Perhitungan PPh THR Maret 2025
Cara Perhitungan Pph THR Maret 2025 – Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja/buruh yang dibayarkan perusahaan menjelang hari raya keagamaan tertentu. Pembayaran THR ini memiliki implikasi perpajakan, di mana sebagian dari THR tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artikel ini akan membahas perhitungan PPh THR Maret 2025, dengan asumsi THR dibayarkan pada bulan Maret 2025. Perlu diingat bahwa informasi ini bersifat umum dan peraturan perpajakan dapat berubah, sehingga sebaiknya selalu mengacu pada peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Dasar hukum perhitungan PPh THR mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Perhitungannya berdasarkan sistem pajak penghasilan orang pribadi, memperhitungkan penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatan (jika berlaku), dan penghasilan kena pajak (PKP). Besarnya PPh yang terutang kemudian dihitung berdasarkan tarif PPh progresif yang berlaku.
Cara perhitungan PPh THR Maret 2025 memang perlu dipahami agar kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Perhitungannya sendiri didasarkan pada penghasilan bruto THR dan tarif PPh pasal 17. Nah, sebelum menghitung PPh, pastikan Anda sudah tahu kapan THR tersebut cair. Untuk informasi mengenai kapan tepatnya THR Maret 2025 akan keluar, silahkan cek di sini: THR Maret 2025 Keluar Tanggal Berapa.
Mengetahui tanggal pencairan penting karena akan memengaruhi perencanaan keuangan dan tentu saja, perhitungan PPh THR Maret 2025 itu sendiri.
Jenis-jenis THR yang Dikenakan PPh
Tidak semua jenis THR dikenakan PPh. Secara umum, THR yang berupa uang dan merupakan bagian dari penghasilan kena pajak akan dikenakan PPh. Contohnya adalah THR keagamaan (Lebaran, Natal, dll.) yang diberikan secara rutin dan merupakan bagian dari kompensasi karyawan. Sementara itu, THR yang berupa barang atau fasilitas tertentu mungkin memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda dan perlu diperiksa lebih lanjut.
Perbedaan Perhitungan PPh THR untuk Karyawan di Atas dan di Bawah PTKP
Perhitungan PPh THR berbeda antara karyawan yang penghasilannya di atas dan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Karyawan dengan penghasilan di bawah PTKP tidak dikenakan PPh, sedangkan karyawan dengan penghasilan di atas PTKP akan dikenakan PPh berdasarkan tarif progresif yang berlaku. PTKP sendiri akan disesuaikan setiap tahunnya berdasarkan peraturan pemerintah.
Cara perhitungan PPh THR Maret 2025 memang cukup rumit, memerlukan ketelitian dalam menghitung penghasilan kena pajak. Namun, sementara kita menghitungnya, mungkin Anda tertarik melihat review produk terbaru Yamaha, khususnya Yamaha THR Maret 2025 10 Ii Review , yang mungkin bisa sedikit mengalihkan pikiran dari perhitungan pajak yang cukup menyita waktu. Setelah menikmati bacaan tersebut, kita bisa kembali fokus pada perhitungan PPh THR Maret 2025 dan memastikan semuanya akurat.
Semoga proses perhitungan pajak Anda lancar!
- Karyawan dengan penghasilan di bawah PTKP: Tidak dikenakan PPh atas THR.
- Karyawan dengan penghasilan di atas PTKP: THR akan dijumlahkan dengan penghasilan lainnya dalam satu bulan, kemudian dihitung PKP-nya, lalu dikenakan PPh sesuai tarif progresif.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran PPh THR
Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran PPh THR meliputi besarnya THR yang diterima, penghasilan lain yang diterima karyawan pada bulan tersebut, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan tarif PPh progresif yang berlaku. Perubahan pada salah satu faktor ini akan berdampak pada besarnya PPh yang harus dibayarkan.
- Besar THR: Semakin besar THR yang diterima, semakin besar pula PPh yang terutang.
- Penghasilan Lain: Penghasilan lain seperti gaji pokok, tunjangan, dan bonus akan dijumlahkan dengan THR untuk menghitung PPh.
- Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungan: Status perkawinan dan jumlah tanggungan mempengaruhi besarnya PTKP, yang kemudian mempengaruhi besarnya PKP dan PPh yang terutang.
- Tarif PPh Progresif: Tarif PPh progresif yang berlaku pada tahun pajak 2025 akan menentukan besaran PPh yang terutang.
Rumus dan Cara Perhitungan PPh THR
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) melibatkan beberapa langkah dan rumus yang perlu dipahami. Perhitungan ini bergantung pada penghasilan bruto karyawan dan aturan perpajakan yang berlaku. Berikut penjelasan detailnya.
