PPh THR Maret 2025
Pph THR Maret 2025 Berapa Persen – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang diberikan menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR ini juga memiliki implikasi perpajakan, di mana THR yang diterima wajib pajak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku. Artikel ini akan membahas mengenai PPh THR Maret 2025, menjelaskan perhitungan dan peraturan yang relevan.
Definisi THR dan Kewajiban Pajak
THR adalah pembayaran tambahan yang diberikan kepada pekerja, baik berupa gaji atau upah, yang diberikan oleh pemberi kerja menjelang hari raya keagamaan. THR merupakan bagian dari penghasilan bruto karyawan dan oleh karena itu, dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Besaran PPh yang dikenakan akan bergantung pada besarnya THR yang diterima dan penghasilan lainnya yang diterima karyawan dalam satu tahun pajak.
Perbedaan THR dan Penghasilan Lainnya dalam Konteks Perpajakan
THR berbeda dengan penghasilan tetap bulanan karena perhitungan pajaknya diintegrasikan ke dalam penghasilan setahun. Penghasilan tetap biasanya dipotong PPh Pasal 21 setiap bulan, sedangkan THR dihitung secara terpisah dan biasanya dipotong pajaknya sekaligus pada saat pembayaran THR. Perbedaan lainnya terletak pada komponennya; THR umumnya merupakan pembayaran tunggal, sementara penghasilan tetap diterima secara berkala.
Contoh Perhitungan THR Sederhana Sebelum Pemotongan Pajak
Misalnya, seorang karyawan menerima THR sebesar Rp 10.000.000. Sebelum pemotongan pajak, jumlah tersebut adalah total THR yang diterima. Besaran pajak yang akan dipotong akan dihitung berdasarkan penghasilan karyawan selama setahun, termasuk THR tersebut, dan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku.
Perbandingan Besaran THR di Beberapa Sektor Pekerjaan
| Sektor Pekerjaan | Besaran THR (Contoh) |
|---|---|
| Perbankan | Satu bulan gaji pokok + tunjangan |
| Perindustrian | Satu bulan gaji pokok |
| Pendidikan | Satu bulan gaji pokok + tunjangan (bervariasi) |
| Pemerintah | Sesuai peraturan pemerintah yang berlaku |
Catatan: Besaran THR di setiap sektor pekerjaan dapat berbeda dan bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan atau peraturan yang berlaku.
Ringkasan Peraturan Perpajakan Terkait THR di Indonesia
Peraturan perpajakan terkait THR di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. THR merupakan bagian dari penghasilan bruto dan dikenakan PPh Pasal 21. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja dan disetor ke kas negara. Besaran PPh yang dipotong bergantung pada penghasilan kena pajak karyawan setelah memperhitungkan berbagai pengurangan yang diizinkan.
Tarif PPh THR Maret 2025: Pph THR Maret 2025 Berapa Persen
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang diberikan menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR ini tentu saja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Artikel ini akan membahas tarif PPh Pasal 21 yang berlaku untuk THR Maret 2025, bagaimana perhitungannya, dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Perlu diingat bahwa informasi ini bersifat umum dan sebaiknya dikonsultasikan dengan konsultan pajak untuk memastikan akurasi perhitungan PPh THR Anda.
Tarif PPh Pasal 21 untuk THR Maret 2025
Tarif PPh Pasal 21 untuk THR Maret 2025 akan mengikuti aturan yang berlaku pada tahun pajak 2025. Pemerintah biasanya akan mengumumkan peraturan terkait tarif pajak penghasilan di awal tahun. Untuk saat ini, kita dapat merujuk pada aturan yang berlaku di tahun sebelumnya sebagai acuan, dengan catatan bahwa tarif dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah. Perhitungan PPh THR didasarkan pada penghasilan kena pajak (PKP) karyawan setelah dikurangi dengan berbagai potongan yang diizinkan.
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Perhitungan PPh THR
Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan beberapa pengurangan lainnya yang diizinkan oleh peraturan perpajakan. Besarnya PPh THR dihitung berdasarkan PKP tersebut, yang kemudian dicocokkan dengan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku. Semakin tinggi PKP, semakin tinggi pula PPh yang harus dibayarkan.
Contoh Perhitungan PPh THR
Sebagai contoh, misalkan seorang karyawan memiliki PKP sebesar Rp 50.000.000,- setelah dikurangi berbagai potongan. Jika asumsi tarif PPh Pasal 21 untuk tahun 2025 adalah 5% untuk PKP di atas Rp 50.000.000,-, maka PPh THR yang harus dibayarkan adalah Rp 2.500.000,- (Rp 50.000.000 x 5%). Namun, ini hanyalah contoh dan tarif sebenarnya dapat berbeda tergantung pada PKP dan aturan yang berlaku di tahun 2025.
