Perhitungan PPh 21 THR Maret 2025: Cara Perhitungan Pph 21 Untuk THR Maret 2025
Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak karyawan yang wajib dibayarkan perusahaan menjelang hari raya keagamaan. Pembayaran THR ini juga memiliki implikasi perpajakan, khususnya terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang harus dipotong dan disetor oleh pemberi kerja. Artikel ini akan membahas cara perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025 secara detail dan mudah dipahami.
Definisi THR dan Kewajiban Perpajakan PPh 21
THR adalah pembayaran tambahan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan kesetiaannya. Pemberian THR diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Besaran THR umumnya setara dengan satu bulan gaji, namun dapat berbeda tergantung kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Dari sisi perpajakan, THR termasuk dalam objek pajak penghasilan (OP) karyawan, sehingga wajib dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja sebelum THR tersebut diterima karyawan.
Dasar Hukum Perhitungan PPh 21 untuk THR
Perhitungan PPh 21 untuk THR mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait. Peraturan ini mengatur tentang tarif PPh 21, penghasilan kena pajak (PKP), dan mekanisme pemotongan pajak. Perlu diingat bahwa peraturan perpajakan dapat berubah, sehingga penting untuk selalu merujuk pada peraturan terbaru yang berlaku pada saat perhitungan dilakukan.
Tahapan Perhitungan PPh 21 THR Maret 2025
Perhitungan PPh 21 THR secara umum meliputi beberapa tahapan. Tahapan ini perlu dilakukan dengan cermat untuk memastikan kepatuhan perpajakan.
Cara perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025 memang perlu dipahami dengan cermat, terutama terkait penghasilan bruto dan pengurangan yang diperbolehkan. Agar perhitungan tepat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kapan THR tersebut akan cair, karena hal ini memengaruhi periode pelaporan pajak. Informasi mengenai kapan tepatnya THR Maret 2025 untuk PNS dibagikan bisa Anda temukan di sini: Kapan THR Maret 2025 Pns Dibagikan.
Dengan mengetahui tanggal pencairan, perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025 akan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menentukan besarnya THR yang akan diterima karyawan.
- Menghitung total penghasilan bruto karyawan dalam satu bulan (termasuk THR).
- Menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan mengurangi penghasilan bruto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Menentukan tarif PPh 21 yang berlaku berdasarkan PKP.
- Menghitung besarnya PPh 21 yang terutang.
- Memotong PPh 21 dari THR yang akan dibayarkan.
Contoh Kasus Perhitungan PPh 21 THR
Berikut contoh perhitungan PPh 21 THR untuk karyawan dengan dan tanpa melewati PTKP. Angka-angka yang digunakan hanyalah ilustrasi dan dapat berbeda tergantung peraturan perpajakan yang berlaku dan besarnya penghasilan karyawan.
| Keterangan | Karyawan A (Penghasilan di bawah PTKP) | Karyawan B (Penghasilan di atas PTKP) |
|---|---|---|
| Gaji Pokok | Rp 4.000.000 | Rp 10.000.000 |
| THR (1 bulan gaji) | Rp 4.000.000 | Rp 10.000.000 |
| Total Penghasilan Bruto (Gaji + THR) | Rp 8.000.000 | Rp 20.000.000 |
| PTKP (Asumsi) | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp 0 (karena di bawah PTKP) | Rp 15.000.000 |
| Tarif PPh 21 (Asumsi) | 0% | 5% (untuk ilustrasi) |
| PPh 21 Terutang | Rp 0 | Rp 750.000 |
Catatan: Angka PTKP dan tarif PPh 21 bersifat ilustrasi dan dapat berbeda sesuai peraturan perpajakan yang berlaku pada Maret 2025. Konsultasikan dengan konsultan pajak untuk perhitungan yang akurat.
Cara perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025 memang perlu dipahami dengan cermat, terutama terkait penghasilan bruto dan pengurangan yang diperbolehkan. Agar perhitungan tepat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kapan THR tersebut akan cair, karena hal ini memengaruhi periode pelaporan pajak. Informasi mengenai kapan tepatnya THR Maret 2025 untuk PNS dibagikan bisa Anda temukan di sini: Kapan THR Maret 2025 Pns Dibagikan.
