Pajak Progresif PPh 21 2025 Panduan Lengkap

Pajak Progresif PPh 21 Tahun 2025

Pajak Progresif Pph 21 2025 – Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain sejenisnya. Sistem pajak progresif PPh 21 menetapkan tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan besarnya penghasilan. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Penerapan sistem ini di tahun 2025 diperkirakan akan mengalami penyesuaian tarif, seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan negara. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai sistem ini.

Sistem Pajak Progresif PPh 21 dan Penerapannya di Tahun 2025

Sistem pajak progresif PPh 21 didasarkan pada prinsip keadilan distributif, di mana wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi berkontribusi lebih besar kepada negara. Penerapannya di tahun 2025 akan menggunakan struktur tarif yang telah disesuaikan. Besaran penyesuaian tarif ini biasanya diumumkan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan terkait menjelang tahun pajak baru. Perubahan tarif ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. Penggunaan sistem ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Perbedaan Tarif PPh 21 Progresif dengan Sistem Pajak Lainnya

Sistem pajak progresif PPh 21 berbeda dengan sistem pajak proporsional dan regresif. Pada sistem proporsional, tarif pajak tetap sama untuk semua tingkat penghasilan, sementara sistem regresif memberlakukan tarif pajak yang lebih tinggi untuk penghasilan rendah. Sistem progresif, seperti yang diterapkan pada PPh 21, dianggap lebih adil karena membebani wajib pajak dengan penghasilan tinggi dengan tarif pajak yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan kemampuan mereka untuk membayar pajak yang lebih tinggi.

Perbandingan Tarif PPh 21 Progresif Tahun 2024 dan 2025

Berikut perbandingan tarif PPh 21 progresif tahun 2024 dan 2025 (data ini bersifat ilustrasi dan perlu dikonfirmasi dengan peraturan resmi pemerintah):

Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif PPh 21 2024 (%)	Tarif PPh 21 2025 (%)
0 – 50.000.000	5	5,5
50.000.001 – 250.000.000	15	16
250.000.001 – 500.000.000	25	26
> 500.000.000	30	31

Catatan: Data di atas merupakan contoh ilustrasi dan dapat berbeda dengan data resmi yang dikeluarkan pemerintah. Selalu rujuk pada peraturan perpajakan terbaru untuk informasi yang akurat.

Kelompok Wajib Pajak yang Paling Terdampak Perubahan Tarif PPh 21 Progresif Tahun 2025

Kelompok wajib pajak dengan penghasilan tinggi akan paling terdampak oleh perubahan tarif PPh 21 progresif tahun 2025. Kenaikan tarif pajak akan meningkatkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Perubahan ini juga akan berdampak pada perencanaan keuangan mereka, mengingat meningkatnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Ilustrasi Perbandingan Beban Pajak Sistem Progresif dan Sistem Flat

Berikut ilustrasi perbandingan beban pajak antara sistem progresif dan sistem flat untuk berbagai tingkatan penghasilan (data ini bersifat ilustrasi dan perlu dikonfirmasi dengan peraturan resmi pemerintah):

Misalkan tarif pajak flat adalah 15%. Grafik akan menunjukkan bahwa pada penghasilan rendah, beban pajak pada sistem progresif lebih rendah daripada sistem flat. Namun, seiring meningkatnya penghasilan, beban pajak pada sistem progresif akan meningkat lebih tajam dibandingkan sistem flat. Hal ini menunjukkan bagaimana sistem progresif membebani wajib pajak dengan penghasilan tinggi lebih besar.

Grafik (ilustrasi): Sumbu X mewakili Tingkat Penghasilan, Sumbu Y mewakili Beban Pajak. Kurva untuk sistem progresif akan naik lebih curam daripada garis lurus yang mewakili sistem flat.

Perubahan Regulasi PPh 21 Progresif Tahun 2025

Pemerintah secara berkala melakukan penyesuaian terhadap regulasi perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Tahun 2025 diperkirakan akan menghadirkan perubahan signifikan pada sistem PPh 21 progresif, terutama terkait dengan besaran tarif dan batasan penghasilan kena pajak. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem perpajakan Indonesia, sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat.

