Cara Menghitung PPh 21 THR Maret 2025

victory 2 days ago Tenaga Kerja & Pekerjaan 1 Views

Pengantar Perhitungan PPh 21 THR Maret 2025

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang diberikan menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR ini juga memiliki implikasi perpajakan, khususnya terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang menjadi kewajiban pemberi kerja. Artikel ini akan membahas cara menghitung PPh 21 THR Maret 2025 berdasarkan peraturan perpajakan terbaru, dengan memberikan contoh perhitungan untuk karyawan dengan penghasilan di bawah dan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Isi

Dasar Hukum Perhitungan PPh 21 THR

Perhitungan PPh 21 THR mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait. Peraturan ini mengatur tentang tarif PPh 21, penghasilan kena pajak (PKP), dan mekanisme pemotongan pajak. Untuk perhitungan THR Maret 2025, akan digunakan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat itu. Sebaiknya selalu mengacu pada peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan akurasi perhitungan.

Menghitung PPh 21 THR Maret 2025 memang sedikit rumit, karena kita perlu memastikan penghasilan bruto THR terlebih dahulu sebelum menghitung pajak terhutang. Untuk menentukan penghasilan bruto THR itu sendiri, anda perlu memahami cara perhitungan THR secara keseluruhan. Informasi lengkap mengenai Cara Perhitungan THR Maret 2025 Karyawan akan sangat membantu dalam proses ini.

Setelah mendapatkan angka penghasilan bruto THR, barulah kita bisa melanjutkan perhitungan PPh 21 yang tepat sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Contoh Perhitungan PPh 21 THR untuk Karyawan dengan Penghasilan di Bawah dan di Atas PTKP

Berikut contoh perhitungan PPh 21 THR, dengan asumsi tarif PPh 21 dan PTKP tahun 2025 tetap sama seperti tahun 2024 (untuk ilustrasi, data ini perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru pada tahun 2025). Perlu diingat bahwa contoh ini bersifat ilustrasi dan angka-angka yang digunakan mungkin berbeda dengan kondisi riil.

Menghitung PPh 21 THR Maret 2025 memang perlu ketelitian, karena berkaitan dengan kewajiban pajak perusahaan. Ingat ya, proses perhitungan ini penting dilakukan sebelum pembayaran THR kepada karyawan. Sebab, sesuai peraturan yang berlaku, pembayaran THR Maret 2025 harus dilakukan paling lambat sesuai ketentuan yang tercantum di THR Maret 2025 Harus Dibayarkan Paling Lambat.

Oleh karena itu, memahami tenggat waktu pembayaran ini sangat krusial agar perhitungan PPh 21 THR Maret 2025 Anda tepat dan terhindar dari masalah di kemudian hari.

Contoh 1: Karyawan dengan penghasilan di bawah PTKP

Related Posts:

Misalnya, seorang karyawan menerima THR sebesar Rp 5.000.000 dan penghasilan bulanannya Rp 4.000.000. Jika PTKP-nya Rp 54.000.000 per tahun, maka penghasilan kena pajaknya adalah 0 karena penghasilannya termasuk di bawah PTKP. Oleh karena itu, PPh 21 yang terutang adalah 0.

Setelah mendapatkan angka penghasilan bruto THR, barulah kita bisa melanjutkan perhitungan PPh 21 yang tepat sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Contoh 2: Karyawan dengan penghasilan di atas PTKP

Setelah mendapatkan angka penghasilan bruto THR, barulah kita bisa melanjutkan perhitungan PPh 21 yang tepat sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Misalnya, seorang karyawan menerima THR sebesar Rp 10.000.000 dan penghasilan bulanannya Rp 15.000.000. Dengan asumsi PTKP Rp 54.000.000 per tahun dan tarif PPh 21 progresif, perhitungan PPh 21 THR akan memperhitungkan total penghasilan tahunan (termasuk THR). Perhitungannya akan lebih kompleks dan membutuhkan penghitungan PKP terlebih dahulu. Setelah PKP didapatkan, baru dapat dihitung PPh 21 yang terutang berdasarkan tarif yang berlaku.

Setelah mendapatkan angka penghasilan bruto THR, barulah kita bisa melanjutkan perhitungan PPh 21 yang tepat sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Perbandingan Perhitungan PPh 21 THR Tahun 2024 dan 2025

Item	Tahun 2024	Tahun 2025 (Ilustrasi)
Tarif PPh 21	[Masukkan tarif PPh 21 tahun 2024]	[Masukkan tarif PPh 21 tahun 2025 – asumsi sama dengan 2024 untuk ilustrasi]
PTKP	[Masukkan PTKP tahun 2024]	[Masukkan PTKP tahun 2025 – asumsi sama dengan 2024 untuk ilustrasi]
Perbedaan Perhitungan (Ilustrasi)	–	Jika tarif dan PTKP sama, maka tidak ada perbedaan. Perbedaan akan muncul jika ada perubahan peraturan perpajakan.