Tabel Besaran PPh THR Berdasarkan Rentang PKP (Ilustrasi)
Berikut tabel ilustrasi besaran PPh THR untuk beberapa rentang PKP. Perlu diingat bahwa ini hanya contoh dan tarif sebenarnya dapat berbeda berdasarkan aturan yang berlaku di tahun 2025. Konsultasikan dengan konsultan pajak untuk perhitungan yang akurat.
| Rentang PKP (Rp) | Tarif PPh (%) | PPh THR (Contoh) |
|---|---|---|
| 0 – 50.000.000 | 5% | Rp 2.500.000 (untuk PKP Rp 50.000.000) |
| 50.000.001 – 100.000.000 | 10% | Rp 10.000.000 (untuk PKP Rp 100.000.000) |
| > 100.000.000 | 15% | Rp 15.000.000 (untuk PKP Rp 100.000.000) |
Perbandingan Tarif PPh THR Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya
Perbandingan tarif PPh THR tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya memerlukan data tarif PPh Pasal 21 dari tahun-tahun tersebut. Perbedaan tarif dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian. Untuk informasi yang akurat dan terperinci, sebaiknya merujuk pada peraturan perpajakan yang berlaku di masing-masing tahun.
Perhitungan PPh THR Maret 2025
Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) dari Tunjangan Hari Raya (THR) Marat 2025 memerlukan pemahaman yang tepat mengenai aturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan ini berkaitan erat dengan penghasilan bruto karyawan dan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku. Artikel ini akan memberikan panduan langkah demi langkah untuk menghitung PPh THR Anda dengan beberapa skenario.
Langkah-langkah Perhitungan PPh THR
Perhitungan PPh THR melibatkan beberapa tahapan. Berikut langkah-langkahnya:
- Tentukan Penghasilan Bruto THR: Jumlah THR yang diterima sebelum dipotong pajak. Ini termasuk THR pokok gaji dan tunjangan-tunjangan yang termasuk dalam objek pajak.
- Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): Kurangi penghasilan bruto THR dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan. PTKP akan disesuaikan dengan peraturan perpajakan terbaru tahun 2025.
- Tentukan Tarif PPh Pasal 21: Tarif PPh Pasal 21 akan bergantung pada besarnya PKP. Konsultasikan peraturan perpajakan terbaru untuk mengetahui besaran tarif yang berlaku di tahun 2025.
- Hitung PPh THR: Kalikan PKP dengan tarif PPh Pasal 21 yang telah ditentukan.
Contoh Kasus Perhitungan PPh THR
Berikut beberapa contoh kasus perhitungan PPh THR untuk memperjelas prosesnya. Angka-angka yang digunakan merupakan ilustrasi dan dapat berbeda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di tahun 2025.
| Skenario | Penghasilan Bruto THR | PTKP (Ilustrasi) | PKP | Tarif PPh 21 (Ilustrasi) | PPh THR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanpa Tunjangan | Rp 5.000.000 | Rp 54.000.000 | Rp 0 (karena PKP < 0) | – | Rp 0 |
| Dengan Tunjangan | Rp 7.000.000 | Rp 54.000.000 | Rp 0 (karena PKP < 0) | – | Rp 0 |
Catatan: Angka PTKP dan Tarif PPh 21 di atas hanyalah ilustrasi. Besaran yang sebenarnya akan mengikuti peraturan perpajakan terbaru tahun 2025.
Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Perhitungan
Perhitungan PPh THR harus dilakukan dengan teliti dan akurat. Pastikan Anda menggunakan data penghasilan bruto yang benar dan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. Konsultasikan dengan petugas pajak atau konsultan pajak jika Anda mengalami kesulitan dalam perhitungan. Kesalahan dalam perhitungan dapat berakibat pada sanksi administrasi.
Potensi Kesalahan Umum dan Cara Mengatasinya
Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam perhitungan PPh THR antara lain penggunaan data yang salah, kesalahan dalam menentukan tarif pajak, dan kurangnya pemahaman tentang PTKP. Untuk menghindari kesalahan, pastikan untuk selalu mengacu pada peraturan perpajakan terbaru dan melakukan pengecekan ulang perhitungan Anda. Jika ragu, konsultasikan dengan ahli perpajakan.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Pengaruhnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan penghasilan bruto yang tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh). Memahami PTKP sangat penting karena berpengaruh signifikan terhadap besarnya PPh THR yang harus dibayar karyawan. Besarnya PTKP akan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP), sehingga PPh yang terutang pun akan lebih rendah.