Secara umum, perhitungan PPh THR mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Besaran PPh yang terutang akan dipengaruhi oleh besarnya penghasilan bruto THR yang diterima, ditambah dengan penghasilan lainnya dalam satu tahun pajak. Penghasilan bruto THR ini kemudian dihitung sebagai bagian dari penghasilan kena pajak (PKP) tahunan.
Rumus Perhitungan PPh THR
Rumus perhitungan PPh THR pada dasarnya sama dengan perhitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan lainnya. Tidak ada rumus khusus untuk THR. Perhitungannya mengacu pada tarif PPh Pasal 21 yang berlaku dan dilakukan dengan memperhitungkan penghasilan bruto THR ditambah penghasilan lainnya sepanjang tahun.
PPh Terutang = (Penghasilan Bruto THR + Penghasilan Lain Sepanjang Tahun) x Tarif PPh Pasal 21 – Potongan Pajak yang Sudah Dibayar
Tarif PPh Pasal 21 bervariasi tergantung pada besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Untuk mengetahui tarif yang tepat, silakan merujuk pada peraturan perpajakan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Cara perhitungan PPh THR Maret 2025 sebenarnya cukup mudah dipahami, namun perlu ketelitian. Sebelum menghitung PPh, pastikan terlebih dahulu apakah Anda berhak menerima THR. Hal ini terutama penting bagi CPNS, karena informasi mengenai penerimaan THR bagi mereka bisa dilihat di sini: Apakah Cpns Mendapatkan THR Maret 2025. Setelah memastikan hak penerimaan THR, baru kita bisa melanjutkan ke perhitungan PPh-nya berdasarkan besaran THR dan tarif pajak yang berlaku.
Dengan demikian, perhitungan PPh THR Maret 2025 akan akurat dan sesuai aturan.
Contoh Perhitungan PPh THR
Berikut contoh perhitungan PPh THR untuk dua karyawan dengan penghasilan bruto yang berbeda, dengan asumsi tidak ada penghasilan lain sepanjang tahun selain THR dan menggunakan tarif PPh Pasal 21 (tarif ini hanya ilustrasi dan dapat berubah sesuai peraturan terbaru):
| Karyawan | Penghasilan Bruto THR | Tarif PPh Pasal 21 (Ilustrasi) | PPh Terutang (Ilustrasi) |
|---|---|---|---|
| A | Rp 10.000.000 | 15% | Rp 1.500.000 |
| B | Rp 5.000.000 | 5% | Rp 250.000 |
Catatan: Contoh di atas menggunakan tarif PPh Pasal 21 ilustrasi. Tarif sebenarnya dapat berbeda dan perlu disesuaikan dengan peraturan perpajakan terbaru dan penghasilan kena pajak (PKP) tahunan.
Langkah-langkah Perhitungan PPh THR
- Hitung penghasilan bruto THR.
- Tentukan penghasilan kena pajak (PKP) tahunan dengan menjumlahkan penghasilan bruto THR dan penghasilan lain sepanjang tahun.
- Tentukan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku berdasarkan PKP tahunan.
- Hitung PPh terutang dengan mengalikan PKP dengan tarif PPh Pasal 21.
- Kurangi PPh terutang dengan potongan pajak yang sudah dibayar sebelumnya (jika ada).
Simulasi Perhitungan PPh THR dengan Penghasilan Berbeda
Untuk simulasi dengan penghasilan berbeda, langkah-langkahnya tetap sama. Perbedaannya hanya pada besarnya penghasilan bruto THR dan akibatnya pada tarif PPh Pasal 21 yang diterapkan. Semakin tinggi penghasilan bruto, semakin tinggi pula PPh yang terutang. Untuk perhitungan yang akurat, selalu rujuk pada peraturan perpajakan terbaru dan gunakan kalkulator pajak online yang disediakan oleh DJP jika diperlukan.
Pengaruh PTKP terhadap Perhitungan PPh THR
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) tidak terlepas dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP merupakan penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Memahami PTKP sangat penting karena akan mempengaruhi besaran PPh THR yang harus dibayarkan. Semakin besar PTKP, semakin kecil PPh THR yang terutang.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan bruto yang tidak dikenakan pajak. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak. Dengan adanya PTKP, pemerintah memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak dengan penghasilan rendah atau yang memiliki tanggungan keluarga.
Pengaruh PTKP terhadap Besaran PPh THR yang Terutang
PTKP mengurangi penghasilan kena pajak (PKP). PKP merupakan penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. PPh THR dihitung berdasarkan PKP, bukan penghasilan bruto. Oleh karena itu, semakin besar PTKP, semakin kecil PKP, dan akibatnya semakin rendah PPh THR yang harus dibayarkan.
