Pengenalan Hitungan PPh 21 THR Maret 2025
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang diberikan menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR ini juga memiliki implikasi perpajakan, khususnya terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang menjadi kewajiban pemberi kerja untuk dipotong dan disetor ke kas negara. Artikel ini akan membahas perhitungan PPh 21 THR Maret 2025, memberikan contoh kasus, dan menjelaskan perbedaan perhitungan berdasarkan status perkawinan dan penghasilan.
Definisi THR dan Kaitannya dengan Kewajiban Perpajakan
THR merupakan pembayaran yang diberikan kepada pekerja atau karyawan sebagai tambahan penghasilan di hari raya keagamaan. Besaran THR umumnya setara dengan satu bulan gaji, namun dapat berbeda sesuai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Karena THR merupakan bagian dari penghasilan, maka THR tersebut dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu PPh 21.
Dasar Hukum Perhitungan PPh 21 THR, Hitungan Pph 21 THR Maret 2025
Perhitungan PPh 21 THR mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini mengatur tentang tarif PPh 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan mekanisme pemotongan pajak. Penggunaan peraturan perpajakan terbaru sangat penting untuk memastikan perhitungan yang akurat.
Contoh Kasus Perhitungan PPh 21 THR
Berikut beberapa contoh kasus perhitungan PPh 21 THR untuk karyawan dengan berbagai penghasilan. Perhitungan ini diasumsikan menggunakan tarif PPh 21 terbaru dan PTKP yang berlaku. Perlu diingat bahwa contoh ini bersifat ilustrasi dan mungkin berbeda dengan kasus aktual karena bergantung pada berbagai faktor.
- Karyawan A (Lajang, Gaji Pokok Rp 5.000.000): THR diterima Rp 5.000.000. Setelah dikurangi PTKP, pajak terutang dihitung berdasarkan tarif PPh 21 progresif. Misalnya, pajak terutang sebesar Rp 300.000.
- Karyawan B (Menikah, Gaji Pokok Rp 10.000.000, 1 Tanggungan): THR diterima Rp 10.000.000. Dengan PTKP yang lebih tinggi karena status menikah dan memiliki tanggungan, pajak terutang akan lebih rendah dibandingkan Karyawan A, misalnya Rp 600.000.
- Karyawan C (Lajang, Gaji Pokok Rp 20.000.000): THR diterima Rp 20.000.000. Karena penghasilan yang lebih tinggi, pajak terutang akan lebih besar, misalnya Rp 1.500.000.
Tabel Perbandingan Besaran PPh 21 THR Berdasarkan PTKP dan Penghasilan
Tabel berikut ini memberikan gambaran perbandingan besaran PPh 21 THR berdasarkan beberapa skenario PTKP dan penghasilan. Perlu diingat bahwa ini hanyalah ilustrasi dan angka sebenarnya dapat bervariasi tergantung peraturan perpajakan terbaru.
| Status Perkawinan | Jumlah Tanggungan | Penghasilan (THR) | PTKP | PPh 21 Terutang (Ilustrasi) |
|---|---|---|---|---|
| Lajang | 0 | Rp 5.000.000 | Rp 54.000.000 | Rp 300.000 |
| Menikah | 1 | Rp 10.000.000 | Rp 58.500.000 | Rp 600.000 |
| Lajang | 0 | Rp 20.000.000 | Rp 54.000.000 | Rp 1.500.000 |
Ilustrasi Perbedaan Perhitungan PPh 21 THR untuk Karyawan Lajang dan Menikah
Perbedaan status perkawinan dan jumlah tanggungan akan mempengaruhi besarnya PTKP. Karyawan yang sudah menikah dan memiliki tanggungan akan memiliki PTKP yang lebih tinggi dibandingkan karyawan lajang. Semakin tinggi PTKP, maka semakin rendah pajak terutang. Contoh di atas telah menggambarkan perbedaan perhitungan PPh 21 THR antara karyawan lajang dan karyawan yang sudah menikah dengan satu tanggungan, dengan asumsi penghasilan yang berbeda.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan PPh 21 THR
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) untuk Tunjangan Hari Raya (THR) melibatkan beberapa faktor penting yang perlu dipahami agar perhitungannya akurat. Memahami faktor-faktor ini akan membantu karyawan dan perusahaan dalam memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi dengan benar.