Dengan mengetahui tanggal pencairan, perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025 akan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Alur Perhitungan PPh 21 THR
Berikut flowchart sederhana yang menggambarkan alur perhitungan PPh 21 THR:
[Flowchart akan digambarkan sebagai berikut: Mulai -> Hitung Total Penghasilan (Gaji + THR) -> Kurangi PTKP -> Hitung PKP -> Tentukan Tarif PPh 21 -> Hitung PPh 21 Terutang -> Potong PPh 21 dari THR -> Selesai]
Cara perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025 memang perlu dipahami dengan cermat, terutama terkait penghasilan bruto dan pengurangan yang diperbolehkan. Agar perhitungan tepat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kapan THR tersebut akan cair, karena hal ini memengaruhi periode pelaporan pajak. Informasi mengenai kapan tepatnya THR Maret 2025 untuk PNS dibagikan bisa Anda temukan di sini: Kapan THR Maret 2025 Pns Dibagikan.
Dengan mengetahui tanggal pencairan, perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025 akan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menentukan Penghasilan Bruto THR
Menentukan penghasilan bruto THR merupakan langkah krusial dalam perhitungan PPh 21. Ketepatan penghitungan ini bergantung pada pemahaman yang komprehensif terhadap komponen-komponen yang termasuk di dalamnya. Kesalahan dalam menentukan penghasilan bruto akan berdampak pada besaran pajak yang terutang.
Komponen Penghasilan Bruto THR
Penghasilan bruto THR meliputi gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap yang diterima karyawan selama periode perhitungan THR. Komponen-komponen ini perlu diidentifikasi dan dijumlahkan untuk mendapatkan penghasilan bruto THR secara akurat. Tunjangan tetap seperti tunjangan makan, transportasi, dan kesehatan dihitung secara proporsional sesuai masa kerja karyawan pada periode THR. Sementara tunjangan tidak tetap, seperti bonus kinerja atau lembur, dihitung berdasarkan jumlah yang diterima karyawan selama periode perhitungan THR.
Contoh Perhitungan Penghasilan Bruto THR
Misalnya, seorang karyawan bernama Budi menerima gaji pokok Rp 5.000.000, tunjangan tetap Rp 1.000.000 (terdiri dari tunjangan makan Rp 500.000 dan tunjangan transportasi Rp 500.000), dan lembur Rp 500.000 pada bulan Maret 2025. Penghasilan bruto THR Budi adalah Rp 6.500.000 (Rp 5.000.000 + Rp 1.000.000 + Rp 500.000). Perhitungan ini mengasumsikan THR dihitung berdasarkan satu bulan gaji.
Kesalahan Umum dalam Menentukan Penghasilan Bruto THR
Kesalahan umum yang sering terjadi meliputi: pengabaian beberapa komponen tunjangan, perhitungan proporsional tunjangan yang salah, dan tidak menyertakan penghasilan tambahan seperti lembur atau bonus. Hal ini dapat mengakibatkan perhitungan PPh 21 yang tidak akurat dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
Cara perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025 memang perlu dipahami dengan cermat, terutama terkait penghasilan bruto dan pengurangan yang diperbolehkan. Agar perhitungan tepat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kapan THR tersebut akan cair, karena hal ini memengaruhi periode pelaporan pajak. Informasi mengenai kapan tepatnya THR Maret 2025 untuk PNS dibagikan bisa Anda temukan di sini: Kapan THR Maret 2025 Pns Dibagikan.
Dengan mengetahui tanggal pencairan, perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025 akan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tabel Perbandingan Penghasilan Bruto THR Berbagai Skenario
| Skenario | Gaji Pokok | Tunjangan Tetap | Lembur | Penghasilan Bruto THR |
|---|---|---|---|---|
| Skenario 1 (Tanpa Lembur) | Rp 5.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 0 | Rp 6.000.000 |
| Skenario 2 (Dengan Lembur) | Rp 5.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 500.000 | Rp 6.500.000 |
| Skenario 3 (Dengan Bonus) | Rp 5.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 0 | Rp 7.000.000 |
Contoh Kasus Perhitungan Penghasilan Bruto THR Karyawan dengan Berbagai Penghasilan Tambahan
Berikut contoh kasus untuk karyawan dengan berbagai jenis penghasilan tambahan. Angka-angka yang digunakan hanyalah ilustrasi.
