Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi 2025
Berapa Persen Pajak Npwp Pribadi 2025 – Sistem perpajakan penghasilan pribadi di Indonesia pada tahun 2025 berpedoman pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan negara guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Wajib pajak pribadi akan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan penghasilan yang diterima, dengan beberapa jenis pajak yang perlu dipahami.
Besaran pajak penghasilan (PPh) untuk NPWP pribadi di tahun 2025 masih mengikuti aturan yang berlaku saat ini, dan perlu diingat bahwa pengurusan pajak kendaraan bermotor juga penting. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai persentase pajak NPWP pribadi, ada baiknya Anda juga memahami syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, seperti yang dijelaskan di Syarat Bayar Pajak Motor Tahunan 2025.
Dengan memahami kewajiban pajak kendaraan, Anda dapat lebih fokus pada perhitungan PPh untuk NPWP pribadi di tahun 2025 sesuai dengan penghasilan Anda.
Perbedaan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25
Terdapat tiga jenis Pajak Penghasilan (PPh) utama yang dikenakan pada wajib pajak pribadi, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 25. Ketiganya memiliki perbedaan signifikan dalam subjek pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarifnya. Pemahaman yang baik terhadap perbedaan ini penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.
Tabel Perbandingan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25
Berikut tabel perbandingan ketiga jenis PPh tersebut untuk mempermudah pemahaman:
| Jenis PPh | Subjek Pajak | Dasar Pengenaan Pajak | Tarif Pajak |
|---|---|---|---|
| PPh Pasal 21 | Karyawan penerima gaji, pensiun, atau tunjangan | Penghasilan bruto setelah dipotong iuran pensiun dan jaminan sosial | Progresif, berdasarkan PTKP dan tarif yang berlaku |
| PPh Pasal 22 | Pemotong pajak atas transaksi tertentu (misalnya, importir, penjual barang kena pajak) | Nilai transaksi tertentu yang telah ditentukan | Bergantung pada jenis barang atau jasa yang diperdagangkan |
| PPh Pasal 25 | Wajib pajak dengan penghasilan tidak tetap (usahawan, profesional) | Penghasilan neto (setelah dikurangi biaya usaha yang diperbolehkan) | Progresif, berdasarkan penghasilan neto dan tarif yang berlaku |
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25
Berikut contoh perhitungan untuk masing-masing jenis PPh. Perlu diingat bahwa angka-angka ini hanya sebagai ilustrasi dan tarif pajak dapat berubah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Contoh PPh Pasal 21: Seorang karyawan dengan penghasilan bruto Rp 10.000.000 per bulan, setelah dipotong iuran pensiun dan jaminan sosial menjadi Rp 9.000.000, dan PTKP Rp 54.000.000 per tahun, maka PPh Pasal 21 yang terutang dapat dihitung berdasarkan tarif progresif yang berlaku. Misalnya, jika tarifnya 5%, maka PPh Pasal 21 yang terutang per bulan adalah Rp 450.000 (5% x (Rp 9.000.000 – (Rp 54.000.000/12)).
Besaran pajak penghasilan pribadi dengan NPWP di tahun 2025 tergantung pada penghasilan kena pajak Anda. Informasi lebih detailnya bisa Anda cari di situs pajak resmi. Oh iya, selain pajak penghasilan, jangan lupa juga mempersiapkan perpanjangan pajak kendaraan Anda, karena informasi mengenai Syarat Perpanjang Pajak Motor 2025 cukup penting agar terhindar dari denda.
Kembali ke topik pajak penghasilan, perlu diingat bahwa pengaturan tarif pajak bisa berubah, jadi selalu cek informasi terbaru dari sumber resmi ya. Pastikan Anda memahami besaran pajak NPWP pribadi Anda di tahun 2025 untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Contoh PPh Pasal 22: Seorang importir barang dengan nilai impor Rp 100.000.000 dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor, sehingga PPh Pasal 22 yang terutang adalah Rp 10.000.000. (Perlu dicatat bahwa tarif ini hanya ilustrasi).
Besaran pajak penghasilan (PPh) untuk NPWP pribadi di tahun 2025 masih mengikuti aturan yang berlaku saat ini, dan perlu diingat bahwa pengurusan pajak kendaraan bermotor juga penting. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai persentase pajak NPWP pribadi, ada baiknya Anda juga memahami syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, seperti yang dijelaskan di Syarat Bayar Pajak Motor Tahunan 2025.