Penghasilan Bruto, PTKP, dan Potongan Lainnya
Besaran PPh 21 THR sangat bergantung pada penghasilan bruto THR yang diterima. Penghasilan bruto ini kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan. Selain itu, potongan-potongan lain yang diizinkan, seperti iuran pensiun atau asuransi kesehatan, juga akan mengurangi penghasilan kena pajak sehingga mempengaruhi besaran PPh 21 yang terutang.
Pengaruh Status Perkawinan dan Jumlah Tanggungan
Status perkawinan dan jumlah tanggungan seseorang secara langsung mempengaruhi besarnya PTKP. Semakin banyak tanggungan, semakin besar PTKP yang didapatkan, dan akibatnya, semakin kecil penghasilan kena pajak sehingga PPh 21 yang terutang juga akan lebih rendah. Misalnya, seorang karyawan yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak akan memiliki PTKP yang lebih besar dibandingkan karyawan lajang tanpa tanggungan.
Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan
Peraturan perpajakan senantiasa dapat berubah. Perubahan ini, seperti perubahan tarif PPh 21 atau aturan terkait PTKP, akan berdampak pada perhitungan PPh 21 THR. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru agar perhitungan tetap akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, perubahan tarif PPh 21 yang progresif akan mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayar, bergantung pada besarnya penghasilan kena pajak.
Langkah-Langkah Menghitung PPh 21 THR
Perhitungan PPh 21 THR umumnya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Hitung penghasilan bruto THR.
- Tentukan PTKP berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan.
- Kurangi penghasilan bruto dengan PTKP dan potongan-potongan lain yang diizinkan.
- Hitung penghasilan kena pajak (PKP).
- Hitung PPh 21 berdasarkan tarif PPh 21 yang berlaku atas PKP tersebut.
Sebagai contoh, jika seorang karyawan lajang menerima THR sebesar Rp 10.000.000 dan PTKP-nya Rp 54.000.000 per tahun, maka PKP-nya adalah Rp 0 (karena PKP = Penghasilan Bruto – PTKP, dan PKP tidak boleh negatif). Dengan demikian, PPh 21 yang terutang juga Rp 0.
Contoh lain, jika karyawan tersebut sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, dengan PTKP yang lebih tinggi, maka penghasilan kena pajaknya akan lebih kecil atau bahkan nol, sehingga PPh 21 yang terutang juga akan lebih rendah atau nol.
Alur Perhitungan PPh 21 THR
Berikut ini adalah flowchart sederhana alur perhitungan PPh 21 THR:
- Mulai
- Hitung Penghasilan Bruto THR
- Tentukan PTKP
- Hitung Potongan (jika ada)
- Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Penghasilan Bruto – PTKP – Potongan
- Hitung PPh 21 berdasarkan tarif yang berlaku
- Selesai
Perhitungan PPh 21 THR Berdasarkan Tingkat Penghasilan
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) untuk Tunjangan Hari Raya (THR) di bulan Maret 2025 bervariasi tergantung pada penghasilan kena pajak (PKP) masing-masing karyawan. Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh besaran penghasilan dan statusnya, apakah di bawah atau di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai perhitungan PPh 21 THR berdasarkan tingkat penghasilan.
Perhitungan PPh 21 THR didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Besaran PTKP dan tarif pajak dapat berubah setiap tahunnya, oleh karena itu penting untuk selalu merujuk pada peraturan perpajakan terbaru. Penjelasan berikut menggunakan asumsi tarif dan PTKP tertentu untuk ilustrasi, dan tidak mengikat secara hukum.