- Karyawan A: Gaji Pokok Rp 4.000.000, Tunjangan Tetap Rp 750.000, Komisi Penjualan Rp 500.000. Penghasilan Bruto THR: Rp 5.250.000
- Karyawan B: Gaji Pokok Rp 6.000.000, Tunjangan Tetap Rp 1.200.000, Lembur Rp 700.000, Bonus Kinerja Rp 1.000.000. Penghasilan Bruto THR: Rp 8.900.000
- Karyawan C: Gaji Pokok Rp 3.500.000, Tunjangan Tetap Rp 500.000. Penghasilan Bruto THR: Rp 4.000.000
Menghitung Penghasilan Neto THR
Setelah menghitung penghasilan bruto THR, langkah selanjutnya adalah menghitung penghasilan neto. Penghasilan neto merupakan penghasilan yang diterima karyawan setelah dikurangi berbagai macam potongan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan. Memahami perhitungan ini penting agar karyawan mengetahui besaran THR yang sebenarnya akan diterima.
Perhitungan penghasilan neto THR melibatkan pengurangan beberapa pos biaya dari penghasilan bruto. Ketepatan perhitungan ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari potensi masalah di kemudian hari.
Jenis-jenis Potongan Penghasilan THR
Beberapa jenis potongan yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto THR meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, iuran pensiun, iuran kesehatan, dan potongan lainnya yang disepakati antara karyawan dan perusahaan. Besaran potongan ini bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan dan kesepakatan dengan karyawan.
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21: Potongan pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP) THR.
- Iuran Pensiun: Potongan iuran yang dibayarkan karyawan untuk program pensiun perusahaan.
- Iuran Kesehatan: Potongan iuran untuk program asuransi kesehatan karyawan.
- Potongan Lainnya: Potongan-potongan lain yang disepakati, misalnya pinjaman, koperasi, atau cicilan.
Contoh Perhitungan Penghasilan Neto THR
Berikut beberapa skenario perhitungan penghasilan neto THR dengan berbagai tingkat penghasilan dan potongan. Angka-angka yang digunakan hanyalah ilustrasi dan dapat berbeda di setiap perusahaan.
| Skenario | Penghasilan Bruto THR | PPh Pasal 21 | Iuran Pensiun | Iuran Kesehatan | Potongan Lain | Penghasilan Neto THR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skenario 1 (Penghasilan Rendah) | Rp 3.000.000 | Rp 0 | Rp 150.000 | Rp 100.000 | Rp 0 | Rp 2.750.000 |
| Skenario 2 (Penghasilan Sedang) | Rp 7.000.000 | Rp 700.000 | Rp 350.000 | Rp 200.000 | Rp 100.000 | Rp 5.650.000 |
| Skenario 3 (Penghasilan Tinggi) | Rp 15.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 750.000 | Rp 500.000 | Rp 200.000 | Rp 11.550.000 |
Perlu diingat bahwa perhitungan PPh Pasal 21 di atas merupakan ilustrasi dan besarnya pajak dapat berbeda bergantung pada penghasilan kena pajak (PKP) masing-masing individu dan peraturan perpajakan yang berlaku.
Menentukan PPh 21 Terutang
Setelah menghitung penghasilan neto THR, langkah selanjutnya adalah menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang terutang. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan tarif progresif atau tarif final, tergantung pada status dan jenis pekerjaan karyawan. Pemilihan metode perhitungan yang tepat akan memastikan kepatuhan perpajakan dan mencegah potensi denda atau sanksi.
Perhitungan PPh 21 Terutang Berdasarkan Penghasilan Neto THR
Perhitungan PPh 21 terutang didasarkan pada penghasilan neto THR karyawan setelah dikurangi berbagai potongan seperti iuran pensiun, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja. Besarnya PPh 21 kemudian dihitung berdasarkan tarif yang berlaku, baik tarif progresif maupun tarif final. Tarif yang digunakan akan mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan.
Perbandingan Perhitungan PPh 21 Terutang Menggunakan Tarif Progresif dan Tarif Final
Perbedaan utama antara perhitungan menggunakan tarif progresif dan tarif final terletak pada metode pengenaan pajak. Tarif progresif menerapkan besaran pajak yang berbeda-beda sesuai dengan lapisan penghasilan, sementara tarif final mengenakan pajak dengan persentase tetap. Pemilihan metode ini bergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku dan status kepegawaian karyawan.
Contoh Perhitungan PPh 21 Terutang
Berikut contoh perhitungan PPh 21 terutang dengan menggunakan tarif progresif dan tarif final. Perlu diingat bahwa contoh ini bersifat ilustrasi dan angka-angka yang digunakan dapat berbeda berdasarkan peraturan perpajakan terbaru tahun 2025.
