Cara Pelaporan Pajak THR Maret 2025
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang wajib dibayarkan perusahaan menjelang hari raya keagamaan. Pembayaran THR ini memiliki implikasi pajak yang perlu dipahami baik oleh pemberi kerja maupun penerima THR. Artikel ini akan memberikan panduan praktis mengenai cara pelaporan pajak THR Maret 2025, meliputi perhitungan, alur pelaporan, dan dokumen yang dibutuhkan.
Pengertian THR dan Kewajiban Pelaporan Pajaknya
THR adalah pembayaran tambahan yang diberikan kepada pekerja sebagai penghargaan atas kinerja dan kesetiaannya. Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, THR termasuk dalam penghasilan bruto karyawan dan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Kewajiban pelaporan pajak THR terletak pada pemberi kerja, yang bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran pajak THR karyawannya ke kas negara.
Cara pelaporan pajak THR Maret 2025 cukup mudah, ikuti saja panduan resmi dari DJP. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami mengapa THR kita dipotong pajak. Perlu diketahui bahwa pemotongan pajak THR ini diatur oleh peraturan perpajakan, dan penjelasan detailnya bisa Anda temukan di sini: Kenapa THR Maret 2025 Dipotong Pajak. Setelah memahami alasan di balik pemotongan pajak, Anda dapat melanjutkan proses pelaporan pajak THR Maret 2025 dengan lebih mudah dan terarah.
Pastikan data yang dilaporkan akurat agar proses pelaporan pajak berjalan lancar.
Alur Pelaporan Pajak THR
Pelaporan pajak THR melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari perhitungan pajak hingga pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut alur umum pelaporan pajak THR:
- Perhitungan Pajak: Hitung PPh Pasal 21 yang terutang atas THR karyawan berdasarkan tarif pajak penghasilan yang berlaku dan status perkawinan serta jumlah tanggungan.
- Pemotongan Pajak: Potong pajak yang telah dihitung dari THR yang akan diterima karyawan.
- Penyetoran Pajak: Setorkan pajak yang telah dipotong ke rekening kas negara melalui sistem e-Filing DJP.
- Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21: Laporkan pemotongan dan penyetoran pajak THR melalui SPT Masa PPh Pasal 21 secara online melalui e-Filing DJP.
Perbandingan Metode Pelaporan Pajak THR Berdasarkan PTKP
Metode pelaporan pajak THR sedikit berbeda tergantung pada penghasilan karyawan, khususnya apakah penghasilannya di bawah atau di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
| Aspek | Karyawan dengan Penghasilan di Bawah PTKP | Karyawan dengan Penghasilan di Atas PTKP |
|---|---|---|
| Perhitungan Pajak | THR di bawah PTKP umumnya tidak dikenakan pajak. | THR dikenakan pajak sesuai dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku dan penghasilan kena pajak (PKP). |
| Pemotongan Pajak | Tidak ada pemotongan pajak. | Pajak dipotong langsung dari THR. |
| Pelaporan | Tidak perlu pelaporan khusus. | Pemberi kerja wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak melalui SPT Masa PPh Pasal 21. |
Contoh Kasus Perhitungan Pajak THR
Berikut contoh kasus perhitungan pajak THR untuk karyawan dengan penghasilan berbeda:
Karyawan A memiliki penghasilan bruto Rp 5.000.000 per bulan dan menerima THR sebesar Rp 5.000.000. Dengan asumsi PTKP Rp 54.000.000 per tahun dan tarif pajak 5%, maka perhitungannya adalah:
Penghasilan bruto tahunan = (Rp 5.000.000 x 12 bulan) + Rp 5.000.000 = Rp 65.000.000
Penghasilan kena pajak (PKP) = Rp 65.000.000 – Rp 54.000.000 = Rp 11.000.000
Pajak terutang = Rp 11.000.000 x 5% = Rp 550.000
Pajak yang harus dipotong dari THR = Rp 550.000
Karyawan B memiliki penghasilan bruto Rp 10.000.000 per bulan dan menerima THR sebesar Rp 10.000.000. Dengan asumsi PTKP Rp 54.000.000 per tahun dan tarif pajak progresif, perhitungannya akan lebih kompleks dan membutuhkan perhitungan berdasarkan tarif pajak yang berlaku untuk setiap lapisan penghasilan.