Perhitungan PPh 21 THR untuk Berbagai Tingkat Penghasilan
Tabel berikut menunjukkan contoh perhitungan PPh 21 THR untuk tiga tingkat penghasilan yang berbeda, dengan asumsi PTKP sebesar Rp 54.000.000 per tahun (untuk ilustrasi dan dapat berubah). Perhitungan ini telah memperhitungkan THR sebagai bagian dari penghasilan bruto tahunan.
| Tingkat Penghasilan | Penghasilan Bruto Tahunan (termasuk THR) | Penghasilan Kena Pajak (PKP) | PPh 21 THR (perkiraan) |
|---|---|---|---|
| Di bawah PTKP | Rp 40.000.000 | Rp 0 | Rp 0 |
| Di atas PTKP (menengah) | Rp 70.000.000 | Rp 16.000.000 | Rp 1.000.000 (Ilustrasi, perhitungan sesungguhnya lebih kompleks) |
| Penghasilan Tinggi | Rp 200.000.000 | Rp 146.000.000 | Rp 20.000.000 (Ilustrasi, perhitungan sesungguhnya lebih kompleks) |
Catatan: Angka PPh 21 THR pada tabel di atas merupakan ilustrasi dan perhitungan sebenarnya dapat berbeda, tergantung pada tarif pajak progresif yang berlaku dan penghasilan lain yang diterima sepanjang tahun.
Contoh Perhitungan PPh 21 THR
Berikut contoh perhitungan untuk karyawan dengan penghasilan di bawah dan di atas PTKP. Perhitungan ini disederhanakan untuk ilustrasi dan tidak termasuk komponen pajak lainnya.
- Karyawan dengan penghasilan di bawah PTKP: Jika penghasilan tahunan (termasuk THR) kurang dari PTKP, maka PPh 21 THR adalah Rp 0. Contoh: Karyawan dengan penghasilan Rp 40.000.000 per tahun (termasuk THR) tidak dikenakan PPh 21.
- Karyawan dengan penghasilan di atas PTKP: Jika penghasilan tahunan (termasuk THR) melebihi PTKP, maka PPh 21 dihitung berdasarkan PKP dan tarif pajak progresif yang berlaku. Contoh: Karyawan dengan penghasilan Rp 70.000.000 per tahun (termasuk THR) akan memiliki PKP sebesar Rp 16.000.000. PPh 21 yang terutang akan dihitung berdasarkan tarif pajak progresif yang berlaku. Angka Rp 1.000.000 pada tabel sebelumnya hanya ilustrasi.
Perbedaan Perhitungan PPh 21 THR Berdasarkan Tingkat Penghasilan (Diagram Batang)
Diagram batang berikut menggambarkan perbedaan PPh 21 THR untuk tiga tingkat penghasilan. Sumbu X menunjukkan tingkat penghasilan (rendah, menengah, tinggi), sedangkan sumbu Y menunjukkan besaran PPh 21 THR. Perlu diingat bahwa diagram ini hanya ilustrasi dan angka-angka yang ditampilkan merupakan contoh.
Diagram Batang (Ilustrasi): Tinggi batang untuk penghasilan rendah akan sangat pendek (mendekati nol), menengah akan lebih tinggi, dan tinggi akan jauh lebih tinggi. Perbedaan tinggi batang menggambarkan perbedaan besaran PPh 21 yang dibayarkan.
Implikasi Pajak untuk Setiap Tingkat Penghasilan
Implikasi pajak berbeda untuk setiap tingkat penghasilan. Karyawan dengan penghasilan rendah yang berada di bawah PTKP tidak perlu membayar PPh 21. Karyawan dengan penghasilan menengah dan tinggi akan dikenakan PPh 21 yang besarannya bergantung pada PKP mereka. Semakin tinggi PKP, semakin tinggi pula PPh 21 yang harus dibayarkan.