Ilustrasi Alur Perhitungan PPh 21 THR

Ilustrasi alur perhitungan dapat digambarkan sebagai berikut: Pertama, hitung total penghasilan tahunan karyawan (gaji pokok + THR + tunjangan lainnya). Kedua, kurangi total penghasilan tahunan dengan PTKP untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Ketiga, hitung PPh 21 terutang berdasarkan tarif PPh 21 progresif yang berlaku. Keempat, PPh 21 yang telah dihitung dipotong dari THR yang diterima karyawan. Proses ini akan lebih mudah dipahami dengan bantuan software perhitungan pajak atau konsultasi dengan konsultan pajak.

Menentukan Penghasilan Bruto THR

Menentukan penghasilan bruto THR merupakan langkah krusial dalam perhitungan PPh 21. Ketepatan penghitungan ini bergantung pada pemahaman yang komprehensif terhadap komponen-komponen yang termasuk di dalamnya. Kesalahan dalam menentukan penghasilan bruto dapat berakibat pada besaran PPh 21 yang salah dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara detail bagaimana menghitung penghasilan bruto THR untuk berbagai jenis karyawan.

Komponen Penghasilan Bruto THR

Penghasilan bruto THR meliputi seluruh pembayaran yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa selama periode tertentu. Komponen ini dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Secara umum, komponen-komponen yang termasuk dalam penghasilan bruto THR meliputi gaji pokok, tunjangan tetap (seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga), dan tunjangan tidak tetap (seperti tunjangan kehadiran, tunjangan makan) yang dibayarkan secara berkala. Namun, penting untuk diingat bahwa komponen yang termasuk dalam penghasilan bruto THR dapat berbeda-beda sesuai dengan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja.

Contoh Perhitungan Penghasilan Bruto THR Berbagai Jenis Karyawan

Berikut beberapa contoh perhitungan penghasilan bruto THR untuk berbagai jenis karyawan. Perlu diingat bahwa contoh ini bersifat ilustrasi dan angka-angka yang digunakan hanyalah untuk tujuan penjelasan.

Jenis Karyawan	Gaji Pokok	Tunjangan Tetap	Tunjangan Tidak Tetap	Penghasilan Bruto THR (1 bulan gaji)
Karyawan Tetap	Rp 10.000.000	Rp 2.000.000	Rp 500.000	Rp 12.500.000
Karyawan Kontrak	Rp 8.000.000	Rp 1.500.000	Rp 0	Rp 9.500.000
Karyawan Harian	Rp 500.000/hari x 22 hari	Rp 0	Rp 0	Rp 11.000.000

Kesalahan Umum dalam Menentukan Penghasilan Bruto THR dan Cara Mengatasinya

Beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam menentukan penghasilan bruto THR antara lain: tidak memasukkan semua komponen penghasilan, salah menghitung jumlah tunjangan tidak tetap, dan mengabaikan adanya pembayaran insentif atau bonus. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu memiliki sistem administrasi kepegawaian yang terorganisir dengan baik dan memastikan semua komponen penghasilan tercatat secara akurat. Penting juga untuk berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten dalam perpajakan jika terdapat keraguan.

Langkah-langkah Menentukan Penghasilan Bruto THR

Berikut flowchart sederhana untuk menentukan penghasilan bruto THR:

[Diagram flowchart ilustrasi: Mulai -> Identifikasi Jenis Karyawan -> Tentukan Gaji Pokok -> Tentukan Tunjangan Tetap -> Tentukan Tunjangan Tidak Tetap -> Jumlahkan Semua Komponen -> Hasil: Penghasilan Bruto THR -> Selesai]

Menghitung Penghasilan Neto THR

Setelah mengetahui penghasilan bruto THR, langkah selanjutnya adalah menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto merupakan penghasilan yang diterima karyawan setelah dipotong berbagai komponen seperti pajak penghasilan (PPh) 21, iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan potongan lainnya sesuai peraturan perusahaan. Perhitungan ini penting untuk mengetahui jumlah THR yang sebenarnya akan diterima karyawan.