Rinci Perubahan Regulasi PPh 21 Progresif Tahun 2025

Perubahan regulasi PPh 21 progresif tahun 2025, meskipun belum resmi diumumkan secara detail, diperkirakan akan berfokus pada penyesuaian tarif pajak dan batas penghasilan kena pajak (BKP) untuk setiap lapisan penghasilan. Kemungkinan besar, akan terjadi penyesuaian untuk mempertimbangkan inflasi dan peningkatan daya beli masyarakat. Pemerintah mungkin akan mempertimbangkan untuk menambah lapisan penghasilan atau menyesuaikan batas BKP pada lapisan yang sudah ada. Hal ini bertujuan agar sistem perpajakan tetap adil dan mampu mengoptimalkan penerimaan negara.

Dampak Perubahan Regulasi Terhadap Wajib Pajak

Dampak perubahan regulasi ini terhadap wajib pajak bergantung pada besaran penghasilan mereka. Wajib pajak dengan penghasilan tinggi mungkin akan mengalami peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan, sementara wajib pajak dengan penghasilan rendah mungkin akan merasakan sedikit perubahan atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Perubahan ini juga berpotensi mempengaruhi perencanaan keuangan wajib pajak, sehingga diperlukan adaptasi dan pemahaman yang baik terhadap regulasi yang baru.

Poin-Poin Penting Perubahan Regulasi PPh 21 Tahun 2025

• Penyesuaian tarif pajak PPh 21 progresif.
• Perubahan batas penghasilan kena pajak (BKP) untuk setiap lapisan.
• Kemungkinan penambahan lapisan penghasilan dalam sistem PPh 21 progresif.
• Potensi peningkatan jumlah pajak terutang bagi wajib pajak dengan penghasilan tinggi.
• Perlunya penyesuaian perencanaan keuangan bagi wajib pajak.

Perbandingan Regulasi PPh 21 Progresif Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan yang akurat membutuhkan data resmi dari pemerintah mengenai regulasi PPh 21 tahun 2025. Namun, secara umum, perbedaan utama terletak pada besaran tarif pajak dan batas penghasilan kena pajak. Diperkirakan akan terjadi kenaikan tarif pajak dan/atau penyesuaian BKP pada beberapa lapisan penghasilan, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, jika pada tahun 2024 batas BKP untuk tarif 15% adalah Rp 50 juta per bulan, maka pada tahun 2025 batas tersebut bisa saja dinaikkan menjadi Rp 55 juta atau bahkan lebih, atau tarifnya disesuaikan. Perubahan ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian dengan kondisi ekonomi terkini.

Alur Proses Pelaporan Pajak PPh 21 Tahun 2025

Alur pelaporan pajak PPh 21 tahun 2025 secara umum akan tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu melalui sistem e-Filing Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, dengan adanya perubahan regulasi, wajib pajak perlu memperhatikan penyesuaian pada formulir pelaporan dan perhitungan pajak terutang sesuai dengan tarif dan BKP yang baru. Wajib pajak disarankan untuk mempelajari secara detail peraturan terbaru yang diterbitkan oleh DJP sebelum melakukan pelaporan pajak.

1. Hitung PPh 21 terutang berdasarkan tarif dan BKP terbaru.
2. Isi formulir pelaporan PPh 21 secara online melalui e-Filing DJP.
3. Unggah dokumen pendukung yang dibutuhkan.
4. Kirim laporan dan lakukan pembayaran pajak.
5. Simpan bukti pembayaran dan bukti pelaporan sebagai arsip.

Perencanaan Pajak untuk Menghadapi PPh 21 Progresif 2025: Pajak Progresif Pph 21 2025

Penerapan PPh 21 progresif pada tahun 2025 menuntut perencanaan pajak yang matang agar wajib pajak dapat meminimalisir beban pajak dan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Perencanaan yang baik tidak hanya membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga memberikan kepastian finansial bagi wajib pajak. Berikut beberapa strategi dan pertimbangan penting dalam merencanakan pajak PPh 21 di tahun 2025.

Strategi Perencanaan Pajak Efektif

Strategi perencanaan pajak yang efektif berfokus pada optimalisasi penghasilan kena pajak (PKP) sebelum pajak dipotong. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk pengurangan penghasilan bruto dan pengurangan pajak yang sah. Perencanaan yang baik juga melibatkan pemantauan regulasi pajak yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahannya.

• Memanfaatkan berbagai fasilitas pengurangan pajak yang tersedia.
• Mengatur arus kas agar pengeluaran dapat dideduksi secara optimal.
• Melakukan konsultasi dengan konsultan pajak profesional untuk strategi yang lebih spesifik.