Dengan memahami kewajiban pajak kendaraan, Anda dapat lebih fokus pada perhitungan PPh untuk NPWP pribadi di tahun 2025 sesuai dengan penghasilan Anda.
Contoh PPh Pasal 25: Seorang pengusaha dengan penghasilan neto Rp 20.000.000 per bulan setelah dikurangi biaya usaha yang diperbolehkan, akan menghitung PPh Pasal 25 terutang berdasarkan tarif progresif yang berlaku. Misalnya, jika tarifnya 15%, maka PPh Pasal 25 yang terutang per bulan adalah Rp 3.000.000 (15% x Rp 20.000.000). (Perlu dicatat bahwa tarif ini hanya ilustrasi).
Alur Perhitungan PPh Pribadi, Berapa Persen Pajak Npwp Pribadi 2025
Secara umum, alur perhitungan PPh pribadi meliputi beberapa tahapan: menentukan jenis PPh yang dikenakan, menghitung penghasilan bruto atau neto, menentukan PTKP jika berlaku, menerapkan tarif pajak yang sesuai, dan menghitung pajak terutang.
Tarif PPh Pribadi 2025 Berdasarkan NPWP
Peraturan perpajakan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan. Memahami tarif Pajak Penghasilan (PPh) pribadi, khususnya terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sangat penting untuk memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi dengan benar. Artikel ini akan menjelaskan tarif PPh pribadi tahun 2025 berdasarkan NPWP, meliputi PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25, serta dampak kepemilikan NPWP terhadap perhitungan dan pelaporan pajak.
Besaran pajak penghasilan (PPh) untuk NPWP pribadi di tahun 2025 masih mengikuti aturan yang berlaku saat ini, dan perlu diingat bahwa pengurusan pajak kendaraan bermotor juga penting. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai persentase pajak NPWP pribadi, ada baiknya Anda juga memahami syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, seperti yang dijelaskan di Syarat Bayar Pajak Motor Tahunan 2025.
Dengan memahami kewajiban pajak kendaraan, Anda dapat lebih fokus pada perhitungan PPh untuk NPWP pribadi di tahun 2025 sesuai dengan penghasilan Anda.
Tarif PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25 Tahun 2025
Tarif PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25 untuk tahun 2025 akan mengikuti aturan yang berlaku pada saat itu. Perlu dicatat bahwa tarif pajak dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Untuk informasi terbaru dan paling akurat, selalu mengacu pada peraturan perpajakan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikut ini tabel ilustrasi tarif PPh pribadi berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP) sebagai gambaran umum. Angka-angka di bawah ini bersifat ilustrasi dan dapat berbeda dengan aturan resmi yang berlaku di tahun 2025.
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Tarif PPh Pasal 21 (Ilustrasi) | Tarif PPh Pasal 22 (Ilustrasi) | Tarif PPh Pasal 25 (Ilustrasi) |
|---|---|---|---|
| Rp 0 – Rp 50.000.000 | 5% | 10% | 5% |
| Rp 50.000.001 – Rp 250.000.000 | 15% | 15% | 10% |
| Rp 250.000.001 – Rp 500.000.000 | 25% | 20% | 15% |
| > Rp 500.000.000 | 30% | 25% | 20% |
Catatan: Tabel di atas hanyalah ilustrasi dan bukan tarif resmi. Tarif resmi akan diumumkan oleh pemerintah.
Besaran pajak penghasilan (PPh) untuk NPWP pribadi di tahun 2025 masih bergantung pada penghasilan kena pajak (PKP) masing-masing wajib pajak dan mengikuti aturan terbaru yang berlaku. Untuk memahami lebih lanjut jenis pajak lainnya, Anda bisa melihat contoh pajak tidak langsung di tahun 2025 pada situs ini: Contoh Pajak Tidak Langsung 2025. Memahami perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsung penting untuk menghitung total kewajiban pajak Anda, termasuk berapa persen pajak NPWP pribadi yang harus dibayarkan di 2025.
Jadi, pastikan untuk selalu mengecek peraturan perpajakan terkini.