Perhitungan PPh THR mempertimbangkan PTKP dengan mengurangi penghasilan bruto THR dengan nilai PTKP sebelum menghitung pajak yang terutang. Dengan demikian, semakin tinggi PTKP, semakin kecil PPh yang harus dibayar.
Konsep PTKP dan Pengaruhnya terhadap Perhitungan PPh THR
PTKP merupakan nilai batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Nilai PTKP ini berbeda-beda, tergantung status perkawinan dan jumlah tanggungan. Dalam perhitungan PPh THR, PTKP dikurangkan dari total penghasilan THR sebelum dihitung pajak yang terutang. Semakin tinggi PTKP, semakin rendah penghasilan kena pajak (PKP), sehingga pajak yang terutang juga akan semakin rendah.
Contoh Perhitungan PPh THR dengan Memperhitungkan PTKP
Misalkan seorang karyawan lajang menerima THR sebesar Rp 10.000.000 dan PTKP-nya Rp 54.000.000 per tahun (atau Rp 4.500.000 per bulan). Maka, PKP-nya adalah Rp 0 karena THR-nya lebih kecil dari PTKP bulanannya. Dengan demikian, PPh yang terutang adalah Rp 0. Namun, jika THR-nya Rp 20.000.000, maka PKP-nya adalah Rp 15.500.000 (Rp 20.000.000 – Rp 4.500.000). PPh yang terutang kemudian dihitung berdasarkan tarif PPh Pasal 17 yang berlaku. Contoh ini hanya ilustrasi, dan perhitungan sebenarnya mungkin lebih kompleks tergantung tarif pajak yang berlaku.
Pengaruh PTKP terhadap Besaran PPh THR yang Terutang, Pph THR Maret 2025 Berapa Persen
| Status Perkawinan | Jumlah Tanggungan | PTKP (per tahun) | THR (Contoh) | PKP | PPh Terutang (Ilustrasi) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lajang | 0 | Rp 54.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 0 | Rp 0 |
| Menikah | 0 | Rp 63.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 0 | Rp 0 |
| Menikah | 2 | Rp 72.000.000 | Rp 20.000.000 | Rp 0 | Rp 0 |
Catatan: Angka PPh terutang dalam tabel di atas merupakan ilustrasi dan dapat berbeda berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Perhitungan yang akurat memerlukan perhitungan pajak yang lebih detail.
Perbedaan PTKP untuk Karyawan Lajang dan Karyawan Menikah
PTKP untuk karyawan lajang lebih rendah dibandingkan dengan karyawan menikah. Karyawan menikah biasanya memiliki PTKP yang lebih tinggi, terutama jika memiliki tanggungan. Perbedaan ini mencerminkan beban pengeluaran yang berbeda antara karyawan lajang dan karyawan menikah.
Implikasi PTKP terhadap Besaran THR yang Diterima Karyawan
PTKP tidak secara langsung mempengaruhi besaran THR yang diterima karyawan. THR merupakan hak karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan. Namun, PTKP berpengaruh pada besaran PPh yang harus dipotong dari THR tersebut. Semakin tinggi PTKP, semakin sedikit PPh yang dipotong, sehingga karyawan akan menerima THR bersih yang lebih besar.
Kewajiban Pelaporan dan Pembayaran PPh THR
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) setiap tahunnya menjadi momen penting bagi pekerja dan perusahaan. Namun, di balik kebahagiaan menerima THR, terdapat kewajiban perpajakan yang perlu dipahami dan dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima THR. Pemahaman yang baik mengenai kewajiban pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas THR akan memastikan kepatuhan pajak dan menghindari sanksi yang merugikan.
Kewajiban Pelaporan PPh THR bagi Pemberi Kerja dan Penerima THR
Pemberi kerja wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR yang diberikan kepada karyawan. Besarnya PPh yang dipotong dihitung berdasarkan penghasilan bruto karyawan setelah dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Sementara itu, penerima THR tidak memiliki kewajiban pelaporan khusus terkait PPh THR karena PPh sudah dipotong di sumber oleh pemberi kerja. Namun, penerima THR perlu memastikan bahwa PPh yang dipotong sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka dapat memeriksa bukti potong PPh Pasal 21 yang diberikan oleh pemberi kerja.