Contoh Kasus Perhitungan PPh THR dengan dan Tanpa PTKP
Misalkan, seorang karyawan menerima THR sebesar Rp 10.000.000. Tarif PPh 21 untuk tahun 2025 diasumsikan tetap (untuk ilustrasi, data ini perlu diverifikasi dari sumber resmi pajak). Dengan asumsi PTKP sebesar Rp 54.000.000 (untuk ilustrasi, data ini perlu diverifikasi dari sumber resmi pajak) dan status kawin dengan 2 orang tanggungan. Maka perhitungannya sebagai berikut:
Tanpa PTKP:
Penghasilan Bruto = Rp 10.000.000
PKP = Rp 10.000.000
(Asumsikan tarif PPh 21 sebesar 5% untuk ilustrasi. Nilai ini perlu diverifikasi dari sumber resmi pajak)
PPh THR = Rp 10.000.000 x 5% = Rp 500.000
Dengan PTKP:
Penghasilan Bruto = Rp 10.000.000
PTKP = Rp 54.000.000 (ilustrasi)
PKP = Rp 0 (karena PKP = Penghasilan Bruto – PTKP, dan hasilnya negatif sehingga menjadi 0)
PPh THR = Rp 0
Cara perhitungan PPh THR Maret 2025 memang perlu dipahami dengan baik agar proses pelaporan pajak berjalan lancar. Untuk memastikan perhitungan yang akurat, ada baiknya kita juga mencermati informasi terbaru mengenai kebijakan THR, termasuk gaji ke-13. Informasi lengkap mengenai hal tersebut bisa Anda temukan di Kabar THR Maret 2025 Dan Gaji Ke 13. Dengan memahami regulasi terbaru, kita bisa menghitung PPh THR Maret 2025 dengan lebih tepat dan menghindari potensi kesalahan.
Semoga informasi ini bermanfaat dalam mempersiapkan administrasi perpajakan Anda.
Perlu diingat, contoh ini hanya ilustrasi. Tarif PPh 21 dan besaran PTKP dapat berubah setiap tahunnya. Untuk perhitungan yang akurat, selalu rujuk pada peraturan perpajakan terbaru.
Perbedaan Perhitungan PPh THR Berdasarkan Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungan
| Status Perkawinan | Jumlah Tanggungan | PTKP (Ilustrasi) | Contoh THR (Rp) | PKP (Ilustrasi) | PPh THR (Ilustrasi, 5%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawin | 0 | Rp 54.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 0 | Rp 0 |
| Kawin | 2 | Rp 63.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 0 | Rp 0 |
| Belum Kawin | 0 | Rp 54.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 0 | Rp 0 |
Catatan: Angka-angka dalam tabel ini merupakan ilustrasi dan perlu diverifikasi dengan peraturan perpajakan terbaru.
Cara perhitungan PPh THR Maret 2025 sebenarnya cukup mudah, namun perlu ketelitian. Pertama, tentukan dulu besaran THR yang diterima. Nah, untuk mengetahui besaran THR itu sendiri, Anda perlu tahu THR Maret 2025 berapa kali gaji? Informasi lengkapnya bisa Anda cek di sini: THR Maret 2025 Berapa Kali Gaji. Setelah mengetahui jumlah THR, baru kemudian kita bisa menghitung PPh-nya berdasarkan aturan pajak yang berlaku.
Dengan mengetahui jumlah THR, perhitungan PPh THR Maret 2025 akan lebih akurat dan mudah.
Implikasi Perubahan PTKP terhadap Perhitungan PPh THR
Perubahan PTKP akan berdampak langsung pada besaran PPh THR yang terutang. Jika PTKP dinaikkan, maka PKP akan berkurang, dan PPh THR yang terutang juga akan berkurang. Sebaliknya, jika PTKP diturunkan, maka PPh THR yang terutang akan meningkat. Oleh karena itu, penting untuk selalu memantau perubahan peraturan perpajakan terkait PTKP untuk memastikan perhitungan PPh THR tetap akurat.
Cara perhitungan PPh THR Maret 2025 sebenarnya cukup mudah, namun perlu ketelitian. Pertama, tentukan dulu besaran THR yang diterima. Nah, untuk mengetahui besaran THR itu sendiri, Anda perlu tahu THR Maret 2025 berapa kali gaji? Informasi lengkapnya bisa Anda cek di sini: THR Maret 2025 Berapa Kali Gaji. Setelah mengetahui jumlah THR, baru kemudian kita bisa menghitung PPh-nya berdasarkan aturan pajak yang berlaku.