Pengurangan Pajak yang Dapat Diklaim

Wajib pajak berhak mengklaim berbagai pengurangan pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pengurangan ini dapat secara signifikan mengurangi PKP dan, akibatnya, jumlah pajak yang terutang. Penting untuk memahami persyaratan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk setiap pengurangan pajak yang diklaim.

• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Besaran PTKP disesuaikan dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan. Semakin banyak tanggungan, semakin besar PTKP yang dapat diklaim.
• Premi Asuransi Kesehatan dan Jiwa: Premi asuransi kesehatan dan jiwa yang dibayarkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, hingga batas tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.
• Iuran Pensiun: Iuran pensiun yang dibayarkan juga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan batasan tertentu.
• Donasi: Donasi ke badan amil zakat, lembaga keagamaan tertentu, dan organisasi sosial tertentu juga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Contoh Kasus Perhitungan PPh 21 Progresif

Berikut contoh perhitungan PPh 21 progresif untuk beberapa skenario penghasilan. Perhitungan ini bersifat ilustrasi dan dapat berbeda tergantung peraturan perpajakan yang berlaku dan kondisi masing-masing wajib pajak. Konsultasi dengan konsultan pajak sangat dianjurkan untuk perhitungan yang akurat.

Penghasilan Bruto (Rp)	PTKP (Rp)	PKP (Rp)	PPh 21 (Rp) (Ilustrasi)
50.000.000	54.000.000	0	0
100.000.000	54.000.000	46.000.000	7.000.000 (Ilustrasi)
200.000.000	54.000.000	146.000.000	35.000.000 (Ilustrasi)

Potensi Masalah dan Solusi dalam Perencanaan Pajak PPh 21 Progresif

Perencanaan pajak PPh 21 progresif dapat menghadapi beberapa potensi masalah. Memahami potensi masalah ini dan solusi yang tepat akan membantu wajib pajak dalam menghindari konsekuensi negatif.

• Perubahan Regulasi: Peraturan perpajakan dapat berubah sewaktu-waktu. Wajib pajak perlu selalu mengikuti perkembangan terbaru untuk memastikan perencanaan pajak mereka tetap relevan dan mematuhi aturan yang berlaku. Solusi: Rajin memantau perubahan peraturan dan berkonsultasi dengan konsultan pajak.
• Kesalahan Perhitungan: Kesalahan dalam perhitungan PPh 21 dapat mengakibatkan sanksi administrasi. Solusi: Menggunakan software perhitungan pajak atau berkonsultasi dengan ahli perpajakan.
• Kurangnya Pemahaman: Kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan pajak. Solusi: Mengikuti pelatihan atau seminar perpajakan dan berkonsultasi dengan konsultan pajak.

Panduan Mengoptimalkan Perencanaan Pajak PPh 21

Berikut langkah-langkah singkat untuk mengoptimalkan perencanaan pajak PPh 21:

1. Pahami peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Hitung penghasilan kena pajak (PKP) secara akurat.
3. Manfaatkan semua pengurangan pajak yang sah.
4. Lakukan pencatatan keuangan secara rapi dan terorganisir.
5. Konsultasikan dengan konsultan pajak profesional jika diperlukan.

Dampak PPh 21 Progresif 2025 terhadap Ekonomi

Penerapan PPh 21 progresif pada tahun 2025 diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan ini, yang meningkatkan tarif pajak bagi wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi, akan memengaruhi berbagai sektor dan lapisan masyarakat. Analisis dampaknya perlu mempertimbangkan potensi positif dan negatif secara menyeluruh.

Implementasi PPh 21 progresif merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan sekaligus mendorong pemerataan pendapatan. Namun, perlu dikaji secara cermat agar kebijakan ini tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.

Dampak Positif PPh 21 Progresif terhadap Perekonomian

Penerapan PPh 21 progresif berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Wajib pajak dengan penghasilan tinggi akan berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan negara, yang kemudian dapat dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contoh, peningkatan penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih efisien, sehingga menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, peningkatan pendanaan untuk pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional.

Dampak Negatif PPh 21 Progresif terhadap Perekonomian, Pajak Progresif Pph 21 2025

Di sisi lain, peningkatan tarif PPh 21 progresif berpotensi mengurangi daya beli masyarakat berpenghasilan tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi dan investasi, yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang bergantung pada konsumsi masyarakat kelas atas, seperti sektor properti, otomotif, dan pariwisata, berpotensi mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Selain itu, peningkatan beban pajak dapat mendorong beberapa wajib pajak untuk mencari cara untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajaknya, misalnya dengan memindahkan aset ke luar negeri atau melakukan optimasi pajak yang kompleks dan mungkin merugikan negara.

