Pengantar Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025: Undang Undang Pengadilan Pajak 2025
Undang Undang Pengadilan Pajak 2025 – Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 merupakan perubahan signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia. Undang-undang ini disusun sebagai respon terhadap kebutuhan akan penyelesaian sengketa pajak yang lebih efisien, adil, dan berorientasi pada kepastian hukum. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Latar Belakang Penyusunan Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025
Latar belakang utama penyusunan Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 adalah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam sistem penyelesaian sengketa pajak sebelumnya. Proses yang panjang, birokrasi yang rumit, dan kurangnya kepastian hukum seringkali menjadi kendala dalam menyelesaikan sengketa pajak. Hal ini berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak dan iklim investasi di Indonesia. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
Tujuan Utama Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025
Tujuan utama Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 adalah untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa pajak yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan berkeadilan. Tujuan ini dicapai melalui berbagai perbaikan prosedur, peningkatan kualitas hakim pajak, dan penguatan kelembagaan Pengadilan Pajak.
Perubahan Signifikan Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 membawa beberapa perubahan signifikan dibandingkan peraturan sebelumnya. Perubahan ini meliputi perubahan prosedur penyelesaian sengketa, peningkatan kewenangan Pengadilan Pajak, dan perubahan mekanisme pengawasan. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa pajak.
Perbandingan Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 dengan Peraturan Sebelumnya
| Aspek | Peraturan Sebelumnya | Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 |
|---|---|---|
| Lama Proses Penyelesaian | Relatif lama, seringkali memakan waktu bertahun-tahun. | Diharapkan lebih singkat dan efisien melalui penyederhanaan prosedur. |
| Kewenangan Pengadilan Pajak | Terbatas pada aspek hukum formal. | Diperluas, termasuk mempertimbangkan aspek materiil dan keadilan substansial. |
| Transparansi Putusan | Terbatas akses publik terhadap putusan. | Meningkatkan transparansi dengan publikasi putusan secara online (dengan pengecualian data pribadi yang dilindungi). |
Dampak Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 terhadap Kepastian Hukum di Bidang Perpajakan
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum di bidang perpajakan. Dengan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, transparan, dan adil, wajib pajak akan memiliki kepastian hukum yang lebih baik dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Contohnya, putusan yang lebih cepat akan mengurangi kerugian finansial dan waktu yang terbuang bagi wajib pajak yang bersengketa. Transparansi putusan juga akan memberikan preseden yang jelas bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang.
Struktur dan Komposisi Pengadilan Pajak
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 (UU PP 2025) menetapkan struktur dan komposisi Pengadilan Pajak yang bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa pajak yang adil, efisien, dan efektif. Struktur ini dirancang untuk memastikan proses peradilan pajak berjalan dengan tertib dan transparan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai struktur dan komposisi tersebut.
Struktur Organisasi Pengadilan Pajak
UU PP 2025 kemungkinan akan mengatur Pengadilan Pajak dalam beberapa tingkatan, misalnya Pengadilan Pajak Tingkat Pertama dan Pengadilan Pajak Tingkat Banding. Pengadilan Pajak Tingkat Pertama akan berada di berbagai wilayah untuk menjangkau wajib pajak di seluruh Indonesia. Pengadilan Pajak Tingkat Banding akan bertindak sebagai pengadilan banding atas putusan Pengadilan Pajak Tingkat Pertama. Setiap tingkatan memiliki ketua dan anggota yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda. Struktur organisasi yang tepat perlu dirujuk pada UU PP 2025 yang resmi. Kemungkinan terdapat pula unit-unit pendukung seperti bagian administrasi, kepaniteraan, dan sekretariat yang menunjang operasional pengadilan.
Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan Pajak
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 mengatur prosedur penyelesaian perkara pajak secara rinci dan efektif. Pemahaman yang baik tentang prosedur ini penting bagi wajib pajak dan petugas pajak agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lancar dan adil. Berikut uraian detail mengenai tahapan dan peran berbagai pihak yang terlibat.
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 diharapkan membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kepatuhan wajib pajak, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk memastikan kewajiban pajak kendaraan Anda terpenuhi, Anda bisa dengan mudah mengeceknya secara online melalui situs ini: Cara Cek Pajak Motor Online 2025. Dengan informasi yang akurat dan akses mudah ini, diharapkan kepatuhan pajak meningkat, sehingga mendukung efektivitas Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.
Langkah-Langkah Penyelesaian Perkara di Pengadilan Pajak
Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Pajak dimulai dengan pengajuan keberatan oleh wajib pajak terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dianggap kurang tepat. Jika keberatan ditolak, wajib pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Proses persidangan kemudian akan berlangsung, meliputi tahapan pemanggilan, penyampaian bukti, persidangan, hingga putusan pengadilan.