Sanksi Pelanggaran Pelaporan dan Pembayaran PPh THR
Pelanggaran dalam pelaporan dan pembayaran PPh THR dapat berakibat sanksi berupa denda administratif, bahkan sanksi pidana. Besarnya denda bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran. Keterlambatan pembayaran PPh akan dikenakan sanksi bunga, sementara pelaporan yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat dikenakan denda. Dalam kasus yang serius, pemberi kerja dapat menghadapi tuntutan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prosedur Pelaporan dan Pembayaran PPh THR
Prosedur pelaporan dan pembayaran PPh THR umumnya dilakukan melalui sistem online Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemberi kerja wajib melaporkan dan membayar PPh Pasal 21 THR secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Langkah-langkahnya meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21, perhitungan PPh terutang, dan pembayaran melalui sistem pembayaran online DJP. Bukti pembayaran kemudian harus disimpan sebagai arsip perusahaan.
- Hitung PPh Pasal 21 yang terutang atas THR karyawan.
- Lengkapi SPT Masa PPh Pasal 21 secara online melalui e-Filing DJP.
- Bayar PPh Pasal 21 melalui sistem pembayaran online DJP (seperti virtual account).
- Simpan bukti potong PPh Pasal 21 dan bukti pembayaran sebagai arsip.
Contoh Format Pelaporan PPh THR
Format pelaporan PPh THR umumnya terintegrasi dalam SPT Masa PPh Pasal 21 yang disediakan oleh DJP. SPT ini berisi data identitas perusahaan, data karyawan penerima THR, perhitungan PPh terutang, dan informasi pembayaran. Data yang dilaporkan harus akurat dan lengkap untuk menghindari kesalahan dan sanksi. Contoh detail dalam SPT Masa PPh Pasal 21 meliputi NPWP perusahaan, NPWP karyawan, jumlah THR bruto, jumlah THR netto setelah dipotong PPh, dan jumlah PPh yang dipotong.
| Kolom 1 | Kolom 2 | Kolom 3 |
|---|---|---|
| NPWP Perusahaan | NPWP Karyawan | Jumlah THR Bruto |
| … | … | … |
Catatan: Tabel di atas merupakan contoh sederhana. Format SPT Masa PPh Pasal 21 yang sebenarnya lebih kompleks dan lengkap.
Langkah-Langkah Praktis untuk Kepatuhan Pajak THR
Untuk memastikan kepatuhan pajak dalam hal THR, perusahaan sebaiknya melakukan beberapa langkah praktis berikut:
- Konsultasikan dengan konsultan pajak atau petugas pajak untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Lakukan perencanaan perpajakan yang matang sebelum pembayaran THR.
- Gunakan software akuntansi yang terintegrasi dengan sistem pelaporan pajak.
- Simpan seluruh dokumen dan bukti transaksi terkait THR dengan rapi.
- Pantau secara berkala kewajiban pajak dan batas waktu pelaporan.
Perbedaan PPh Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Lainnya serta Informasi Seputar PPh THR Maret 2025
Berikut ini penjelasan mengenai perbedaan PPh Pasal 21 dengan pajak penghasilan lainnya, serta informasi penting terkait perhitungan dan pelaporan PPh THR Maret 2025. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Perbedaan PPh Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Lainnya
PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dipotong langsung dari penghasilan karyawan oleh pemberi kerja. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang diterima karyawan. Berbeda dengan PPh Pasal 21, pajak penghasilan lainnya seperti PPh Pasal 17 (untuk penghasilan usaha/bisnis) dan PPh Pasal 25 (pembayaran pajak penghasilan secara berkala) memiliki mekanisme perhitungan dan pelaporan yang berbeda. PPh Pasal 21 bersifat final, artinya pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja sudah dianggap lunas, sementara pajak penghasilan lainnya mengharuskan pelaporan dan perhitungan pajak tahunan.
Cara Menghitung PPh THR dengan Penghasilan Tambahan
Perhitungan PPh THR jika terdapat penghasilan tambahan selain gaji memperhitungkan total penghasilan bruto dalam satu bulan, termasuk THR dan penghasilan tambahan tersebut. Besarnya PPh yang terutang akan dihitung berdasarkan tarif PPh Pasal 21 progresif yang berlaku. Sebagai contoh, jika seorang karyawan menerima THR sebesar Rp 5.000.000 dan penghasilan tambahan berupa bonus Rp 2.000.000, maka total penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan PPh adalah Rp 7.000.000. Perhitungan selanjutnya mengikuti aturan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku pada Maret 2025. Konsultasikan dengan konsultan pajak atau kantor pajak terdekat untuk perhitungan yang akurat.