Pengaruh NPWP terhadap Perhitungan dan Pelaporan Pajak
NPWP memiliki peran krusial dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pribadi. Kepemilikan NPWP memungkinkan Wajib Pajak (WP) untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan keringanan pajak. Dengan NPWP, WP dapat melakukan pelaporan pajak secara online dan lebih terstruktur. Selain itu, NPWP juga menjadi syarat utama dalam berbagai transaksi keuangan, seperti pembukaan rekening bank dan klaim restitusi pajak.
Besaran pajak penghasilan (PPh) untuk NPWP pribadi di tahun 2025 masih mengikuti aturan yang berlaku saat ini, dan perlu diingat bahwa pengurusan pajak kendaraan bermotor juga penting. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai persentase pajak NPWP pribadi, ada baiknya Anda juga memahami syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, seperti yang dijelaskan di Syarat Bayar Pajak Motor Tahunan 2025.
Dengan memahami kewajiban pajak kendaraan, Anda dapat lebih fokus pada perhitungan PPh untuk NPWP pribadi di tahun 2025 sesuai dengan penghasilan Anda.
Contoh Kasus Perhitungan PPh dengan dan tanpa NPWP
Misalnya, seorang WP bernama Budi memiliki penghasilan kena pajak Rp 100.000.000. Berdasarkan ilustrasi tarif di atas (yang perlu diingat hanya ilustrasi dan bukan angka pasti), jika Budi memiliki NPWP, ia akan dikenakan PPh Pasal 21 sebesar Rp 15.000.000 (15% dari Rp 100.000.000). Namun, jika Budi tidak memiliki NPWP, ia mungkin akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi atau dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaannya bisa cukup signifikan, mengingat sanksi administrasi yang dapat dikenakan.
Ilustrasi Perbedaan Besaran Pajak dengan dan Tanpa NPWP
Ilustrasi berikut menggambarkan perbedaan besaran pajak yang terutang dengan dan tanpa NPWP. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis penghasilan, besarnya penghasilan, dan status perpajakan WP. Berikut ini hanya ilustrasi perbedaan, angka sebenarnya dapat berbeda bergantung pada peraturan yang berlaku di tahun 2025 dan penghasilan yang diperoleh.
| Penghasilan | Pajak dengan NPWP (Ilustrasi) | Pajak tanpa NPWP (Ilustrasi, termasuk sanksi) |
|---|---|---|
| Rp 50.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 5.000.000 |
| Rp 150.000.000 | Rp 22.500.000 | Rp 30.000.000 |
| Rp 300.000.000 | Rp 75.000.000 | Rp 100.000.000 |
Catatan: Angka-angka dalam tabel di atas merupakan ilustrasi dan bukan angka pasti. Angka sebenarnya dapat berbeda tergantung peraturan perpajakan yang berlaku di tahun 2025.
Kewajiban Pelaporan Pajak dengan NPWP Pribadi
Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pribadi merupakan langkah penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. NPWP ini menjadi identitas Anda sebagai wajib pajak dan menjadi syarat utama dalam berbagai proses perpajakan. Dengan NPWP, Anda dapat melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut ini uraian lebih lanjut mengenai kewajiban pelaporan pajak bagi wajib pajak pribadi.
Kewajiban Pelaporan Pajak Tahunan
Wajib pajak pribadi yang memiliki NPWP diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pribadi setiap tahunnya. Pelaporan SPT ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penghasilan yang diterima sepanjang tahun pajak dan kewajiban pajak yang telah dibayarkan. Keterlambatan pelaporan akan berakibat pada sanksi administratif berupa denda.
Cara Menghitung dan Melaporkan SPT Tahunan PPh Pribadi
Perhitungan PPh Pribadi didasarkan pada penghasilan bruto, pengurangan biaya-biaya yang diizinkan, dan tarif pajak yang berlaku. Penghasilan bruto meliputi gaji, bonus, penghasilan usaha, investasi, dan sumber penghasilan lainnya. Setelah dikurangi biaya-biaya yang diizinkan, akan didapatkan penghasilan kena pajak (PKP). PKP kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang sesuai dengan PKP tersebut untuk menentukan jumlah pajak terutang. SPT Tahunan PPh Pribadi dapat dilaporkan secara online melalui e-Filing atau secara manual.
Langkah-langkah Pelaporan SPT Tahunan PPh Pribadi Secara Online melalui e-Filing
- Akses situs DJP Online dan masuk ke akun e-Filing Anda.