Perhitungan Penghasilan Neto THR

Perhitungan penghasilan neto THR melibatkan beberapa langkah. Pertama, tentukan penghasilan bruto THR. Kemudian, kurangi penghasilan bruto dengan seluruh potongan yang diperbolehkan, termasuk PPh 21 yang telah dihitung sebelumnya. Hasil pengurangan tersebut adalah penghasilan neto THR yang akan diterima karyawan.

Contoh Perhitungan Penghasilan Neto THR Berbagai Skenario

Berikut beberapa contoh perhitungan untuk memperjelas prosesnya. Contoh-contoh ini menggunakan asumsi tertentu dan mungkin berbeda dengan kondisi aktual di perusahaan Anda. Pastikan untuk selalu merujuk pada peraturan perusahaan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Skenario 1: Tanpa Potongan BPJS
Misalnya, seorang karyawan dengan penghasilan bruto THR Rp 10.000.000 dan PPh 21 sebesar Rp 1.000.000. Penghasilan neto THR-nya adalah Rp 10.000.000 – Rp 1.000.000 = Rp 9.000.000.
Skenario 2: Dengan Potongan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Karyawan yang sama dengan penghasilan bruto THR Rp 10.000.000, PPh 21 Rp 1.000.000, iuran BPJS Kesehatan Rp 150.000, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp 200.000. Penghasilan neto THR-nya adalah Rp 10.000.000 – Rp 1.000.000 – Rp 150.000 – Rp 200.000 = Rp 8.650.000.

Perhitungan Penghasilan Neto THR Berdasarkan Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungan

Besarnya PPh 21 yang dipotong, dan dengan demikian penghasilan neto, juga dipengaruhi oleh status perkawinan dan jumlah tanggungan. Karyawan yang sudah menikah dan memiliki tanggungan umumnya akan memiliki penghasilan neto yang lebih tinggi dibandingkan karyawan lajang karena perbedaan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Contoh Karyawan Menikah dengan 2 Tanggungan: Dengan penghasilan bruto THR yang sama (Rp 10.000.000), PPh 21 yang dipotong akan lebih rendah dibandingkan karyawan lajang, sehingga penghasilan neto akan lebih besar.
Contoh Karyawan Lajang: PPh 21 yang dipotong akan lebih tinggi dibandingkan karyawan menikah dengan tanggungan, sehingga penghasilan neto akan lebih rendah.

Perbedaan penghasilan neto THR antara karyawan lajang dan karyawan menikah dengan tanggungan terutama disebabkan oleh perbedaan PTKP. Karyawan menikah dengan tanggungan memiliki PTKP yang lebih tinggi, sehingga bagian penghasilan yang dikenakan pajak lebih kecil.

Perbandingan Penghasilan Neto THR Sebelum dan Sesudah Pajak

Keterangan	Penghasilan Bruto THR	PPh 21	Potongan Lain (BPJS dll)	Penghasilan Neto THR
Karyawan Lajang	Rp 10.000.000	Rp 1.200.000	Rp 350.000	Rp 8.450.000
Karyawan Menikah, 2 Tanggungan	Rp 10.000.000	Rp 800.000	Rp 350.000	Rp 8.850.000

Menghitung PPh 21 THR

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang diberikan menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR ini tentu saja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Memahami cara menghitung PPh 21 THR sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan bagi karyawan untuk mengetahui besaran pajak yang akan dipotong dari THR mereka. Artikel ini akan membahas metode perhitungan PPh 21 THR berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di tahun 2025, menggunakan metode progresif dan metode nominal, serta memberikan contoh perhitungan untuk berbagai tingkat penghasilan.

Metode Perhitungan PPh 21 THR

Perhitungan PPh 21 THR dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode progresif dan metode nominal. Metode progresif memperhitungkan penghasilan bruto karyawan selama satu tahun, termasuk THR, untuk menentukan tarif pajak yang berlaku. Sementara metode nominal menghitung PPh 21 hanya berdasarkan besarnya THR saja. Pilihan metode bergantung pada kebijakan perusahaan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perhitungan PPh 21 THR Metode Progresif

Metode progresif menghitung PPh 21 berdasarkan total penghasilan setahun, termasuk THR. Total penghasilan tahunan ini kemudian dibagi 12 bulan untuk mendapatkan penghasilan bruto per bulan. Penghasilan bruto per bulan ini kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk mendapatkan penghasilan kena pajak (PKP). Tarif pajak yang diterapkan adalah tarif progresif berdasarkan PKP tersebut. Berikut contoh perhitungannya:

Contoh Kasus:

Setelah mendapatkan angka penghasilan bruto THR, barulah kita bisa melanjutkan perhitungan PPh 21 yang tepat sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Budi seorang karyawan dengan gaji pokok Rp 8.000.000 per bulan dan menerima THR sebesar Rp 8.000.000. PTKP Budi sebesar Rp 54.000.000 per tahun (untuk tahun 2025, asumsi).

