Memahami Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025
Cara Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan 2025 – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak tahunan yang dikenakan kepada pemilik tanah dan/atau bangunan. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dan berperan krusial dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Peraturan mengenai PBB senantiasa diperbaharui, sehingga penting untuk memahami ketentuan terbaru yang berlaku di tahun 2025.
Dasar Hukum dan Definisi Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan peraturan pelaksanaannya. PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah Indonesia. Definisi tanah dan bangunan sendiri cukup luas, mencakup berbagai jenis properti, mulai dari tanah kosong hingga bangunan mewah.
Objek Pajak PBB
Objek pajak PBB meliputi tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini mencakup berbagai jenis properti, dengan beberapa pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan perhitungan PBB antara tanah dan bangunan terletak pada metode penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025 memang perlu ketelitian, memperhatikan NJOP dan berbagai komponen lainnya. Prosesnya mungkin sedikit berbeda dengan pengecekan pajak kendaraan, yang kini dimudahkan dengan aplikasi online seperti Aplikasi Cek Pajak Kendaraan 2025 untuk memastikan kewajiban pajak kendaraan Anda terpenuhi. Kembali ke PBB, pahamilah aturan terbaru agar perhitungan pajak Anda akurat dan terhindar dari denda.
Dengan memahami perhitungannya, Anda dapat membayar PBB tepat waktu.
Contoh Objek Pajak PBB
Berikut beberapa contoh objek pajak PBB dengan karakteristik yang berbeda:
- Tanah Kosong: Pajak dihitung berdasarkan NJOP tanah saja, tanpa memperhitungkan bangunan. NJOP ditentukan berdasarkan lokasi, luas, dan potensi penggunaan lahan.
- Rumah Tinggal: Pajak dihitung berdasarkan NJOP tanah dan bangunan. NJOP bangunan dihitung berdasarkan luas bangunan, material bangunan, dan kondisi bangunan.
- Ruko (Rumah Toko): Pajak dihitung berdasarkan NJOP tanah dan bangunan. Karena memiliki fungsi komersial, NJOP-nya cenderung lebih tinggi dibandingkan rumah tinggal dengan luas dan lokasi yang sama.
Perbandingan Perhitungan PBB di Beberapa Kota Besar
Perhitungan PBB dapat bervariasi antar daerah, terutama karena perbedaan NJOP yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Berikut tabel perbandingan ilustrasi, angka-angka ini hanyalah ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi sebenarnya di lapangan:
| Kota | Jenis Objek Pajak | NJOP (Ilustrasi) | PBB (Ilustrasi) |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Tanah Kosong (100 m²) | Rp 1.000.000.000 | Rp 1.000.000 |
| Jakarta | Rumah Tinggal (100 m²) | Rp 1.500.000.000 | Rp 1.500.000 |
| Bandung | Tanah Kosong (100 m²) | Rp 700.000.000 | Rp 700.000 |
| Bandung | Rumah Tinggal (100 m²) | Rp 1.000.000.000 | Rp 1.000.000 |
| Surabaya | Tanah Kosong (100 m²) | Rp 800.000.000 | Rp 800.000 |
| Surabaya | Rumah Tinggal (100 m²) | Rp 1.200.000.000 | Rp 1.200.000 |
Catatan: Angka-angka pada tabel di atas merupakan ilustrasi dan dapat berbeda dengan nilai aktual di lapangan. Besaran PBB dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk NJOP, tarif pajak daerah, dan kebijakan pemerintah setempat.
Ilustrasi Perbedaan Perhitungan PBB Berdasarkan NJOP
Misalkan terdapat dua properti di kota yang sama dengan tarif pajak yang sama. Properti A memiliki NJOP Rp 500.000.000, sedangkan properti B memiliki NJOP Rp 1.000.000.000. Dengan asumsi tarif pajak PBB sebesar 0,5%, maka PBB Properti A adalah Rp 2.500.000 (Rp 500.000.000 x 0,5%), sementara PBB Properti B adalah Rp 5.000.000 (Rp 1.000.000.000 x 0,5%). Perbedaan NJOP yang signifikan berdampak pada perbedaan besaran PBB yang harus dibayarkan.
Menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menentukan NJOP yang tepat sangat penting karena akan berdampak langsung pada besarnya pajak yang harus dibayarkan. NJOP ditentukan berdasarkan berbagai faktor dan proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Proses penentuan NJOP melibatkan beberapa aspek penting, mempertimbangkan kondisi fisik bangunan, lokasi, dan nilai pasar properti di sekitarnya. Pemahaman yang baik tentang faktor-faktor ini akan membantu Anda dalam menghitung dan memahami besarnya PBB yang harus Anda bayar.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi NJOP, Cara Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan 2025
Beberapa faktor utama yang mempengaruhi NJOP meliputi lokasi properti, luas bangunan dan tanah, kondisi fisik bangunan (seperti usia, material bangunan, dan tingkat kerusakan), serta fasilitas yang tersedia di sekitar properti. Lokasi yang strategis dan aksesibilitas yang baik umumnya akan meningkatkan NJOP. Demikian pula, bangunan yang terawat baik dan memiliki spesifikasi yang lebih tinggi akan memiliki NJOP yang lebih besar.
Contoh Perhitungan NJOP
Misalnya, sebuah rumah tinggal di daerah perumahan elit dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 150 m², dibangun tahun 2020 dengan material bangunan berkualitas tinggi, dan memiliki fasilitas seperti kolam renang pribadi. NJOP per m² tanah di daerah tersebut diasumsikan Rp 10.000.000 dan NJOP per m² bangunan Rp 8.000.000. Maka, NJOP tanah adalah 200 m² x Rp 10.000.000/m² = Rp 2.000.000.000, dan NJOP bangunan adalah 150 m² x Rp 8.000.000/m² = Rp 1.200.000.000. Total NJOP rumah tersebut adalah Rp 3.200.000.000.
Perlu diingat bahwa ini hanyalah contoh ilustrasi. Nilai NJOP sebenarnya dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor dan penilaian resmi dari pemerintah daerah.
Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025 memang memerlukan ketelitian, memperhatikan NJOP dan berbagai komponen lainnya. Namun, pengurusan pajak kendaraan juga tak kalah penting. Untuk memudahkan pengecekan, Anda bisa memanfaatkan aplikasi online atau website, misalnya dengan mengunjungi Cara Mengecek Pajak Mobil Lewat Hp 2025 untuk mengetahui besaran pajak kendaraan Anda. Kembali ke topik PBB, setelah memahami perhitungannya, Anda bisa memastikan kewajiban pajak Anda terpenuhi tepat waktu dan menghindari denda.
Sumber Informasi Resmi untuk Mengecek NJOP
Untuk mendapatkan informasi NJOP yang akurat dan resmi, Anda dapat mengakses situs web resmi pemerintah daerah setempat, biasanya melalui kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Di situs web tersebut, biasanya tersedia layanan pencarian NJOP berdasarkan alamat atau nomor identifikasi objek pajak.
Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025 sebenarnya cukup mudah, tergantung NJOP dan peraturan daerah setempat. Namun, pengurusan pajak kendaraan juga penting, dan untuk mengetahui besaran pajak motor Anda di tahun 2025, Anda bisa mengunjungi situs ini: Cara Melihat Pajak Motor 2025. Setelah memastikan kewajiban pajak kendaraan, kembali ke perhitungan PBB 2025, pastikan Anda sudah memiliki data yang dibutuhkan untuk perhitungan yang akurat agar terhindar dari denda keterlambatan pembayaran.
Perencanaan keuangan yang baik mencakup kewajiban pajak baik PBB maupun pajak kendaraan.
Perbedaan NJOP Antar Daerah
Perbedaan NJOP antar daerah sangat signifikan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain letak geografis, tingkat perkembangan ekonomi daerah, dan harga pasar tanah dan bangunan di wilayah tersebut. Daerah dengan aksesibilitas tinggi, fasilitas umum memadai, dan pertumbuhan ekonomi yang pesat cenderung memiliki NJOP yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang kurang berkembang.
Langkah-langkah Mencari NJOP Secara Online
- Kunjungi situs web resmi pemerintah daerah setempat (biasanya BPN atau Dispenda).
- Cari menu atau layanan pencarian NJOP.
- Masukkan informasi yang dibutuhkan, seperti alamat atau nomor identifikasi objek pajak.
- Sistem akan menampilkan informasi NJOP objek pajak yang Anda cari.
Menghitung PBB Berdasarkan NJOP
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). NJOP mencerminkan nilai pasar suatu properti dan menjadi faktor penentu besarnya pajak yang harus dibayarkan. Memahami cara menghitung PBB berdasarkan NJOP sangat penting agar Anda dapat memperkirakan kewajiban pajak Anda dengan tepat.
Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025 memang perlu ketelitian, memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan peraturan daerah setempat. Prosesnya mungkin terasa rumit, namun bandingkan dengan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Untuk memastikan pembayaran pajak motor Anda tepat waktu, silahkan cek melalui tautan ini: Cara Cek Bayar Pajak Motor 2025. Setelah memastikan kewajiban pajak kendaraan, kembali ke perhitungan PBB 2025, pastikan Anda memahami seluruh komponen perhitungan agar pembayaran berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Perhitungan PBB didasarkan pada rumus sederhana yang melibatkan NJOP dan tarif pajak yang berlaku di daerah Anda. Tarif pajak ini dapat bervariasi antar daerah dan jenis properti.
Rumus Perhitungan PBB Berdasarkan NJOP dan Tarif Pajak
Rumus umum perhitungan PBB adalah:
PBB = NJOP x Tarif Pajak
Sebagai contoh, jika NJOP sebuah properti adalah Rp 500.000.000 dan tarif pajak daerah setempat adalah 0,5%, maka perhitungan PBB adalah:
PBB = Rp 500.000.000 x 0,005 = Rp 2.500.000
Perlu diingat bahwa tarif pajak dapat berbeda-beda di setiap daerah, bahkan bisa berbeda untuk jenis properti yang berbeda (misalnya, tanah pertanian mungkin memiliki tarif yang lebih rendah daripada bangunan komersial).
Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025 sebenarnya cukup mudah, tergantung NJOP dan peraturan daerah setempat. PBB sendiri termasuk contoh pajak tidak langsung, seperti yang dijelaskan lebih detail di Contoh Pajak Tidak Langsung 2025 , yang menjelaskan berbagai jenis pajak lainnya. Memahami jenis-jenis pajak tidak langsung ini membantu kita memahami lebih luas konteks PBB dan bagaimana perhitungannya berkaitan dengan sistem perpajakan nasional.
Kembali ke PBB 2025, setelah mengetahui NJOP, kita tinggal mengalikannya dengan persentase yang berlaku di daerah kita.
Contoh Perhitungan PBB untuk Berbagai Jenis Properti
Berikut beberapa contoh perhitungan PBB untuk properti dengan NJOP yang berbeda, dengan asumsi tarif pajak tetap 0,5%:
| Jenis Properti | NJOP (Rp) | Tarif Pajak (%) | PBB (Rp) |
|---|---|---|---|
| Rumah Tinggal | 300.000.000 | 0,5 | 1.500.000 |
| Ruko | 800.000.000 | 0,5 | 4.000.000 |
| Tanah Kosong | 150.000.000 | 0,5 | 750.000 |
Angka-angka di atas merupakan contoh ilustrasi dan tarif pajak sebenarnya dapat berbeda-beda di setiap daerah.
Perbandingan Tarif PBB di Beberapa Kota di Indonesia Tahun 2025
Data tarif PBB untuk tahun 2025 masih bersifat proyeksi dan akan bervariasi antar daerah. Berikut tabel perbandingan ilustrasi tarif PBB di beberapa kota besar di Indonesia (data bersifat hipotetis untuk keperluan ilustrasi):
| Kota | Tarif Pajak (%) |
|---|---|
| Jakarta | 0,6 |
| Bandung | 0,5 |
| Surabaya | 0,45 |
| Medan | 0,55 |
Perlu dikonfirmasi ke kantor pajak setempat untuk mendapatkan informasi tarif pajak yang akurat dan terbaru.
Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025 memang membutuhkan ketelitian, terutama dalam memahami NJOP dan peraturan terbaru. Prosesnya bisa dibantu dengan berbagai sumber informasi, termasuk memahami sistem perpajakan digital. Sebagai contoh, untuk urusan administrasi perpajakan lainnya, Anda bisa mengeksplorasi fitur-fitur yang ditawarkan di situs Pajakku E Meterai Co Id 2025 , yang mungkin bisa memberikan gambaran terkait kemudahan akses informasi perpajakan.
Kembali ke perhitungan PBB, pastikan Anda selalu mengecek data Obyek Pajak Anda untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat.
Contoh Kasus Perhitungan PBB dengan Potongan Pajak atau Keringanan
Pemerintah daerah sering memberikan potongan pajak atau keringanan PBB kepada kelompok masyarakat tertentu, misalnya untuk rumah dengan NJOP rendah atau untuk warga lanjut usia. Misalnya, jika terdapat potongan pajak sebesar 10% untuk rumah dengan NJOP di bawah Rp 200.000.000, maka perhitungannya akan berbeda.
Misal, NJOP rumah Rp 150.000.000, tarif pajak 0,5%, dan mendapat potongan 10%. Maka:
PBB sebelum potongan = Rp 150.000.000 x 0,005 = Rp 750.000
Potongan = Rp 750.000 x 0,10 = Rp 75.000
PBB setelah potongan = Rp 750.000 – Rp 75.000 = Rp 675.000
Perhitungan PBB untuk Tanah dan Bangunan dengan Luas Berbeda
Perhitungan PBB untuk tanah dan bangunan yang memiliki luas berbeda akan menghasilkan NJOP yang berbeda pula, sehingga mempengaruhi besaran PBB yang harus dibayarkan. NJOP akan dihitung berdasarkan luas dan nilai per meter persegi tanah dan bangunan.