- Pilih menu “Lapor SPT”.
- Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan, yaitu SPT Tahunan PPh Pribadi (1770 atau 1770S).
- Isi formulir SPT secara lengkap dan akurat dengan data penghasilan dan pengeluaran Anda.
- Unggah dokumen pendukung jika diperlukan.
- Verifikasi data dan kirimkan SPT.
- Simpan bukti penerimaan SPT.
Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pribadi
Keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Pribadi akan dikenakan sanksi berupa denda. Besaran denda bervariasi tergantung dari lamanya keterlambatan. Semakin lama keterlambatan, maka semakin besar pula denda yang harus dibayarkan. Selain denda, keterlambatan juga dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Contoh Pengisian Formulir Pelaporan Pajak
Berikut contoh pengisian formulir SPT Tahunan PPh Pribadi (sebagai ilustrasi): Misalnya, seorang wajib pajak bernama Budi memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 100.000.000,- sepanjang tahun pajak. Setelah dikurangi berbagai pengurangan yang diizinkan (misalnya, iuran pensiun, premi asuransi kesehatan), penghasilan kena pajaknya menjadi Rp 70.000.000,-. Dengan tarif pajak yang berlaku, Budi menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan. Semua data ini akan dicatat secara detail dalam formulir SPT, termasuk identitas diri, penghasilan dari berbagai sumber, pengurangan, dan perhitungan pajak terutang. Formulir tersebut akan dilengkapi dengan tanda tangan dan bukti pembayaran pajak.
Pertanyaan Umum Seputar PPh Pribadi dan NPWP
Membayar pajak penghasilan (PPh) pribadi merupakan kewajiban bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pemahaman yang baik tentang PPh pribadi dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangat penting untuk mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari masalah di kemudian hari. Berikut penjelasan beberapa pertanyaan umum seputar PPh pribadi dan NPWP.
Perbedaan PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 25
Ketiga pasal tersebut mengatur tentang pemotongan dan/atau penyetoran pajak penghasilan, namun dengan mekanisme yang berbeda. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan sejenisnya yang dipotong langsung oleh pemberi kerja. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipotong di muka atas transaksi tertentu, misalnya impor barang atau penjualan barang kena pajak. Sedangkan PPh Pasal 25 merupakan pajak yang disetor sendiri oleh wajib pajak atas penghasilan usaha atau profesi yang diterima secara periodik. Perbedaan utama terletak pada subjek pajak, jenis penghasilan yang dikenakan pajak, dan mekanisme pemotongan atau penyetoran pajaknya.
Cara Mendapatkan NPWP
Mendapatkan NPWP relatif mudah. Wajib pajak dapat mendaftar secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak terdekat. Persyaratannya umumnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen pendukung lainnya yang membuktikan identitas dan jenis usaha atau pekerjaan. Proses pendaftaran biasanya tidak memakan waktu lama, dan setelah persyaratan lengkap, NPWP akan diterbitkan.
Dampak Tidak Memiliki NPWP
Tidak memiliki NPWP dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif. Wajib pajak akan kesulitan dalam melakukan berbagai transaksi keuangan dan bisnis yang memerlukan NPWP, seperti membuka rekening bank, mengikuti tender proyek pemerintah, atau mendapatkan izin usaha tertentu. Selain itu, Wajib pajak juga berisiko dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran pajak.
Cara Menghitung PPh Pribadi Secara Tepat
Perhitungan PPh pribadi dapat dilakukan dengan beberapa metode, tergantung pada jenis dan jumlah penghasilan. Untuk penghasilan dari pekerjaan, umumnya pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja berdasarkan penghasilan bruto dan PTKP. Untuk penghasilan usaha atau profesi, perhitungan PPh Pasal 25 dilakukan berdasarkan penghasilan neto setelah dikurangi biaya-biaya yang diizinkan. Konsultasi dengan konsultan pajak atau menggunakan aplikasi perhitungan pajak online dapat membantu menghitung PPh pribadi secara tepat dan akurat.
Sumber Informasi Lebih Lanjut Tentang Perpajakan Pribadi
Informasi lebih lanjut tentang perpajakan pribadi dapat diperoleh melalui berbagai sumber terpercaya. Website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan informasi lengkap mengenai peraturan perpajakan, formulir, dan panduan perhitungan pajak. Selain itu, konsultan pajak, buku-buku perpajakan, dan seminar perpajakan juga dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat.