Dengan mengetahui jumlah THR, perhitungan PPh THR Maret 2025 akan lebih akurat dan mudah.
Format Pelaporan PPh THR
Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kewajiban bagi pemberi kerja. Ketepatan pelaporan ini penting untuk menghindari sanksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Berikut penjelasan mengenai format pelaporan PPh THR yang berlaku, beserta contoh dan informasi penting yang perlu diperhatikan.
Format Pelaporan PPh THR yang Berlaku
Format pelaporan PPh THR umumnya mengikuti aturan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meskipun detailnya dapat berubah sesuai dengan peraturan terbaru, secara umum, pelaporan dilakukan melalui sistem elektronik DJP, seperti e-SPT PPh Pasal 21. Data yang dilaporkan mencakup identitas pemberi kerja, identitas karyawan penerima THR, jumlah THR yang diberikan, dan perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang.
Contoh Format Pelaporan PPh THR
Berikut contoh format pelaporan PPh THR yang sederhana. Perlu diingat bahwa format ini bersifat ilustrasi dan mungkin berbeda dengan format resmi yang ditetapkan DJP. Selalu mengacu pada peraturan terbaru DJP untuk mendapatkan format yang paling akurat.
| No. | Nama Karyawan | NPWP Karyawan | Jumlah THR Bruto | PPh Pasal 21 | THR Netto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andi Susanto | 12345678910111 | Rp 5.000.000 | Rp 750.000 | Rp 4.250.000 |
| 2 | Budi Santoso | 12345678910122 | Rp 3.000.000 | Rp 450.000 | Rp 2.550.000 |
Informasi Penting dalam Pelaporan PPh THR
Beberapa informasi penting yang wajib tercantum dalam pelaporan PPh THR antara lain:
- Nama dan NPWP Pemberi Kerja
- Nama, NPWP, dan alamat karyawan penerima THR
- Periode pembayaran THR (misalnya, Maret 2025)
- Jumlah THR bruto sebelum pajak
- Perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang (termasuk detail perhitungan jika diperlukan)
- Jumlah THR netto yang diterima karyawan
- Bukti potong PPh Pasal 21
Contoh Pengisian Formulir Pelaporan PPh THR, Cara Perhitungan Pph THR Maret 2025
Contoh pengisian formulir pelaporan PPh THR akan sangat bergantung pada format formulir resmi yang digunakan oleh DJP. Karena format tersebut dapat berubah, disarankan untuk selalu mengunduh formulir terbaru dari situs resmi DJP. Contoh di atas dalam bentuk tabel dapat menjadi panduan umum dalam mengisi data yang dibutuhkan.
Sanksi Pelaporan PPh THR yang Terlambat atau Tidak Sesuai Ketentuan
Keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan PPh THR dapat berakibat pada sanksi administratif berupa denda. Besaran denda bervariasi dan bergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku dan tingkat pelanggaran. Untuk informasi lebih detail mengenai sanksi, sebaiknya merujuk pada peraturan perpajakan yang berlaku dan menghubungi kantor pajak setempat.
Pertanyaan Umum Seputar PPh THR Maret 2025: Cara Perhitungan Pph THR Maret 2025
Setelah memahami perhitungan PPh THR, beberapa pertanyaan umum mungkin muncul. Bagian ini akan memberikan klarifikasi terkait beberapa hal yang sering ditanyakan mengenai perhitungan dan pelaporan PPh THR Maret 2025.
Perhitungan PPh THR untuk Penerima THR Lebih dari Satu Kali
Jika karyawan menerima THR lebih dari satu kali dalam setahun, perhitungan PPh THR dilakukan secara terpisah untuk setiap pembayaran THR. Setiap pembayaran THR dianggap sebagai objek pajak yang berdiri sendiri. Besaran PPh yang terutang dihitung berdasarkan penghasilan bruto masing-masing pembayaran THR, dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang berlaku, dan tarif PPh Pasal 21 yang sesuai. Penggabungan penghasilan THR untuk satu tahun pajak hanya dilakukan saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.
Tata Cara Penanganan Kesalahan Perhitungan PPh THR
Jika ditemukan kesalahan dalam perhitungan PPh THR, segera lakukan koreksi. Pembetulan dapat dilakukan melalui pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Jika kelebihan pembayaran PPh THR, perusahaan dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika terdapat kekurangan pembayaran, perusahaan wajib melunasi kekurangan tersebut beserta sanksi administrasi yang berlaku. Dokumentasi yang lengkap dan akurat sangat penting dalam proses koreksi ini.