- Pengajuan Gugatan: Wajib pajak mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pemanggilan Sidang: Pengadilan Pajak memanggil para pihak yang terlibat (wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak) untuk menghadiri sidang.
- Penyampaian Bukti dan Saksi: Kedua belah pihak menyampaikan bukti dan saksi yang mendukung argumen mereka.
- Persidangan: Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan dari para pihak dan saksi.
- Putusan Pengadilan: Setelah persidangan selesai, Majelis Hakim akan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.
Peran dan Fungsi Pihak yang Terlibat
Beberapa pihak berperan penting dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak. Pemahaman mengenai peran masing-masing pihak sangat krusial untuk memastikan proses berjalan dengan efektif dan efisien.
- Wajib Pajak: Pihak yang mengajukan gugatan dan bertanggung jawab atas bukti dan argumen yang diajukan.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Pihak tergugat yang mewakili pemerintah dalam perkara pajak dan bertanggung jawab atas pembelaan dan penyampaian bukti.
- Majelis Hakim: Bertugas memimpin persidangan, memeriksa bukti, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum dan keadilan.
- Panitera Pengadilan Pajak: Bertanggung jawab atas administrasi persidangan, termasuk pencatatan dan pengarsipan dokumen.
Contoh Kasus dan Alur Penyelesaiannya
Misalnya, seorang wajib pajak, Pak Budi, menerima SKP dengan nilai pajak yang dianggap terlalu tinggi. Setelah keberatannya ditolak, Pak Budi mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Dalam persidangan, Pak Budi dan DJP masing-masing menghadirkan bukti dan saksi. Setelah memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan saksi, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang mengurangi nilai pajak yang harus dibayar Pak Budi.
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 diharapkan mampu memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan. Salah satu implikasinya adalah proses penyelesaian sengketa pajak yang lebih efisien. Hal ini penting mengingat potensi peningkatan pendapatan pajak, misalnya dari program pemutihan pajak seperti yang ditawarkan di Jawa Timur. Informasi lebih lanjut mengenai program Pemutihan Pajak Kendaraan Jawa Timur 2025 dapat membantu masyarakat memahami kewajiban perpajakan mereka.
Dengan begitu, peluang terjadinya sengketa pajak yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Pajak diharapkan dapat diminimalisir, sejalan dengan tujuan UU tersebut.
Langkah-Langkah Pengajuan Banding dan Kasasi
Apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak tingkat pertama, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pajak. Jika masih ada ketidakpuasan, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 diharapkan membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia. Salah satu dampaknya mungkin akan terasa pada kepatuhan wajib pajak, termasuk dalam hal pajak kendaraan bermotor. Bagi warga Jakarta yang ingin memastikan kewajiban pajaknya terpenuhi, bisa langsung mengeceknya melalui situs Cek Pajak Mobil Jakarta 2025 untuk memastikan data akurat. Dengan informasi yang transparan, diharapkan proses penyelesaian sengketa pajak di masa mendatang, yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025, dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
- Pengajuan Banding: Pihak yang tidak puas mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Pajak dalam waktu yang ditentukan.
- Proses Persidangan Banding: Pengadilan Tinggi Pajak memeriksa kembali perkara dan mengeluarkan putusan.
- Pengajuan Kasasi: Jika masih ada ketidakpuasan, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- Proses Persidangan Kasasi: Mahkamah Agung memeriksa kembali perkara dan mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.
Waktu Tempuh Penyelesaian Perkara
Waktu tempuh penyelesaian perkara di Pengadilan Pajak bervariasi, tergantung kompleksitas kasus dan jumlah perkara yang ditangani. Secara umum, proses penyelesaian perkara di tingkat pertama dapat berlangsung selama beberapa bulan hingga satu tahun, sementara proses banding dan kasasi dapat menambah waktu penyelesaian. Usaha untuk mempercepat proses dan meningkatkan efisiensi terus dilakukan oleh Pengadilan Pajak.
Sanksi dan Putusan Pengadilan Pajak
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 mengatur secara detail mengenai sanksi dan putusan yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Pajak. Pemahaman yang komprehensif terhadap hal ini penting bagi wajib pajak maupun petugas pajak untuk memastikan kepatuhan hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan.
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan pajak di Indonesia. Salah satu jenis pajak yang akan terdampak regulasi ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proyeksi Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 2025, silakan kunjungi Pajak Bumi Dan Bangunan 2025 . Dengan adanya UU baru ini, diharapkan penyelesaian sengketa terkait PBB, akan lebih efisien dan berkeadilan, sekaligus mendukung kepastian hukum dalam sistem perpajakan nasional.