Cara perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025 memang perlu dipahami dengan cermat, terutama terkait penghasilan bruto dan pengurangan yang diperbolehkan. Agar perhitungan tepat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kapan THR tersebut akan cair, karena hal ini memengaruhi periode pelaporan pajak. Informasi mengenai kapan tepatnya THR Maret 2025 untuk PNS dibagikan bisa Anda temukan di sini: Kapan THR Maret 2025 Pns Dibagikan.
Dengan mengetahui tanggal pencairan, perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025 akan lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh 1: Tarif Progresif
Cara perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025 memang perlu dipahami dengan cermat, terutama terkait besaran penghasilan kena pajak. Hal ini semakin kompleks jika melibatkan karyawan baru. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan pemberian THR Maret 2025, khususnya bagi karyawan baru, silakan kunjungi Pemberian THR Maret 2025 Untuk Karyawan Baru untuk panduan lebih detail. Setelah memahami kebijakan tersebut, Anda dapat melanjutkan perhitungan PPh 21 THR Maret 2025 dengan lebih akurat dan sesuai regulasi yang berlaku.
Misalkan penghasilan neto THR seorang karyawan adalah Rp 10.000.000. Berdasarkan tarif progresif tahun 2025 (lihat tabel di bawah), PPh 21 yang terutang dapat dihitung dengan melihat lapisan penghasilan dan tarif yang berlaku. Anggaplah setelah penghitungan berdasarkan tarif progresif, PPh 21 yang terutang adalah Rp 1.500.000.
Contoh 2: Tarif Final
Dengan penghasilan neto THR yang sama (Rp 10.000.000), jika karyawan dikenakan tarif final sebesar 5%, maka PPh 21 yang terutang adalah Rp 500.000 (Rp 10.000.000 x 5%).
Tarif PPh 21 Progresif dan Tarif Final Tahun 2025
Tabel berikut ini merupakan ilustrasi tarif PPh 21 progresif dan tarif final untuk tahun 2025. Angka-angka ini bersifat hipotetis dan perlu dikonfirmasi dengan peraturan perpajakan resmi yang berlaku.
| Penghasilan Neto (Rp) | Tarif Progresif (%) | Tarif Final (%) |
|---|---|---|
| 0 – 5.000.000 | 5 | – |
| 5.000.001 – 25.000.000 | 15 | 5 |
| > 25.000.000 | 25 | 10 |
Langkah-Langkah Perhitungan PPh 21 Terutang
- Hitung penghasilan neto THR karyawan setelah dikurangi berbagai potongan yang diizinkan.
- Tentukan metode perhitungan PPh 21 yang berlaku (progresif atau final) berdasarkan peraturan perpajakan dan status kepegawaian karyawan.
- Jika menggunakan tarif progresif, tentukan lapisan penghasilan dan terapkan tarif yang sesuai.
- Jika menggunakan tarif final, kalikan penghasilan neto THR dengan persentase tarif final yang berlaku.
- Hasil perhitungan merupakan besarnya PPh 21 terutang.
Format Pelaporan dan Pembayaran PPh 21 THR
Setelah menghitung PPh 21 untuk THR karyawan, langkah selanjutnya adalah pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu. Ketepatan dalam hal ini penting untuk menghindari sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Format Pelaporan PPh 21 THR
Pelaporan PPh 21 THR dilakukan melalui sistem e-Filing DJP. Format pelaporan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh DJP dan disesuaikan dengan jenis dan jumlah THR yang dibayarkan. Informasi yang dilaporkan meliputi data perusahaan, data karyawan penerima THR, perhitungan PPh 21, dan bukti pembayaran pajak.
Contoh Format Pelaporan PPh 21 THR
Contoh format pelaporan akan bervariasi tergantung sistem e-Filing yang digunakan. Namun, secara umum, data yang harus dilaporkan meliputi:
- NPWP Perusahaan
- Nama Perusahaan
- Periode Pembayaran THR (misalnya, Maret 2025)
- Daftar Karyawan Penerima THR (Nama, NPWP, Jumlah THR Bruto, PPh 21 yang dipotong)
- Total THR yang dibayarkan
- Total PPh 21 yang dipotong
- Bukti Pembayaran Pajak (NTPN)
Sistem e-Filing DJP akan memandu pengguna dalam mengisi formulir pelaporan secara rinci. Setiap kolom harus diisi dengan teliti dan akurat.