Dokumen Penting Pelaporan Pajak THR
Untuk kelancaran pelaporan pajak THR, siapkan dokumen-dokumen penting berikut:
- Daftar gaji karyawan
- Bukti pembayaran THR
- Data PTKP karyawan
- Laporan pemotongan PPh Pasal 21
- Bukti penyetoran pajak
Perhitungan Pajak THR Maret 2025: Cara Pelaporan Pajak THR Maret 2025
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang wajib dibayarkan perusahaan menjelang hari raya keagamaan. THR yang diterima karyawan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Perhitungan pajak THR ini sedikit berbeda dengan penghasilan tetap bulanan, sehingga penting untuk memahami mekanismenya agar pelaporan pajak dapat dilakukan dengan benar.
Berikut ini penjelasan mengenai perhitungan pajak THR Maret 2025, mempertimbangkan berbagai skenario dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penjelasan ini bersifat umum dan disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk memastikan perhitungan yang akurat sesuai kondisi spesifik Anda.
Cara pelaporan pajak THR Maret 2025 cukup mudah, ikuti saja panduan resmi dari DJP. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami mengapa THR kita dipotong pajak. Perlu diketahui bahwa pemotongan pajak THR ini diatur oleh peraturan perpajakan, dan penjelasan detailnya bisa Anda temukan di sini: Kenapa THR Maret 2025 Dipotong Pajak. Setelah memahami alasan di balik pemotongan pajak, Anda dapat melanjutkan proses pelaporan pajak THR Maret 2025 dengan lebih mudah dan terarah.
Pastikan data yang dilaporkan akurat agar proses pelaporan pajak berjalan lancar.
Rumus Perhitungan Pajak THR
Perhitungan pajak THR didasarkan pada penghasilan bruto THR setelah dikurangi dengan beberapa pengurangan yang diizinkan. Rumus dasarnya adalah menghitung penghasilan kena pajak (PKP) terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku. Tarif PPh Pasal 21 bervariasi tergantung pada besarnya PKP dan diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Pengurangan yang diperbolehkan umumnya meliputi iuran pensiun dan biaya jabatan.
Contoh Perhitungan Pajak THR Berbagai Skenario
Berikut contoh perhitungan pajak THR untuk beberapa skenario penghasilan karyawan. Perhitungan ini merupakan ilustrasi dan bisa berbeda tergantung peraturan perpajakan yang berlaku dan pengurangan yang diizinkan.
| Penghasilan Kotor (Rp) | Potongan (Rp) | Penghasilan Bersih (Rp) | Pajak yang Harus Dibayar (Rp) |
|---|---|---|---|
| 5.000.000 | 500.000 | 4.500.000 | 0 |
| 10.000.000 | 1.000.000 | 9.000.000 | 500.000 |
| 20.000.000 | 2.000.000 | 18.000.000 | 2.000.000 |
| 30.000.000 | 3.000.000 | 27.000.000 | 4.000.000 |
Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas THR
Pengurangan PPh Pasal 21 atas THR dapat dilakukan dengan memperhitungkan penghasilan bruto THR dan beberapa pengurangan yang diizinkan. Besarnya pengurangan ini bergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku dan bukti-bukti pendukung yang diajukan.
Perbedaan Perhitungan Pajak THR Sekaligus dan Bertahap
Perhitungan pajak THR yang diterima sekaligus dan bertahap berbeda. THR yang diterima sekaligus akan dihitung pajaknya secara keseluruhan. Sedangkan THR yang diterima bertahap, pajak akan dihitung untuk setiap pembayaran THR yang diterima.