Jenis-Jenis Sanksi yang Dapat Dijatuhkan Pengadilan Pajak
Pengadilan Pajak memiliki wewenang untuk menjatuhkan berbagai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa penetapan kembali pajak yang terutang, penalti administrasi, atau bahkan sanksi pidana jika ditemukan unsur kesengajaan dalam pelanggaran perpajakan. Besarnya sanksi akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Selain itu, Pengadilan Pajak juga dapat memerintahkan pembayaran bunga atas tunggakan pajak yang telah jatuh tempo.
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 diharapkan membawa perubahan signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia. Salah satu aspek penting yang perlu dipahami seiring dengan berlakunya UU tersebut adalah penggunaan EFIN (Electronic Filing Identification Number). Untuk memahami lebih lanjut mengenai EFIN dan perannya dalam pelaporan pajak, silahkan kunjungi Apa Itu Efin Pajak 2025. Dengan pemahaman yang baik tentang EFIN, kita dapat lebih siap menghadapi implikasi dari Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 dan melakukan kewajiban perpajakan dengan lebih efektif dan efisien.
Contoh Putusan Pengadilan Pajak yang Berpengaruh Signifikan, Undang Undang Pengadilan Pajak 2025
Beberapa putusan Pengadilan Pajak telah memberikan dampak signifikan terhadap interpretasi hukum perpajakan di Indonesia. Contohnya, putusan yang berkaitan dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tertentu atau putusan yang mengklarifikasi definisi objek pajak tertentu. Putusan-putusan ini seringkali menjadi rujukan bagi otoritas pajak dan wajib pajak dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa selanjutnya. Putusan-putusan tersebut biasanya dipublikasikan dan dapat diakses melalui situs resmi Pengadilan Pajak atau melalui basis data hukum yang terpercaya. Hal ini memungkinkan transparansi dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan.
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 diharapkan dapat memperkuat sistem peradilan pajak di Indonesia. Pemahaman mengenai berbagai jenis pajak, khususnya pajak tidak langsung, sangat krusial dalam konteks ini. Untuk gambaran lebih jelas mengenai contoh-contoh pajak tidak langsung yang berlaku di tahun 2025, silakan kunjungi Contoh Pajak Tidak Langsung 2025 untuk referensi. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perpajakan, proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak 2025 dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Pajak
Setelah putusan Pengadilan Pajak berkekuatan hukum tetap, eksekusi putusan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pihak yang kalah dalam perkara wajib melaksanakan putusan tersebut. Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan dalam jangka waktu tertentu, pihak pemenang dapat mengajukan permohonan eksekusi paksa kepada Pengadilan Negeri. Proses eksekusi paksa ini dapat meliputi penyitaan aset dan penjualan aset untuk menutupi tunggakan pajak dan biaya-biaya terkait.
Upaya Hukum Jika Pihak yang Bersengketa Tidak Puas
Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak, mereka masih dapat menempuh upaya hukum selanjutnya, yaitu Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. PK hanya dapat diajukan jika terdapat bukti-bukti baru yang signifikan atau terdapat pelanggaran hukum yang substansial dalam proses persidangan di Pengadilan Pajak. Syarat pengajuan PK diatur secara ketat dan harus memenuhi persyaratan formal dan materil yang telah ditentukan.
Jenis-Jenis Putusan dan Konsekuensinya
| Jenis Putusan | Konsekuensi |
|---|---|
| Menyatakan Gugatan Diterima | Wajib pajak menang, otoritas pajak harus mengikuti putusan. |
| Menyatakan Gugatan Ditolak | Wajib pajak kalah, harus membayar pajak yang dipermasalahkan dan mungkin dikenakan sanksi. |
| Menyatakan Gugatan Sebagian Diterima | Putusan sebagian menguntungkan wajib pajak dan sebagian menguntungkan otoritas pajak, dengan konsekuensi yang sesuai dengan bagian putusan tersebut. |
| Menyatakan Tidak Berwenang | Pengadilan Pajak menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. |
Dampak Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 terhadap Pelaku Usaha
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 diharapkan membawa perubahan signifikan bagi pelaku usaha di Indonesia, baik dari sisi kepatuhan perpajakan maupun iklim investasi. UU ini dirancang untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa pajak yang lebih adil, efisien, dan transparan. Dampaknya terhadap pelaku usaha pun beragam, mulai dari peningkatan kepatuhan hingga potensi tantangan implementasi di lapangan.
Dampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UU Pengadilan Pajak 2025 diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan kredibel. Dengan adanya pengadilan pajak yang independen, wajib pajak merasa lebih terlindungi hak-haknya dan termotivasi untuk taat pajak. Proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan transparan juga mengurangi potensi kerugian dan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kejelasan hukum dan kepastian hukum yang lebih baik mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif.