Misalnya, tanah seluas 100 m² dengan NJOP/m² Rp 2.000.000 dan bangunan seluas 50 m² dengan NJOP/m² Rp 3.000.000. Maka:
NJOP Tanah = 100 m² x Rp 2.000.000/m² = Rp 200.000.000
NJOP Bangunan = 50 m² x Rp 3.000.000/m² = Rp 150.000.000
NJOP Total = Rp 200.000.000 + Rp 150.000.000 = Rp 350.000.000
Dengan tarif pajak 0,5%, maka PBB yang harus dibayarkan adalah Rp 350.000.000 x 0,005 = Rp 1.750.000
Pembayaran PBB 2025
Setelah menghitung PBB, langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran. Pembayaran tepat waktu sangat penting untuk menghindari denda dan sanksi. Berikut ini penjelasan mengenai berbagai metode pembayaran PBB 2025, baik secara online maupun offline, serta panduan detailnya.
Metode Pembayaran PBB
Pemerintah menyediakan berbagai metode pembayaran PBB untuk memudahkan wajib pajak. Pembayaran dapat dilakukan secara online maupun offline, sesuai dengan preferensi dan kemudahan akses masing-masing wajib pajak. Metode online umumnya lebih efisien dan praktis, sementara metode offline memberikan fleksibilitas bagi yang kurang familiar dengan transaksi digital.
- Pembayaran Online: Melalui situs web resmi pemerintah daerah, aplikasi perbankan mobile, atau layanan pembayaran digital lainnya.
- Pembayaran Offline: Melalui kantor pos, bank-bank yang ditunjuk, atau loket pembayaran PBB di kantor pemerintahan setempat.
Langkah-Langkah Pembayaran PBB Secara Online
Pembayaran PBB secara online umumnya mudah dan cepat. Berikut langkah-langkah umum yang perlu diikuti, meskipun detailnya mungkin sedikit berbeda tergantung platform yang digunakan:
- Akses situs web atau aplikasi pembayaran yang dipilih. Pastikan situs atau aplikasi tersebut resmi dan terpercaya.
- Cari menu atau fitur pembayaran PBB. Biasanya terdapat kolom pencarian untuk mempermudah pencarian.
- Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP) atau informasi identifikasi lainnya yang dibutuhkan.
- Sistem akan menampilkan tagihan PBB yang harus dibayarkan.
- Verifikasi kembali detail tagihan dan pastikan semua informasi sudah benar.
- Pilih metode pembayaran (transfer bank, e-wallet, kartu kredit, dll.).
- Ikuti instruksi pembayaran yang diberikan oleh sistem.
- Setelah pembayaran berhasil, simpan bukti pembayaran sebagai arsip.
Langkah-Langkah Pembayaran PBB Secara Offline
Pembayaran PBB secara offline dapat dilakukan di beberapa tempat yang telah ditunjuk. Prosesnya relatif sederhana, namun membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pembayaran online.
- Siapkan bukti tagihan PBB dan uang tunai atau cek sesuai jumlah yang tertera.
- Kunjungi kantor pos, bank yang ditunjuk, atau loket pembayaran PBB di kantor pemerintahan setempat.
- Serahkan bukti tagihan PBB dan uang pembayaran kepada petugas.
- Petugas akan memproses pembayaran dan memberikan bukti pembayaran.
- Simpan bukti pembayaran sebagai arsip.
Sanksi Keterlambatan Pembayaran PBB
Keterlambatan pembayaran PBB akan dikenakan sanksi berupa denda. Besaran denda bervariasi tergantung kebijakan daerah masing-masing dan periode keterlambatan. Informasi detail mengenai besaran denda dapat diperoleh dari kantor pajak setempat atau melalui situs web resmi pemerintah daerah. Hindari keterlambatan pembayaran untuk menghindari biaya tambahan.
Kanal Pembayaran PBB yang Resmi dan Terpercaya
Untuk menghindari penipuan, pastikan hanya menggunakan kanal pembayaran resmi dan terpercaya. Beberapa kanal yang umumnya resmi meliputi situs web resmi pemerintah daerah, aplikasi perbankan resmi, dan loket pembayaran yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Selalu waspada terhadap tawaran pembayaran melalui jalur tidak resmi.