Tenggat Waktu Pelaporan dan Pembayaran PPh 21 THR
Tenggat waktu pelaporan dan pembayaran PPh 21 THR biasanya mengikuti aturan umum pelaporan pajak penghasilan. Namun, sebaiknya selalu mengacu pada peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh DJP. Keterlambatan dapat dikenakan sanksi.
Contoh Pengisian Formulir Pelaporan PPh 21 THR
Karena format formulir dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pembaruan sistem DJP, contoh pengisian yang diberikan di sini bersifat umum. Periksa selalu formulir terbaru di situs resmi DJP. Secara umum, formulir akan meminta data seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan sistem e-Filing akan memandu pengguna langkah demi langkah.
| Kolom | Contoh Data |
|---|---|
| NPWP Perusahaan | 01.234.567.8-900.000 |
| Nama Karyawan | Budi Santoso |
| Jumlah THR Bruto | Rp 10.000.000 |
| PPh 21 yang dipotong | Rp 1.000.000 |
Sanksi Keterlambatan Pelaporan atau Pembayaran PPh 21 THR
Keterlambatan pelaporan dan/atau pembayaran PPh 21 akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi dapat berupa denda administratif berupa persentase dari pajak yang terutang, dan bahkan dapat berujung pada proses hukum jika kasusnya dianggap serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mematuhi tenggat waktu yang telah ditentukan.
Pertanyaan Umum Mengenai PPh 21 THR Maret 2025
Berikut ini beberapa pertanyaan umum yang sering muncul terkait perhitungan PPh 21 untuk THR Maret 2025. Penjelasan di bawah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan praktis mengenai perhitungan pajak THR Anda.
Perbedaan PPh 21 Gaji Bulanan dan THR
Perhitungan PPh 21 untuk gaji bulanan dan THR memiliki kesamaan dalam metode perhitungannya, yaitu menggunakan sistem progressive. Namun, perbedaannya terletak pada frekuensi penerimaan penghasilan. Gaji bulanan dihitung dan dipotong pajaknya setiap bulan, sementara THR dihitung dan dipotong pajaknya hanya sekali dalam setahun. Ini berarti besaran PPh 21 THR akan memperhitungkan total penghasilan tahunan, termasuk gaji bulanan dan THR itu sendiri, sehingga mungkin menghasilkan besaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan jika dihitung terpisah per bulan.
Perhitungan PPh 21 THR dengan Penghasilan Tambahan
Penghasilan tambahan seperti bonus, lembur, atau tunjangan lainnya akan dijumlahkan dengan gaji pokok dan THR dalam perhitungan PPh 21. Total penghasilan tahunan yang terakumulasi akan menjadi dasar perhitungan pajak yang bersifat progresif. Semakin tinggi total penghasilan tahunan, maka semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Sebagai contoh, jika seorang karyawan menerima bonus tahunan, maka bonus tersebut akan diakumulasikan dengan gaji bulanan dan THR untuk menentukan besaran PPh 21 yang terutang.
Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran PPh 21 THR
Keterlambatan pembayaran PPh 21 THR akan dikenakan sanksi berupa denda. Besaran denda ini diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan wajib memastikan pembayaran PPh 21 THR dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Informasi lebih lanjut mengenai besaran denda dapat diperoleh dari kantor pajak setempat atau konsultan pajak.
Perbedaan Perhitungan PPh 21 THR Karyawan Tetap dan Kontrak, Cara Perhitungan Pph 21 Untuk THR Maret 2025
Tidak ada perbedaan mendasar dalam perhitungan PPh 21 THR antara karyawan tetap dan karyawan kontrak. Perhitungannya tetap berdasarkan total penghasilan tahunan, termasuk gaji, THR, dan penghasilan tambahan lainnya. Baik karyawan tetap maupun kontrak dikenakan pajak sesuai dengan tarif progresif yang berlaku berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
Sumber Informasi Lebih Lanjut Mengenai Peraturan PPh 21 THR
Informasi lebih lanjut mengenai peraturan PPh 21 THR dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain: situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan, konsultan pajak, atau kantor pajak setempat. Situs DJP biasanya menyediakan informasi yang terupdate mengenai peraturan perpajakan, termasuk panduan dan penjelasan terkait PPh 21.