Perbandingan PPh 21 THR untuk Penghasilan Tetap dan Tidak Tetap
Perhitungan PPh 21 THR untuk karyawan dengan penghasilan tetap dan tidak tetap pada dasarnya sama, yaitu berdasarkan penghasilan bruto tahunan. Namun, untuk karyawan dengan penghasilan tidak tetap, perhitungannya mungkin lebih kompleks karena perlu memperhitungkan fluktuasi penghasilan sepanjang tahun. Hal ini dapat memengaruhi besarnya PPh 21 yang terutang. Perusahaan biasanya akan menggunakan sistem penggajian yang memperhitungkan hal ini secara akurat.
Format Pelaporan dan Pembayaran PPh 21 THR
Setelah menghitung PPh 21 THR karyawan, langkah selanjutnya adalah pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Ketepatan dalam proses ini penting untuk menghindari sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut ini penjelasan mengenai format pelaporan dan pembayaran PPh 21 THR baik secara online maupun offline.
Format Pelaporan PPh 21 THR
Pelaporan PPh 21 THR dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Format SPT Masa PPh Pasal 21 tersedia dalam bentuk formulir elektronik yang dapat diunduh melalui website resmi DJP. Formulir ini memuat informasi detail mengenai penghasilan bruto karyawan, potongan PPh 21, dan jumlah pajak yang terutang. Pastikan semua data diisi dengan lengkap dan akurat untuk menghindari kesalahan pelaporan.
Prosedur Pelaporan dan Pembayaran PPh 21 THR Secara Online dan Offline
DJP menyediakan dua metode pelaporan dan pembayaran PPh 21 THR, yaitu secara online dan offline. Metode online menawarkan kemudahan dan efisiensi, sementara metode offline masih dapat digunakan bagi wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem online.
- Pelaporan dan Pembayaran Online: Pelaporan dilakukan melalui sistem e-Filing DJP, setelah itu pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran online yang terintegrasi dengan sistem DJP, seperti melalui virtual account bank yang ditunjuk.
- Pelaporan dan Pembayaran Offline: Pelaporan dilakukan dengan mengirimkan SPT Masa PPh Pasal 21 secara fisik ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller bank yang ditunjuk atau melalui sistem e-Billing.
Contoh Pengisian Formulir Pelaporan PPh 21 THR
Sebagai contoh, pada formulir SPT Masa PPh Pasal 21, kolom “Penghasilan Bruto” diisi dengan total penghasilan THR karyawan sebelum dipotong pajak. Kolom “PPh Pasal 21 yang Dipotong” diisi dengan jumlah PPh 21 yang telah dipotong dari penghasilan THR karyawan. Kolom “Jumlah Pajak yang Terutang” diisi dengan total PPh 21 yang harus disetor ke kas negara. Perlu diperhatikan bahwa contoh pengisian formulir ini bersifat umum dan mungkin berbeda sedikit tergantung pada versi formulir yang digunakan. Untuk informasi lebih detail, selalu merujuk pada panduan pengisian formulir yang dikeluarkan oleh DJP.
Langkah-langkah Pembayaran PPh 21 THR Melalui Bank dan e-Billing
Pembayaran PPh 21 THR dapat dilakukan melalui berbagai bank yang telah ditunjuk oleh DJP. Untuk pembayaran melalui e-Billing, wajib pajak perlu terlebih dahulu mendapatkan kode billing (kode pembayaran) melalui sistem e-Billing DJP. Setelah mendapatkan kode billing, pembayaran dapat dilakukan di teller bank atau melalui transfer online.
- Melalui Bank: Wajib pajak datang ke bank yang ditunjuk, menyerahkan kode billing (jika menggunakan e-Billing) dan bukti setor pajak, serta melakukan pembayaran sesuai jumlah pajak terutang.
- Melalui e-Billing: Wajib pajak mengakses sistem e-Billing DJP, memasukkan data yang dibutuhkan, dan mendapatkan kode billing. Kode billing tersebut kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran melalui teller bank atau transfer online.