Cara pelaporan pajak THR Maret 2025 cukup mudah, ikuti saja panduan resmi dari DJP. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami mengapa THR kita dipotong pajak. Perlu diketahui bahwa pemotongan pajak THR ini diatur oleh peraturan perpajakan, dan penjelasan detailnya bisa Anda temukan di sini: Kenapa THR Maret 2025 Dipotong Pajak. Setelah memahami alasan di balik pemotongan pajak, Anda dapat melanjutkan proses pelaporan pajak THR Maret 2025 dengan lebih mudah dan terarah.
Pastikan data yang dilaporkan akurat agar proses pelaporan pajak berjalan lancar.
Ilustrasi Perhitungan Pajak THR
Penghasilan Bruto Rp 10.000.000: Setelah dikurangi potongan (misalnya iuran pensiun dan biaya jabatan), misalnya Rp 1.000.000, penghasilan kena pajak (PKP) menjadi Rp 9.000.000. Berdasarkan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku, misalnya pajak yang terutang adalah Rp 500.000.
Penghasilan Bruto Rp 25.000.000: Setelah dikurangi potongan (misalnya iuran pensiun dan biaya jabatan), misalnya Rp 2.500.000, penghasilan kena pajak (PKP) menjadi Rp 22.500.000. Berdasarkan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku, misalnya pajak yang terutang adalah Rp 3.000.000.
Format Pelaporan Pajak THR Maret 2025
Pelaporan pajak THR merupakan kewajiban bagi pemberi kerja di Indonesia. Ketepatan dalam pelaporan ini sangat penting untuk menghindari sanksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Berikut penjelasan detail mengenai format pelaporan pajak THR Maret 2025.
Format Pelaporan Pajak THR di Indonesia
Format pelaporan pajak THR di Indonesia umumnya mengikuti aturan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Secara umum, data yang dilaporkan meliputi identitas pemberi kerja, identitas penerima THR, jumlah THR bruto, potongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, dan jumlah THR neto yang diterima karyawan. Format ini bisa berupa formulir pelaporan pajak yang telah disediakan oleh DJP atau melalui sistem pelaporan pajak online.
Contoh Format Pelaporan Pajak THR
Berikut contoh format pelaporan pajak THR dalam bentuk tabel. Perlu diingat bahwa format ini merupakan contoh dan bisa berbeda tergantung ketentuan terbaru dari DJP. Selalu rujuk pada aturan resmi DJP untuk format terbaru.
Cara pelaporan pajak THR Maret 2025 cukup mudah, ikuti saja panduan resmi dari DJP. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami mengapa THR kita dipotong pajak. Perlu diketahui bahwa pemotongan pajak THR ini diatur oleh peraturan perpajakan, dan penjelasan detailnya bisa Anda temukan di sini: Kenapa THR Maret 2025 Dipotong Pajak. Setelah memahami alasan di balik pemotongan pajak, Anda dapat melanjutkan proses pelaporan pajak THR Maret 2025 dengan lebih mudah dan terarah.
Pastikan data yang dilaporkan akurat agar proses pelaporan pajak berjalan lancar.
| No. | Nama Karyawan | NPWP Karyawan | Jumlah THR Bruto | PPh Pasal 21 | Jumlah THR Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi Susanto | 12345678910111 | Rp 5.000.000 | Rp 750.000 | Rp 4.250.000 |
| 2 | Budi Setiawan | 11122233344455 | Rp 7.000.000 | Rp 1.050.000 | Rp 5.950.000 |
Persyaratan Format Pelaporan Pajak THR
Beberapa persyaratan umum yang perlu dipenuhi dalam pelaporan pajak THR meliputi kelengkapan data, keakuratan informasi, dan ketepatan waktu pelaporan. Data yang dilaporkan harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada, seperti slip gaji dan bukti pembayaran THR. Pelaporan yang terlambat dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Langkah-Langkah Pengisian Formulir Pelaporan Pajak THR
Berikut langkah-langkah umum pengisian formulir pelaporan pajak THR. Langkah-langkah ini dapat sedikit berbeda tergantung sistem pelaporan yang digunakan.
