langkah-langkah yang dapat ditempuh jika Anda mengalami permasalahan tersebut.
Langkah-langkah Pengaduan, Besaran THR Maret 2025 Dan Gaji 13
Pengaduan terkait pembayaran THR dan gaji ke-13 sebaiknya dilakukan secara bertahap dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini akan mempermudah proses penyelesaian masalah.
- Komunikasi Internal: Langkah pertama adalah mencoba menyelesaikan masalah secara internal dengan perusahaan. Hubungi bagian HRD atau pihak yang bertanggung jawab atas penggajian untuk menanyakan alasan keterlambatan atau kegagalan pembayaran dan meminta penjelasan tertulis.
- Pengumpulan Bukti: Kumpulkan semua bukti yang relevan, seperti surat perjanjian kerja, slip gaji, bukti komunikasi dengan perusahaan, dan lain sebagainya. Bukti-bukti ini akan sangat penting dalam proses pengaduan.
- Pelaporan ke Dinas Ketenagakerjaan: Jika komunikasi internal tidak membuahkan hasil, laporkan permasalahan ini ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. Mereka akan memfasilitasi mediasi antara pekerja dan perusahaan.
- Melaporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan: Jika mediasi gagal, laporkan kasus tersebut ke pengawas ketenagakerjaan yang berwenang. Mereka akan melakukan investigasi dan mengambil tindakan sesuai peraturan yang berlaku.
- Jalur Hukum: Sebagai upaya terakhir, Anda dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Instansi Pemerintah yang Berwenang
Beberapa instansi pemerintah yang berwenang menangani pengaduan terkait pembayaran THR dan gaji ke-13 antara lain:
- Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota
- Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
- Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
Alur Diagram Prosedur Pelaporan dan Penyelesaian Masalah
Berikut ilustrasi alur diagram penyelesaian masalah, yang dapat bervariasi tergantung kompleksitas kasus:
1. Komunikasi Internal (HRD) → 2. Tidak terselesaikan → 3. Pelaporan ke Dinas Ketenagakerjaan → 4. Mediasi → 5. Mediasi Gagal → 6. Pelaporan ke Pengawas Ketenagakerjaan → 7. Investigasi → 8. Tidak terselesaikan → 9. Jalur Hukum (PHI)
Sanksi bagi Perusahaan yang Melanggar Ketentuan
Perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran THR dan gaji ke-13 dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha. Sementara sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Contoh Kasus dan Solusi
Misalnya, PT Maju Jaya terlambat membayar THR karyawannya selama satu bulan. Setelah komunikasi internal yang tidak membuahkan hasil, karyawan melapor ke Dinas Ketenagakerjaan. Setelah mediasi, PT Maju Jaya akhirnya membayar THR beserta denda keterlambatan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam kasus lain, jika perusahaan terbukti secara sengaja tidak membayar THR, karyawan dapat menempuh jalur hukum dan menuntut pembayaran THR beserta ganti rugi.