Total penghasilan setahun (termasuk THR): (Rp 8.000.000 x 12 bulan) + Rp 8.000.000 = Rp 104.000.000
Penghasilan bruto per bulan: Rp 104.000.000 / 12 bulan = Rp 8.666.667
Penghasilan Kena Pajak (PKP) per bulan: Rp 8.666.667 – (Rp 54.000.000 / 12 bulan) = Rp 3.916.667
Berdasarkan Tarif PPh 21 Progresif 2025 (lihat tabel di bawah), PPh 21 per bulan Budi dihitung berdasarkan PKP nya.

Tabel Tarif PPh 21 Progresif Tahun 2025 (Ilustrasi)

Catatan: Tabel ini merupakan ilustrasi dan tarif sebenarnya dapat berbeda. Pastikan untuk selalu merujuk pada peraturan perpajakan terbaru.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif (%)
Rp 0 – Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.001 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.001 – Rp 500.000.000	25%
> Rp 500.000.000	30%

Perhitungan PPh 21 THR Metode Nominal

Metode nominal menghitung PPh 21 hanya berdasarkan besarnya THR. Besaran PPh 21 dihitung dengan mengalikan THR dengan tarif pajak yang telah ditentukan. Tarif pajak ini biasanya lebih rendah dibandingkan tarif progresif.

Contoh Kasus:

Misalnya, jika tarif PPh 21 nominal untuk THR adalah 10%, dan THR Budi sebesar Rp 8.000.000, maka PPh 21 yang terutang adalah Rp 8.000.000 x 10% = Rp 800.000.

Perbandingan Kedua Metode

Metode progresif memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kewajiban pajak karena memperhitungkan seluruh penghasilan tahunan. Namun, perhitungannya lebih kompleks. Metode nominal lebih sederhana, tetapi mungkin kurang akurat dalam mencerminkan kewajiban pajak sebenarnya.

Contoh Kasus Perhitungan PPh 21 THR untuk Berbagai Tingkat Penghasilan

Perhitungan PPh 21 THR akan berbeda untuk setiap karyawan, tergantung pada penghasilan dan PTKP masing-masing. Contoh perhitungan di atas hanya ilustrasi. Untuk perhitungan yang akurat, perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti penghasilan lain, potongan pajak, dan peraturan perpajakan terbaru.

Format Pelaporan dan Pembayaran PPh 21 THR: Cara Menghitung Pph 21 THR Maret 2025

Setelah menghitung PPh 21 THR, langkah selanjutnya adalah pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Ketepatan dalam proses ini penting untuk menghindari sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut ini penjelasan detail mengenai format pelaporan, contoh formulir, mekanisme pembayaran, dan rangkuman langkah-langkahnya.

Format Pelaporan PPh 21 THR

Pelaporan PPh 21 THR dilakukan melalui sistem e-Filing DJP. Format pelaporan mengikuti aturan umum pelaporan PPh 21, dengan penambahan keterangan spesifik bahwa pajak yang dilaporkan merupakan pajak atas THR. Data yang perlu dilaporkan meliputi NPWP perusahaan, periode pembayaran THR, jumlah THR bruto yang dibayarkan kepada masing-masing karyawan, jumlah PPh 21 yang dipotong, dan rincian perhitungannya. Kesesuaian data dengan bukti potong PPh 21 sangat penting untuk validasi pelaporan.

Contoh Formulir Pelaporan PPh 21 THR

Meskipun tidak ada formulir khusus untuk pelaporan PPh 21 THR, data pelaporan umumnya terintegrasi dalam formulir pelaporan PPh 21 bulanan. Berikut ilustrasi data yang perlu dilaporkan dalam e-Filing:

NPWP Pemotong Pajak: [Contoh: 01.234.567.8-900.000]
Periode Pembayaran: Maret 2025
Nama Karyawan: [Contoh: Budi Santoso]
NPWP Karyawan: [Contoh: 01.234.567.8-900.001]
Jumlah THR Bruto: [Contoh: Rp 5.000.000]
PPh 21 yang Dipotong: [Contoh: Rp 750.000]
Kode Jenis Potongan: [Contoh: 21]

Data di atas hanyalah contoh, dan jumlah PPh 21 yang dipotong harus sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Data untuk setiap karyawan harus dilaporkan secara terpisah.