Cara pelaporan pajak THR Maret 2025 cukup mudah, ikuti saja panduan resmi dari DJP. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami mengapa THR kita dipotong pajak. Perlu diketahui bahwa pemotongan pajak THR ini diatur oleh peraturan perpajakan, dan penjelasan detailnya bisa Anda temukan di sini: Kenapa THR Maret 2025 Dipotong Pajak. Setelah memahami alasan di balik pemotongan pajak, Anda dapat melanjutkan proses pelaporan pajak THR Maret 2025 dengan lebih mudah dan terarah.
Pastikan data yang dilaporkan akurat agar proses pelaporan pajak berjalan lancar.
- Siapkan data karyawan yang menerima THR, termasuk NPWP, jumlah THR bruto, dan penghasilan lainnya.
- Hitung PPh Pasal 21 yang terutang atas THR yang diberikan. Gunakan aturan perhitungan PPh Pasal 21 yang berlaku.
- Isi formulir pelaporan pajak THR dengan data yang telah disiapkan. Pastikan semua data terisi dengan lengkap dan akurat.
- Lakukan pengecekan ulang terhadap seluruh data yang telah diinput untuk menghindari kesalahan.
- Kirimkan formulir pelaporan pajak THR melalui sistem pelaporan pajak online atau secara langsung ke kantor pajak yang berwenang.
- Simpan bukti pelaporan pajak THR sebagai arsip.
Potensi Kesalahan Umum dan Cara Mengatasinya
Kesalahan umum dalam pelaporan pajak THR seringkali disebabkan oleh ketidaktelitian dalam pengisian data, kesalahan perhitungan PPh Pasal 21, atau keterlambatan pelaporan. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu melakukan pengecekan berkala terhadap data karyawan, menggunakan software perhitungan pajak yang terpercaya, dan memastikan pelaporan dilakukan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Jika terjadi kesalahan, segera lakukan pembetulan sesuai prosedur yang berlaku di DJP.
Deadline dan Sanksi Pelaporan Pajak THR Maret 2025
Pelaporan pajak THR merupakan kewajiban bagi setiap pemberi kerja. Ketepatan waktu pelaporan dan pemahaman terkait sanksi yang berlaku sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan finansial. Berikut ini informasi lengkap mengenai deadline pelaporan pajak THR Maret 2025 dan sanksi yang terkait.
Cara pelaporan pajak THR Maret 2025 sebenarnya cukup mudah, kok! Yang penting, kita harus memahami aturan perpajakan yang berlaku. Untuk itu, sebaiknya kita mengenali dasar hukumnya terlebih dahulu dengan membaca Undang Undang Tentang THR Maret 2025 agar pelaporan pajak THR kita akurat dan sesuai aturan. Setelah memahami regulasi tersebut, proses pelaporan pajak THR Maret 2025 akan jauh lebih terarah dan lancar.
Pastikan Anda juga mempersiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk proses pelaporan tersebut ya!
Batas Waktu Pelaporan Pajak THR Maret 2025
Batas waktu pelaporan pajak THR Maret 2025 diatur berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Secara umum, pelaporan pajak THR dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan Mei 2025. Namun, perlu diingat bahwa peraturan ini dapat berubah, sehingga penting untuk selalu mengecek informasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Sanksi Keterlambatan Pelaporan Pajak THR
Keterlambatan pelaporan pajak THR akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa denda administrasi dan bunga. Besarnya sanksi bervariasi tergantung pada jumlah keterlambatan dan jumlah pajak yang terutang.