Perubahan dan Pembaruan Pajak Penghasilan Pribadi 2025: Berapa Persen Pajak Npwp Pribadi 2025
Tahun 2025 menandai potensi perubahan signifikan dalam sistem perpajakan penghasilan pribadi di Indonesia. Meskipun detail regulasi resmi mungkin masih dalam proses finalisasi pada saat artikel ini ditulis, penting bagi wajib pajak untuk memahami potensi perubahan dan dampaknya agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai perubahan yang mungkin terjadi dan implikasinya.
Potensi Perubahan Tarif Pajak Penghasilan
Pemerintah berpotensi melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak penghasilan pribadi untuk tahun 2025. Penyesuaian ini bisa berupa penyesuaian ke atas atau ke bawah, tergantung pada kebijakan fiskal pemerintah dan kondisi ekonomi makro saat itu. Sebagai contoh, jika pemerintah ingin mendorong konsumsi dan investasi, mungkin akan dilakukan penurunan tarif pajak. Sebaliknya, jika pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara, maka kenaikan tarif pajak menjadi kemungkinan.
Sebagai ilustrasi, bayangkan skenario di mana pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan untuk kelompok penghasilan menengah ke bawah. Hal ini berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, penurunan ini mungkin diimbangi dengan pengetatan aturan pengenaan pajak pada sektor tertentu atau peningkatan pengawasan perpajakan untuk menjaga penerimaan negara tetap stabil.
Perubahan Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Batas PTKP juga berpotensi mengalami perubahan. Penyesuaian PTKP berdampak langsung pada jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Kenaikan PTKP berarti lebih banyak penghasilan yang tidak dikenakan pajak, sementara penurunan PTKP akan mengakibatkan lebih banyak penghasilan yang masuk ke dalam objek pajak. Perubahan ini biasanya didasarkan pada pertimbangan inflasi dan daya beli masyarakat.
Misalnya, jika inflasi tinggi, peningkatan PTKP menjadi perlu untuk menjaga daya beli masyarakat dan menghindari beban pajak yang berlebihan. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan PTKP juga terkait dengan target penerimaan negara.
Pembaruan Aturan Terkait Pengurangan dan Pembebasan Pajak
Kemungkinan terdapat perubahan pada aturan terkait pengurangan dan pembebasan pajak. Hal ini bisa mencakup perubahan persyaratan untuk mendapatkan pengurangan atau pembebasan pajak, atau bahkan penambahan jenis pengurangan dan pembebasan pajak baru. Perubahan ini bisa berdampak positif bagi sebagian wajib pajak, tetapi juga mungkin menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak lainnya yang tidak memenuhi persyaratan baru.
Sebagai contoh, pemerintah mungkin memperluas jenis investasi yang berhak mendapatkan pengurangan pajak, sehingga mendorong investasi di sektor-sektor prioritas. Namun, persyaratan untuk mendapatkan pengurangan pajak tersebut mungkin juga diperketat, sehingga tidak semua investasi memenuhi syarat.
Dampak Perubahan terhadap Wajib Pajak
Perubahan peraturan perpajakan akan berdampak signifikan terhadap wajib pajak pribadi. Beberapa wajib pajak mungkin akan merasakan pengurangan beban pajak, sementara yang lain mungkin akan mengalami peningkatan beban pajak. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru dan melakukan perencanaan pajak yang matang.
Sebagai contoh, jika tarif pajak dinaikkan, wajib pajak perlu menyesuaikan anggaran dan strategi penghematan pajak. Sebaliknya, jika terdapat penambahan jenis pengurangan pajak, wajib pajak perlu mempelajari persyaratan dan memanfaatkannya untuk meminimalkan beban pajak.
Rekomendasi bagi Wajib Pajak
Untuk menghadapi perubahan peraturan perpajakan, wajib pajak disarankan untuk: (1) Selalu mengikuti perkembangan informasi terbaru terkait peraturan perpajakan dari sumber resmi seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP); (2) Melakukan konsultasi dengan konsultan pajak untuk memahami implikasi perubahan peraturan terhadap kondisi keuangan pribadi; dan (3) Melakukan perencanaan pajak yang matang dan proaktif agar dapat meminimalkan beban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