Ilustrasi Pembayaran PBB Online Melalui Sistem Perbankan
Bayangkan Anda mengakses aplikasi mobile banking Anda. Setelah login, Anda mencari fitur “Pembayaran” atau “Pajak”. Kemudian, Anda memilih opsi “PBB”. Anda memasukkan NOP Anda, dan sistem akan menampilkan detail tagihan. Setelah memverifikasi detail, Anda memilih metode pembayaran, misalnya melalui transfer dana dari rekening Anda. Setelah konfirmasi, dana akan terdebet dari rekening Anda, dan Anda akan menerima bukti pembayaran digital yang dapat diunduh dan disimpan.
Pertanyaan Umum Seputar PBB 2025: Cara Menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan 2025
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban warga negara yang memiliki tanah dan/atau bangunan. Memahami seluk-beluk PBB, termasuk perhitungan dan prosedur penyelesaian sengketa, sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari masalah di kemudian hari. Berikut beberapa pertanyaan umum seputar PBB 2025 dan jawabannya.
Cara Mengajukan Keberatan atas Nilai NJOP
Jika Anda merasa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan untuk properti Anda tidak tepat, Anda berhak mengajukan keberatan. Prosesnya umumnya diawali dengan memeriksa dokumen PBB Anda dan membandingkannya dengan data pasar properti di sekitar lokasi. Jika ditemukan perbedaan signifikan, siapkan bukti pendukung seperti appraisal dari lembaga independen, foto properti, dan dokumen kepemilikan yang sah. Selanjutnya, ajukan keberatan secara tertulis kepada kantor pajak setempat sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Biasanya, kantor pajak akan meninjau kembali penilaian dan memberikan keputusan tertulis atas keberatan Anda.
Kemudahan dan Keringanan Pajak PBB
Pemerintah seringkali memberikan kemudahan dan keringanan pajak PBB, terutama bagi masyarakat kurang mampu atau yang terdampak bencana alam. Kemudahan ini bisa berupa pengurangan besaran pajak, penundaan pembayaran, atau bahkan pembebasan pajak. Informasi mengenai program keringanan ini biasanya diumumkan melalui website resmi pemerintah daerah setempat, kantor pajak, atau media massa. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan keringanan pajak bervariasi, tergantung kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Penting untuk selalu memantau informasi resmi untuk mengetahui program keringanan yang berlaku.
Prosedur Penyelesaian Sengketa Perhitungan PBB
Jika terdapat sengketa terkait perhitungan PBB yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur keberatan, Anda dapat menempuh jalur hukum. Langkah awal adalah mengumpulkan seluruh bukti dan dokumen yang relevan, termasuk surat keberatan yang telah diajukan dan jawaban dari kantor pajak. Konsultasikan dengan ahli hukum atau konsultan pajak untuk mendapatkan panduan hukum yang tepat. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dapat memakan waktu dan biaya, sehingga penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah ini dengan matang.
Perubahan Peraturan PBB di Tahun 2025
Peraturan PBB dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan ini bisa berupa penyesuaian NJOP, perubahan tarif pajak, atau penambahan/pengurangan jenis keringanan pajak. Untuk mengetahui perubahan peraturan PBB di tahun 2025, Anda dapat mengunjungi website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau kantor pajak setempat. Informasi resmi akan memberikan detail lengkap tentang perubahan peraturan yang berlaku dan dampaknya bagi wajib pajak.
Contoh Pertanyaan Umum dan Jawabannya
- Pertanyaan: Kapan batas waktu pembayaran PBB? Jawaban: Batas waktu pembayaran PBB bervariasi tergantung kebijakan daerah masing-masing. Informasi ini biasanya tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) PBB Anda.
- Pertanyaan: Apa yang harus dilakukan jika SPPT PBB saya hilang? Jawaban: Segera laporkan kehilangan SPPT PBB Anda ke kantor pajak setempat untuk mendapatkan pengganti.
- Pertanyaan: Bagaimana cara menghitung PBB secara mandiri? Jawaban: Perhitungan PBB umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan NJOP dan tarif pajak yang berlaku. Meskipun demikian, Anda dapat menghitung estimasi PBB dengan mengalikan NJOP dengan tarif pajak yang berlaku di daerah Anda. Namun, untuk perhitungan yang akurat, selalu mengacu pada SPPT PBB yang diterbitkan oleh kantor pajak.
- Pertanyaan: Apakah saya wajib membayar PBB jika tanah saya belum dibangun? Jawaban: Ya, Anda tetap wajib membayar PBB meskipun tanah Anda belum dibangun, karena PBB dikenakan atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan.