Deadline Pelaporan dan Pembayaran PPh 21 THR
Tenggat waktu pelaporan dan pembayaran PPh 21 THR mengikuti ketentuan umum SPT Masa PPh Pasal 21. Biasanya, batas waktu pelaporan dan pembayaran adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemotongan pajak. Sebagai contoh, untuk THR yang dibayarkan pada bulan Maret 2025, batas waktu pelaporan dan pembayarannya adalah tanggal 20 April 2025.
| Bulan Pembayaran THR | Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran |
|---|---|
| Maret 2025 | 20 April 2025 |
Pertanyaan Umum Seputar PPh 21 THR Maret 2025
Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang hari raya keagamaan merupakan kewajiban perusahaan bagi karyawannya. Namun, pembayaran THR juga disertai kewajiban perpajakan, yaitu pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Memahami perhitungan dan pelaporan PPh 21 THR sangat penting untuk menghindari masalah hukum dan administrasi di kemudian hari. Berikut beberapa pertanyaan umum seputar PPh 21 THR Maret 2025 beserta jawabannya.
Penjelasan THR dan Kaitannya dengan PPh 21
THR merupakan hak karyawan yang diberikan perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kesetiaan. THR termasuk dalam penghasilan bruto karyawan dan dikenakan pajak penghasilan. PPh 21 dipotong dari THR sebelum dibayarkan kepada karyawan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Besarnya potongan PPh 21 THR bergantung pada penghasilan bruto karyawan dan tarif pajak yang berlaku.
Perhitungan PPh 21 THR dengan Penghasilan Tambahan
Jika karyawan memiliki penghasilan tambahan selain gaji pokok, seperti bonus atau lembur, maka penghasilan tambahan tersebut akan diakumulasikan dengan THR dalam perhitungan PPh 21. Perhitungannya dilakukan berdasarkan penghasilan bruto total (THR + gaji pokok + penghasilan tambahan lainnya) dalam satu bulan pajak. Kemudian, dihitung pajak terutang berdasarkan tarif PPh 21 progresif dan dikurangi pajak yang sudah dipotong dari gaji pokok bulan sebelumnya (jika ada). Sisa pajak yang harus dipotong inilah yang akan dibebankan pada THR.
Sanksi Keterlambatan Pembayaran atau Pelaporan PPh 21 THR
Keterlambatan pembayaran atau pelaporan PPh 21 THR dapat dikenakan sanksi berupa denda administrasi dan bunga. Besarnya sanksi bervariasi tergantung pada besarnya pajak yang terutang dan lamanya keterlambatan. Selain denda, perusahaan juga dapat menghadapi proses hukum jika terbukti melakukan pelanggaran perpajakan.
Sumber Informasi Lebih Lanjut Perhitungan PPh 21 THR
Informasi lebih lanjut mengenai perhitungan PPh 21 THR dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: website Direktorat Jenderal Pajak (DJP), konsultan pajak, atau kantor pajak setempat. DJP menyediakan berbagai panduan dan peraturan perpajakan yang dapat diakses secara online. Konsultan pajak dapat memberikan konsultasi dan asistensi dalam hal perhitungan dan pelaporan pajak.
Perusahaan Belum Menerapkan Sistem E-Filing
Meskipun sistem e-filing direkomendasikan, perusahaan yang belum menerapkannya masih dapat melaporkan PPh 21 THR melalui mekanisme pelaporan manual. Namun, hal ini membutuhkan proses yang lebih rumit dan memakan waktu. Perusahaan perlu mengisi formulir pelaporan pajak secara manual dan menyerahkannya langsung ke kantor pajak yang berwenang. Direkomendasikan agar perusahaan segera beralih ke sistem e-filing untuk mempermudah proses pelaporan pajak dan menghindari potensi kesalahan.
Perbedaan Perhitungan PPh 21 THR Antar Kota: Hitungan Pph 21 THR Maret 2025
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) untuk Tunjangan Hari Raya (THR) memiliki beberapa perbedaan antar kota di Indonesia. Perbedaan ini terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti besaran Upah Minimum Regional (UMR) dan peraturan daerah setempat yang mungkin mempengaruhi interpretasi aturan perpajakan pusat. Memahami perbedaan ini penting bagi perusahaan dan karyawan untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat.