Langkah yang Harus Dilakukan Jika Terdapat Kesalahan Perhitungan PPh THR
Jika ditemukan kesalahan dalam perhitungan PPh THR, segera laporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. Siapkan bukti-bukti pendukung seperti slip gaji, bukti penerimaan THR, dan bukti perhitungan PPh yang dilakukan. Pihak kantor pajak akan melakukan verifikasi dan melakukan koreksi atas perhitungan yang salah. Proses koreksi ini dapat melibatkan pengembalian pajak (jika kelebihan bayar) atau pelunasan pajak (jika kekurangan bayar).
Sumber Informasi Lebih Lanjut Mengenai Peraturan PPh THR
Informasi lebih lanjut mengenai peraturan PPh THR dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, konsultan pajak, dan kantor pajak setempat. Situs DJP menyediakan berbagai informasi, peraturan, dan panduan terkait perpajakan, termasuk aturan mengenai PPh THR. Konsultasi dengan konsultan pajak atau kantor pajak dapat memberikan solusi yang lebih personal dan terarah sesuai kondisi masing-masing wajib pajak.
Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh THR
Keterlambatan pembayaran PPh THR dapat dikenakan sanksi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya denda bervariasi dan tergantung pada besarnya pajak yang terutang dan lama keterlambatan. Untuk menghindari sanksi, pastikan pembayaran PPh THR dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai besarnya denda dan tata cara pelaporan dapat diperoleh dari situs resmi DJP atau kantor pajak setempat.
Ilustrasi Perhitungan PPh THR Berbagai Skala Penghasilan
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) di tahun 2025 bervariasi tergantung pada besarnya penghasilan, status perkawinan, dan jumlah tanggungan. Ilustrasi berikut ini memberikan gambaran umum perhitungan PPh THR untuk berbagai skala penghasilan, mempertimbangkan beberapa faktor yang memengaruhinya. Angka-angka yang digunakan merupakan ilustrasi dan dapat berbeda berdasarkan peraturan perpajakan terbaru.
Perhitungan PPh THR Berdasarkan Skala Penghasilan
Berikut ilustrasi perhitungan PPh THR untuk tiga karyawan dengan penghasilan berbeda, diasumsikan untuk tahun pajak 2025 dan menggunakan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku. Perhitungan ini belum memperhitungkan potongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
| Karyawan | Penghasilan THR | PTKP (Rp) | Penghasilan Kena Pajak (PKP) (Rp) | Tarif PPh 21 (%) | PPh Terutang (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendah (Budi) | 5.000.000 | 54.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Menengah (Ani) | 15.000.000 | 54.000.000 | 15.000.000 – 54.000.000 = 0 | 0 | 0 |
| Tinggi (Rudi) | 50.000.000 | 54.000.000 | 50.000.000 – 54.000.000 = 0 | 0 | 0 |
Catatan: Angka PTKP dan tarif PPh 21 bersifat ilustrasi dan dapat berubah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan di atas mengasumsikan status kawin dan tanpa tanggungan.
Pengaruh Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungan
Status perkawinan dan jumlah tanggungan berpengaruh signifikan terhadap besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Semakin banyak tanggungan, semakin besar PTKP, dan akibatnya semakin kecil PPh yang terutang. Sebagai contoh, karyawan yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak akan memiliki PTKP yang lebih besar dibandingkan karyawan yang lajang.
- Karyawan menikah dengan 2 anak akan memiliki PTKP lebih tinggi daripada karyawan yang lajang.
- Perbedaan PTKP ini akan berdampak pada besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan selanjutnya mempengaruhi jumlah PPh yang harus dibayar.
Perhitungan PPh THR dengan dan tanpa Potongan BPJS
Potongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan akan mengurangi penghasilan bruto sebelum dihitung PPh. Ini berarti PPh yang terutang akan lebih rendah dibandingkan jika tidak ada potongan BPJS. Berikut ilustrasi sederhana:
- Tanpa Potongan BPJS: Penghasilan THR Rp 20.000.000, PPh terutang (setelah dikurangi PTKP) misalnya Rp 1.000.000.
- Dengan Potongan BPJS: Penghasilan THR Rp 20.000.000 dikurangi iuran BPJS misalnya Rp 500.000, sehingga penghasilan bersih menjadi Rp 19.500.000. PPh terutang (setelah dikurangi PTKP) akan lebih rendah dari Rp 1.000.000.
Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Karyawan
Kebijakan pemerintah terkait THR dan PPh bertujuan untuk menyeimbangkan penerimaan negara dan kesejahteraan karyawan. Pemberian THR diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sementara pengenaan PPh sesuai aturan yang berlaku merupakan kontribusi wajib bagi pembangunan negara. Besarnya PPh yang terutang akan memengaruhi penghasilan bersih karyawan, namun tetap perlu dilihat dalam konteks keseluruhan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