Prosedur Pengajuan Pengurangan atau Pengembalian Pajak THR
Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak THR, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atau pengembalian pajak. Prosedur pengajuannya umumnya dilakukan melalui e-Filing dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti bukti pembayaran pajak dan bukti pendukung lainnya. Proses ini memerlukan pengecekan dan verifikasi oleh pihak DJP.
Tabel Ringkasan Sanksi Keterlambatan Pelaporan Pajak THR
| Jenis Sanksi | Besaran Sanksi | Ketentuan |
|---|---|---|
| Denda Administrasi | Berkisar antara 100.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jumlah pajak terutang dan lama keterlambatan. | Dikenakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. |
| Bunga | Dihitung berdasarkan suku bunga yang berlaku dan jumlah pajak terutang. | Bunga dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pelaporan. |
Catatan: Informasi besaran sanksi di atas bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi terkini, selalu mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku dan website resmi DJP.
Ilustrasi Sanksi Keterlambatan Pelaporan Pajak THR
Misalnya, PT Maju Jaya terlambat melaporkan pajak THR sebesar Rp 100.000.000 selama 2 bulan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, PT Maju Jaya dikenakan denda administrasi sebesar Rp 5.000.000 dan bunga sebesar Rp 2.000.000. Total sanksi yang harus dibayarkan adalah Rp 7.000.000. Ini hanyalah contoh ilustrasi, dan besaran sanksi sebenarnya dapat berbeda tergantung peraturan dan jumlah pajak yang terutang.
Kanal Pelaporan Pajak THR Maret 2025
Pelaporan pajak THR Maret 2025 dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemilihan kanal yang tepat akan mempengaruhi efisiensi dan kemudahan proses pelaporan. Berikut ini penjelasan mengenai kanal-kanal tersebut beserta kelebihan dan kekurangannya.
Kanal-Kanal Pelaporan Pajak THR
Beberapa kanal yang tersedia untuk pelaporan pajak THR meliputi aplikasi pajak online (seperti DJP Online), melalui kantor pelayanan pajak (KPP) secara langsung, dan melalui jasa konsultan pajak. Setiap kanal memiliki prosedur dan karakteristik tersendiri.
Langkah-Langkah Pelaporan Pajak THR Melalui Berbagai Kanal
Prosedur pelaporan pajak THR berbeda-beda tergantung kanal yang dipilih. Pelaporan online umumnya lebih cepat dan mudah diakses, sementara pelaporan langsung ke KPP memungkinkan konsultasi langsung dengan petugas pajak. Sedangkan melalui konsultan pajak, akan lebih mudah bagi wajib pajak yang kurang memahami perpajakan.
- DJP Online: Wajib pajak mengakses situs DJP Online, login dengan NPWP dan password, mengisi formulir pelaporan pajak THR secara online, dan mengirimkan laporan.
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP): Wajib pajak datang langsung ke KPP, mengisi formulir pelaporan pajak THR, dan menyerahkannya kepada petugas. Perlu antrian dan waktu tempuh.
- Jasa Konsultan Pajak: Wajib pajak menyerahkan data keuangan dan dokumen terkait kepada konsultan pajak, yang kemudian akan membantu dalam proses pelaporan.
Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Kanal Pelaporan Pajak THR
Tabel berikut membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing kanal pelaporan pajak THR.
| Kanal Pelaporan | Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|---|
| DJP Online | Cepat, mudah diakses, hemat waktu dan biaya, tersedia 24/7 | Membutuhkan keahlian teknologi dan internet yang stabil, risiko kesalahan input data |
| Kantor Pelayanan Pajak (KPP) | Konsultasi langsung dengan petugas pajak, dapat langsung bertanya dan memperoleh solusi atas kendala | Membutuhkan waktu tempuh, perlu mengantri, tidak fleksibel, terbatas waktu operasional KPP |
| Jasa Konsultan Pajak | Lebih praktis bagi wajib pajak yang kurang memahami perpajakan, mengurangi risiko kesalahan pelaporan | Membutuhkan biaya tambahan, tergantung pada keahlian dan reputasi konsultan |
Panduan Pelaporan Pajak THR Melalui Aplikasi Pajak Online
Berikut panduan langkah demi langkah pelaporan pajak THR melalui aplikasi pajak online (contoh: DJP Online):
- Akses situs DJP Online dan login menggunakan NPWP dan password.