Sumber Informasi Terbaru Mengenai Peraturan Perpajakan THR
Informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan THR dapat diperoleh dari beberapa sumber terpercaya. Website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan sumber utama dan paling akurat. Selain itu, konsultasi langsung dengan konsultan pajak atau petugas pajak juga dapat memberikan penjelasan yang lebih detail dan sesuai dengan kondisi spesifik perusahaan.
Pelaporan PPh THR Secara Online
Pelaporan PPh THR secara online dapat dilakukan melalui sistem e-Filing DJP. Sistem ini menyediakan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan pajak. Sebelum melakukan pelaporan, pastikan perusahaan telah memiliki akun e-Filing yang terdaftar dan aktif. Ikuti panduan yang tersedia di website DJP untuk proses pelaporan yang benar dan terhindar dari kesalahan.
Perbedaan Perhitungan PPh THR Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak
Perhitungan PPh THR untuk karyawan tetap dan karyawan kontrak pada dasarnya sama, yaitu mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Perbedaan mungkin muncul pada aspek administrasi, misalnya dalam hal penggajian dan pencatatan data karyawan. Namun, dasar perhitungan PPh THR tetap mengacu pada penghasilan bruto THR, PTKP, dan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku bagi masing-masing karyawan, tanpa memandang status kepegawaiannya (tetap atau kontrak).
Pertimbangan Khusus dan Kondisi Tertentu
Perhitungan PPh THR tahun 2025 memiliki beberapa pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan, terutama untuk kondisi karyawan dengan situasi kerja yang unik. Penjelasan berikut akan memberikan gambaran tentang perhitungan PPh THR untuk beberapa skenario spesifik.
Perhitungan PPh THR Karyawan Paruh Waktu
Karyawan paruh waktu berhak atas THR proporsional sesuai dengan masa kerja mereka. Perhitungan PPh THR untuk karyawan paruh waktu didasarkan pada penghasilan bruto mereka selama periode perhitungan THR. Besaran THR dihitung berdasarkan proporsi hari kerja karyawan paruh waktu terhadap hari kerja karyawan penuh waktu dalam satu tahun. PPh kemudian dihitung atas dasar THR yang telah dihitung secara proporsional ini, menggunakan tarif pajak yang berlaku.
Perhitungan PPh THR dengan Bonus Tambahan
Apabila karyawan menerima bonus tambahan selain THR, maka total penghasilan bruto yang menjadi objek pajak adalah jumlah THR dan bonus tersebut. PPh dihitung berdasarkan total penghasilan bruto ini. Hal ini penting karena penghasilan tambahan akan mempengaruhi tarif pajak yang dikenakan, sehingga dapat mengakibatkan jumlah PPh yang dipotong lebih tinggi.
Perhitungan PPh THR Karyawan Baru Bergabung di Pertengahan Tahun
THR untuk karyawan yang bergabung di pertengahan tahun dihitung proporsional berdasarkan masa kerjanya. Misalnya, karyawan yang bergabung pada bulan Juli hanya akan menerima THR proporsional untuk periode Juli hingga Desember. PPh dihitung berdasarkan THR proporsional yang diterima, dan tarif pajak yang berlaku.
Perhitungan PPh THR dengan Pemotongan Pajak Lainnya
Jika terdapat pemotongan pajak lainnya seperti pajak penghasilan pasal 21 dari gaji bulanan, maka hal ini perlu diperhitungkan dalam perhitungan PPh THR. Namun, perlu diingat bahwa PPh THR dihitung secara terpisah dari PPh pasal 21. Jumlah PPh THR yang dipotong dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara keseluruhan dalam satu tahun pajak.
Ilustrasi Kasus Perhitungan PPh THR yang Kompleks
Bayangkan seorang karyawan paruh waktu bernama Budi, bekerja 3 hari seminggu, menerima THR sebesar Rp 5.000.000 dan bonus kinerja sebesar Rp 2.000.000. Budi bergabung pada bulan April 2024. Perhitungan THR-nya akan mempertimbangkan masa kerjanya (9 bulan dari April hingga Desember). Total penghasilan bruto yang dikenakan pajak adalah Rp 7.000.000 (THR Rp 5.000.000 + Bonus Rp 2.000.000). PPh yang dipotong akan dihitung berdasarkan total penghasilan bruto ini dan tarif pajak yang berlaku, dengan mempertimbangkan proporsi masa kerjanya. Perlu diingat bahwa contoh ini merupakan ilustrasi dan perhitungan sebenarnya akan bergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku dan data penghasilan karyawan yang lebih lengkap.