Sektor Ekonomi yang Paling Terpengaruh

Sektor-sektor yang berorientasi pada konsumsi kelas atas, seperti properti, otomotif, dan pariwisata, diprediksi akan paling terdampak. Perubahan perilaku konsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi akibat peningkatan beban pajak dapat mengurangi permintaan di sektor-sektor ini. Sebaliknya, sektor-sektor yang fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan dan kesehatan, kemungkinan akan relatif lebih tahan terhadap dampak kebijakan ini.

• Sektor Properti: Penurunan permintaan properti mewah.
• Sektor Otomotif: Penurunan penjualan mobil mewah.
• Sektor Pariwisata: Penurunan jumlah wisatawan kelas atas.

Perbandingan dengan Kebijakan Pajak Lainnya

Dibandingkan dengan kebijakan pajak lainnya seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penghasilan badan (PPh Badan), dampak PPh 21 progresif lebih terfokus pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. PPN memiliki dampak yang lebih luas karena dikenakan pada semua transaksi barang dan jasa, sedangkan PPh Badan mempengaruhi kinerja perusahaan dan investasi. PPh 21 progresif lebih bersifat menargetkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Dampak terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat

Secara keseluruhan, dampak PPh 21 progresif terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat bersifat kompleks dan bergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan dikelola. Peningkatan penerimaan negara dapat meningkatkan pendanaan untuk program-program pro-rakyat, namun harus diimbangi dengan upaya untuk meminimalisir dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Suatu analisis yang komprehensif dan simulasi yang akurat diperlukan untuk memperkirakan dampak yang tepat.

Perbedaan dan Mekanisme PPh 21 Progresif 2025

Penerapan sistem PPh 21 progresif pada tahun 2025 membawa perubahan signifikan dalam perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak. Pemahaman yang baik mengenai sistem ini krusial untuk memastikan kepatuhan dan menghindari masalah perpajakan. Berikut penjelasan beberapa pertanyaan umum yang sering muncul terkait PPh 21 progresif 2025.

Perbedaan PPh 21 Progresif dan Regresif

Sistem PPh 21 progresif menerapkan tarif pajak yang meningkat seiring bertambahnya penghasilan. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Sebaliknya, sistem regresif menerapkan tarif pajak yang menurun seiring bertambahnya penghasilan. Sistem progresif dianggap lebih adil karena membebankan pajak yang lebih besar kepada mereka yang berpenghasilan lebih tinggi, berkontribusi pada pemerataan pendapatan.

Cara Menghitung PPh 21 Progresif

Perhitungan PPh 21 progresif melibatkan beberapa langkah. Pertama, penghasilan bruto dikurangi dengan berbagai pengurangan yang diizinkan, menghasilkan penghasilan kena pajak. Kemudian, penghasilan kena pajak ini dimasukkan ke dalam bracket tarif pajak progresif yang berlaku untuk tahun 2025. Tarif pajak yang berbeda akan diterapkan pada setiap lapisan penghasilan (bracket). Hasil perhitungan dari setiap bracket kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total PPh 21 yang terutang. Sebagai contoh, jika penghasilan kena pajak berada di bracket 20%, maka 20% dari penghasilan dalam bracket tersebut dihitung sebagai pajak. Jika ada kelebihan penghasilan yang masuk ke bracket pajak yang lebih tinggi, maka perhitungan pajak dilakukan untuk selisih penghasilan tersebut dengan tarif pajak bracket yang lebih tinggi. Proses ini berulang hingga seluruh penghasilan kena pajak tercakup dalam perhitungan.

Pengurangan Pajak yang Dapat Diklaim

Beberapa pengurangan pajak dapat diklaim untuk mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Pengurangan ini meliputi, antara lain, biaya jabatan, iuran pensiun, premi asuransi kesehatan, dan beberapa pengurangan lainnya yang diatur dalam peraturan perpajakan. Dokumen pendukung yang sah diperlukan untuk mengklaim pengurangan-pengurangan ini.