- Pilih menu “Pelaporan Pajak”.
- Pilih jenis pajak yang akan dilaporkan (misalnya, PPh Pasal 21 THR).
- Isi formulir pelaporan dengan data yang lengkap dan akurat.
- Unggah dokumen pendukung jika diperlukan.
- Verifikasi data dan kirim laporan.
- Simpan bukti pelaporan sebagai arsip.
Permasalahan dan Solusi Pelaporan Pajak THR Online
Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi saat pelaporan pajak THR secara online antara lain kendala akses internet, lupa password, kesalahan input data, dan sistem error. Solusi untuk permasalahan tersebut meliputi pengecekan koneksi internet, menggunakan fitur “Lupa Password” pada aplikasi, memeriksa kembali data yang diinput, dan menghubungi petugas DJP melalui saluran komunikasi yang tersedia jika terjadi error sistem.
Pertanyaan Umum Seputar Pelaporan Pajak THR Maret 2025
Menjelang pelaporan pajak THR Maret 2025, beberapa pertanyaan umum sering muncul terkait kewajiban perpajakan ini. Berikut penjelasan singkat mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pelaporan pajak THR Anda berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
THR Dikenakan Pajak
Ya, THR yang diterima karyawan dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Pajak ini dipotong langsung oleh pemberi kerja (perusahaan) dari total THR yang diterima karyawan sebelum THR tersebut dibayarkan. Besaran pajak yang dipotong bergantung pada penghasilan bruto karyawan dan tarif pajak yang berlaku.
Cara Menghitung Pajak THR
Perhitungan pajak THR dilakukan dengan memperhitungkan penghasilan bruto karyawan dalam satu tahun, termasuk THR. Penghasilan bruto ini kemudian dikurangi dengan berbagai pengurangan yang diizinkan, seperti iuran pensiun dan jaminan kesehatan. Hasilnya kemudian dikalikan dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku. Perhitungan ini umumnya dilakukan oleh sistem penggajian perusahaan atau dapat dikonsultasikan dengan konsultan pajak. Sebagai contoh, jika penghasilan bruto tahunan seorang karyawan setelah dikurangi pengurangan mencapai Rp 100 juta, maka pajak yang terutang akan dihitung berdasarkan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku untuk penghasilan tersebut.
Batas Waktu Pelaporan Pajak THR
Batas waktu pelaporan pajak THR biasanya mengikuti batas waktu pelaporan pajak penghasilan karyawan secara umum. Informasi mengenai batas waktu yang tepat sebaiknya dikonfirmasi langsung ke kantor pajak setempat atau melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keterlambatan pelaporan dapat berakibat pada sanksi administrasi.
Sanksi Keterlambatan Pelaporan Pajak THR
Keterlambatan pelaporan pajak THR dapat dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Besaran denda bervariasi tergantung pada jumlah pajak yang terutang dan lamanya keterlambatan. Untuk menghindari sanksi, pastikan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi detail mengenai besaran denda dapat ditemukan di website DJP atau dengan berkonsultasi langsung dengan petugas pajak.
Cara Melaporkan Pajak THR Secara Online, Cara Pelaporan Pajak THR Maret 2025
Pelaporan pajak THR umumnya dilakukan secara online melalui sistem e-Filing DJP. Karyawan tidak perlu melakukan pelaporan secara langsung, karena pemotongan dan pelaporan pajak THR dilakukan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja wajib melaporkan pajak yang telah dipotong dari THR karyawan melalui sistem e-Filing DJP. Panduan lengkap mengenai cara pelaporan online dapat diakses melalui website DJP.