Perlindungan Hak-Hak Wajib Pajak
Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi hak-hak wajib pajak. Proses hukum yang lebih jelas dan terstruktur mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan diskriminasi. Adanya mekanisme banding dan kasasi yang terdefinisi dengan baik memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperjuangkan hak-haknya secara adil. Kehadiran pengadilan pajak yang independen juga memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum dan bukti yang kuat, bukan tekanan atau kepentingan lain.
Potensi Peningkatan Penerimaan Negara
Meskipun tujuan utama UU Pengadilan Pajak 2025 bukan semata-mata peningkatan penerimaan negara, peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dipicu oleh UU ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Dengan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan, lebih banyak wajib pajak yang akan melaporkan dan membayar pajak sesuai kewajiban. Hal ini akan mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap pendapatan negara. Sebagai contoh, peningkatan kepatuhan di sektor UMKM saja dapat berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Implementasi UU Pengadilan Pajak 2025 di lapangan tentu menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) di pengadilan pajak, baik hakim, panitera, maupun staf pendukung. Dibutuhkan pelatihan dan pengembangan yang intensif untuk memastikan mereka mampu menangani kasus-kasus sengketa pajak yang kompleks dan beragam. Tantangan lain adalah aksesibilitas bagi wajib pajak, terutama di daerah terpencil. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua wajib pajak memiliki akses yang mudah dan terjangkau terhadap pengadilan pajak. Selain itu, perlu juga diperhatikan integrasi sistem informasi antara pengadilan pajak dengan sistem perpajakan nasional.
Dampak terhadap Iklim Investasi di Indonesia
UU Pengadilan Pajak 2025 berpotensi meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Kepastian hukum dan perlindungan hak-hak investor dalam hal perpajakan akan menarik lebih banyak investasi asing dan domestik. Investor akan merasa lebih aman dan nyaman berinvestasi di Indonesia karena adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Contohnya, investor asing akan lebih tertarik berinvestasi di Indonesia jika mereka yakin bahwa sengketa pajak akan diselesaikan secara adil dan efisien.
Perubahan Signifikan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses peradilan pajak. Berikut beberapa poin penting yang perlu dipahami.
Perubahan Signifikan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025
Beberapa perubahan utama meliputi penyederhanaan prosedur keberatan, peningkatan aksesibilitas bagi wajib pajak, dan penguatan kewenangan Pengadilan Pajak. Misalnya, terdapat perubahan dalam tata cara penyampaian berkas keberatan yang diharapkan lebih efisien dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Selain itu, UU ini juga menetapkan batas waktu yang lebih tegas bagi setiap tahapan proses peradilan pajak untuk mencegah penundaan yang tidak perlu.
Cara Mengajukan Keberatan Atas Putusan Pajak
Proses pengajuan keberatan atas putusan pajak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025. Wajib pajak perlu memahami alur dan persyaratan yang telah ditetapkan untuk memastikan keberatannya dapat diterima dan diproses dengan baik. Secara umum, proses diawali dengan penyusunan surat keberatan yang lengkap dan akurat, disertai bukti-bukti pendukung yang relevan. Surat keberatan kemudian diajukan melalui jalur resmi yang telah ditentukan.
- Penyusunan surat keberatan yang sistematis dan terstruktur.
- Pengumpulan bukti-bukti pendukung yang kuat dan relevan.
- Pengajuan surat keberatan melalui kanal resmi yang telah ditentukan.
- Pemantauan proses penanganan keberatan oleh pihak berwenang.
Jenis-jenis Perkara yang Ditangani Pengadilan Pajak
Pengadilan Pajak berwenang menangani berbagai jenis sengketa pajak. Jenis perkara yang ditangani meliputi sengketa terkait Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan berbagai pajak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lingkup sengketa mencakup perhitungan pajak, penagihan pajak, dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
Lama Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Pajak
Undang-Undang Pengadilan Pajak 2025 menetapkan batas waktu tertentu untuk setiap tahapan proses penyelesaian perkara. Meskipun durasi pastinya bergantung pada kompleksitas kasus dan berbagai faktor lain, UU ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa pajak. Tujuannya agar kepastian hukum dapat diperoleh wajib pajak dalam waktu yang relatif singkat dan efisien.
Sanksi yang Dapat Dijatuhkan oleh Pengadilan Pajak
Pengadilan Pajak memiliki wewenang untuk menjatuhkan berbagai sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi yang dapat dijatuhkan bervariasi, mulai dari denda administratif hingga putusan yang bersifat korektif terhadap perhitungan pajak. Jenis dan beratnya sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya.
- Denda administratif.
- Koreksi perhitungan pajak.
- Putusan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