Perbedaan praktik perhitungan PPh 21 THR di berbagai daerah tidak hanya disebabkan oleh UMR yang berbeda, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, atau bahkan perbedaan dalam praktik administrasi perpajakan di masing-masing daerah. Hal ini menuntut pemahaman yang cermat terhadap regulasi yang berlaku di setiap lokasi operasional perusahaan.
Perbedaan Regulasi dan Praktik Perhitungan PPh 21 THR di Tiga Kota Besar
Berikut ini tabel perbandingan regulasi dan praktik perhitungan PPh 21 THR di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Medan. Data ini merupakan gambaran umum dan perlu dikonsultasikan dengan konsultan pajak untuk memastikan keakuratannya karena regulasi dan praktik dapat berubah.
| Kota | UMR (Contoh Angka, Ilustrasi) | Peraturan Daerah yang Relevan (Ilustrasi) | Praktik Perhitungan PPh 21 THR (Ilustrasi) |
|---|---|---|---|
| Jakarta | Rp 5.000.000 | (Contoh: Peraturan daerah terkait pemberian THR) | (Contoh: Penggunaan tarif PPh 21 progresif berdasarkan penghasilan kena pajak THR) |
| Surabaya | Rp 4.500.000 | (Contoh: Peraturan daerah terkait pemberian THR) | (Contoh: Penggunaan tarif PPh 21 progresif berdasarkan penghasilan kena pajak THR, mungkin terdapat perbedaan interpretasi atas peraturan pusat) |
| Medan | Rp 3.500.000 | (Contoh: Peraturan daerah terkait pemberian THR) | (Contoh: Penggunaan tarif PPh 21 progresif berdasarkan penghasilan kena pajak THR, mungkin terdapat perbedaan praktik di lapangan) |
Contoh Kasus Perhitungan PPh 21 THR di Tiga Kota
Berikut ini contoh kasus perhitungan PPh 21 THR di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Perlu diingat bahwa contoh ini bersifat ilustrasi dan angka-angka yang digunakan adalah contoh, bukan angka yang sebenarnya dan harus disesuaikan dengan peraturan dan kondisi riil di lapangan.
Contoh Kasus 1: Jakarta
Karyawan di Jakarta menerima THR sebesar Rp 10.000.000. Setelah dikurangi dengan PTKP dan komponen lain yang diizinkan, penghasilan kena pajak THR adalah Rp 7.000.000. Dengan mengacu pada tarif PPh 21 progresif, pajak yang terutang dapat dihitung. (Contoh perhitungan: Angka ilustrasi, perlu disesuaikan dengan tarif PPh 21 yang berlaku pada Maret 2025).
Contoh Kasus 2: Surabaya
Karyawan di Surabaya menerima THR sebesar Rp 8.000.000. Setelah dikurangi dengan PTKP dan komponen lain yang diizinkan, penghasilan kena pajak THR adalah Rp 5.000.000. Dengan mengacu pada tarif PPh 21 progresif, pajak yang terutang dapat dihitung. (Contoh perhitungan: Angka ilustrasi, perlu disesuaikan dengan tarif PPh 21 yang berlaku pada Maret 2025 dan kemungkinan perbedaan interpretasi peraturan).
Contoh Kasus 3: Medan
Karyawan di Medan menerima THR sebesar Rp 6.000.000. Setelah dikurangi dengan PTKP dan komponen lain yang diizinkan, penghasilan kena pajak THR adalah Rp 3.000.000. Dengan mengacu pada tarif PPh 21 progresif, pajak yang terutang dapat dihitung. (Contoh perhitungan: Angka ilustrasi, perlu disesuaikan dengan tarif PPh 21 yang berlaku pada Maret 2025 dan kemungkinan perbedaan praktik di lapangan).