• Biaya Jabatan (dengan bukti pendukung yang sah)
• Iuran Pensiun (dengan bukti pembayaran iuran)
• Premi Asuransi Kesehatan (dengan polis asuransi)

Cara Melaporkan Pajak PPh 21

Pelaporan pajak PPh 21 umumnya dilakukan secara online melalui sistem e-Filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib pajak perlu memiliki akun di sistem e-Filing dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) PPh 21 secara lengkap dan akurat. Setelah pengisian SPT selesai, SPT tersebut kemudian diunggah dan dikirimkan secara elektronik. Bukti pelaporan elektronik akan tersimpan dan dapat diakses oleh wajib pajak.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh 21

Keterlambatan pembayaran PPh 21 akan dikenakan sanksi berupa bunga dan denda. Besaran bunga dan denda bervariasi tergantung pada lamanya keterlambatan. Untuk menghindari sanksi, wajib pajak diimbau untuk membayar pajak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Format Pelaporan Pajak PPh 21

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) tahun 2025 memerlukan ketelitian dan pemahaman yang baik terhadap format pelaporan yang berlaku. Pemahaman yang komprehensif akan membantu wajib pajak menghindari kesalahan dan sanksi yang mungkin ditimbulkan. Berikut ini penjelasan detail mengenai format pelaporan PPh 21 tahun 2025, termasuk contoh pengisian, panduan langkah demi langkah, dan persyaratan dokumen pendukung.

Format Pelaporan Pajak PPh 21 Tahun 2025

Format pelaporan PPh 21 tahun 2025 diharapkan mengikuti aturan terbaru yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meskipun detail spesifik dapat berubah, umumnya pelaporan dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Filing DJP. Formatnya berupa formulir digital yang terstruktur, dengan kolom-kolom yang harus diisi dengan data yang akurat dan lengkap. Formulir ini biasanya memuat informasi mengenai identitas pemotong pajak, identitas karyawan, penghasilan bruto, potongan pajak, dan periode pelaporan.

Contoh Pengisian Formulir Pelaporan Pajak PPh 21

Sebagai contoh, bayangkan sebuah perusahaan bernama “PT Maju Jaya” yang memotong PPh 21 karyawannya, Budi Santoso, pada bulan Januari 2025. Penghasilan bruto Budi adalah Rp 10.000.000, dengan PPh 21 terpotong sebesar Rp 1.000.000. Dalam formulir, PT Maju Jaya akan mengisi data perusahaan, data Budi, jumlah penghasilan bruto, jumlah PPh 21 yang dipotong, dan tanggal pemotongan. Semua data ini akan dimasukkan ke dalam kolom yang telah ditentukan dalam sistem e-Filing.

Panduan Langkah Demi Langkah Pengisian Formulir

1. Login ke sistem e-Filing DJP dengan menggunakan NPWP dan password yang telah terdaftar.
2. Pilih menu “Pelaporan PPh 21”.
3. Pilih periode pelaporan (misalnya, bulan Januari 2025).
4. Isi data perusahaan, termasuk NPWP, nama perusahaan, dan alamat.
5. Masukkan data karyawan, termasuk NPWP karyawan (jika ada), nama karyawan, dan penghasilan bruto.
6. Hitung dan masukkan jumlah PPh 21 yang dipotong sesuai dengan aturan yang berlaku.
7. Unggah bukti potong PPh 21.
8. Verifikasi data yang telah diinput dan kirimkan laporan.
9. Simpan bukti penerimaan laporan.

Penjelasan Kolom dalam Formulir Pelaporan PPh 21

Kolom	Penjelasan
NPWP Pemotong Pajak	Nomor Pokok Wajib Pajak pemotong pajak (perusahaan).
Nama Pemotong Pajak	Nama lengkap perusahaan yang memotong pajak.
NPWP Karyawan	Nomor Pokok Wajib Pajak karyawan (jika ada).
Nama Karyawan	Nama lengkap karyawan.
Penghasilan Bruto	Total penghasilan karyawan sebelum dipotong pajak.
PPh 21 Terpotong	Jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari penghasilan bruto karyawan.
Periode Pelaporan	Bulan dan tahun pelaporan pajak.

Persyaratan Dokumen untuk Pelaporan PPh 21

Dokumen yang dibutuhkan untuk pelaporan PPh 21 umumnya meliputi bukti potong PPh 21 yang telah diberikan kepada karyawan, data penghasilan karyawan, dan bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan. Ketepatan dan kelengkapan dokumen sangat penting untuk memastikan proses pelaporan berjalan lancar dan terhindar dari permasalahan di kemudian hari.