Mekanisme Pembayaran PPh 21 THR

Pembayaran PPh 21 THR dilakukan melalui sistem e-Billing DJP. Setelah pelaporan melalui e-Filing, sistem akan menghasilkan Surat Setoran Pajak Elektronik (SSP Elektronik) yang dapat diunduh. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal perbankan yang telah bekerjasama dengan DJP, seperti teller bank, ATM, internet banking, dan mobile banking. Pastikan untuk mencantumkan kode billing yang tertera pada SSP Elektronik saat melakukan pembayaran.

Langkah-langkah Pelaporan dan Pembayaran PPh 21 THR

Hitung PPh 21 THR sesuai peraturan yang berlaku.
Siapkan data pelaporan yang dibutuhkan, termasuk data karyawan dan perhitungan PPh 21.
Akses sistem e-Filing DJP dan lakukan pelaporan PPh 21 THR.
Unduh SSP Elektronik yang dihasilkan oleh sistem.
Lakukan pembayaran PPh 21 THR melalui kanal perbankan yang telah ditentukan.
Simpan bukti pelaporan dan bukti pembayaran sebagai arsip.

Tenggat Waktu Pelaporan dan Pembayaran PPh 21 THR

Tenggat waktu pelaporan dan pembayaran PPh 21 THR mengikuti aturan umum pelaporan PPh 21 bulanan. Biasanya, pelaporan dan pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran THR. Untuk THR Maret 2025, pelaporan dan pembayaran paling lambat tanggal 15 April 2025. Namun, ada baiknya untuk selalu mengecek informasi terbaru dari situs resmi DJP untuk memastikan kepastian tenggat waktu.

Bulan Pembayaran THR	Tenggat Waktu Pelaporan	Tenggat Waktu Pembayaran
Maret 2025	15 April 2025	15 April 2025

Perlu diingat, informasi di atas bersifat umum dan sebaiknya dikonfirmasi kembali dengan peraturan perpajakan terbaru dari DJP.

Pertanyaan Umum Seputar PPh 21 THR

Menghitung PPh 21 THR Maret 2025 memang memerlukan pemahaman yang baik. Artikel ini akan membahas beberapa pertanyaan umum yang sering muncul terkait perhitungan PPh 21 THR, membantu Anda memahami prosesnya dengan lebih jelas dan terarah.

Pengertian THR dan Kaitannya dengan PPh 21, Cara Menghitung Pph 21 THR Maret 2025

THR atau Tunjangan Hari Raya merupakan pembayaran yang diberikan perusahaan kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan tertentu. THR ini termasuk dalam penghasilan bruto karyawan dan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Besarnya PPh 21 yang dipotong bergantung pada penghasilan neto karyawan setelah dikurangi berbagai potongan yang diizinkan.

Perhitungan Penghasilan Bruto THR

Penghasilan bruto THR adalah total jumlah THR yang diterima karyawan sebelum dikurangi potongan-potongan seperti iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan potongan lainnya yang diizinkan. Sebagai contoh, jika seorang karyawan menerima THR sebesar Rp 10.000.000, maka angka ini merupakan penghasilan bruto THR-nya sebelum dipotong pajak dan biaya lainnya.

Potongan yang Diperbolehkan dalam Menghitung Penghasilan Neto THR

Beberapa potongan yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto THR dan menghitung penghasilan neto meliputi iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, iuran pensiun, dan potongan-potongan lain yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perlu diingat bahwa tidak semua potongan dapat diklaim, sehingga penting untuk memahami aturan yang berlaku.

Perhitungan PPh 21 THR dengan Metode Progresif

PPh 21 THR dihitung menggunakan sistem tarif progresif, artinya semakin tinggi penghasilan neto, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Perhitungan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah terkait Pajak Penghasilan. Sebagai ilustrasi, jika penghasilan neto THR seorang karyawan termasuk dalam bracket tarif pajak tertentu, maka tarif pajak yang diterapkan sesuai dengan bracket tersebut. Perlu diperhatikan bahwa perhitungan ini cukup kompleks dan sebaiknya menggunakan aplikasi perhitungan pajak atau berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk memastikan akurasi perhitungan.

Pelaporan dan Pembayaran PPh 21 THR

Setelah menghitung PPh 21 THR, perusahaan wajib melaporkan dan membayar pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem e-Filing atau mekanisme pelaporan lainnya yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi. Bukti pembayaran pajak juga harus disimpan sebagai dokumen penting perusahaan.